Kisruh Pertamina Berakar di Kementerian BUMN


Menjelang akhir tahun lalu, saya makan malam dengan Dr. Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina yang hari ini diberhentikan,  ditemani oleh Prof. Mukhtasor, guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Pada kesempatan itu saya curhat kepada Pak Dwi tentang perasaan ketersendirian saya menyuarakan persoalan migas nasional, termasuk mafia migas dan konsep holding migas. Pak Dwi serta merta berujar: “Saya juga merasa lonely di Pertamina.”

Pak Dwi menunjukkan satu pesan singkat (SMS) di telepon genggamnya yang menunjukkan “arogansi” salah satu direksi. Pertemuan kami mlam itu terjadoi setelah perubahan struktur organisasi Pertamina yang menambahkan posisi wakil direktur utama.

Usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh dewan komisaris kepada Menteri BUMN. Pak Dwi sempat bertanya perihal struktur baru kepada Komisaris Utama Pertamina, Dr. Tanri Abeng. Menurut Pa Dwi, Pak Tanri mengatakan bahwa konsep struktur oragnisasi yang baru disiapkan oleh Kantor Kementerian BUMN, Pak Tanri tinggal menandatangani. Ketika konsep itu disampaikan ke Kwmenterian BUMN, Pak Dwi sedang di luar negeri.

Pak Dwi juga menyampaikan salah satu keganjilan dalam AD/ART Pertamina yang baru, yaitu tentang kewenangan yang dimiliki Wakil Direktur Utama (bukan Direktur Utama) menunjuk pemegang komando tertinggi Pertamina tatkala Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan.

Pemerintah telah menunjuk Plt. Direktur Utama Pertamina. Kita tunggu saja dalam waktu 30 hari apakah Pemerintah hanya akan menunjuk Direktur Utama baru atau sekaligus dengan Wakil Direktur Utama. Kalau opsi pertama yang ditempuh, cukup masuk akal  dugaan kalau penunjukan Wakil Direktur Utama dengan kewenangan istimewanya beberapa bulan lalu untuk membuka potensi konflik yang akhirnya menjadi alasan pencopotan Pak Dwi.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Migas, Political Economy, Public Policy. Bookmark the permalink.

5 Responses to Kisruh Pertamina Berakar di Kementerian BUMN

  1. Totoraharjo says:

    Kulo nyimakkkk dengan seksama, kang faisal. Matur nuhun.

    Salam

  2. Maman H says:

    Politik kita baru beranjak dewasa, masih sering salah. Tatanan ekonomi ya masih anak-anak, alias trial n error. Perlu satu generasi lagi (+/- 10 tahun) utk menjadikan struktur ekonomi dewasa mengait dengan baik dg struktur politik dan sosial.

    Mungkin saat ini kita yg ‘tahu’ duluan merasa geregetan gak sabaran, tapi inilah realitanya. Tapi kita gak boleh berhenti mengajarkan ke generasi mendatang idealisme yg telah coba digali Hatta jauh sebelum kemerdekaan.

    • faisal basri says:

      Sepakat. Menurut Cak Nur, Indonesia in making. Proses menuju yang lebih matang butuh kesabaran. Yang perlu kita upayakan terus adalah pendulum terus bergerak. Terima kasih banyak.

  3. Zukra says:

    Ukuran kenegarawanan pejabat, dilihat seberapa sanggup meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan lain.
    Asset negara yg dikelilingi banyak kepentingan selalu terbukti dari langkah2 yg justru menghambat pencapaian yg baik sebelumnya, sehingga pertumbuhan yg sehat tidak pernah tercapai.
    Semoga pada masanya negara dikelola orang yg mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Aamiin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s