Catatan Akhir Tahun: Pencapaian Bermakna


Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2015-2019 memang hanya 5 persen rerata setahun, jauh lebih rendah ketimbang target 7 persen yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK. Banyak lagi kekecewaan lainnya.

Namun, ada beberapa pencapaian yang mengesankan. Pertama, laju inflasi selama 2015-19, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 3,22 persen rearata setahun, dengan rincian:

2015 3.35 persen
2016 3.02 persen
2017 3.61 persen
2018 3.13 persen
2019 (sampai dengan November) 3.00 persen

Laju inflasi yang konsisten rendah dan selalu di bawah empat persen merupakan pencapaian istimewa. Tak pernah terjadi selama sejarah Indonesia merdeka laju inflasi sedemikian rendah untuk kurun waktu yang cukup lama.

Penampakan pada peraga di atas tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok selama lima tahun terakhir, yang dsebabkan oleh faktor skala. Selama 1962-68, laju inflasi mencapai tiga digit, bahkan pada 1966 menembus empat digit (1.136 persen).

Peraga berikut menunjukkan perbedaan yang lebih kontras karena tidak ada peristiwa luar biasa atau krisis besar sejak tahun 1998.

Laju inflasi yang rendah menghindari pengikisan daya beli masyarakat dan upah riil. Juga berkontribusi bagi penurunan tingkat kemiskinan. Inilah pencapaian istimewa kedua. Sejak 2016, persentase penduduk miskin selalu mencapai titik terendah sepanjang sejarah, bahkan dalam dua tahun terakhir menembus satu digit.

Jumlah penduduk miskin yang mencapai 25,14 juta jiwa tentu saja masih tergolong besar, masih jauh dari cita-cita kemerdekaan yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno: “Tidak boleh ada kemiskinan di Bumi Indonesia Merdeka.” Percepatan penurunan penduduk miskin harus terus menjadi prioritas utama.

Ketiga, tingkat ketimpangan berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan, terus mengalami penurunan. Sejak 2016 nisbah Gini (Gini ratio) kembali masuk dalam kategori baik (di bawah 0,4). Nisbah Gini mencapai aras terburuk sebesar 0,412 pada tahun 2012.

Keempat, tingkat pengangguran terbuka terus-menerus mengalami penurunan sampai aras terendah dalam dua dasawarsa terakhir. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas di sektor formal.

Keempat pencapaian di atas mencerminkan pertumbuhan yang lebih berkualitas. Modal berharga ini jangan sampai tercampakkan untuk mencapai ambisi yang kurang terukur dan mengorbankan pembangunan berkelanjutan.

Jangan sampai kita kembali terjerembab akibat kanker korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai reformasi mengalami kemunduran sistematis.

Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial


Pemerintah mengklaim selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan nisbah Gini (Gini ratio). Bahkan pada Maret 2016, nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk.

gini
Sumber: Badan Pusat Statistik

ŸKecenderungan ketimpangan jangka panjang (garis hitam) masih menunjukkan pemburukan.

gini_bps

Namun perlu diingat, nisbah Gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung nisbah Gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Ketimpangan pengeluaran sudah barang tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan, karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya.

Perbedaan sangat mencolok antara data pengeluaran dan kekayaan bisa dilihat pada dua peraga berikut. Berdasarkan data pengeluaran yang dipublikasikan oleh BPS, kelompok 20 persen terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran, sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir.

top20

Bandingkan dengan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Hanya satu persen saja orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.

credit_suisse

Kelompok milyarder di Indonesia merapup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan.  Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan  tahun 2007 dan 2014.

crony_index

Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pembangunan tak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; Ÿkeadilan merupakan standar penilaian keberhasilan penguasa; danŸ penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Jika rasa keadilan semakin terusik, maka harmoni sosial terganggu, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan politik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh top-1% atau setidaknya kelas mengengah ke atas. Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa–terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi– yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.

tradable
growth_by_sector

Pembangunan tidak mampu mengangkat mayoritas rakyat miskin dan yang hidup pas-pasan. Petani yang merupakan porsi terbesar rakyat Indonesia justru mengalami penurunan kesejahteraan. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani kalah cepat dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani. Walhasil, nilai barang dan jasa yang mereka beli dari pendapatannya semakin berkurang.

farmers_tot

Nasib buruh tani pun tidak membaik. Upah riil mereka justru turun dalam dua tahun terakhir. Mereka tergolong sebagai pekerja informal di pedesaan. Nasib pekerja informal di perkotaan juga serupa, walaupun penurunan upah riilnya lebih kecil. Sekitar 58 persen pekerja di Indonesia adalah pekerja informal dengan status pekerjaan utama meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

informal

Secara umum sekalipun, upah riil cenderung mengalami penurunan. Penurunan upah riil paling tajam terjadi tahun 2015.

ari-1
ari-2

Kenaikan upah minimum setiap tahun, selain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga ternyata  direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jam kerja. Faktor lain yang menyebabkan penurunan jam kerja adalah kapasitas terpakai yang turun. Pengusaha berupaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena ongkosnya relatif lebih mahal.

ari-3

Bagaimana kaum pekerja menyiasati hidup dalam tekanan yang semakin berat? Pertama, lebih banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja. Sangat boleh jadi itu termasuk anak-anak yang terpaksa drop out dari sekolahnya untuk menopang kehidupan keluarga. Maka tak heran tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam sejak 2014.

ari-4

Kedua, pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Jumlah pekerja keras Indonesia hanya kalah dengan Korea Selatan dan Hongkong.

nikkei

Terlalu miskin bagi mereka untuk menganggur-too poor to be unemployed. Ditambah lagi mencari pekerjaan semakin sulit. Jika sebelum tahun 2010 mencari pekerjaan tidak sampai enam bulan, sejak tahun 2010 bertambah menjadi satu tahun atau lebih.

ari-5

Data mikro dia atas membuat kita harus lebih hati-hati menginterpretasikan data pengangguran dan kemiskinan yang justru menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah sejak 2012 justru beriringan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Perlu kajian lebih mendalam di tingkat mikro untuk menyibakkan dinamika di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

unemployment_and_growtg

Yang juga perlu diwaspadai adalah relatif tingginya penganggur di kalangan usia muda. Negara-negara di Timur Tengah yang mengalami gejolak politik pada umumnya ditandai oleh tingginya penganggur belia.

youth

Tak pelak lagi, tantangan ke depan adalah menggelar pembangunan yang lebih inklusif. Tak ada pilihan lain kecuali mentransformasikan pembangunan dari exclusive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions.