Pak Jokowi, Mosok Pajak Indonesia Mau Disamain dengan Singapura? (Video)


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 9

Benarkah keputusan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk menarik minat investor asing? Simak selengkapnya penjelasan Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV.

Silakan videonya diunduh di sini

Versi tulisan berjudul Salah Kaprah Omnibus Law: Pajak (Revisi) telah hadir sebelumnya di blog ini.

Perdagangan Luar Negeri Defisit Lagi


Penyebab pertumbuhan ekonomi yang anteng tak beranjak di kisaran 5 persen dalam lima tahun terakhir lebih banyak difokuskan pada pertumbuhan investasi yang melambat. Memang betul bahwa pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) melambat, terutama tahun 2019, tetapi kontribusinya tetap positif.

Namun, pada tahun 2019 ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan negatif sehingga berkontribusi menekan pertumbuhan ekonomi. “Syukur,” impor barang dan jasa (yang mengurangi PDB) juga merosot sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selama 2018-2019, sumbangan ekspor barang dan jasa terhadap PDB lebih rendah dibandingkan sumbangan impor barang dan jasa. Pada tahun 2018, sumbangan impor barang dan jasa sebesar 22,03 persen, sedangkan sumbangan ekspor barang dan jasa hanya 20,97 persen. Setahun kemudian, peranan ekspor dan impor sama-sama turun dan perbedaannya mengecil. Karena jika impor lebih besar dari ekspor, maka sumbangan (ekspor-impor) terhadap PDB menjadi negatif seandainya pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa sama-sama positif. Dalam kondisi demikiam, pertumbuhan PDB kian sulit terdongkrak dari kisaran 5 persen.

Awal tahun ini (data Januari), khusus untuk ekspor dan impor barang, kembali melanjutkan defisit yang selalu terjadi sejak 2018. Pertumbuhan ekspor dan impor sama-sama negatif sejak 2019. Transaksi perdagangan mengalami tekanan berat karena ekspor migas anjlok sebesar 34,7 persen sedangkan impor migas justru naik tajam sebesar 20 persen. Padahal impor migas tahun 2019 turun tajam sebesar 29,1 persen. Kondisi ini sejalan dengan produksi migas yang turun sedangkan konsumsi migas terus naik. Ditambah lagi ekspor nonmigas juga turun.

Penurunan ekspor paling tajam (month to month) dialami oleh kelompok Lemak dan minyak hewani/nabati yang didominasi oleh minyak kelapa sawit. Ekspor kelompok komoditas ini turun dari US$2,06 miliar pada Desember 2019 menjadi US$1,36 miliar pada Januari 2020. Dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya, juga mengalami kemerosotan sebesar 13,44 persen.

Dengan wabah coronarivus yang kian banyak menimbulkan korban terjangkit maupun meninggal dunia dan belum menunjukkan kapan bisa dijinakkan, kita harus semakin waspada agar dampaknya bagi perekonomian bisa diredam sedini mungkin.

[Diperbarui dan dikoreksi pada 18 Februari, pk.06:33.]

SDM Unggul dengan Menjadi Surga Buat Perokok?


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 8

Menumbuhkan SDM unggul menjadi salah satu cita-cita pemerintahan Jokowi namun prevalensi perokok aktif malah meningkat. Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokto TV

Selengkapnya bisa disaksikan di sini.

Versi tulisan bertajuk Slogannya “SDM Unggul, Indonesia Maju,” Tapi Membiarkan Indonesia Surga Bagi Industri Rokok tertera di blog ini.

TRANSKRIP

Faisal Basri: SDM UNGGUL DENGAN MENJADI SURGA BUAT PEROKOK?

February 14, 2020

Salam jumpa pemirsa Cokro TV.

Salah satu dari tujuh agenda pembangunan Jokowi pada periode kedua adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Pembangunan SDM sebelumnya mengemuka dalam pidato kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Sentul pada 14 Juli 2019. Dalam pidato itu, Presiden mengajukan enam agenda pembangunan dalam payung “Visi Indonesia.” Salah satunya ialah kesehatan anak usia sekolah.

Komitmen membangun SDM tangguh dan unggul sebetulnya sudah masuk pada pemerintahan Jokowi yang pertama. Satu-satunya caranya adalah dengan menjauhkan rakyat–khususnya generasi emas yang hidup di era bonus demografi, lebih-lebih anak-anak usia sekolah–dari rokok.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebelumnya menargetkan prevalensi merokok penduduk usia anak-anak 10-18 tahun turun dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 5,4 persen tahun 2019. Alih-alih mencapai target atau setidaknya mendekatinya, malahan sebaliknya prevalensi merokok anak-anak naik menjadi 8,8 persen tahun 2016 dan berlanjut naik lagi ke 9,1 persen.

Lampu kuning ini.

Anak-anak adalah perokok pemula korban dari abainya negara melindungi mereka dari penetrasi luar biaya industri rokok.

Industri rokok menggelontorkan dana satu juta dollar AS setiap jam untuk mengiklankan produk-produk tembakau dan miliaran dollar berupa rabat untuk para peritel atau pengecer.

Di Indonesia, rokok amat mudah didapat, dengan harga relatif sangat murah. Mau lebih murah? Beli yang jumlah batang per bungkusnya lebih sedikit, ada yang 16 batang, ada pula yang 12 batang. Kios ritel modern dan kedai tradisional menjajakan rokok di sebelah dan di seberang sekolah. Iklan bertaburan di ruang terbuka, televisi, dan media sosial–tak kenal waktu.

Hampir semua rokok putih ternama dikenakan cukai sangat murah, akibatnya harga jual mereka relatif jauh lebih murah. Ada juga siasat merampingkan dan memendekkan batang rokok untuk lebih menekan harga. Contohnya bisa sahabat lihat pada tayangan ini.

Untuk menyiasati besaran cukai, industri rokok mengeluarkan versi kretek dengan variasi jumlah batang. Tentu saja, untuk merek yang sama, harga satu bungkus rokok berisi 20 batang lebih mahal daripada yang 16 batang dan 12 batang. Padahal, kalau dihitung harga per batang kemasan 16 batang dan 12 batang kebanyakan lebih mahal per batangnya. Begitulah siasat mereka untuk merayu perokok pemula, seolah-olah rokok itu tetap murah.

Pemerintah membiarkan industri rokok sedemikian leluasa “mengelabui” konsumen. Tak seperti di banyak negara yang hanya mengenal rokok dengan kemasan 20 batang, di Indonesia begitu beragam. Lebih parah lagi, mengeteng beli satu batang pun bisa.

Pemerintah pun sangat mengetahui betapa pengeluaran orang miskin untuk rokok sangat besar, kedua setelah beras. Pengeluaran untuk rokok kretek filter hampir sama dengan gabungan pengeluaran untuk pemenuhan protein dari tahu, tempe, teluar ayam ras dan daging ayam ras.

Pemerintah juga harus tahu bahwa sekitar 30 persen pengeluaran BPJS Kesehatan disedot oleh pengidap penyakit yang terkait dengan rokok, sehingga berkontribusi secara berarti terhadap ketekoran (defisit) BPJS yang sampai sekarang belum kunjung ditutupi oleh pemerintah.

Apatah lagi sedari dulu pemerintah sadar betul bahwa rokok lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya. Karena itulah pemerintah mengenakan cukai rokok. Harus diingat, cukai rokok bertujuan bukan sebagai andalan penerimaan negara, melainkan alat untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok. Pemerintah juga harus mengendalikan dan melemahkan berbagai siasat industri rokok menjangkau seluas mungkin masyarakat.

Jangan lagi surut seperti peristiwa menjelang pemilu lalu ketika pemerintah membatalkan kenaikan cukai rokok dan penyederhanaan tarif cukai. Sayangilah generasi emas.

Sedemikian pasifnya pemerintah sehingga mengakibatkan prevalensi merokok total di Indonesia terus naik.

Khusus untuk lelaki, prevalensi merokok di Indonesia adalah yang tertinggi kedua di dunia setelah Timor-Leste. Lebih 70 persen dari keseluruhan lelaki di Indonesia merokok, termasuk saya pribadi.

Jika kebanyakan negara di dunia telah berhasil mengurangi persentase penduduk merokok, di Indonesia angkanya naik terus, tak pernah turun barang sekali pun sejak tahun 2000.

Jika pemerintah sangat peduli terhadap peningkatan mutu modal manusia, menciptakan SDM unggul, tunjukkanlah secara nyata. Segera ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Harusnya kita malu menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang belum kunjung menandatangani FCTC.  Enam negara lainnya adalah Somalia, Malawi, Eritrea, Andorra, Liechtenstein, dan Monako. Ada 180 negara di dunia yang sudah menandatangani FCTC.

Mereka di antaranya juga negara-negara produsen tembakau terbesar, seperti kita, misalnya Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

Jangan lagi duduk satu meja dengan industri rokok untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah tegas dalam mengendalikan industri tembakau. Tak boleh lagi ada menteri yang bicara sesuka hati untuk kepentingan sektoralnya saja.

Ayo Pak Jokowi, goreskan tinta emas, melindungi generasi emas, dan menggapai Indonesia emas. Semoga terwujud nanti ketika merayakan seabad kemerdekaan.

Terima kasih, sampai jumpa.

Mie Aceh Bang Hasan


Sekitar pk.21:30 tadi, saya singgah di pusat kuliner Shelter Gojek eks Pasar Blora, di depan stasiun kereta api Sudirman. Pandangan langsung tertuju ke kedai Mie Aceh.

Kami sempat berkenalan dan berbincang. Namanya Hasan. Bekerja di UNDP, salah satu lembaga PBB di Jl. Thamrin. Tamatan Universitas Syah Kuala ini relatif baru mengelola kedai di eks Pasar Blora. Sebelumnya ia memiliki kios di dekat stadion Patrot Bekasi. Di sana relatif sepi, karena itu ia mengadu peruntungan di lokasi baru. Alhamdulillah di eks Pasar Blora jauh lebih ramai, terutama pada jam-jam pulang kerja.

Usaha kedai mie Aceh ia geluti untuk memperoleh penghasilan tambahan. Tidak hanya Bang Hasan yang rangkap pekerjaan. Pemilik kedai Aceh Seulawah di depan rumah sakit TNI AL Pejompongan juga melakukan hal yang sama, Ia pengawai negeri, kalau tak salah di BPKP, dan sesekali mengajar di beberapa tempat, antara lain di Diklat LPEM FEBUI, tempat saya memulai karir sebagai peneliti. Kala bertemu di kedai Pejompongan, diceritakan bahwa ia telah memiliki tiga kios. Semoga sudah bertambah sekarang.

Bang Hasan dibantu dua orang. Satu orang sedang pulang kampung, sehingga ia harus turun tangan melayani pembeli malam ini, sepulang kerja.

Silakan mampir jika sedang berada di sekitar Dukuh Atas. Kedai tutup pk.21:00, namun tepat melayani jika masih ada yang datang. Ada paket hemat dan paket lengkap.

Saya memesan dua porsi, satu mie goreng dan satu lagi mie tumis. Isteri dan saya baru selesai menyantapnya. Nikmat.

Semoga bertambah maju usahanya dan berkah, Bang Hasan.

Salah Kaprah Omnibus Law: Pajak (Revisi)


Rancangan undang-undang omnibus law telah diserahkan pemerintah kepada DPR Rabu lalu (12/1). Sudah banyak isinya telah terkuat ke publik. Substansi rancangan undang-undang tentang perpajakan praktis sama dengan versi yang telah cukup lama beredar luas. Sejauh ini materi perpajakan tidak menimbulkan kontroversi karena tidak langsung menyangkut hajat hidup orang banyak seperti rancangan undang-undang cipta lapangan kerja.

Banyak sekali yang akan dinikmati oleh korporasi demi untuk menggenjot investasi, baik dalam urusan perpajakan maupun ketenagakerjaan. lingkungan, dan urusan dengan pemerintah daerah. Padahal selama ini kinerja investasi tidak jelek-jelek amat, sebagaimana telah dibahas dalam Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan.

Sudah lama Presiden Jokowi mewacanakan penurunan tarif pajak PPh Badan. “Kita ini mau bersaing. Bagaimana bisa bersaing? Di sana (Singapura) 17 persen, (tapi) di sini 25 persen. Ya, lari ke sana semua,” kata Jokowi saat sosialisasi amnesti pajak di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah. Lihat Menantang` Singapura, Ingin Pangkas Pajak Perusahaan.

Ternyata tekad Presiden benar-benar akan segera terwujud. Pada tahun 2023 nanti pajak penghasilan badan (PPh Badan) bagi perusahaan terbuka (go public) diturunkan menjadi 17 persen.

Membandingkan daya tarik Indonesia dengan Singapura hanya menggunakan satu indikator agaknya tidak tepat. Tak ada satu pun kajian yang sangat meyakinkan tentang dampak penurunan tarif pajak terhadap peningkatan investasi asing langsung atau penanaman modal asing (PMA).

China yang tarif PPh Badannya 25 persen dan India 25,17 persen–jauh lebih tinggi dari Singapura–terus diburu oleh investor asing.

Wajar jika negara atau perekonomian kecil seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Macau, dan Timor-Leste mengenakan tarif pajak badan sangat rendah, karena pasar mereka sangat kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berarti.

Bukti tak terbantahkan dan terang-benderang adalah, justru investasi asing yang mengalir paling deras ke Indonesia berasal dari Singapura. Selama satu dasawarsa terakhir, Singapuralah yang paling banyak menanamkan modalnya (PMA) di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, investasi Singapura rerata setahun menyumbang lebih dari seperempat (tepatnya 26,5 persen) dari seluruh investasi asing di Indonesia.

Apa lagi pertimbangan utama Singapura kian getol berinvestasi di Indonesia kalau bukan karena pasar Indonesia yang sedemikian besar. Penduduk Indonesia 48 kali lipat dari penduduk Singapura. Tenaga kerja Indonesia melimpah. Angkatan kerja Indonesia 39 kali lebih banyak dari Singapura. Apatah lagi penduduk Singapura kian menua. Persentase penduduk usia tua (65 tahun ke atas) Singapura dua kali lebih banyak dari Indonesia.

Walaupun mereka tak memiliki lahan yang luas, mereka bisa berkebun sawit di Indonesia. Singapura hanya punya satu bandara. Ekspansi yang dilakukan sebatas menambah terminal baru. Untuk ekspansi jangka panjang, Changi Airport melakukan investasi dalam pembangunan dan pengelolaan bandara di Labuan Bajo dengan skema PPP (public private partnership) untuk jangka waktu 25 tahun. Tidak hanya terbatas dalam bisnis bandara, melainkan juga pengembangan kawasan wisata.

Tanpa merangsek pasar Indonesia, teramat sulit buat startup Singapura menjadi unicorn (nilai perusahaan menembus satu miliar dollar AS) apalagi decacorn (nilai perusahaan menembus 10 miliar dollar AS). Karena itu, kelompok usaha SEA yang memiliki perusahaan startup Garena yang membidangi games dan hiburan serta Shopee yang bergerak di e-commerce gencar ekspansi ke Indonesia sehingga meraih status unicorn. Demikian juga dengan Grab. Pendapatan Grab dari Indonesia niscaya jauh lebih besar dari di negeri asalnya.

Ketiga bank lokal Singapura tak ketinggalan mengembangkan usahanya di Indonesia. DBS Bank of Singapore, bank lokal terbesar di Singapura, sangat berminat untuk mencaplok Bank Danamon, tetapi tidak mendapat restu dari otoritas. Ekspansinya dilakukan dengan mengambil alih unit usaha Bank ANZ di Indonesia. Belakangan DBS tertarik mengambil alih Bank Permata. OCBC Bank telah lebih dulu mengambil alih Bank NISP. Bank lokal kedua terbesar di Singapura ini juga berniat mengakuisisi Bank Permata. Sedangkan UOB mengambil alih Bank Buana.

Masih banyak lagi investasi Singapura di Indonesia. Di antara sederetan panjang itu, yang paling menonjol dan paling menguntungkan ialah kepemilikan saham Singapore Telecom atau Singtel sebesar 35 persen di PT Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom. Tahun 2018 saja SIngtel menikmati pembagian keuntungan sebesar hampir sembilan triliun rupiah dari keuntungan total sebesar Rp25,53 triliun. Hampir seluruh keuntungan itu mereka bawa pulang. Lezat sekali berbisnis di Indonesia, bukan?

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan data yang tidak akurat. Jokowi pernah mengatakan: “Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar (negeri). Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda,” ujar Jokowi. Lihat Jokowi Juga Pernah Bilang Uang WNI Rp 11.000 T Ada di Luar Negeri dan Sebut Harta WNI di Luar Negeri Rp 11.000 T, Jokowi: Daftarnya di Kantong Saya.

Entah dari mana data yang ada di “kantong” Pak Jokowi kala itu. Data McKinsey hanya USD250 miliar atau sekitar Rp3.750 triliun jika menggunakan kurs Rp15.000 per dollar AS. Data perkiraan Kementerian Keuangan hampir sama dengan data Credit Suisse, sekitar Rp11.000 triliun alias Rp11 kuadriliun.

Karena menggunakan data yang tak jelas dari mana, maka target program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016/2017 pun dipasang sangat tinggi. Pemerintah menargetkan uang yang diparkir di luar negeri akan masuk sebanyak satu kuadriliun rupiah atau Rp1.000 triliun. Ternyata deklarasi harta bersih repatriasi hanya Rp 147 triliun. Bertolak dari niat awalnya, program pengampunan pajak gagal total.

Program pengampunan pajak juga gagal memperluas basis pajak. Nisbah pajak (tax ratio)–yaitu jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan nilai seluruh aktivitas perekonomian sebagaimana tercermin dalam produk domestik bruto (PDB)–pasca program tax amnesty hanya naik satu tahun (2018). Tahun berikutnya (2019) kembali turun melanjutkan trend penurunan yang sudah berlangsung sejak 2013, bahkan mencapai titik terendah dalam setengah abad terakhir.

Baca juga Sesat Pikir Omnibus Law dan Tax Ratio Terendah dalam 1/2 Abad

[Diperbarui 16 Februari 2020, pk.19:38.]

Pak Jokowi, Kok Jawa Lagi, Jawa Lagi?


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 7

Di episode kali ini, Faisal Basri menyoroti dan membandingkan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang jarang dibahas. Bagaimanakah analisanya? Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV.

Selengkapnya bisa disaksikan di sini.

Versi tulisan yang lebih lengkap: Tekadnya Pemerataan Pembangunan, Tapi Justru Jawa Kian Mendominasi

Eposode sebelumnya:

Episode 1http://Berhasilkah Ekonomi Jokowi?

Episode 2http://Jokowi Harus Basmi Skandal Gorengan Ala Jiwasraya dan Asabri

Episode 3Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan

Episode 4Skandal Jiwasraya, Mana Tanggung Jawab OJK?

Episode 5: Virus Corona Bikin Ekonomi Indonesia Meriang

Episode 6: Tol Lautnya Mana, Pak Jokowi?

Slogannya “SDM Unggul, Indonesia Maju,” Tapi Membiarkan Indonesia Surga Bagi Industri Rokok


Salah satu dari tujuh agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN IV 2020-2024 adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Turunan dari agenda itu salah satunya adalah tema yang dipilih dalam perayaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun lalu, yaitu: “SDM Unggul, Indonesia Maju.”

Ketika menyampaikan pidato kemenangan pada 14 Juli 2019 di Sentul, Presiden Jokowi menyampaikan Visi Indonesia yang berisis enam prioritas pembangunan, salah satunya adalah pembangunan SDM:

“Kita akan memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita ada di situ!” 

Komitmen untuk membangun SDM tangguh dan unggul sudah tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019, Buku I, Tabel 5.1, halaman 5-7. Salah satu caranya adalah dengan menjauhkan rakyat–khususnya generasi emas yang hidup di era bonus demografi, lebih utama lagi anak-anak usia sekolah–dari rokok. RPJM menargetkan prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun turun dari 7,2 persen tahun 2013 menjadi 5,4 persen tahun 2019. Alih-alih mencapai target atau setidaknya mendekatinya, malahan sebaliknya prevalensi merokok anak-anak naik menjadi 8,8 persen tahun 2016 dan berlanjut naik lagi ke 9,1 persen.

Anak-anak itu adalah perokok pemula korban dari abainya negara melindungi mereka dari penetrasi luar biasa industri rokok.

Industri rokok menggelontorkan dana satu juta dollar AS setiap jam untuk mengiklankan produk-produk tembakau dan miliaran dollar berupa rabat untuk para peritel.

Di Indonesia, rokok amat mudah didapat, dengan harga relatif sangat murah. Mau lebih murah? Beli yang jumlah batang per bungkus lebih sedikit, ada yang 16 batang, ada pula yang 12 batang. Kios ritel modern dan kedai tradisional menjajakan rokok di sebelah dan seberang sekolah. Iklan bertaburan di ruang terbuka, televisi, dan media sosial–tak kenal waktu.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai situs internet dari e-commerce, 2019.

Hampir semua rokok putih ternama dikenakan cukai sangat murah, akibatnya harga jual mereka bisa relatif jauh lebih murah. Ada juga siasat merampingkan dan memendekkan batang rokok untuk lebih menekan harga. Contohnya yang paling bawah pada peraga di bawah.

Untuk menyiasati besaran cukai, industri rokok mengeluarkan versi kretek dengan variasi jumlah batang. Tentu saja, untuk merek yang sama, harga satu bungkus rokok berisi 20 batang lebih mahal daripada yang 16 batang dan 12 batang. Padahal, harga per batang kemasan 16 batang dan 12 batang kebanyakan lebih mahal. Begitulah siasat mereka untuk merayu perokok pemula.

Sumber: Berbagai macam rokok di atas dibeli di satu toko yang sama pada waktu yang sama (15 Januari 2020) di Surabaya.

Pemerintah membiarkan industri rokok sedemikian leluasa “mengelabui” konsumen. Tak seperti di banyak negara yang hanya mengenal rokok kemasan 20 batang, di Indonesia begitu beragam. Lebih parah lagi, mengeteng beli satu batang pun bisa.

Pemerintah pun sangat mengetahui betapa pengeluaran orang miskin untuk rokok sangat besar, kedua setelah beras. Pengeluaran untuk rokok hampir sama dengan gabungan pengeluaran untuk pemenuhan protein dari tahu, tempe, daging ayam ras dan teluar ayam ras. Rokok nyata-nyata memiskinkan.

Pemerintah harusnya juga tahu bahwa sekitar 30 persen pengeluaran BPJS Kesehatan disedot oleh pengidap penyakit yang terkait dengan rokok, sehingga berkontribusi signifikan terhadap defisit BPJS Kesehatan yang sampai sekarang belum kunjung ditutupi oleh pemerintah.

Apatah lagi sedari dulu pemerintah sadar betul bahwa rokok lebh banyak mudarat ketimbang maslahatnya. Oleh karena itu pemerintah mengenakan cukai rokok. Ingat, cukai rokok bertujuan bukan sebagai andalan penerimaan negara, melainkan alat untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok. Pemerintah juga harus mengendalikan dan melawan berbagai siasat industri rokok menjangkau seluas mungkin masyarakat, terutama generasi muda.

Jangan lagi surut seperti peristiwa menjelang pemilu lalu ketika pemerintah membatalkan kenaikan cukai rokok dan penyederhanaan tarif cukai. Lindungilah generasi emas.

Sedemikian pasifnya pemerintah sehingga mengakibatkan prevalensi merokok total di Indonesia terus naik.

Khusus untuk lelaki, prevalensi merokok di Indonesia adalah yang tertinggi kedua di dunia setelah Timor-Leste.

Jika kebanyakan negara di dunia telah berhasil mengurangi persentase penduduk yang merokok, di Indonesia angkanya naik terus, tak pernah turun barang sekali pun sejak tahun 2000.

Jika pemerintah sangat peduli terhadap peningkatan mutu modal manusia dan menciptakan SDM unggul, tunjukkanlah secara nyata. Segera ratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Himbauan untuk meratifikasi FCTC telah saya sampaikan pada acara Prime News CNN Indonesia 27 Januari 2020.

Harusnya kita malu menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang belum meratifikasi FCTC.  Enam negara lainnya adalah Somalia, Malawi, Eritrea, Andorra, Liechtenstein, dan Monako. Ada 180 negara di dunia yang sudah menandatangani FCTC. Mereka di antaranya juga adalah negara-negara produsen produk tembakau terbesar di dunia seperti Indonesia, yaitu: Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

Jangan lagi duduk satu meja dengan industri rokok untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah tegas mengendalikan industri tembakau. Tak boleh ada lagi menteri yang bicara sesuka hati untuk kepentingan sektoralnya sendiri-sendiri.

Ayo Pak Jokowi, goreskan tinta emas melindungi generasi emas untuk menggapai Indonesia emas. Semoga terwujud nanti ketika kita merayakan seabad kemerdekaan.

Akankah …


Awan kelabu mendekat

Bergerak ke arah Timur

Bergegas kian cepat, bergumpal-gumpal

Mengusir awan seputih kapas di atasnya

*

Pepohonan gelisah

Ingin berlari tapi tak kuasa

Sesekali merunduk memanjatkan doa

Agar badai tak menumbangkannya

*

Senja segera tiba

Mentari muram

Meratapi nasibnya

Yang tak bisa menerangi lagi

*

Lalu hujan rintik-rintik

Membasuh bumi

Melumatkan penat

Menyejukkan nurani

*

Ia tinggalkan sesal

Ia tutup lembaran kemarin

Penanya menggoreskan kertas tak bergaris

Dengan kata-kata penuh asa

***

Lalu, tahun berganti

Harapan tinggal harapan

Diseret rantai besi untuk dikapalkan

Lalu ditenggelamkan di tengah Samudra

*

Ucapan asal diucapkan

Kata-katanya jadi petuah

Diiyakan semua bawahannya

Pusing, bagaimana nantilah

*

Dia berceloteh

Dari mimpinya semalam

Tak perlu lagi memanggil penafsir mimpi

Mimpinya adalah kebenaran

*

Segerombolan kutu merayap satu-satu

Tak disadari telah menyerang keempat kaki kursi

Menyamar serupai warna kursi

Membisikkan hikayat seribu satu malam

*

Tetua negeri menepi

Kuatir kena hardik 

Disenyapkan

Diasingkan

*

Tak perlu dikaji

Tutup mata …

Laksanakan saja

Jadi maka jadilah

*

Batas itu ia terabas

Padahal ia tahu konsekuensinya

Bakal memangsa apa saja

Membawa gelombang derita

*****

Tekadnya Pemerataan Pembangunan, Tapi Justru Jawa Kian Mendominasi


Pada 5 Februari 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto (PDB) terbaru. Pertumbuhan ekonomi 2019 ternyata hanya mencapai 5,02 persen, lebih rendah dari target APBN 5,3 persen dan sedikit lebih rendah dari tahun lalu 5,17 persen.

Karena sejauh ini jarang yang mengungkapkan pertumbuhan dalam perspektif daerah dan ketimpangan antardaerah, berikut analisis singkat kinerja pertumbuhan antardaerah berdasarkan pulau.

Komitmen Presiden Joko Widodo sangat kuat untuk memajukan daerah. Tak terbilang Presiden mengunjungi daerah hingga ke lokasi terpencil dan terdepan serta daerah perbatasan yang sebelumnya terabaikan. Perhatian khususnya kepada Papua juga luar biasa. Tak ada presiden sebelumnya yang mengunjungi Papua sesering Jokowi. Tak hanya berkunjung. Pemerintahan Joko Widodo sangat gencar membangun infrastruktur di seantero Negeri.

post thumb
Presiden RI Joko Widodo mengendarai sepeda motor trail ketika meninjau pembangunan jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu. Sumber: infopublik.id
Image result for pembangunan di daerah perbatasan
Perbatasan dengan Timor-Leste
Image result for pembangunan perbatasan dengan malaysia
Pernatasan dengan Malaysia. Sumber: wilayahperbatasan.com

Lima tahun berlalu. Hasilnya bicara lain. Tekad untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata antardaerah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 jauh dari terwujud. Peran Jawa dalam pembentukan kue nasional (produk domestik bruto) yang ditargetkan turun dari 58,0 persen tahun 2013 menjadi hanya 55,1 persen, justru naik menjadi 59,0 persen pada tahun 2019.

Sasaran untuk menaikkan porsi Sumatera dari 23,8 persen (2013) menjadi 24,6 persen (2019) kandas, bahkan sebaliknya turun menjadi 21,3 persen. Nasib serupa menimpa Kalimantan.

Kinerja Bali & Nusa Tenggara jauh melampaui target. Namun ada persoalan dalam pengelompokan ini. Bali amat jauh lebih maju dan kontras dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Karakteristik maupun jaraknya lebih dekat dengan Jawa. Rerata pertumbuhan Bali selama 2011-2019 maupun di era pemerintahan Jokowi-JK (2015-2019) lebih tinggi dari pertumbuhan nasional maupun Jawa, sedangkan pertumbuhan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, sebaliknya. Bahkan pertumbuhan Nusa Tenggara Barat sangat eratik, pernah mencapai 22 persen tetapi tiga kali mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus.

Bagaimana dengan daerah paling Timur, yaitu Maluku & Papua? Sasaran untuk menaikkan porsi kawasan ini jauh api dari panggang. Alih-alih mencapai target mencapai porsi 2,9 persen tahun 2019 dari 2,2 persen (2013) berdasarkan dokumen RPJM 2015-2019, malahan bergeming di angka 2,2 persen. Bahkan, berdasarkan data BPS yang tahun 2013 sebesar 2,34, kue Maluku & Papua susut pada tahun 2019.

Kemerosotan porsi Maluku & Papua pada 2019 disebabkan oleh perekonomian Papua yang mengalami kontraksi alias pertumbuhan negatif dua digit, persisnya minus15,72 persen gara-gara produksi PT Freeport anjlok ke titik terendah karena pemerintah mengambil alih kepemilikan saham sehingga menjadi penguasa saham mayoritas. Tak ada kompensasi atau antisipasi sama sekali untuk meredam dampak dari tindakan “heroik” pemerintah yang hanya fokus pada aksi korporasi lewat holding induk BUMN tambang PT Inalum. Untuk pengambilalihan dan tetek-bengeknya, PT Inalum berutang senilai 4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp58 triliun jika menggunakan kurs Rp14.500 per dollar AS. Seandainya uang sebanyak itu dibagikan kepada seluruh penduduk Provinsi Papua yang sebanyak 3.322.526 jiwa tahun 2018, maka setiap orang memperoleh Rp17,5 juta. Jika dana sebesar itu digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek baru di berbagai bidang, ceritanya bakal lain sama sekali.

Satu-satunya pulau yang menunjukkan kinerja luar biasa adalah Sulawesi. Selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi konsisten selalu di atas pertumbuhan nasional dan Jawa sekalipun. Karenanya, porsi Sulawesi dalam kue nasional naik pesat dan sekaligus melampaui sasaran yang tertuang dalam RPJM.

Dari gambaran pertumbuhan menurut kawasan atau pulau di atas bisa disimpulkan bahwa pengelompokan Kawasan Barat Indonesia (KBI) versus Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidaklah relevan. Yang terjadi bukan ketimpangan KBI versus KTI. Pembangunan di Sumatera dan atau Kalimantan yang berada di KBI lebih lambat ketimbang di Jawa sehingga porsinya turun dalam kue nasional. Sebaliknya, Sulawesi yang berada di KTI justru memiliki kinerja cemerlang sehingga porsinya meningkat signifikan.

Sumber: BPS.

Tol Lautnya Mana, Pak Jokowi?


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 6

Di episode kali ini, Faisal Basri kembali mempertanyakan kemanakah tol laut yang sempat digaungkan oleh Jokowi di awal-awal kepemimpinannya. Dan… apa itu tol laut? Seberapa penting kah keberadaannya untuk Indonesia. Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV.

Selengkapnya silakan diunduh di sini

Versi tulisan bisa dibaca di Apa Kabar Tol Laut?

Eposode sebelumnya:

Episode 1: http://Berhasilkah Ekonomi Jokowi?

Episode 2: http://Jokowi Harus Basmi Skandal Gorengan Ala Jiwasraya dan Asabri

Episode 3: Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan

Episode 4: Skandal Jiwasraya, Mana Tanggung Jawab OJK?

Episode 5: Virus Corona Bikin Ekonomi Indonesia Meriang