Indonesia Ranking 7 Dunia


Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia itu besar, terbesar ke-16 dunia kalau memakai ukuran “kue” (produk domestik bruto/PDB) nominal.

Bahkan, ekonomi Indonesia di peringkat ke-7 kalau menggunakan ukuran PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Lihat Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat! Kue ekonomi Indonesia sudah melampaui Belanda yang pernah menjajah kita, Saudi Arabia, dan Turki. Di ASEAN, tak ada satu pun yang menandingi Indonesia, mendekati sekalipun.

Tahun 2018 PDB Indonesia menembus satu triliun dollar AS. Klub negara dengan PDB di atas satu triliun dollar AS tak sampai sebanyak jari tangan dan kaki.

Benar apa yang dikatakan Presiden bahwa peringkat ekonomi Indonesia lebih “keren” lagi, yaitu di urutan ke-7 jika menggunakan ukuran PDB berdasarkan PPP. Di atas Indonesia hanya negara-negara yang perekonomiannya memang berukuran jumbo, yaitu China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, dan Rusia. PDB PPP Indonesia telah melampai Brazil, Inggris, Prancis, dan Italia.

Posisi Indonesia berpeluang besar naik peringkat sampai setidaknya tahun 2050. Menurut proyeksi PriceWaterhouse Coopers (PwC), peringkat PDP PPP Indonesia akan naik ke urutan kelima pada 2030 dan naik lagi ke posisi keempat tahun 2050.

Tiga penyebab utama mengapa Indonesia bakal naik kelas dan menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan di dunia.

Pertama, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat hingga 2050. Sekarang sampai tahun 2030, penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2050 penduduk Indonesia diperkirakan menembus 300 juta jiwa dan berada di peringkat kelima, turun satu peringkat disusul oleh Pakistan. Kue ekonomi Indonesia akan melampaui Jepang dan Rusia karena jumlah penduduk di kedua negara itu akan mengalami penurunan atau pertumbuhan penduduk yang negatif.

Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara maju yang kue ekonominya sekarang masih lebih besar dari Indonesia. Katakanlah Indonesia bisa menjaga pertumbuhan sekitar 5 persen saja seperti sekarang, sedangkan negara-negara maju itu hanya di bawah 2 persen, sudah barang tentu Indonesia bakal menyusul mereka.

Ketiga, Indonesia masih dalam tahap developing (terus berkembang) dan memiliki porsi penduduk berusia produktif relatif banyak, sementara negara-negara maju perekonomiannya sudah matang sehingga tak bisa digenjot tumbuh di atas 2 atau 3 persen. Ditambah lagi penduduk di negara maju semakin menua (ageing), sehingga relatif sangat sedikit yang bisa bekerja dengan produktivitas tinggi.

Namun, harus diingat bahwa PDB atau PDB PPP merupakan ukuran agregat, jadi tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan rerata penduduknya. Karena di dalam kue PDB itu ada yang dihasilkan oleh warga asing, yang sebagian atau seluruhnya akan mereka bawa pulang, maka kue itu tidak dinikmati oleh warga Indonesia.

Maka kita perlu ukuran lain untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Salah satu ukuran itu ialah pendapatan nasional atau pendapatan nasional bruto (gross national income) dibagi dengan jumlah penduduk.

Ternyata kita belum boleh berpuas diri atau membanggakan diri. Pendapatan nasional bruto perkapita Indonesia masih tercecer di urutan ke-120, baru mencapai sebesar US$3,840 pada tahun 2018. Posisi Indonesia sedikit lebih baik jika ukurannya adalah pendapatan nasional bruto berdasarkan PPP, yaitu sebesar 12,670 dollar dan berada di posisi ke-103.

Kita harus bekerja lebih keras lagi dan lebih cerdas agar kue ekonomi yang kian membesar menuju lima besar dunia juga diiringi oleh peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan lebih merata. Bukan seperti sekarang yang mana satu persen orang terkaya menguasai 44,6 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional.

Lebih parah lagi, dua pertiga dari kekayaan orang terkaya itu diperoleh dari bisnis kroni. Sangat tidak elok.

Wujud syukur adalah dengan bekerja lebih keras dan dengan hati.

Indonesia Sudah Naik Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah-Atas?


severpress.com

Kemarin (6/2), CNN Indonesia dan katadata serta sejumlah media lainnya memberitakan bahwa pada tahun 2018 Indonesia telah naik kelas dari negara berpendapatan menengah-bawah menjadi negara berpendapatan menengah-atas. Berita-berita itu mengacu pada data produk domestik bruto (PDB) per kapita tahun 2018 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari yang sama. Berdasarkan rilis BPS, PDB per kapita Indonesia tahun 2018 mencapai USD3.927. Menurut berbagai pemberitaan itu, berdasarkan kategori Bank Dunia, Indonesia telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas.

Sayangnya, angka yang dikutip media massa dari Bank Dunia bukanlah PDB per kapita, melainkan gross national income (GNI) per capita.

PDB atau GDP (Gross domestic product ) merupakan seluruh pendapatan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah selama periode tertentu, termasuk di dalamnya pendapatan warga asing. Jika pendapatan warga asing dikeluarkan, kita memperoleh pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNi). Karena pendapatan warga asing yang berkiprah di Indonesia jauh lebih besar dari pendapatan warga Indonesia yang berkiprah di luar negeri, maka untuk kasus Indonesia, sudah barang tentu nilai PDB lebih besar dari GNI.

Jadi, kita harus bersabar untuk naik kelas. GNI per capita Indonesia belum mencapai 3.896.

Bappenas memperkirakan Indonesia naik kelas tahun 2020. Sedangkan Bank Indonesia memperkirakan baru bisa mencapai negara berpendapatan menengah-atas tahun 2024.

Berikut penjelasan BPS tentang beberapa istilah terkait dengan pendapatan nasional:

PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. 
PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :

1. Produk Nasional Bruto yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. 

2. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasaryaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. 

3. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional. 

4. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.