Impor Beras Sejak Orde Baru Soeharto Hingga Kini


 Impor beras tahun ini hingga September sudah menembus 2 juta ton.

monitor.co.id

Tahun ini hingga September, impor beras telah menembus 2 juta ton, tertinggi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terasa pahit memang jika dibandingkan dengan tekad untuk mencapai swasembada beras sebagaimana didengungkan semasa kampanye pemilihan presiden 2014.

 

Namun, tidak benar kalau ada yang mengatakan selama masa Orde Baru Soeharto lebih baik. Memang, Presiden Soeharto pernah memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO), lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 14 November 1985. Sekretaris Jenderal FAO, DR Edward Samoa memberikan penghargaan atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras.  

Indonesia sempat tidak mengimpor beras sama sekali pada tahun 1985-1986. Pada tahun itu bahkan Indonesia mengekspor beras masing-masing 106 ribu ton pada tahun 1985 dan 231 ribu ton tahun 1986. Setahun kemudian ekspor beras mencapai jumlah tertinggi yakni 231 ribu ton. Setelah ini ekspor meredup, tidak pernah lagi di atas 100 ribu ton. Ekspor tertinggi di masa Presiden Jokowi terjadi tahun 2017, itu pun hanya 3,5 ribu ton. Sampai September 2018 tercatat 3,2 ribu ton.

Keberhasilan menekan impor beras pada Era Soeharto berlangsung tidak sampai 10 tahun. Di masa itu pun Indonesia beberapa tahun mengimpor ratusan ribu ton Pada tahun 1995 dan 1996 impor beras kembali melonjak tajam menjadi masing-masing 1,3 juta ton dan 2,0 juta ton. Setahun kemudian nyaris tak mengimpor, tetapi pada 1998 ketika Presiden Soeharto “lengser” impor mencapai rekor tertinggi, yaitu 2,8 juta ton. Itulah salah satu warisan terakhir Soeharto, selain tentu saja krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah Indonesia. Rekor tertinggi impor beras pecah pada 1999 (3 juta ton) dan bertahan sampai sekarang.

Di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, impor beras tertinggi sebesar 2,75 juta ton pada tahun 2011.

Tantangan utama yang harus kita selesaikan adalah kesinambungan peningkatan produksi lewat  peningkatan produktivitas dan manajemen stok.

Yang tidak boleh dilanjutkan dari era Soeharto adalah model paksa dan praktek pemburuan rente. Hanya segelintir (tak sampai hitungan jari satu tangan) pengusaha yang memperoleh lisensi impor beras. 

13 Comments

  1. Masih banyak pekerjaan diantara produksi Esemka : Rekayasa musim tanam, mekanisasi, subsidi pupuk, asuransi kepada petani kalau gagal panen. Jokowi tidak akan mampu, klu bilang itu bukan tugas saya. Otorisasi badan pangan seperti KPK barulah bisa jalan.

    1. Bukannya gak mampu, tapi perlu holistic view. Harus di lihat berapa lahan yg kita punya, berapa banyak petani kita, apa produk unggulan kita, siapa kompetitor kita, siapa yg bisa mengerjakan, apa competitive advantage kita dan berapa marginnya.

  2. Pak pak, di kira anda waras. Saya cerahkan ya pak. Petani dan rakyat itu punya kepentingan berbeda. Rakyat ingin harga pangan murah dan petani ingin harga pangan mahal. Gak mungkin di satukan karena ini sdh di lakukan sejak era Suharto sampai SBY gagal. Hal itu bisa di lihat dari inflasi. Pangan selalu jadi sumber inflasi. Oleh karena itu sekarang strateginya di rubah. Silakan bulog import agar pangan murah dan rakyat punya tabungan. Petani di dorong utk export dan menjual dgn harga tinggi. Dan itu sdh dilakukan pemerintah. Coba tengok sebagai contoh konsumsi kopi Indo di banyak negara meningkat. However ini jauh dari kata sempurna karena banyak faktor. Lucu anda orang ekonomi tapi pemikiran masih jadul.

  3. wkwkwk pak pak kok jadi koplak gini? Petani ingin harga pangan mahal sedangkan rakyat ingin harga pangan murah. Dah gak jamannya lagi di paksakan pak. Kalau di paksakan jumlah petani akan berkurang dan inflasi naik. Cuma segini pak kemampuan bapak?

  4. Komentar OECD ttg policy pangan era SBY dgn terbitnya UU tentang perdagangan tahun 2014.

    https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf

    “Undang-Undang tentang Perdagangan Tahun 2014 menetapkan
    dasar hukum baru bagi pemerintah dalam pengelolaan ekspor dan impor barang yang
    dapat diperdagangkan dengan memberikan kewenangan membatasi impor untuk
    melindungi dan memajukan industri nasional; mengenakan tarif apabila diperlukan;
    membatasi atau menghentikan ekspor komoditas strategis untuk memastikan pasokan
    lokal yang memadai; mengambil tindakan yang diperlukan untuk kepentingan neraca
    perdagangan Indonesia. Sejak dahulu, sektor pertanian merupakan sektor di mana
    pengambilan langkah swasembada dan proteksionis tampak paling jelas. Berbagai
    kebijakan tersebut sering kali digabung menjadi satu dan menimbulkan kebingungan
    terkait berbagai tujuan yang berbeda, diantaranya melindungi pendapatan petani,
    mengelola volatilitas harga pangan dan mencapai swasembada pangan nasional dengan
    cara meminimalkan ketergantungan terhadap impor dari luar negeri. Undang-Undang No.
    18/2012 tentang Pangan yang baru memperjelas prinsip umum ketahanan pangan
    (kemandirian pangan) dan memprioritaskan produksi bahan pokok dalam negeri. Target
    produksi telah ditetapkan untuk 39 produk, dan untuk lima produk (beras, jagung, kacang
    kedelai, gula, dan daging sapi) tingkat produksi yang ditargetkan bertujuan untuk mencapai
    swasembada. Undang-undang tersebut mengenakan pembatasan terhadap impor buah dan
    sayur-mayur sehingga mengakibatkan harga yang tinggi di dalam negeri. Dalam hal ini,
    beras merupakan salah satu contoh, di mana diperkirakan bahwa pada pertengahan tahun
    2014, harga beras di dalam negeri 60% lebih tinggi dibanding harga dunia (Timmer, 2014).
    Hal tersebut membebani rumah tangga miskin secara signifikan, yang sebagian besar
    anggarannya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok (beras). “

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.