Neraca Perdagangan Cetak Rekor Terburuk & Benalu di Lingkungan Dekat Presiden


waystocap.com

Defisit perdagangan (ekspor barang minus impor barang) sangat jarang terjadi. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia hanya mengalami tujuh kali defisit perdagangan, yaitu tahun 1945, 1952, 1961, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2018 baru lalu. Di tahun-tahun awal kemerdekaan sampai tahun 1950, nilai ekspor dan impor masih di bawah satu miliar dollar AS, sehingga walaupun defisit, nilai defisitnya sangat rendah untuk bilangan sekarang. Defisit perdagangan tahun 1945 senilai 103,6 juta dollar AS, tahun 1952 sebesar 13,5 juta dollar AS, dan tahun 1961 hanya 8,0 juta dollar AS.

Selama setengah abad kemudian, transaksi perdagangan luar negeri Indonesia selalu menikmati surplus. Defisit perdagangan kembali terjadi tiga tahun berturut-turut selama kurun waktu 2012-2014. Penyebab utamanya ialah kemerosotan harga komoditas ekspor dan melonjaknya impor bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2013 defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai rekor tertinggi senilai 27,6 miliar dollar AS.

Namun, defisit perdagangan 2018 yang terparah sepanjang sejarah Indonesia merdeka tergolong ganjil. Penyebab utamanya bukanlah lonjakan impor BBM seperti tahun 2013. Betul bahwa defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari 14,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 20,0 miliar dollar AS tahun 2018.

Jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 44,2 persen, dari 8,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 12,4 miliar dollar AS tahun 2018.

Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas.

“Penyebab defisit 2018 lebih karena defisit migas 12,4 miliar dollar AS,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1/2019).” Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/123000226/rekor-terburuk-defisit-perdagangan-ri-857-miliar-dollar-as-di-2018

Penyebab Utama Bukan Defisit Migas

Jika kita telusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit perdagangan ternyata adalah kemerosotan tajam transaksi perdagangan nonmigas. Tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas anjok sebesar 81,4 persen, dari 20,4 miliar dollar tahun 2017 menjadi hanya 3,8 miliar dollar AS tahun 2018.

Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak dinyana, impor meningkat jauh lebih pesat sebesar 20,2 persen atau tiga kali lipat dari pertumbuhan ekspor. Tidak hanya impor migas yang melonjak, melainkan juga impor nonmigas. Perbedaannya relatif tipis, masing-masing 22,6 persen untuk migas dan 19,7 persen untuk nonmigas.

“Jalan Tol” Membuat Impor Kian Deras

Kondisi Perekonomian tidak mengalami pemanasan (overheating) karena pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari sekitar 5 persen, sehingga tidak ada alasan kuat impor melonjak, karena lebih dari 90 persen impor berupa bahan baku dan barang modal. Tidak terjadi pula lonjakan impor barang konsumsi.

Oleh karena itu, niscaya ada penyebab khusus yang mengakibatkan lonjakan impor tahun lalu. Gencarnya pembangunan infrastruktur memang membutuhkan alat berat dan bahan baku tertentu yang diimpor. Namun, pembangunan infrastruktur yang masif telah berlangsung selama tiga sampai empat tahun, bukan baru terjadi tahun lalu. Jadi, sangat boleh jadi ada penyebab yang lebih khusus.

Pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan tol, jembatan, LRT, MRT, bandara, kereta bandara, dan bendungan tentu saja membutuhkan banyak sekali besi/baja. Ada yang khusus terjadi tahun lalu terkait dengan impor besi/baja, yaitu terbitnya Permendag Nomor 22 Tahun 2018 tentang ketentuan impor baja yang menghapuskan syarat rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian dan memindahkan pengawasan beji/baja keluar kepabeanan. Ketentuan itu ibarat “jalan tol” bagi impor besi/baja, memuluskan arus masuk baja impor–termasuk yang berkualitas rendah–sehingga mengakibatkan masalah level of playing field bagi produsen baja domestik. Lihat https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20190105/281767040356732 dan https://industri.kontan.co.id/news/kras-maraknya-baja-impor-membuat-persaingan-tidak-sehat.

Aturan serupa juga diberlakukan untuk impor ban, sehingga pertumbuhan impor ban melonjak lebih dari 100 persen. Beberapa produk lainnya juga memperoleh fasilitas kemudahan impor sehingga banyak dikeluhkan produsen di dalam negeri.

Berburu Rente dan Free Rider

Saya tertegun mendapatkan data yang menunjukkan Indonesia telah menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, mengalahkan China dan Amerika Serikat.

Berbekal data dari portal statistik Statista, saya menelusuri berbagai sumber. Ternyata sumber International Trade Center (ITC) yang berada di bawah World Trade Organization (WTO), USDA (United States Department of Agriculture) dan tentu saja Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata data itu memang benar adanya. Data BPS menunjukkan impor gula (HS 1701) Indonesia melonjak sejak 2009 dan meroket pada 2016. Pada tahun 2018 sampai November, impor gula sudah mencapai 4,63 juta ton, sehingga untuk keseluruhan tahun 2018 sangat berpeluang memecahkan rekor tertinggi baru untuk impor gula.

Potensi rente yang diperoleh dari bisnis gula ini boleh jadi mirip dengan praktek mafia migas yang dikomandoi Riza Chalid–sungguh sangat menggiurkan. Memang produksi gula nasional yang berbasis tebu jauh dari mencukupi kebutuhan gula nasional. Namun, obral lisensi impor raw sugar yang menjadi bahan baku untuk menghasilkan gula rafinasi di dalam negeri melampaui kebutuhan industri makanan dan minuman. Padahal, ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa gula rafinasi hanya boleh dijual ke produsen industri makanan dan minuman. Pemerintah pula yang pernah mengatakan bahwa gula rafinasi tidak baik untuk kesehatan dan oleh karena itu melarangnya untuk dijual sebagai gula konsumsi masyarakat.

Belakangan justru pemerintah menggunakan gula rafinasi untuk operasi pasar demi menjaga laju kenaikan harga gula enceran sebagai salah satu cara untuk menjaga laju inflasi.

Dengan harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogram yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja keuntungan yang diraup sangat menggiurkan, karena selisih harga enceran di dalam negeri dengan harga dunia rata-rata mencapai tiga kali lipat.

Katakanlah gula di pasar dunia itu masih berupa raw sugar. Jenis raw sugar yang lazim diperdagangkan dan dicatat pergerakan harganya di pasar London adalah yang berkode #11. Berikut adalah hitungannya sampai diolah di pabrik gula rafinasi.

Keuntungan terbesar tentu saja jika gula rafinasi dijual eceran sebagaimana dengan mudah kita dapatkan di toko-toko atau pasar modern.

Potensi rente yang dirau tercermin dari bidang C dan E’ + E” yang berwarna biru. Lezat, bukan?!!! Sedangkan bidang D dan merupakan rugi beban-mati (deadweight loss) yang menguap di dalam perekonomian dalam bentuk inefisiensi dari sisi konsumen dan produsen.

Para pedagang tentu saja enggan menyerap gula petani yang memang harganya lebih mahal. Akibatnya gula milik petani menumpuk dan akhirnya merugi. Petani kian enggan menanam tebu, mengakibatkan produksi gula nasional berpotensi turun atau setidaknya stagnan di kisaran 2 juta ton setahun.

Upaya maraup rente pernah juga dilakukan dengan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan yang mewajibkan seluruh transaksi gula rafinasi melalui lelang. Perusahaan yang ditunjuk berkantor di Gedung Artha Graha. Setiap ton yang ditransaksikan dikenakan ongkos administrasi sebesar Rp 85.000. Banyak lagi kutipan lainnya yang dibebankan kepada peserta tender. Pengguna gula rafinasi mengajukan keberatan. Setelah Ketua KPK melayangkan surat “peringatan” akhirnya Menteri Perdagangan mencabut Permen wajib lelang.

Kasus Beras

Atas nama stabilisasi harga beras untuk meredam laju inflasi dan peningkatan penduduk miskin, pemerintah juga mengobral impor beras. Tak tanggung-tanggung, impor beras selama Januari-November 2018 meningkat lebih dari 600 persen, dari hanya 0,3 juta ton tahun 2017 menjadi 2,3 juta ton tahun 2018.

Padahal, menurut BPS yang baru saja memutakhirkan data perberasan dengan teknologi canggih, tahun 2018 kita menikmati surplus 2,8 juta ton. Kita sangat menyadari, sekalipun surplus, boleh jadi masih perlu impor karena panen beras tidak sepanjang tahun. Ada bulan-bulan yang produksinya sangat rendah jauh di bawah tingkat konsumsi bulanan. Namun, mengapa impor sedemikian banyak?

Ditambah lagi, waktu mengimpor dalam jumlah yang besar dilakukan justru ketika musim panen, tatkala produksi melebihi konsumsi. Sebaliknya, impor sangat rendah ketika sedang dalam kondisi defisit (produksi lebih rendah dari konsumsi), yaitu pada bulan Janua ri dan Oktober sampai Desember. Akibatnya, lagi-lagi petani dirugikan, demikian juga konsumen.

Kasus Garam

Inisiatif penggelembungan impor garam berawal dari Kementerian Perindustrian. Dengan alasan kelangkaan garam, terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak lagi mewajibkan rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi impor cukup dari Menteri Perindustrian. Serta merta, Menteri Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk setiap perusahaan lengkap dengan jumlah kuota volume impor masing-masing. Entah dari mana angka jumlah kuota impor sebesar 3,7 juta ton untuk tahun 2018. Belakangan dirjen yang mengurusi garam di Kemenperin mengakui angka itu tidak memperhitungkan produksi garam nasional.

Presiden memanggil menteri-menteri yang terkait dengan urusan garam. Sehari setelah pertemuan itu, Menperin mengumpulkan para pedagang yang memperoleh rekomendasi impor dan “perwakilan” petani garam. Dari pertemuan itu dihasilkan MoU berisi kesediaan para pedagang menyerap garam petani. Sudah bisa diduga nasib MoU itu. Karena kemarau yang cukup panjang tahun lalu, produksi garam nasional melonjak, dari di bawah 1 juta ton tahun 2017 menjadi 2,7 juta ton tahun 2018. Hingga akhir tahun lalu, garam petani yang belum terserap berkisar 800.000 ton (lihat https://kompas.id/baca/utama/2019/01/14/tata-ulang-kebijakan-impor-garam/) 

“Musuh” Pak Jokowi Bukan Pak Prabowo, Melainkan Pembantu-pembantu Terdekatnya

Ketiga contoh kasus di atas nyata adanya. Puluhan juta petani menjadi korban. Mereka menaruh harapan besar Pak Jokowi dapat mengangkat kesejahteraan petani. Mungkin sebagian besar mereka memilih Pak Jokowi ketika Pemilihan Presiden 2014. Akibat ulah segelintir pembantu Presiden yang mengikis asa puluhan juta petani (dan mungkin tak sedikit pula konsumen yang mengeluh karena kenaikan harga gula dan beras), boleh jadi cukup banyak dari mereka yang mulai apatis menghadapi pemilu April nanti.

Tidak ada kata terlambat walaupun memang waktunya kian mepet. Bersihkanlah lingkungan dekat Presiden dari para penunggang percuma (free rider) dan para pemburu rente. Komitmen dan langkah tegas Presiden menghadapi mereka bisa memunculkan kembali asa.

Dan, yang tak kalah penting, defisit transaksi perdagangan bisa ditekan dan bahkan kembali surplus, sehingga bisa menjinakkan tekanan terhadap rupiah. Cara ini tokcer, berdampak “seketika”, tidak membutuhkan waktu selama serangkaian upaya pemerintah yang sudah dilakukan.

***

[Data dimutakhirkan pada 16 Januari 2019, pk. 13:03 dan penambahan data impor baja pada 18 Januari 2019, pk.02:10]


35 respons untuk ‘Neraca Perdagangan Cetak Rekor Terburuk & Benalu di Lingkungan Dekat Presiden

Add yours

  1. masalahnya, presiden mau dan mampu ga mengenali “benalu” tersebut? Jika mau dan mampu, selanjutnya berani ga memberantasnya? Saya sih yakin, masalahnya di kapabilitas!

    1. Yudi,

      Jokowi punya ide lain. Pertama dia melihat nature petani dan rakyat itu beda. Petani mau harga tinggi sedangkan rakyat mau harga murah. Era Suharto sampai SBY di coba tuh swasembada dan gak jalan. Sekarang sama Jokowi, petani di biarkan export. Kalau barang bagus ya pasti harga mahal spt petani2 sulawesi. Pemerintah kasih fasilitas. Termasuk memasarkan di luar negeri, kredit dsb. Coba anda main2 ke kedutaan INdo di luar negeri. Tempo hari saya main ke kedutaan Indonesia di Wellington di Selandia Baru, kopi RI naik peringkat ke 3 di Selandia Baru yg paling di buru. Presiden sampai datang ke Selandia Baru utk jualan kopi. Bulog di biarkan jadi penyeimbang harga karena rakyat itu harus punya investasi. kalau harga pangan naik terus, kapan rakyat punya tabungan utk investasi? Makanya Jokowi biarkan import terus.

      1. Yth.Bapak Tim,
        Tolong sampaikan DATA kemajuan ekspor kopi Indonesia ke Selandia Baru pada 2018 (mungkin bisa anda peroleh dari teman anda di Kedubes RI di Wellington?).

        Menurut DATA yang saya temukan dari BPS, nilai ekspor kopi Indonesia ke Selandia Baru relatif kecil, bahkan untuk Oceania (apalagi total dunia):

        2016
        Selandia Baru = USD2,8 juta (Oceania = USD20,4 juta, Total Ekspor kopi = USD415 juta)
        https://www.bps.go.id/publication/2017/12/26/342431c17fb726e7f1f52322/statistik-kopi-indonesia-2016.html

        2017
        Selandia Baru = USD2,8 juta (Oceania = USD24.4 juta, Total ekspor kopi = USD468 juta)
        https://www.bps.go.id/publication/2018/12/20/71e7ada61b13e59be0b1bf80/statistik-kopi-indonesia-2017.html

      2. Silakan anda minta langsung ke kedutaan Indonesia di Selandia baru. Waktu saya main ke sana kepala atase ekonomi Indonesia berkata spt itu. Saya yakin dia pasti punya data dan tdk mengada2.

        Betul Export kopi ke Selandia Baru kecil karena memang jumlah penduduknya cuma 4.5 juta satu negara.

      1. Tapi gak adil dong pak kalau cuma membahas defisit perdagangan Jokowi karena beda naturenya karena jadinya kita gak bisa tau apa yg salah. Bisa saja neraca di buat positif spt di Malaysia tapi akibatnya nanti spt ekonomi Malaysia yg melambat.

        Kalau menurut saya pak Jokowi itu mau merubah pola dari consumption driven economy jadi production driven economy.Dan itu bisa di lihat dari komposisi import dan export migas dan non migas. Pak JK pun sendiri mengaku sulit menaikan export RI karena WNI masih senang import dan jualan di dlm negeri. Belum ada kesadaran utk export. BUktinya kalau ke Australia, rata2 produk seafood itu kalau gak buatan Cina, Vietnam atau Thailand. Cina aja PD loh produk mobilnya kualitasnya di bawah rata2 tapi tetap export ke negara2 lain. Sama spt Tata yg modelnya itu bikin ketawa. Tapi mereka PD pak. Pak JK saja bilang kalau dia main ke Selandia baru semua itu made in Cina. Padahal secara produk RI itu barangnya gak jelek. Contoh Indomie yg tiap benua ada pabriknya. Kedua, pakaian militer buatan Indonesia. Ketiga gojek yg berhasil mengalahkan Uber.

        Coba bapak main2lah ke negara2 org pak. Tempo hari saya sama bapak saya main ke kedutaan Indonesia di Selandia Baru waktu liburan. Dan petugas kedutaan yg ngurusin ekonomi bilang bhw kopi Indo sekarang naik jadi yg terbanyak di jual di Selandia Baru no 3. Pak Jokowi jg ikut masarin kopi waktu bertemu dgn PM Selandia Baru. Waktu saya ke kedutaan Selandia Baru saya bilang sama org kedutaan, ya mbok sekali2 dari pada pamer budaya, coba buat pameran produk2 Indonesia spt Korea Selatan. Lagian kalau emang ada buktinya ada pemburu rente, ya silakan di laporkan ke polisi.

        Di Indonesia itu emang dari jaman Suharto dah gak benar pak. RI ikut globalisasi termasuk pertanian sedangkan di negara2 maju itu pertaniannya di proteksi. Contoh AS yg dari abad 18 ada UU yg gak boleh import masuk. Hal yg sama dgn Australia, Selandia Baru dsb. Waktu bapak saya liburan ke Selandia Baru, gak menemukan satu pun merek susu dari negara lain kecuali buatan Fonterra. Di Indo? Apa aja ada. Dari sini bisa di lihat kalau RI itu di buat utk jadi pasar negara2 lain.

        Kedua, ada yg gak masuk akal nih pak, kenapa Prabowo bilang dia akan menaikan rasio pajak dari 10-12% jadi 16% dan di saat yg sama dia mau menaikan gaji penegak hukum yg PNS?DI DPR/D saja yg gajinya gila2an alias lebih tinggi dari era Suharto, korupsi malah makin banyak? Pernah ada pesawat di carter cuma bawa anggota DPR yg korup pakai di borgol segala.

      2. Tapi gak adil dong pak kalau cuma membahas defisit perdagangan Jokowi karena beda naturenya karena jadinya kita gak bisa tau apa yg salah. Bisa saja neraca di buat positif spt di Malaysia tapi akibatnya nanti spt ekonomi Malaysia yg melambat.

        Kalau menurut saya pak Jokowi itu mau merubah pola dari consumption driven economy jadi production driven economy.Dan itu bisa di lihat dari komposisi import dan export migas dan non migas. Pak JK pun sendiri mengaku sulit menaikan export RI karena WNI masih senang import dan jualan di dlm negeri. Belum ada kesadaran utk export. BUktinya kalau ke Australia, rata2 produk seafood itu kalau gak buatan Cina, Vietnam atau Thailand. Cina aja PD loh produk mobilnya kualitasnya di bawah rata2 tapi tetap export ke negara2 lain. Sama spt Tata yg modelnya itu bikin ketawa. Tapi mereka PD pak. Pak JK saja bilang kalau dia main ke Selandia baru semua itu made in Cina. Padahal secara produk RI itu barangnya gak jelek. Contoh Indomie yg tiap benua ada pabriknya. Kedua, pakaian militer buatan Indonesia. Ketiga gojek yg berhasil mengalahkan Uber.

        Coba bapak main2lah ke negara2 org pak. Tempo hari saya sama bapak saya main ke kedutaan Indonesia di Selandia Baru waktu liburan. Dan petugas kedutaan yg ngurusin ekonomi bilang bhw kopi Indo sekarang naik jadi yg terbanyak di jual di Selandia Baru no 3. Pak Jokowi jg ikut masarin kopi waktu bertemu dgn PM Selandia Baru. Waktu saya ke kedutaan Selandia Baru saya bilang sama org kedutaan, ya mbok sekali2 dari pada pamer budaya, coba buat pameran produk2 Indonesia spt Korea Selatan. Lagian kalau emang ada buktinya ada pemburu rente, ya silakan di laporkan ke polisi.

        Di Indonesia itu emang dari jaman Suharto dah gak benar pak. RI ikut globalisasi termasuk pertanian sedangkan di negara2 maju itu pertaniannya di proteksi. Contoh AS yg dari abad 18 ada UU yg gak boleh import masuk. Hal yg sama dgn Australia, Selandia Baru dsb. Waktu bapak saya liburan ke Selandia Baru, gak menemukan satu pun merek susu dari negara lain kecuali buatan Fonterra. Di Indo? Apa aja ada. Dari sini bisa di lihat kalau RI itu di buat utk jadi pasar negara2 lain.

        Kedua, ada yg gak masuk akal nih pak, kenapa Prabowo bilang dia akan menaikan rasio pajak dari 10-12% jadi 16% dan di saat yg sama dia mau menaikan gaji penegak hukum yg PNS?DI DPR/D saja yg gajinya gila2an alias lebih tinggi dari era Suharto, korupsi malah makin banyak? Pernah ada pesawat di carter cuma bawa anggota DPR yg korup pakai di borgol segala.

        Ketiga, Import migas naik jg wajar karena mesin2 PLN masih mengandalkan minyak. Jumlah populasi serta harga minyak RI juga gak sama spt tahun 1975. Tapi ada upaya kesana utk mengurangi ketergantungan minyak. Itu bisa di lihat di jakarta di mana listrik bisa di hasilkan dari sampah.

    1. In all the political system of the world, much of politics is economics, and most of economics is politics. —Charles Lindblom

      Economics does not usefully exist apart from politics. —John Kenneth Galbraith

      There is no such thing as a purely economic issue. —Milton Friedman

    1. Jadi ingat debat Prabowo kemarin. Di tanya debat hukum tapi bentar bentar ngomong ekonomi. Dia kalau gak salah cerita kalau di pilih maka gaji penegak hukum mau di naikan berlipat2 dan juga janji akan menaikan rasio pajak jadi 16% yg sekarang duduk di angka 10-12%.

      Sekarang pak Jokowi itu mau merubah haluan negara dari consumption driven economy jadi production driven economy dan gak mudah. Dan dia juga mau merubah dari individual capitalism jadi state capitalism melihat fakta di dunia spt AS dimana banyak milyarder tercipta tapi negaranya malah banyak hutang tapi negara yg jadi state capitalism spt di negara2 skandinavia atau Singapura punya power utk mensejahterakan warganya. Untuk menjadi state capitalism itu juga gak mudah. Dari era SUharto sampai SBY selalu membuat RI jadi pasar. Rp pun di buat murah. Nah sekarang pak Jokowi bikin lab di Indonesia utk para engineernya dgn cara di suruh buat infrastruktur. Sayangnya kemampuan SDM RI terbatas. Beda spt di india ketika PM India mau menghemat energy, mereka bisa bikin panel surya dsb. Ideal rolenya bisa di lihat dari PT KA dan para pegawai PT DI. Di era SUharto PT KA itu selalu merugi dan PT DI di support pemerintah. Terus di rubah kan. PT KA sekarang jadi salah satu BUMN yg paling pesat pertumbuhannya. Karyawan PT DI sekarang jadi engineer andalan di Boeing dan membuat Boeing itu jadi superior. Karena sering di beli pemerintah maka jam terbang PT DI jg bertambah. Sekarang makin banyak yg pesan produk2 PT DI.

      Masalah pertanian emang ada perubahan cara. Dari era Suharto sampai SBY, INdonesia di paksakan utk swasembada. Tapi akhirnya malah membuat inflasi terkerek. Naturenya petani ingin harga pangan naik sedangkan rakyat ingin harga pangan murah. Hasil akhirnya ya harga pangan jadi naik. Lalu yg di kambing hitamkan itu rantai pangan. Nah sekarang di rubah. Petani di anjurkan utk export dan di bantu. Kalau bagus masa sih gak bisa export? Petani sulawesi aja PD export kok. RI tetap import supaya rakyat itu pendapatanya gak habis buat beli produk pangan. Kalau produknya sdh membaik, maka bisa nanti sedikit demi sedikit di naikan standard produk barang barang yg masuk ke Indonesia alias proteksi. Kalau lahan terbatas, RI bisa contoh Belanda yg bikin pabrik produk pangan di gedung.

      Cara lain bisa saja RI beli tanah di negara2 yg memang baik utk suatu produk. Contoh Pak SBY pernah mau RI beli lahan di Australia yg bagus utk sapi dan susu. Ikut export ke negara negara lain jadi nanti terbantu penjualannya karena pasti Australia itu memasarkan produk produk unggulannya. Jadi export pertanian RI jg meningkat. Di sisi lain dgn bukan lahan di negara lain spt Australia RI bisa kirim produk sapi bakalan ke Indonesia. Ini persis spt yg di lakukan oleh Korea Selatan dan Cina.

      1. Pak Faisal itu datanya jg banyak yg salah kok. Contoh data ttg export service yg di atas manufacturing. Padahal data BPS menunjukan sejak jaman Suharto itu export service selalu di atas manufacturing kok. Import non migas selalu di atas export non migas telah terjadi sejak tahun 1992 sebelum bervariasi. Dan export tertinggi itu terjadi di tahun 2011 dan sejak itu export non migas selalu turun.

        Export dan Import RI sejak tahun 1975
        https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1002/nilai-ekspor-dan-impor-juta-us-1975-2016.html

        Neraca defisit terparah jg terjadi di era SBY yg 3 tahun berturut2 dari 2012, 2013 sampai 2014. Di era SBY waktu itu jg catat record kok. Rp jg keok dari RP 8 ribu jadi RP 12 ribu. Sekarang RP naik hutang naik. Sampai bingung sendiri tuh Pak Faisal kenapa bisa begitu? Pak Faisal gak bisa jelasin kenapa Rp bisa perkasa walapun hutang bertambah.

        De industrialisasi jg sdh terjadi sejak era SBY tapi yg di salahin Jokowi jg. Padahal kondisinya berbeda. Sekarang Vietnam dpt 0% tarif dari Eropa dan AS utk textilnya sedangkan RI kena tarif dari AS karena export RI lebih besar dari import RI ke AS. Di Vietnam infrastruktur dan kualitas SDMnya (no 43 dunia berbanding no 87 dunia utk RI dimana 10 tahun SBY RI di salib CHina dan Vietnam utk SDMnya) sdh di atas kita. Sawit jg di haangi masuk ke Eropa. Belum lagi demo berjilid2 yg tiap kali demo pengusaha itu rugi Rp 600 Milyar per hari. Sering teriak2 anti Cina padalah yg rajin export itu pengusaha Cina. Terus upah buruh yg terus naik karena di sokong oposisi demi pemilu presiden 2019. Bahkan upah buruh minta naik 25% utk tahun depan. Saya jg jadi pengusaha dgn basis usaha di luar negeri jg takut mau tanam duit di RI. Masih banyak negara yg menawarkan kondisi usaha yg lebih baik dari pada Indonesia. Gak ada yg teriak2 politik identitas.

        Belum lagi turunnya harga karet terus yg di salahin Jokowi tapi lupa kalau yg jadi penentu harga karet itu Malaysia (premannya). Sama spt Brent utk tembakau, Padahal ada WTI dari AS yg jadi premannya dan satu lagi dari Inggris.

        Kalau anda suka baca laporan keuangan dari OECD, Australia National University atau Indef masalah terbesar Indonesia itu semua berasal dari 2 presiden: SUharto dan SBY. Sejak Suharto naik, kontribusi pertanian terhadap ekonomi RI turun dari 55% jadi tinggal 20%. Lihat hal 19 dari linknya ANU. RI teken perjanjian dgn WTO yg membolekhan RI di buka pasarnya termasuk pertanian tapi di larang proteksi padahal AS, Kanada, Inggris, Australia, Selandia Baru itu melarang negaranya import pangan dari manapun utk proteksi pertanian mereka. Terus teken lagi perjanjian IMF dimana RI harus import kedelai 100% dari AS. Di era SBY pertanian cuma menyumbang 15% dari total GDP RI. Di era SBY, SBY cuma menanggarkan dana 4% utk pembangungan infrastruktur atau cuma 1/2 dari era Suharto. Akibatnya biaya logistik RI jadi termahal se Asia atau menghabiskan dana sekitar 20-30% dari total cost business. Belum suku bunganya yg sangat tinggi. SDM RI di kasih subsidi tapi kesalib sama CIna dan Vietnam yg sekarang berada di posisi 43 dunia. RI jg mengalami gizi terburuk di era SBY. 10 tahun SBY naik jg gagal menempatkan RI jadi bagian dari 1 Trillion dollars club atau negara2 yg berpenghasilan USD 1 Trilyun. Di era SBY jg gagal menempatkan RI masuk 10 besar negara2 pemberi kontribusi ekonomi dunia. Tapi sekarang RI masuk no 4 besar persis di bawah AS.

        Sekarang itu sistemnya di rubah sama Jokowi. Dulu di era Suharto sampai SBY RI itu mengiktui pola consumption driven economy tapi sekarang di rubah jadi production driven economy. Tentu berbalik arah itu gak 100% memuaskan semua pihak karena ada learning curvenya. Dulu di era Suharto sampai SBY, RI itu adalah individual capitalism sekarang di rubah jadi state capitalism. Pertanian jg dulu harus swasembada sekarang di rubah. Biar petani dan peternak export spt Jepang tapi disisi yg lain pemerintah memastikan semua org gak habiskan pendapatannya utk beli pangan. BUMN sekarang lebih di utamakan melihat kasus Merryl Lynch yg memporak porandakan harga sama Cina. Seandainya ekonomi Cina itu di kuasai swasta, sdh pasti akan terjadi kejadian 1998. Belum lagi 2 tahun terakhir sejak pilkada DKI, politik mengambil porsi terbanyak perhatian presiden. Jadi selama 5 tahun era Jokowi efektif dia bekerja cuma 2 tahun. Tahun pertama dia kelabakan karena neraca menunjukan ada duit tapi kas negara kosong melompong.

        Saya sering mengikuti tulisan pak Faisal. Sebelum pemilu dia sering memberi masukan dan kritik ke Jokowi tapi sekarang tiba2 menjelang pemilu semua salah Jokowi. Beberapa data jg salah. Semua salah presiden2 sebelumnya di tumpahkan ke Jokowi. Padahal sekali lagi pak Faisal pun bingung kenapa hutang bertambah tapi Rp naik.

      2. Ini link dari Australia National University yg mengkoreksi ekonomi era SBY
        http://asiapacific.anu.edu.au/sites/default/files/indonesia/Indo-Update-14-Day-2-10a-Hill.pdf?fbclid=IwAR1PGrZ6zyd-FLJpZpP5eSGaXLYpWa9fDDnyua89Cj1JBvgKHnSisJ4-l54

        Ini link dari OECD ttg ekonomi era SBY
        https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf

        Bahkan OECD sendiri bilang harga pangan di era SBY itu 60% lebih mahal dari import padahal GDP RI di era dia gak pernah sentuh USD 3800 dan RI sdh jual semua tuh SDA ke asing.

  2. TERIMA KASIH PAK. SALAM MAKIN SUKSES

    Pada tanggal Rab, 16 Jan 2019 pukul 02.37 faisal basri menulis:

    > faisal basri posted: ” Defisit perdagangan (ekspor barang minus impor > barang) sangat jarang terjadi. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia > hanya mengalami tujuh kali defisit perdagangan, yaitu tahun 1945, 1952, > 1961, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2018 baru lalu. Di tahun-tahun” >

  3. Yakin pak bisa di pertanggung jawabkan? Kok datanya beda sama yg lain spt yg sdh saya kirim pak?

    Kedua the economist cuma bisa nemu 4 kesalahan ekonomi Jokowi?

    “akarta – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikritik habis-habisan oleh media ekonomi dari Inggris, The Economist. Kritik tersebut menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor.

    Dikutip dari CNBC Indonesia, The Economist menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mampu membantu laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, ialah investasi. Investasi sendiri merupakan hal yang masih diupayakan pemerintah, apalagi melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang besar.

    “Ketika Jokowi menjabat, Bank Dunia menghitung bahwa tingkat pertumbuhan potensial Indonesia adalah 5,5%. Cara terbaik untuk meningkatkan jumlah itu adalah dengan menghidupkan kembali sektor manufaktur, meniru negara-negara Asia lainnya dengan menjadi bagian dari rantai pasokan global,” demikian isi artikel The Economist, Kamis (25/1/2019).

    Baca juga: TKN Jawab Sandiaga soal Kritik Kereta Trans Sulawesi: Pak JK Kasih Masukan

    Namun, hingga kini justru para investor masih ragu untuk menggelontorkan hartanya ke Indonesia. Keraguan itu bukan tanpa alasan, ada beberapa alasan yang diungkap, dan menyentil pemerintah untuk segera mengevaluasi dan berkaca diri, tentunya untuk menjadi lebih baik.

    Alasan pertama menurut The Economist adalah saat ini merupakan tahun politik, yang membuat para investor masih menahan untuk berinvestasi sembari menunggu siapa presiden terpilih dan apa kebijakan ekonominya.

    Lalu, kalaupun Jokowi kembali terpilih, The Economist menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam sektor ekonomi. Bahkan, dalam artikel disebutkan bahwa justru kerentanan terbesar pemerintahan Jokowi adalah perekonomian.

    “Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana pengembalian belum sesuai dengan janjinya. Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5% sejak ia menjabat.”

    Baca juga: Miliuner Ini Sebut Presiden China ‘Musuh Dunia yang Paling Berbahaya’

    “Prospek untuk 2019 terlihat tidak lebih baik, terutama karena bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan yang mengkhawatirkan dalam mata uang.”

    Kedua, infrastruktur yang mendukung untuk menarik investasi, pembangunan infrastruktur sudah menjadi kunci. Memang, beberapa tahun masa jabatannya, Jokowi bisa menyelesaikan pembangunan yang tertunda bertahun lamanya, dan membangun apa yang belum ada.

    Namun, dalam anggaran tahun lalu The Economist menilai, Jokowi telah “berubah arah”. Fokusnya kini telah terbagi dengan anggaran pembelanjaan subsidi, sehingga membuat anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun.

    Alasan ketiga, berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan “maju-mundur”. Jokowi dalam mengeluarkan peraturan terkesan plin-plan.

    Memang selama ini, pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif dan menjanjikan kemudahan dari sisi perizinan, namun The Economist menyebut program itu “setengah hati”. Ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar regulasi yang diterbitkan menjadi optimal manfaatnya.

    “Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing, tetapi hanya dengan setengah hati. Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis melolong, jadi pembatasan tetap keras, membuat para investor kecil hati.”

    Alasan berikutnya berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. The Economist menilai bahwa tenaga kerja Indonesia masih belum terampil, bahkan mereka pun menuntut upah yang tinggi.

    Upah tenaga kerja Indonesia mencapai 45% lebih tinggi dari tenaga kerja Vietnam. Padahal Vietnam selama ini disebut-sebut menjadi saingan terberat Indonesia dalam menarik hati investor, khususnya dari negeri China yang hingga kini terseok-seok karena perang dagang.

    “Sayangnya, tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang baik atau harga yang seharusnya. Para pemimpin bisnis mengeluh tentang kurangnya pekerja terampil. Standar pendidikan rendah, meskipun ada hukum yang memaksa pemerintah membelanjakan seperlima dari anggarannya untuk sekolah.”

    The Economist mengingatkan agar pemerintah lebih serius dalam melihat potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Baik dari sumber daya alam, maupun bonus demografinya, sehingga dalam menentukan regulasi pun bisa tepat objek dan sasaran.

    Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Transaksi Berjalan RI Masih Defisit

    Apalagi jika Jokowi yang kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024. Pekerjaan rumah yang menumpuk menanti Jokowi.

    “Jika upaya pemerintah dalam keterbukaan ekonomi lemah, pertumbuhan 7% akan tetap di luar jangkauan. Jika pada April Jokowi kembali memenangkan pemilihan, dia memiliki mandat untuk melakukan perubahan besar yang dibutuhkan Indonesia,” tulis The Economist.

    “Dia harus berani mengambil risiko lebih besar untuk menuai hasil yang telah dijanjikannya.” (dna/dna)

    https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4400574/jokowi-jk-dikritik-the-economist-apa-saja-isinya

  4. OECD bahkan cuma nemu 2 rapot merah Jokowi

    “Mengalihkan bauran pekerjaan ke arah pekerjaan dengan mutu dan produktivitas tinggi di sektor formal akan meningkatkan standar hidup dan membagi bonus demografi dengan generasi mendatang. Untuk melakukan hal tersebut, perlu upaya untuk mengatasi banyaknya informalitas kerja/usaha dan kurangnya keterampilan.

    – Rendahnya penerimaan pajak membatasi belanja pemerintah untuk infrastruktur
    dan layanan sosial. Kunci untuk meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan
    adalah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak.

    – Pariwisata berpotensi menciptakan diversifikasi perekonomian, mendorong
    pembangunan daerah, dan mengurangi ketimpangan. Jumlah wisatawan terus naik,
    tetapi diperlukan sejumlah langkah agar pertumbuhan yang pesat ini tetap sejalan
    dengan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang”

    http://www.oecd.org/eco/surveys/Indonesia-2018-OECD-economic-survey-overview-Bahasa.pdf

  5. Tulisan ini memang keren banget Bang. T.O.P.B.G.T!
    Begitu kerennya sampai saya mau mohon ijin untuk mengutip beberapa statement, dan juga meminjam beberapa gambar yang ada di tulisan ini. Saya ada kirim beberapa pesan melalui FB Messenger untuk lebih detailnya. Terima kasih sebelumnya.

    Wassalam,
    Satrio

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: