By 
Catatan: Pagi ini (18/9), saya diundang sebagai salah satu pembahas dalam acara bedah buku “Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo,” karya M. Dawam Rahardjo. Acara digelar di Auditorium Widjojo Nisisastro, Gedung Dekanat FEB-UI. Berikut adalah catatan pendek yang saya persiapkan untuk acara itu.
***
Saya bersyukur bisa menikmati dua mata kuliah yang diasuh oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo. Pertama, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Prof Sumitro merupakan salah satu dosen yang mengasuh mata kuliah ini bersama dengan Prof Sadli dan Prof Arsjad Anwar. Kedua, mata kuliah Seminar Perekonomian Indonesia yang diasuhnya seorang diri.
Seingat saya, tidak sekalipun mereka berhalangan mengajar walaupun ketiganya tergolong sangat sibuk. Dedikasi mereka luar biasa.
Boleh jadi, saya adalah generasi terakhir yang sempat diajar oleh senior generasi pertama FEUI. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang memilih jurusan Studi Pembangunan (sekarang program studi ekonomi) sangat sarat dengan dimensi teori dan kebijakan pembangunan. Prof Emil Salim mengasuh mata kuliah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan. Prof Sarbini Somawinata mengasuh mata kuliah Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Ada pula mata kuliah Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan yang diasuh Prof Selo Sumardjan dan Prof Kartomo. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diasuh oleh Prof. Dorodajtun Kuntjoro-Jakti. Tak terbilang dosen yang menduduki jabatan eselon I, seperti DR. Dono Iskandar (Keuangan Negara), Ibu Wanda Aswita Mulia (Ekonomi Internasional), Bapak Sri Hadi (Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional), Ibu Kadariah (Evaluasi Proyek), Prof. Sri-Edi Swasono (Pengantar Mikroekonomi dan Pengantar Makroekonomi), DR. Hasudungan Tampubolon (Ekomometrika), Prof Suhadi Mangkusuwondo (Sistem Ekonomi).
Ciri khas Prof Sumitro sewaktu mengajar adalah mengenaka pakaian sipil lengkap (berjas dan berdasi), sangat necis. Secangkir kopi tubruk racikan Pak Cas dan asbak menemani di podium. Prof Sumitro merokok Dunhill ketika mengajar di runag 3. Begawan ekonomi Indonesia ini jarang menggunakan papan tulis (kala itu masih menggunakan kapur tulis).
***
Membaca buku ini membuka ingat-ingatan saya akan isi kuliah Prof Sumitro. Yang paling saya ingat adalah teori konjungtur. Sedari awal, Prof Sumitro sangat peduli kepada nasib rakyat kebanyakan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Kebanyakan negara berkembang kerap menderita akibat fluktuasi harga komoditas. Perhatian terhadap harga komoditas dan perdagangan internasional membuatnya diangkat sebagai anggota tim Top Five Experts yang diperbantukan pada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammersskjold (hal.171).
Industrialisasi merupakan keharusan agar terhindar dari petaka komoditas. Ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir, Prof Sumitro meluncurkan Program Urgensi Industrialisasi (hal. 197). Di mata Prof Sumitro, industrialisasi tidak sekedar tahapan transformasi dari ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melainkan juga untuk menumbuhkan kelas menengah yang tangguh. Belakangan, Prof Sumitro mengakui bahwa pandangannya yang terkesan ingin melompat tidak bisa dipaksakan. Dalam polemiknya dengan Sjafruddin Prawiranegara, Prof Sumitro mengakui bahwa pemikiran Sjafruddinlah yang betul. “Untuk membangun perekonomian Indonesia, kita tidak bisa langsung melompat, melainkan harus dimulai dari desa dan pertanian dulu.” (hal. xxxix)
“Prof Sumitro menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan ekonomi hanyalah merupakan satu segi saja dari perkembangan masyarakat. Segi-segi lain di luar bidang ekonomi turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perkembangan ekonomi.” Keyakinan itu tidak hanya diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, melainkan juga tercermin dari kurikulum FEUI, khususnya jurusan Studi Pembangunan. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Ilmu Politik merupakan mata kuliah wajib, bahkan untuk semua jurusan. Ditambah dengan bekal mata kuiah teori ekonomi dan ekonomi terapan seperti ekonomi moneter, ekonomi internasional, keuangan negara, administrasi negara, ekonomi kependudukan, mahasiswa telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk menerima mata kuliah lanjutan di tingkat sarjana yang mengupas kebijakan pembangunan seperti Masalah & Kebijakan dalam Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Seminar Perekonomian Indonesia, Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan, dan mata kuliah seminar sesuai dengan konsentrasi.
Apakah pandangan Prof Sumitro tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Saya sepakat bahwa Prof Sumitro menganut paham sosialis-nasionalis atau sosialisme-negara, yang berbeda dengan pendiri PSI, Sjahrir, yang menganut paham atau varian sosialisme-liberal, bersifat pragmatis sehingga terkesan Neo-Keynesian (hal. 172).
Perjalanan panjang sebagai pendidik, penulis produktif, dan Menteri Perdagangan & Perindustrian (Kabinet Natsir) dan Menteri Keuangan di Era Soekarno (Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap), serta Menteri Perdagangan dan Menteri Riset di era Orde Baru, menjadikan Prof Sumitro sebagai sosok ekonom yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Satu yang tidak dimiliki oleh ekonom mana pun adalah keterlibatannya yang mendalam di partai politik, bahkan sempat terpilih sebagai ketua PSI dalam kongres 1952, dengan selisih satu suara dengan Sjahrir yang tidak hadir dalam kongres itu (hal. 172).
Ketika kian bersinggungan dengan dunia nyata, langsung menghadapinya dan harus mengambil keputusan, maka pragmatisme bukanlah hal tercela. Pilihan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan teori yang abstrak dan tuntunan ideologi yang kaku. Pilihan-pilihan begitu terbatas dan pertimbangan politik menuntut kompromi, asalkan nilai-nilai intilah yang tidak berubah. Itulah pelajaran dari Prof Sumitro.
Sejauh ingatan saya, selama dua semester perkualiahan yang saya ikuti, pandangan Prof Sumitro sangat terbuka dan berwawasan jauh ke depan. Tidak ada kesan sedikit pun mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar.
Pelajaran
Banyak pemikiran Prof Sumitro yang masih relevan sampai sekarang. Pertama, tidak ada jalan pintas atau melompat dalam pembangunan. Rasanya kaidah ini dipegang oleh semua guru besar generasi pertama dan kedua FEUI, setidaknya yang pernah saya nikmati perkuliahannya.
Kedua, menjadi ekonom harus berwawasan luas dan memiliki landasan filosofi, menguasai teori dengan baik, dan keberpihakan. Prof Sumitro mengingatkan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah political economy.
Ketiga, ilmu baru bermakna jika bisa menjawab tantangan nyata yang dihadapi bangsa dan setiap langkah kebijakan didasarkan pada analisis yang kredibel, bukan coba-coba, bukan just do it.
[Foto ditambahkan pada 19 September 2017, pk.20:15]
faisal basri 
mantap pak
Yth. Bpk. Faisal Basri, mohon dijawab pertanyaan2 berikut agar kami mahasiswa2 di luar Jawa ini mendapat pencerahan:
1. Mengapa kita mengekspor minyak mentah dengan harga murah lalu kita impor BBM jadi dengan harga tinggi? Bukankah lebih efisien kalau kita punya penyulingan di dalam negeri? Lalu mengapa pula BBM yang diimpor dengan nilai oktan/RON tinggi standar luar negeri itu harus dicampur lagi dengan bahan lain agar nilai oktannya turun? (Premium RON 88, Pertalite RON 90) Bukankah ini pemborosan belum lagi harus ditambah subsidi? Mengapa tidak jual saja BBM beroktan tinggi itu dengan harga wajar tanpa harus di oplos lagi?
2. Mengapa kita membiarkan gunung2 emas kita di Freeport dikeruk tinggal kawah2 beracun, sementara Pemerintah cuma dapat pajaknya 1% saja, apalagi rakyat tidak dapat apa2? Bukankah negara2 lain justru berlomba2 menimbun cadangan emas untuk mengantisipasi keruntuhan mata uang kertas/Dollar?
3. Mengapa sektor pajak begitu digenjot belakangan ini? Apakah negara tidak bisa hidup tanpa pajak? Lantas mengapa negara2 Arab/Timur Tengah penghasil minyak bisa hidup makmur tanpa pajak? Bukankah hasil2 alam kita jauh lebih melimpah ruah?
4. Kami dengar Pantai Indah Kapuk sudah dipasarkan hingga ke negeri Tiongkok. Tapi mengapa ketika kami ingin melihat2 saja diusir sama Satpam? Terus siapa yang bakal tinggal disana, WNI atau bukan?
5. Mengapa gencar iklan/pemasaran Meikarta dimana2, padahal sudah diperingatkan Wakil Gubernur Jawa Barat bahwa Meikarta belum ada izinnya? Apakah ini legal?
6. Mengapa reklamasi pulau2 di Jakarta tiba-tiba berjalan lagi? Padahal sudah banyak menteri2 yang menentang karena dapat merusak ekosistem laut, mengurangi mata pencaharian nelayan, mengganggu suplai air ke PLTA, bahkan sudah jelas-jelas ditentang oleh Calon Gubernur Jakarta terpilih pada saat kampanye. Bukankah negeri ini masih dipimpin oleh Presiden dan para Menteri yang membantunya, bukannya oleh “Perdana Menteri”?
Terima kasih atas jawaban Bapak, sukur2 kalau bisa dibahas dalam artikel tersendiri.
Beruntung Bang Faisal bertemu para senior dulu.. Terus berjuang menyuarakan kebenaran Bang…
Saya sangat menikmati tulisan pak Faisal Basri yang menghibur dan menambah wawasan saya. Dari deretan nama dosen yang disebut di atas, tidak ada nama Prof. Dr. Ali Wardhana. Apakah almarhum tidak pernah jadi dosen pak Faisal Basri? Kalau tidak salah ingat pada era tahun 1980-an dan awal 1990-an, pemikiran, komentar Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo hampir selalu menjadi head linesurat kabar, terutama Kompas. Apakah bisa disimpulkan pada era tersebut, ekonomi Indonesia pada masa itu memang cenderung pada faham nasionalisme, sosialisme dan pragtisme? Mohon pencerahannya pak Faisal Basri. Terima Kasih.