Setahun Pandemi COVID-19: Cerminan Pemerintah Mengelola Perekonomian

5 komentar

Sudah genap setahun wabah COVID-19 secara resmi melanda Indonesia dan jumlah kasus terkonfirmasi telah menembus satu juta warga sejak 26 Januari 2021, namun tak kunjung hadir strategi untuk memerangi dan menjinakkannya. Padahal, perang melawan pandemi jauh lebih pelik ketimbang perang konvensional. Negara-negara maju dengan kemampuan persenjataan paling canggih sekalipun sempat limbung dibuatnya.

Dalam peperangan konvensional ada panglima perang yang diberikan otoritas penuh oleh panglima tertinggi untuk menundukkan musuh. Panglima perang didukung oleh para staf dan komandan medan tempur beserta dengan segala sarana dan prasarana pendukung. Mobilisasi prajurit dan logistik dilakukan berdasarkan kaidah perang, bukan dengan cara-cara biasa dalam keadaan normal. Mulai dari panglima perang hingga prajurit mendedikasikan segenap jiwa dan raganya melawan musuh tanpa dibebani pekerjaan lain alias purnawaktu.

Garis komando harus jelas, siapa bertanggung jawab untuk apa. Ada pula jajaran intelejen untuk mengetahui peta kekuatan dan siasat lawan. Segala informasi harus kredibel, tersaring dan akurat mulai dari pusat komando sampai ke komandan pertempuran dan segenap prajuritnya.

Demi untuk memenangi peperangan, segala sumber daya yang ada didedikasikan untuk perang. Kapasitas pabrik bisa didayagunakan untuk menghasilkan barang-barang bagi kebutuhan perang. Kapal-kapal niaga bisa dimodifikasi untuk mengangkut prajurit, persenjataan, dan kebutuhan penunjang lainnya.

Untuk mewujudkan itu semua tidak cukup dengan mengacu pada aturan yang ada. Harus hadir payung hukum yang kuat dalam menghadapi darurat perang. Pengadaan barang dan jasa tidak bisa menunggu lelang. Alokasi anggaran tidak bisa mengikuti alur pembahasan baku yang memerlukan berbagai tahapan. Jadi, butuh undang-undang darurat perang. Karena mendesak dalam keadaan darurat, maka dikeluarkanlah maklumat perang sebagai pengganti undang-undang.

Perang melawan COVID-19 jauh lebih pelik karena musuh tak kelihatan dan belum pernah ada presedennya. Berbeda dengan perang konvensional yang meluluhlantakkan bangunan fisik, COVID-19 langsung menyerang nyawa manusia tanpa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana fisik.

Walaupun sedang menghadapi perang semesta melawan wabah COVID-19, namun sampai sekarang belum ada undang-undang darurat perang melawan pandemi COVID-19. Yang dikeluarkan pemerintah sebatas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tantang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Sesuai dengan namanya, Perppu 1/2020 bukanlah semacam hukum darurat menghadapi perang semesta melawat pandemi, melainkan sebatas Rencana darurat menghadapi dampak pandemi terhadap perekonomian, khususnya stabilitas sistem keuangan. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengutamakan penyelamatan ekonomi nasional ketimbang aspek kesehatan dan nyawa manusia.

Pemerintah memperlakukan pandemi seperti bencana alam, sehingga yang dijadikan komandan adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dijabat oleh jenderal bintang 3. Unit yang disebut Gugus Tugas ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lewat Perpres 82/2020, Gugus Tugas diturunkan derajatnya menjadi Satuan Tugas (Satgas) di bawah Ketua Pelaksana Komite Kebijakan. Pimpinan Komite terdiri dari: Ketua Komite yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan enam wakil ketua (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; dan Menteri Dalam Negeri). Ditambah dengan dua sekretaris eksekutif yang masing-masing dijabat oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Sekretaris Menko Perekonomian, maka semakin nyata bahwa kepentingan ekonomi sangat mendominasi dalam penanganan pandemi. Padahal banyak pakar ekonomi sekalipun menyatakan bahwa kesehatan harus berada di garda terdepan: “Saving lives is saving the economy.” Berbeda dengan krisis yang diakibatkan peperangan, gempa bumi, banjir yang merusak fasilitas ekonomi, khususnya fasilitas produksi, krisis kesehatan tidak merusak apa pun. Ketika pandemi telah terkendali, otomatis fasilitas produksi akan segera bergerak menuju normal.

Oleh karena itu, tak mengherankan jika sampai Sekarang tidak ada strategi utuh untuk memerangi pandemi. Jumlah testing tak sampai 40.000 per satu juta penduduk. Di antara negara-negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi di atas 100.000, hanya empat negara Afrika (Nigeria, Mesir, Ethiopia, dan Kenya) dan satu negara Asia (Bangladesh) yang jumlah testingnya lebih rendah dari Indonesia. Lebih parah lagi, jumlah penelusuran kontak juga sangat rendah), sehingga coronavirus leluasa menjangkiti lebih banyak penduduk Indonesia. 

Para ahli epidemiologi dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu juga kesulitan melakukan kajian karena data yang tidak akurat, tidak kredibel, dan sistem pelaporan yang buruk. Bagaimana mungkin menghasilkan kajian yang jitu untuk pengambilan keputusan jika kualitas data amat buruk.

Panglima perang mutlak membutuhkan pusat data dan menggunakan standar WHO. Tidak boleh lagi “suka-suka” Menteri Kesehatan menentukan definisi angka kematian akibat COVID-19, misalnya. Seluruh data yang dikumpulkan Kementerian Kesehatan wajib diserahkan ke pusat data di kantor panglima perang. Pusat komandolah yang mengolah data yang dikerjakan para ahli

Pendek kata perencanaan dan operasi harus terpusat. Bukan seperti sekarang yang terlalu banyak satgas: satgas percepatan vaksin, satgas percepatan penurunan kasus di delapan daerah dengan kasus tertinggi, dan sejenis satgas lainnya. Orangnya itu-itu saja. 

Tak boleh setiap pejabat sesuka hati menyampaikan pandangan subyektifnya. Hanya ada satu juru bicara perang.

Setitik asa muncul dari sosok Menteri Kesehatan yang baru. Ada baiknya Menteri Kesehatan diangkat sebagai panglima perang dengan otoritas yang memadai, supaya tidak terjadi lagi para staf—terutama yang menyandang Jabatan Menteri—melakukan inisiatif sendiri-sendiri. 

Sudah sedemikian banyak kesempatan emas terlewatkan akibat salah urus, salah diagnosis, perilaku meremehkan, dan kebijakan-kebijakan keliru serta tambal-sulam. Saatnya pertimbangan ahli serta data yang akurat dan kredibel jadi acuan. 

Kini kita sedang menapaki masa kritis. Walaupun jumlah kasus harian dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan penurunan signifikan, masih mungkin terjadi ledakan kasus baru. Testing dan pelacakan kontak perlu terus digencarkan untuk mengurangi risiko itu. Ratusan tenaga kesehatan telah tiada. Sumber daya kian terbatas. Rakyat sudah lelah dengan berbagai pembatasan sosial. Kesalahan fatal bakal membuat pemulihan semakin panjang. Vaksinasi yang sudah mulai berjalan tidak boleh membuat kita melonggarkan kewaspadaan.

Cara penanganan wabah COVID-19 sedikit banyak mencerminkan cara pemerintah mengelola perekonomian.

5 comments on “Setahun Pandemi COVID-19: Cerminan Pemerintah Mengelola Perekonomian”

  1. Membacanya menyulut amarah, menjadi geram melihat langkah yang diambil, lebih lagi para pengambil kebijakannya. Terima kasih pak Faisal tulisan yang mencerahkan sekaligus harus menjadi alarm kita semua, jgn sampai kita masuk ke “dark age” setelah menyiakan golden age penanganan pandemi, semangat dan sehat slalu utk bapak

  2. SEPAKAT.

    Terhadap Penanganan COVID 19 di Indonesia,
    Pemerintah RI diduga HANYA BERDALIH demi MENYELAMATKAN JIWA MANUSIA, akan tetapi FAKTANYA, HANYA AMBIL DATA PASIEN COVID 19 yang POSITIF dan lain-lainnya… ANGGARAN NEGARA RI DIADAKAN, selanjutnya TIDAK DISELAMATKAN JIWANYA, akan tetapi DIKARANTINA KHUSUS, DIPERINTAHKAN untuk ISOLASI MANDIRI dll… hhhhmmmmm…. apakah ini disebut dg PENYELAMATAN JIWA MANUSIA dari SERANGAN COVID 19??

    Tapi selaku RAKYAT INDONESIA bertanya kepada PEMERINTAH RI, kapan WHO mengumumkan HASIL INVESTIGASI tentang CORONA/COVID 19 di CHINA?

  3. Sepakat bang faisal, krn hy faktor ekonomi menjadi PRIORITAS, NYAWA MANUSIA diduga DIABAIKAN, krn hanyalah DATA, DATA dan DATA… Penanganan pun hanya melalui ISOLASI KHUSUS dan KARANTINA MANDIRI. Selain itu Virus Covid 19 telah MERUSAK seluruh aspek kehidupan Rakyat Indonesia.

    Pada tanggal Sab, 27 Mar 2021 03:21, faisal basri menulis:

    > arif.patunru@gmail.com commented: “Terima kasih Bang Faisal [image: 🙏🏻] > Sent from my iPhone >” >

  4. Pak Faisal, bikin akun youtube dong. Saya yakin banyak yang akan subscribe utk mendengar komentar-komentar dan pemikiran-pemikiran Bapak dari waktu ke waktu. Blog sudah agak ketinggalan jaman. Coba dipertimbangkan. Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.