Update Harga BBM di Indonesia, AS, dan Malaysia


gas+pump
gladlynews.com

Harga rerata nasional BBM untuk jenis regular gasoline (setara RON 92) di Amerika Serikat pada 7 Maret 2016 adalah  1,81 dollar AS per gallon. Dengan kurs jual BI pada tanggal yang sama Rp 13.094 per dollar AS, harga RON 92 di AS Rp 6.261 per liter (1 gallon = 3,7854118 liter).eceran RON 92 (Pertamax) di Indonesia pada 7 Maret 2016 adalah Rp 7.950 per liter.  Berarti harga RON 92 di Indonesia lebih mahal sebesar Rp 1.689 ketimbang di AS.

Jika kita keluarkan segala jenis pajak, perbedaannya lebih besar. National average excise taxes per gallon untuk gasoline di AS adalah 0,4928. Jadi, harga RON 92 di AS tidak termasuk pajak adalah Rp 4.556 per liter. Sedangkan harga RON 92 (Pertamax) tanpa pajak di Indonesia adalah Rp 6.913. Jadi perbedaannya Rp 2.357 per liter lebih mahal di Indonesia.

Bahkan harga RON 92 tanpa pajak di AS lebih murah ketimbang Premium (RON 88) yang harganya Rp 6.130. Perbedaannya sebesar Rp 783.

Sahabat saya di Kementerian ESDM mengatakan perbandingan dengan AS tidak fair karena kilang di sana sangat efisien atau bahkan paling efisien di dunia. Untuk itu, mari kita bandingkan juga dengan Malaysia.

Karena RON 92 tak lagi dipasarkan di Malaysia, terpaksa kita menggunakan acuan harga RON 95 (setara Pertamax Plus). Di Malaysia, harga RON 95 pada 7 Maret 2016 adalah RM 1,60 atau Rp 5.131/liter (kurs jual BI 7/3/16 RM 1 = Rp 3.206,96).

Karena di Malaysia RON 95 tidak dikenakan pajak, maka untuk memperoleh perbandingan setara, pajak 15 persen di Indonesia kita keluarkan, sehingga harga RON 95 (Pertamax Plus) tanpa pajak adalah Rp 7.696 per liter.

Jadi, harga RON 95 di Indonesia lebih mahal sebesar Rp 2.565 per liter dibandingkan di Malaysia.

Dibandingkan dengan harga Premium (RON 88) tanpa pajak sekalipun (Rp 6.130), harga RON 95 di Malaysia lebih murash. Bedanya cukup signifikan, yaitu Rp 999.

Ternyata, perbandingan dengan Malaysia menghasilkan perbedaan yang lebih lebar ketimbang membandingkan dengan AS. Padahal yang kita bandingkan dengan malaysia adalah jenis BBM yang jauh lebih bermutu.

Masih mau berkilah? Keterlaluan.

Semoga para petinggi negeri tergerak nurani dan akal sehatnya untuk membenahi formula dan mekanisme penentuan harga BBM dan mengumumkannya ke publik.

Rakyat mungkin tidak menuntut harga BBM untuk terus diturunkan. Tapi tolong selisih yang besar itu dijelaskan larinya ke mana.

Apakah mafia kembali berkeliaran?

Perbedaan Harga BBM di Indonesia dan Malaysia Kian Melebar


gas-station-indonesia-wiki
automotiveit.com

Pemerintah Indonesia meninjau harga BBM bersubsidi dan BBM “penugasan” tiga bulan sekali. Terakhir, pemerintah mengubah harga BBM per 5 Januari 2016. Berarti penyesuaian selanjutnya akan dilakukan 5 April 2016.

Sementara itu Pertamina baru saja mengumumkan senarai harga baru BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Maret 2016. Data berikut berlaku untuk DKI Jakarta.

Di Malaysia harga semua jenis BBM diumumkan pemerintah sebulan sekali. Harga terbaru berlaku mulai 1 Maret 2016.

percent

Rakyat Malaysia menikmati penurunan harga lebih besar ketimbang rakyat Indonesia. Untuk jenis BBM yang sama (RON 95), penurunan harga di Malaysia sebesar 8,57 persen, sedangkan di Indonesia hanya 1,32 persen. Jika dibandingan untuk kurun waktu yang lebih panjang, perbedaannya semakin jomplang.

malaysia

Harga RON 95 di Malaysia tidak dikenakan pajak. Jika kita tambahkan pajak 15 persen seperti di Indonesia, maka harganya menjadi Rp 5,914 per liter. Sedangkan harga RON 95 di Indonesia per 1 Maret 2016 adalah Rp 8.850 per liter. Perbedaan yang hampir Rp 3.000 per liter sungguh sangat besar.

Lebih membuat miris, harga RON 95 di Malaysia plus pajak 15 persen lebih murah Rp 1.136 ketimbang harga premium di Indonesia yang perbedaan RON-nya sangat besar yaitu 7.

Mengapa pemerintah dan DPR tidak tergerak memertanyakan perbedaan yang mencolok itu. mengapa tidak dipertanyakan pula “keganjilan peredaan harga antara Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus?

Saatnya kita menuntut transparansi formula perhitungan harga BBM di Tanah Air, termasuk harga Avtur dan harga BBM untuk kapal yang tak kalah mahalnya.

 

 

 

Apa Kabar Mafia Migas?


Audit forensik atas PES/Petral sudah diungkapkan ke publik oleh pemerintah. Sudah terang benderang peranan Riza Chalid dengan kelompok usahanya yang beromset puluhan miliar dollar AS dalam perdagangan minyak dan BBM. Sudah terungkap pula nama-nama pelaku aktif dan fasilitator dari dalam PES/Petral. Kita pun sudah membaca di media massa keterlibatan pejabat tinggi yang memuluskan bisnis minyak Riza Chalid. Awam niscaya mafhum betapa banyak pejabat negara dan mantan pejabat Pertamina yang terlibat. Mustahil Riza Chalid bisa mulus menjalankan praktek pemburuan rente puluhan miliar dollar AS bertahun-tahun tanpa bantuan para pejabat.

Riza Chalid dan para kompradornya tidak akan menyerah. Mereka mengatur siasat untuk bangkit kembali, setidaknya terbebas dari jeratan hukum. Sahabat-sahabatnya diam membisu tentang keberadaan Riza Chalid. Penegak hukum tidak kelihatan sibuk mencarinya. DPR tak terdengar hendak membentuk pansus.

Struktur kekuatan politik yang sangat terdispersi memungkinkan para mafia melakukan lobby ke dalam pemerintahan. Boleh jadi sudah menyusup ke dalam istana. Presiden harus waspada terhadap lingkungan istana. Mereka menyebar kaki tangan menjadi musuh dalam selimut.

Waspada selalu. Amankan Pertamina dari gerayangan para mafia. Istana harus steril dari pengaruh mereka.

 

Oil Security dan BBM Kita


Bayangkan apa yang bakal terjadi seandainya dua kilang minyak di dalam negeri tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga berhenti berproduksi pada waktu yang bersamaan. Walaupun kemungkinan seperti itu sangat kecil, namun kita harus mengantisipasinya.

Australia pernah mengalaminya. Pernah juga terjadi kecelakaan lalulintas di Australia yang menimpa truk tangki BBM. Setelah diselidiki ternyata ada kerusakan pada truk tangki yang membuat otoritas memeriksa seluruh truk tangki yang beroperasi di salah satu negara bagian. Tak ayal, pasokan BBM di negara bagian itu terganggu beberapa hari.

Di tengah ketegangan yang meningkat di berbagai kawasan, kita harus lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan di Korea, Laut China Selatan, dan Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan minyak ke Indonesia. Sekitar separuh kebutuhan minyak kita berasal dari impor. Kapasitas produksi kilang kita hanya bisa memenuhi sekitar separuh kebutuhan dalam negeri, dalam hitungan hari.

Cadangan operasional (operational reserves) bahan bakar minyak (BBM) hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 20 hari. Kita tidak memiliki cadangan strategis (strategic reserves) sama sekali untuk menghadapi kejadian luar biasa seperti perang atau bencana alam.

Jika kilang mengalami kerusakan., berapa pun produksi dan cadangan minyak mentah yang kita miliki tidak akan membantu pemulihan pasokan BBM. Berapa pun kilang baru dibangun akan menjadi sia-sia kalau tidak ada pasokan minyak mentah impor.

Konsep ketahanan energi atau keamanan energi (energy security) perlu dirumuskan kembali, tidak sebatas penggunaan variabel tunggal (berapa banyak cadangan untuk memenuhi berapa hari kebutuhan).

Selain menambah kapasitas tangki penyimpanan (storage) untuk cadangan operasional—agar kita bisa menikmati keuntungan dengan membeli lebih banyak ketika harga rendah dan menunda pembelian ketika harga tinggi—kita pun perlu mulai mempersiapkan pilihan tambahan agar terhindar dari kemungkinan goncangan energi di masa depan.

Salah satu pilihan adalah menjalin kerja sama dengan negara tetangga. Jaringan kerja sama meliputi negara di berbagai kawasan untuk memperluas asal pasokan. Misalnya dengan ASEAN dan dengan APEC. Di dalam APEC ada Australia yang lokasinya relatif dekat.

Indonesia perlu aktif meyakinkan konsep kerja sama energi yang niscaya bakal saling menguntungkan.

Lebih baik sedia payung sebelum hujan.

 

 

Harga BBM Baru Masih Mahal? (Update)


Pemerintah membatalkan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) sebesar Rp 200 per liter untuk bensin premium dan Rp 300 per liter untuk Solar. Dengan demikian, harga baru per  5 Januari 2016 untuk bensin Premium turun 4,7 persen dari Rp 7.400 per liter menjadi Rp 7.050 per liter yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Harga di luar Jawa untuk primum lebih murah Rp 100 per liter sebagaimana sebelumnya. Harga Solar diturunkan sebesar 15.7 persen, dari Rp 6.700 per liter menjadi Rp 5.650 per liter.

Harga eceran di atas sudah termasuk Pajak Petambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang masuk ke pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen yang merupakan pajak daerah (pemerintah provinsi).

Sulit melakukan perbandingan harga “duku-dengan-duku” dengan negara tetangga karena hanya Indonesia yang masih menggunakan RON 88 (bensin Premium). Malaysia misalnya, jangankan RON 88, RON 90 (setara Pertalite) dan RON 92 (setara Pertamax) saja sudah tidak dikonsumsi. Kualitas terendah yang mereka pakai ialah RON 95 (setara Pertamax Plus).

Pemerintah Malaysia telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Semua jenis BBM turun dibandingkan dengan Desember 2015. Harga solar (deisel dengan kadar sulfur 0,25%) turun 15,8 persen. [Perlu dicatat, kadar sulfur dalam solar di Indonesia 0,35%.] Harga RON 95 turun sebesar 5,1 persen. Jadi, penurunannya lebih banyak ketimbang Indonesia.

update

Pemerintah Malaysia tidak mengenakan pajak atas RON 95. Jika ditambah pajak sebagaimana berlaku di Indonesia, harga RON 95 plus pajak di Malaysia adalah Rp 5.973 X 1.15 = Rp 6869 per liter. Berarti Rp 181 lebih murah ketimbang harga premium di Indonesia. Padahal beda oktannya tak kepalang, sebesar 7.

Harga bensin di Amerika Serikat (rerata nasional) yang setara dengan RON 92 per 4 Januari 2016 adalah 1,99 dollar AS per gallon. (1 gallon = 3,7854118 liter). Di dalamnya sudah termasuk pajak sebesar 0,4928 per gallon (rerata nasional). Dengan demikian, harga tidak termasuk pajak adalah 1,4972 dollar AS atau 0,3955 dollar AS per liter.

Dengan kurs Rp 13.967 per dollar AS pada 4 Januari 2016, maka harga bensin setara RON 92 tanpa pajak adalah Rp 5.524 per liter. harga RON 88 (Premium) di Indonesia tanpa pajak adalah Rp 6.130 per liter (Rp 7.050/1.15).

Beberapa teman menyampaikan pandangan bahwa Amerika Serikat dan Malaysia tidak cocok untuk dibandingkan dengan Indonesia. Pertama, Amerika Serikat dan Malaysia merupakan pengekspor minyak neto. Kedua, Amerika Serikat terkenal memiliki kilang yang sangat atau paling efisien di dunia.

Kedua faktor di atas memang berpengaruh, tetapi ternyata tidak signifikan. Harga bensin tanpa pajak di berbagai negara yang tidak memberikan subsidi BBM tidak jauh berbeda.

Harga eceran di Thailand dan India memang jauh lebih mahal ketimpang Indonesia. Tetapi, baik India maupun Thailand mengenakan berbagai macam pajak dan pungutan yang nilainya sekitar 50 persen dari harga eceran. Jadi, harga BBM tidak termasuk pajak di kedua negara itu tetap saja lebih murah ketimbang di Indonesia. Perlu diingat, negara-negara lain nyaris tidak ada lagi yang menggunakan RON 88.

Dengan harga premium yang baru, kalau dibandingkan dengan Malaysia, konsumen seharusnya memperoleh bensin yang jauh lebih berkualitas, yaitu Pertamax Plus.

Desain Dana Migas dan BBM


Patut dihargai keputusan pemerintah membatalkan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang dikutip Rp 300 per liter untuk solar dan Rp 200 untuk premium yang rencananya diberlakukan mulai 5 Januari 2016.

Menurut penjelasan pemerintah, DKE bakal digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan atau energi nonfosil. Dana yang selama ini diperoleh dari “pajak” sebesar 50 dollar AS per ton CPO yang diekspor saja belum jelas, apatah lagi DKE.

Alangkah lebih baik jika pemerintah membuat kebijakan yang lebih menyeluruh dan konsisten dengan landasan hukum yang kokoh sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penguatan tata kelola migas yang transparan dan akuntabel.

Ada tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan. Pertama, migas merupakan sumber daya alam (SDA) tak terbarukan, sehingga pemerintah harus tunduk pada prinsip keadilan antarnegerasi. Generasi mendatang pun berhak menikmati kekayaan SDA. Selama ini generasi lalu dan sekarang jor-joran mengeksploitasi minyak mentah, sebagaimana terlihat dari tingkat produksi yang semakin turun dan lebih rendah dari cadangan terbukti baru yang ditemukan. Selain itu, tingkat konsumsi BBM kita meningkat jauh lebih pesat ketimbang tingkat produksi (yang justru turun terus), sehingga impor semakin menganga.

Di banyak negara produsen migas, prinsip keadilan antargenerasi ditegakkan dengan menyisihkan pendapatan jatah pemerintah sebagai sovereign wealth funds (SWF). Ada yang menamakannya   petroleum fund atau oil fund. Norwegia memiliki SWF terbesar di dunia, sekitar 1 triliun dollar AS. Negara tetangga Timor-Leste pun sudah memiliki petroleum fund yang menurut catatan terakhir yang penulis miliki sudah mencapai 16,5 miliar dollar AS. Indonesia belum memiliki SWF dari migas maupun dari SDA tak terbarukan lainnya. Selama ini dana hasil migas dihabiskan dalam satu tahun anggaran, bahkan kerap dana minyak yang menjadi pendapatan pemerintah tidak cukup untuk membiayai subsidi BBM. Kekurangannya ditutup dari utang. Jadi ada dua “dosa” generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu mengambil hak SDA generasi mendatang dan mewariskan tambahan utang.

Prinsip kedua, stabilisasi. Harga BBM sangat ditentukan oleh harga minyak mentah yang harganya sangat berfluktuasi. Karena kenaikan harga BBM sangat sensitif secara politis dan sosial, pemerintah takut mengambil risiko menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Akibatnya subsidi BBM membengkak. Kenaikan harga minyak mentah yang berkepanjangan pada akhirnya memaksa pemerintah melakukan penyesuian dengan menaikkan harga BBM. Biasanya kenaikan harga BBM itu dilakukan kalau sudah tidak ada pilihan lain karena ancaman krisis anggaran atau fiskal. Akhirnya pemerintah dipaksa menaikkan harga BBM dengan persentase yang relatif besar. Akibat selanjutnya, laju inflasi meroket dan suku bunga naik tajam sehingga memperburuk stabilitas makroekonomi dan memelorotkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meredam gejolak harga BBM sehingga volatilitasnya menyempit—seraya tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar—pemerintah menerapkan instrumen stabilisasi. Salah satu bentuknya adalah dana stabilisasi. Jika harga minyak mentah turun, pemerintah tidak serta merta menurunkan harga BBM dengan proporsi yang sama. Penurunan harga BBM lebih kecil dari penurunan harga minyak mentah. Selisihnya dimasukkan ke celengan dana stabilisasi. Dana ini akan lebih cepat bertambah seandainya harga minyak mentah anjlok seperti belakangan ini. Sebaliknya, jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak serta merta menaikkan harga BBM atau menaikkan harga BBM dengan persentase lebih kecil ketimbang kenaikan harga minyak mentah. Selisihnya ditutup oleh suntikan dana stabilisasi itu.

Kedua, menggunakan instrumen pajak seperti diterapkan di Malaysia. Jenis pajaknya bisa apa saja. Jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak mengenakan pajak atas BBM, bahkan bisa memberikan subsidi sampai jumlah tertentu. Sebaliknya, jika harga turun, pemerintah kembali mengenakan pajak.

Ada baiknya mempertimbangkan pengenaan pajak lingkungan utuk BBM berbasis fossil fuel. Jika harga minyak mentah sedang melorot, kenaikan pajak lingkungan lebih tinggi, jika harga naik pajaknya dikurangi. Pajak lingkungan atau pajak lainnya dikenakan terhadap semua jenis BBM, bukan hanya terhadap solar dan premium sebagaimana rencana pemerintah yang dibatalkan atau ditunda itu.

Prinsip ketiga, ketahanan dan kedaulatan energi. Kunci ketahanan energi adalah kemampuan kita memanfaatkan semaksimal mungkin tatkala harga minyak turun dan mengurangi tekanan ketika harga minyak tinggi. Untuk itu tangki penyimpanan yang harus diperbanyak agar cadangan operasional BBM setidaknya naik dari sekitar 20 hari menjadi 3 bulan atau lebih. Cadangan operasional yang memadai juga berlaku untuk mink mentah. Kecukupan kilang menjadi sia-sia jika tangki penyimpanan tidak bertambah. Pemerintah tidak harus mengeluarkan dana sama sekali untuk pembangunan tangki baru. Wajibkan pemasok BBM membangun kilang. Di beberapa negara ongkos penyimpanan ini dimasukkan dalam komponen harga BBM. Langkah selanjutnya adalah membentuk cadangan strategis.

Perlu dicatat, pemerintah sudah memiliki dana khusus untuk mengembangkan penggunaan biofuel dari produksi sendiri. Dana itu dikutip sebesar 50 dollar AS terhadap setiap ton CPO yang diekspor. Penggunaannya seperti apa? Masih gelap atau mungkin belum digunakan sama sekali. Apa dampak jenis “pajak” ini terhadap  keadilan agaknya harus dihitung secara cermat. jangan sampai yang menikmati adalah segelintir perusahaan besar.

Semua dana yang terkait dengan energi sebaiknya diintegrasikan dan memiliki landasan hukum yang kuat. Semoga pemerintah sigap menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Agar pengelolaan energi, khususnya BBM, lebih kredibel dan akuntabel, pemerintah menerapkan transparansi dalam penentuan harga BBM dengan komponen-komponennya secara terinci. Seraya mengoreksi yang keliru seperti pembedaan harga premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan non-Jamali.

***

 

 

 

 

 

 

Harga BBM Baru Masih Mahal?


Pemerintah menetapkan harga baru untuk bensin premium dan solar mulai 5 Januari 2016. Harga premium turun 2 persen dari Rp 7.400 per liter menjadi Rp 7.250 per liter yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Harga di luar Jawa untuk primum lebih murah Rp 100 per liter sebagaimana sekarang. Harga solar diturunkan sebesar 11,2 persen, dari Rp 6.700 per liter menjadi Rp 5.950 per liter.

Bersamaan dengan pemberlakuan harga baru, pemerintah mengutip “dana ketahanan energi” (DKE) sebesar Rp 200 per liter untuk Premium dan Rp 300 untuk Solar. Harga eceran sudah termasuk Pajak Petambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang masuk ke pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  (PBBKB) sebesar 5 persen yang merupakan pajak daerah (pemerintah provinsi).

Tanpa DKE, harga Premium adalah Rp 7.250 – Rp 200 = Rp 7.050. Jika  unsur pajak dikeluarkan, maka harga premium Rp 6.130. Itulah harga yang di dalamnya sudah tidak lagiada subsidi.

Sulit melakukan perbandingan harga “duku-dengan-duku” dengan negara tetangga karena hanya Indonesia yang masih menggunakan RON 88 (bensin Premium). Malaysia misalnya, jangankan RON 88, RON 90 (setara Pertalite) dan RON 92 (setara Pertamax) saja sudah tidak dikonsumsi. Kualitas terendah yang mereka pakai ialah RON 95 (setara Pertamax Plus).

Pemerintah Malaysia telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Semua jenis BBM turun dibandingkan dengan Desember 2015. Harga solar (deisel dengan kadar sulfur 0,25%)  turun 15,8 persen. [Perlu dicatat, kadar sulfur dalam solar di Indonesia 0,35%.] Harga RON 95 turun sebesar 5,1 persen. Jadi, penurunannya lebih banyak ketimbang Indonesia.

gasoline_price

Pemerintah Malaysia tidak mengenakan pajak atas RON 95. Jika ditambah pajak sebagaimana berlaku di Indonesia, harga RON 95 plus pajak di Malaysia adalah Rp 5.973 X 1.15 = Rp 6869 per liter. Ditambah DKE Rp 200, maka harga eceran di Malaysia Rp 7.069.  Berarti Rp 181 lebih murah ketimbang harga premium di Indonesia. Padahal beda oktannya tak kepalang, sebesar 7.

Dengan harga premium yang baru nanti, kalau dibandingkan dengan Malaysia, konsumen seharusnya memperoleh bensin yang jauh lebih berkualitas, yaitu Pertamax Plus.

Alih-alih menurunkan harga lebih jauh, malahan pemerintah mengenakan DPE yang belum jelas duduk perkaranya.

 

 

 

Harga BBM Belum Turun karena Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina?


Rabu, 26 Agustus 2015 | 09:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia yang juga mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (TRTKM), Faisal Basri, menengarai belum juga diturunkannya harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium yang menjadi domain pemerintah, lantaran pemerintah ingin memperkecil utang ke PT Pertamina (Persero).

Kepada Kompas.com, Faisal menuturkan, pada April 2015 lalu seharusnya harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi di atas Rp 8.000 per liter. Lebih tepatnya, kata Faisal, di level Rp 8.400 per liter. Lebih jauh dia menerangkan, lantaran premium tidak lagi mendapat subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka selisih (rugi jual) pada waktu itu dibebankan kepada Pertamina sebagai badan usaha penyalur.

“Nah kalau seharusnya (sekarang) harga premium dan solar turun tapi pemerintah tak menurunkan, sangat boleh jadi pemerintah bayar utang agar kerugian Pertamina berkurang,” kata Faisal, Rabu (26/8/2015).

Kendati begitu, Faisal mengatakan ia yakin harga BBM bisa turun apabila rumus yang digunakan Pertamina untuk menyusun harga jual, direformasi. “Ingat pula kemerosotan rupiah, karena impor pakai dollar. Jika penurunan harga minyak lebih besar dari depresiasi rupiah, harga bbm berpeluang turun,” kata Faisal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mencoba menghitung harga jual BBM dengan rumus yang biasa digunakan Pertamina dan pemerintah. Pada harga minyak mentah berjalan 40 dollar AS per barel dan kurs 14.000 per dollar AS, maka harga premium seharusnya Rp 5.700 per liter.

Sedangkan pada harga minyak mentah berjalan 50 dollar AS per barel, dan kurs 14.000 per dollar AS, maka harga premium seharusnya Rp 6.900 per liter. Perhitungan Ferdinand, pada saat harga minyak mentah 40 dollar AS per barel dan kurs 14.000 per dollar AS, maka MOPS yang telah dikonversikan, menjadi Rp 3.552,01 per liter. Sedang pada saat harga minyak mentah 50 dollar AS per barel, maka MOPS-nya Rp 4.402,52 per liter.

Namun demikian, Ferdinand mengaku besar kemungkinan teradapat perbedaan hasil hitungan. “Yang suka beda itu, perhitungan kita dengan Pertamina adalah MOPS. Pertamina suka pakai harga beli lama karena stok. Pertanyaannya sekarang, MOPS di angka berapa dollar AS per barel menurut Pertamina?” kata Ferdinand.

Sekadar informasi, harga jual premium saat ini adalah Rp 7.400 per liter di wilayah Jawa dan Bali, sedangkan di luar Jawa dan Bali Rp 7.300 per liter. Adapun solar bersubsidi dijual Rp 6.900 per liter, sedangkan minyak tanah Rp 2.500 per liter.

Pihak Pertamina telah menyampaikan, perseroan menanggung kerugian Rp 12 triliun lantaran menjual premium dan solar di bawah harga keekonomian, sepanjang periode Januari-Juli tahun ini.

Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang menegaskan, harga jual BBM saat ini bisa turun, jika dan hanya jika pada waktu harga crude naik beberapa waktu lalu, harga jual BBM juga dinaikkan.

“Waktu crude naik dulu, harganya belum dinaikkan. Sehingga harus dilihat apakah harga rata-rata satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan crude sekarang ini sudah di bawah harga jual sekarang,” kata Ahmad kepada Kompas.com, Senin (25/8/2015).

Penulis: Estu Suryowati

Editor: Erlangga Djumena

Sumber: http://kom.ps/AFtLQs

Faisal Basri: Menurunkan Harga BBM Bentuk Stimulus Nyata bagi Rakyat


Selasa, 25 Agustus 2015 | 11:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menyarankan pemerintah melakukan tiga langkah yang dia sebut sebagai upaya “menolong” rakyat di tengah merosotnya ekonomi saat ini. Menurut dia, pemerintah harus menjaga daya beli masyakat sekaligus menjaga inflasi terkendali di level rendah.

“Tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk menolong rakyat. APBN sedang dalam tekanan. Penerimaan negara dari pajak dan dari minyak sangat tertekan. Belanja harus dipangkas. Pemerintah berkonsentrasi saja mengurus dirinya sendiri. Yang penting jangan ganggu konsumsi rumah tangga dan investasi swasta,” tulis Faisal seperti dikutip dalam blog pribadinya, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Langkah pertama, Faisal menyarankan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan mencermati penetapan harga BBM tak bersubsidi agar tetap sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yakni terdapat margin keuntungan maksimum 10 persen. “Inilah bentuk stimulus nyata bagi rakyat banyak”, kata dia.

Selanjutnya langkah kedua, Faisal meminta pemerintah jangan main-main dengan kuota impor sapi. Menurut dia apabila pemerintah main-main dengan kuota impor sapi, justru hanya menguntungkan para pengusaha penggemukan sapi. Di sisi lain, masyakat justru menanggung beban lantaran harga daging sapi menjadi mahal.

Sementara langkah ketiga, pemerintah disarankan harus memermudah investasi. Saat ini kata dia, ada perusahaan minyak asing besar (major oil company) yang hendak investasi senilai 12 miliar dollar AS tetapi kesulitan investasi di Indonesia.

Ada lagi kata Faisal, perusahaan asing yang hendak menjual gas ke PLN, sudah lima bulan tetapi tidak ditanggapi oleh PLN.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu yakin, jika ketiga hal yang ia sarankan terealisasi, maka rakyat akan amat terbantu di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini.

Penulis: Yoga Sukmana

Editor: Erlangga Djumena

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2015/08/25/110100426/Faisal.Basri.Menurunkan.Harga.BBM.Ben

Bijak Menghadapi Gejolak Ekonomi Dunia


Hari ini (24/8) nilai tukar rupiah nyaris (Rp 2 rupiah lagi) menembus Rp 14.000 per dollar AS. Indeks harga saham sudah turun 20,34 persen (year-to-date) dan 19,91 persen (year-on-year) dan hari ini ditutup di aras 4.163,729, turun 3,97 persen.

Kemerosotan nilai tukar dan pasar saham dialami semua emerging markets tanpa kecuali. Hari ini, indeks saham Shanghai melorot 8,49 persen. Indeks Hang Seng turun 5,17 persen.

Beberapa menit lalu, harga minyak mentah WTI sudah menjauh dari 40 dollar AS per barrel, persisnya 38,97 dollar per barrel; sedangkan harga minyak mentah Brent merosot ke aras 43,88 dollar AS per barrel.

Semua harga komoditi di laman http://online.wsj.com/mdc/public/page/mdc_commodities.html berwarna merah, tanpa kecuali, termasuk harga emas.

Di tengah gejolak perekonomian dunia yang dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah China mengendalikan pasar saham (dan boleh jadi juga dalam meredam kemerosotan perekonomian) serta ketidakpastian langkah The Fed, ada baiknya pemerintah bekerja keras untuk melindungi sebagian besar rakyatnya.

Langkah yang diperlukan untuk itu adalah menjaga agar inflasi terkendali di level rendah, terutama harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Jika Indonesia bisa memanfaatkan momentum penurunan harga berbagai komoditas di pasar dunia, rasanya inflasi bakal rendah. Memang ada efek negatif terhadap inflasi dari pelemahan rupiah. Namun, penurunan harga-harga komoditas di pasar dunia cukup banyak yang lebih tajam dari penurunan nilai tukar rupiah, sehingga efek nettonya positif terhadap inflasi.

Tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk menolong rakyat. APBN sedang dalam tekanan. Penerimaan negara dari pajak dan dari minyak sangat tertekan. Belanja harus dipangkas. Pemerintah berkonsentrasi saja mengurus dirinya sendiri. Yang penting jangan ganggu konsumsi rumah tangga dan investasi swasta.

Ada tiga langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu. Pertama, turunkan harga BBM bersubsidi dan cermati penetapan harga BBM tak bersubsidi agar sesuai dengan kepmen ESDM (margin maksimum 10 persen). Inilah bentuk stimulus nyata bagi rakyat banyak.

Kedua, jangan main-main dengan kuota impor. Kuota impor daging, misalnya, hanya menguntungkan para pengusaha penggemukan sapi.

Ketiga, permudah investasi. Ada perusahaan minyak asing besar (major oil company) yang hendak investasi 12 miliar dollar AS tetapi sulitnya setengah mati. Ada perusahaan asing yang hendak menjual gas ke PLN sudah lima bulan dicueki oleh dirut PLN.

Kalau ketiga hal itu terealisasikan, rakyat kebanyakan akan amat terbantu.