Membangun Industri yang Tangguh

Sangat sedikit negara yang dapat mencapai kemajuan ekonomi dan menyejahterakan rakyatnya tanpa ditopang pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Yang sedikit itu pada umumnya adalah negara-negara kecil yang penduduknya sedikit.

Negara-negara yang penduduknya besar seperti Indonesia memiliki pijakan lebih kuat untuk memajukan sektor idustri manufaktur karena faktor keekonomian skala (economies of scale). Setelah melalui tahapan awal pembangunan lewat penguatan sektor pertanian yang merupakan tumpuan hidup mayoritas penduduk, sektor industri manufaktur lambat laun berkembang hingga peranannya dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai titik optimal. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah berhasil menapaki industrialisasi, titik optimal terjadi ketika peranan sektor industri manufaktur dalam PDB mencapai sekitar 35 persen. Setelah itu, tatkala pendapatan perkapita sudah tinggi dan produktivitas pun tinggi, sektor industri manufaktur tumbuh melambat dan peranannya dalam PDB menurun, digantikan oleh sektor jasa.

Indonesia pernah mengalami akselerasi industrialisasi pada tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Selama kurun waktu itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur mencapai dua gigit dan dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Pemerintah secara sadar aktif mendorong sektor ini, walaupun harus diakui banyak pula ekses yang muncul akibat praktek pmberuan rente dan proteksi yang berlebihan yang dibalut oleh maraknya korupsi-kolusi-nepotisme (KKN).

Setelah krisis tahun 1998, pendulum kebijakan ekonomi bergerak ekstrem ke mekanisme pasar bebas. Liberalisasi terjadi di hampir semua sektor. Sektor industri dan pertanian berjibaku menghadapi terjangan globalisasi dan liberalisasi. Penetrasi barang-barang impor kian merasuk ke pasar domestik, seraya daya saing kita di pasar dunia semakin terseok-seok. Porsi kredit perbankan ke sektor industri manufaktur turun tajam. Industri padat karya mengkerut karena tekanan kenaikan upah dan buruknya dukungan infrastruktur.

Sektor industri manufaktur berangsur merosot sebagai motor pembangunan. Peranan sektor ini dalam PDB turun tajam sebelum mencapai titik optimalnya. Tatkala baru mencapai 29 persen dalam PDB, peranan industr manufaktur sudah melorot hingga mencapai hanya 23,7 persen pada tahun 2013. Peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja juga praktis tak kunjung beranjak di kisaran 13 persen, jauh lebih rendah dari penyerapan sektor pertanian (34,4 persen), sektor perdagangan (21,4 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan (16,4 persen)

Karena pekerja di sektor pertanian masih dominan dengan produktivitas yang rendah, sedangkan sektor industri manufaktur yang merupakan penyerap terbesar pekerja formal kian menuntut pekerja dengan pendidikan dan keterampilan lebih tinggi—padahal 65,4 persen pekerja hanya tamatan SLTP ke bawah—maka muncullah beberapa komplikasi:

  • Pekerja semakin menyemut di sektor informal atau sebagai pekerja informal. Sekitar 27 persen pekerja adalah pekerja informal di sektor pertanian dan 27 persen sebagai pekerja informal di non-pertanian. Sekitar 38 persen lagi sebagai pekerja tanpa kontrak. Selebihnya yang hanya 8 persen terdiri dari pekerja dengan kontrak untuk jangka waktu tertentu (3 persen), pekerja dengan kontrak permanen (3 persen), dan pengusaha (2 persen).
  • Sulit memacu produktivitas perekonomian karena pekerja sektor formal dengan jaminan sosial sangat kecil.
  • Konsekuensi selanjutnya, distribusi pendapatan semakin timpang akibat perbedaan pendapatan kian mencolok antara mayoritas pekerja informal dengan pekerja di sektor industri padat teknologi dan sektor jasa modern yang jumlahnya relatif sedikit namun dengan tingkat upah yang relatif tinggi. Terbukti, indeks gini dalam lima tahun terakhir naik tajam hingga telah bertengger di angka 0,4 sejak tahun 2013.

Sejarah industrialisasi di dunia menunjukkan, tidak ada satu negara pun yang dapat mencapai kemajuan industri tanpa dukungan pemerintah yang tepat. Mekanisme pasar terbukti gagal mengarahkan ekonomi negara berkembang untuk tumbuh cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara maju. Jika hanya bertumpu pada mekanisme pasar, maka karunia sumber (factor endowment) yang dimiliki negara berkembang cenderung menciptakan signal ekonomi yang mengarahkan investasi hanya ke sektor-sektor berteknologi rendah dan memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah rendah. Bila hanya melalui mekanisme pasar, ekonomi dan industri negara berkembang akan terperangkap pada keterbelakangan dan tidak akan mampu mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Setidaknya ada tiga tugas pokok pemerintah untuk mendorong kemajuan industri, yakni: pembangunan SDM (pendidikan dan pelatihan); penyediaan infrastruktur (banyak negara menyediakan kawasan industri), jalan, pelabuhan, listrik, air bersih; dan fasilitasi R&D untuk meningkatkan teknologi.

Kebijakan fiskal sangat berperan untuk menopang ketiga tugas di atas. Juga pembenahan struktur tariff bea masuk agar berpihak pada penguatan struktur industri. Kebijakan itu sekaligus ditujukan untuk memberangus praktek pemburuan rente. Kepentingan national harus mengemuka, bukan kepentingan kelompok atau pengusaha tertentu.

Dengan kebijakan industrial yang kondusif diharapkan struktur industri bertambah kokoh, tidak seperti sekarang yang ditandai oleh missing middle atau hollow middle atau keropos di tengah. Populasi industri selama ini didominasi oleh industri kecil (sekitar 96 persen). Sedangkan industri besar hanya 1 persen dan industri menengah hanya 3 persen. Sebagai perbandingan, porsi industri menengah di Brazil sebesar 44 persen, di Vietnam 23 persen, dan di Filipina 20 persen.

Struktur industri yang keropos di tengah mengakibatkan lemahnya keterkaitan antarindustri. Yang berskala besar tidak bisa mengandalkan pada produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah di dalam negeri, sehingga harus bergantung pada bahan baku/penolong impor. Hal ini terkonfirmasikan dari kenyataan lebih dari tiga perempat impor Indonesia berupa bahan baku/penolong.

Oleh karena itu, pendalaman industrialisasi akan sangat membantu penurunan impor sehingga memperbaiki transaksi perdagangan dan akun lancar (current account), serta keseimbangan sektor eksternal sehingga menstabilkan nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu. Semakin besar porsi industri manufaktur berskala menengah akan memberikan sumbangsih berharga bagi:

  • Peningkatan porsi sektor formal sehingga memperbesar basis penerimaan pajak.
  • Percepatan kehadiran lapisan kelas menengah yang niscaya bakal menyehatkan demokrasi
  • Pengurangan beban anggaran untuk jaminan sosial, karena pekerja semakin mampu membayar iuran dalam rangka sitem jaminan sosial nasional (SJSN).
  • Perbaikan daya tahan perekonomian dalam menghadapi gejolak eksternal maupun internal.
  • Percepatan modernisasi dalam perekonomian lewat pendalaman teknologi sehingga memacu produktivitas nasional.

Industrialisasi akan semakin kokoh jika kian menyebar. Sejauh ini industri semakin terpusat di Jawa-Bali. Pada tahun 1990 indusrri yang berlokasi di Jawa-Bali mencapai 65,5 persen. Tahun 2011 telah meningkat menjadi 70 persen. Sebaliknya, di Sumatera turun dari 20,5 persen pada tahun 1990 menjadi 17,5 persen tahun 2011. Ada pun di pulau-pulau lainnya turun dari 14 persen menjadi 12,5 persen. Dengan begitu, persebaran kue pembangunan pun akan lebih merata.

Kunci untuk menumbuhkan industri di luar Jawa adalah pembenahan sistem transportasi laut dan kembali ke jati diri sebagai negara maritim.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Industri, Maritim. Bookmark the permalink.

2 Responses to Membangun Industri yang Tangguh

  1. Yoga says:

    Udah banyak baca postingan Pak Faisal, I learn a lot Pak!. Keep Sharing yah Pak. Terima Kasih 🙂 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s