Indonesia Naik Kelas


🕐 Diperbarui 9 Juli 2020 pk.06:16

Pengantar

Pada 1 Juli 2020 Bank Dunia memperbarui klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan. Kabar baik bagi Indonesia. Berdasarkan klasifikasi yang baru, Indonesia naik kelas dari negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income) menjadi negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income). Indonesia butuh waktu hampir seperempat abad untuk bisa naik ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas.

Untuk memaknai peristiwa ini, ada baiknya kita memahami konsep dasar pengukuran pendapatan nasional.

Mengukur Aktivitas Ekonomi

Anggap Indonesia adalah negara kecil yang hanya memiliki satu perusahaan bernama “Astra”. Astra menghasilkan sepeda motor “Honda” sebanyak 1 juta unit setahun dengan harga Rp10 juta per unit. Kalikan jumlah yang diproduksi dengan harga per unit, maka kita memperoleh nilai produksi sebesar Rp10 triliun, yang merupakan nilai pasar yang diproduksi oleh Astra selama 1 tahun. Nilai pasar itulah yang disebut produk domestik bruto (PDB). Jadi PDB Indonesia pada tahun itu adalah Rp10 triliun.

PDB mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia, yang menggambarkan aktivitas ekonomi agregat atau mencerminkan kemampuan produksi. Yang dihitung hanya produk akhir. Jika produksi ban, mesin, dan komponennya kita hitung satu persatu lalu kita gabungkan dengan produk akhirnya (sepeda motor), maka terjadilah multiple counting.

Semua komponen sepeda motor digabungkan dalam jalinan proses produksi Astra. PDB mengukur produksi, bukan penjualan kepada konsumen. Yang belum dijual juga masuk dalam perhitungan PDB dalam bentuk persediaan (inventory).

Sepeda motor “Honda” dibeli oleh warga Indonesia dan sebagian dibeli oleh warga negara lain (ekspor). Bagi pembeli, yang mereka bayar untuk memperoleh sepeda motor adalah pengeluaran (expenditure). Jadi, 

produksi = pengeluaran.

Hasil produksi senilai Rp10 triliun mengalir ke pekerja berupa pendapatan pekerja atau upah dan ke pemilik Astra berupa pendapatan pemilik perusahaan atau laba. Jadi, 

produksi = pengeluaran = pendapatan.

Ketiganya identik, disebut PDB. Dengan demikian, PDB bisa dihitung dengan tiga pendekatan. Pendekatan produksi didapat dengan menjumlahkan nilai tambah seluruh sektor dalam perekonomian. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran semua pihak pengguna barang dan jasa. Sedangkan pendekatan pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan semua faktor produksi yang terlibat langsung dalam proses produksi.

Pekerja terdiri dari pekerja lokal dan pekerja asing. Pemilik Astra terdiri dari warga (investor) lokal dan warga (investor) asing. Jika unsur asing dikeluarkan, maka kita sebut pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI). Jadi, GNI mengukur pendapatan nasional yang hanya dinikmati oleh warganya, sedangkan di dalam PDB (GDP) masih ada unsur pendapatan warga asing. 

Jika GNI dibagi denngan jumlah penduduk, maka akhirnya kita memperoleh GNI per kapita, yang menggambarkan tingkat pendapatan kotor rerata penduduk suatu negara.

Naik Kelas

GNI per kapita Indonesia tahun 2018 mencapai US$3.850. Jika nilai tukar rupiah tidak melemah dan pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi pada tahun itu, Indonesia sudah naik kelas. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hampir sama dengan tahun sebelumnya tetapi nilai tukar rupiah sedikit menguat. Itulah yang memuluskan kenaikan kelas tahun lalu sehingga GNI per kapita naik menjadi US$4.050, US$4 lebih banyak dari batas bawah kelompok negara berpendapatan menengah-atas dan US$5 lebih tinggi dari batas atas kelompok negara berpendapatan menengah-bawah.

Pada tahun 2019, Indonesia adalah satu-satunya negara yang naik kelas dari LMI ke UMI. Ada enam negara lagi yang naik kelas: Benin, Nepal, dan Tanzania naik dari LI ke LMI; Mauritius, Nauru, dan Romania dari UMI ke HI. Sementara itu, tiga negara mengalami turun kelas. Aljazair dan Sri Lanka berkebalikan dengan Indonesia, turun dari UMI ke LMI, sedangkan Sudan turun dari LMI ke LI.

Apakah Indonesia bisa turun kelas? Faktor yang menyebabkan bisa turun kelas antara lain adalah karena perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 dan belum sepenuhnya pulih pada tahun 2021. Penekan lainnya adalah kemerosotan nilai tukar rupiah. Juga ancaman inflasi karena peningkatan jumlah uang beredar akibat “cetak uang”.

GNI per kapita Indonesia hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan PDB per kapita karena pendapatan warga Indonesia di luar negeri yang dibawa pulang lebih kecil ketimbang pendapatan warga asing yang bekerja atau berusaha di Indonesia.

Jika kita sesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), baik PDB maupun GNI Indonesia lebih tinggi ketimbang berdasarkan nilai dollar berlaku. Dengan dollar yang sama kita bisa membeli barang dan jasa lebih banyak ketimbang warga Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Singapura.

Pada awal 1960an GNI per kapita Indonesia nyaris hampir sama dengan negara-negara tetangga dan BRICS. Memasuki paruh kedua 1980-an, GNI per kapita Korea meroket. Beberapa tahun kemudian giliran Brazil, Malaysia, dan Thailand menikmati pertumbuhan pesat. China menyusul Indonesia pada tahun 1998 ketika terjadi krisis Asia. Sejauh ini GNI Indonesia lebih tinggi dari Filipina, Vietnam, dan India.

Keterbatasan Pengukuran GNI

Banyak stasiun televisi menayangkan ramalan cuaca dan temperatur kota-kota di Indonesia. Stasiun televisi internasional seperti CNN dan BBC menayangkan prakiraan temperatur berbagai kota di dunia. Kebanyakan tidak menginformasikan tingkat polusi, kelembaban, kualitas udara, kecepatan angin, dan berbagai informasi lainnya.

Demikian juga dengan GDP, GNP, dan GNI per kapita yang sebatas mengukur temperatur perekonomian secara umum. Indikator GNI per kapita tidak mengukur ketimpangan pendapatan (kelompok, golongan, ras, antardaerah), tingkat kesejahteraan rakyat, kualitas hidup masyarakat dan tingkat kebahagiaan warga. GDP/GNP/GNI per kapita juga tidak mencakup penyusutan modal fisik (karena itu disebut gross/kotor), kegiatan ilegal/bawah tanah, kegiatan rumah tangga, dan eksternalitas negatif (negative externalities).

Besar versus Tinggi

Perekonomian yang besar tidak selalu bersejajaran dengan berpendapatan tinggi. Ekonomi India terbesar ketiga di dunia, tetapi pendapatan rerata penduduknya di urutan ratusan. Ekonomi Indonesia juga tergolong besar, namun GNI per kapitanya di urutan tiga digit alias ratusan juga.

Kapan Naik Kelas Tertinggi?

OECD memperkirakan Indonesia bergabung ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2043, dua tahun sebelum kita merayakan Indonesia emas.

Batu sandungannya adalah middle-income trap. Untuk menghindarinya, tidak ada pilihan lain kecuali lewat penguatan sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan, penguasaan teknologi, dan perangi ketimpangan. Berdasarkan pengalaman ratusan tahun perjalanan banyak negara, ketiga faktor itulah yang paling dominan dalam memuluskan pendakian mencapai puncak: negara maju.

Persembahan istimewa untuk generasi mendatang harus kita siapkan dari sekarang dengan kerja keras, segera menghimpun segala potensi yang berserakan, dan kembali ke jatidiri sebagai negara maritim.

Harapan kita bukan sekedar berpendapatan tinggi, melainkan juga menyejahterakan dan membahagiakan rakyat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Indonesia Ranking 7 Dunia


Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia itu besar, terbesar ke-16 dunia kalau memakai ukuran “kue” (produk domestik bruto/PDB) nominal.

Bahkan, ekonomi Indonesia di peringkat ke-7 kalau menggunakan ukuran PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Lihat Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat! Kue ekonomi Indonesia sudah melampaui Belanda yang pernah menjajah kita, Saudi Arabia, dan Turki. Di ASEAN, tak ada satu pun yang menandingi Indonesia, mendekati sekalipun.

Tahun 2018 PDB Indonesia menembus satu triliun dollar AS. Klub negara dengan PDB di atas satu triliun dollar AS tak sampai sebanyak jari tangan dan kaki.

Benar apa yang dikatakan Presiden bahwa peringkat ekonomi Indonesia lebih “keren” lagi, yaitu di urutan ke-7 jika menggunakan ukuran PDB berdasarkan PPP. Di atas Indonesia hanya negara-negara yang perekonomiannya memang berukuran jumbo, yaitu China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, dan Rusia. PDB PPP Indonesia telah melampai Brazil, Inggris, Prancis, dan Italia.

Posisi Indonesia berpeluang besar naik peringkat sampai setidaknya tahun 2050. Menurut proyeksi PriceWaterhouse Coopers (PwC), peringkat PDP PPP Indonesia akan naik ke urutan kelima pada 2030 dan naik lagi ke posisi keempat tahun 2050.

Tiga penyebab utama mengapa Indonesia bakal naik kelas dan menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan di dunia.

Pertama, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat hingga 2050. Sekarang sampai tahun 2030, penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2050 penduduk Indonesia diperkirakan menembus 300 juta jiwa dan berada di peringkat kelima, turun satu peringkat disusul oleh Pakistan. Kue ekonomi Indonesia akan melampaui Jepang dan Rusia karena jumlah penduduk di kedua negara itu akan mengalami penurunan atau pertumbuhan penduduk yang negatif.

Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara maju yang kue ekonominya sekarang masih lebih besar dari Indonesia. Katakanlah Indonesia bisa menjaga pertumbuhan sekitar 5 persen saja seperti sekarang, sedangkan negara-negara maju itu hanya di bawah 2 persen, sudah barang tentu Indonesia bakal menyusul mereka.

Ketiga, Indonesia masih dalam tahap developing (terus berkembang) dan memiliki porsi penduduk berusia produktif relatif banyak, sementara negara-negara maju perekonomiannya sudah matang sehingga tak bisa digenjot tumbuh di atas 2 atau 3 persen. Ditambah lagi penduduk di negara maju semakin menua (ageing), sehingga relatif sangat sedikit yang bisa bekerja dengan produktivitas tinggi.

Namun, harus diingat bahwa PDB atau PDB PPP merupakan ukuran agregat, jadi tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan rerata penduduknya. Karena di dalam kue PDB itu ada yang dihasilkan oleh warga asing, yang sebagian atau seluruhnya akan mereka bawa pulang, maka kue itu tidak dinikmati oleh warga Indonesia.

Maka kita perlu ukuran lain untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Salah satu ukuran itu ialah pendapatan nasional atau pendapatan nasional bruto (gross national income) dibagi dengan jumlah penduduk.

Ternyata kita belum boleh berpuas diri atau membanggakan diri. Pendapatan nasional bruto perkapita Indonesia masih tercecer di urutan ke-120, baru mencapai sebesar US$3,840 pada tahun 2018. Posisi Indonesia sedikit lebih baik jika ukurannya adalah pendapatan nasional bruto berdasarkan PPP, yaitu sebesar 12,670 dollar dan berada di posisi ke-103.

Kita harus bekerja lebih keras lagi dan lebih cerdas agar kue ekonomi yang kian membesar menuju lima besar dunia juga diiringi oleh peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan lebih merata. Bukan seperti sekarang yang mana satu persen orang terkaya menguasai 44,6 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional.

Lebih parah lagi, dua pertiga dari kekayaan orang terkaya itu diperoleh dari bisnis kroni. Sangat tidak elok.

Wujud syukur adalah dengan bekerja lebih keras dan dengan hati.