Berapa Ratio (Nisbah) Pajak?


businesstoday.in

Salah satu topik hangat kampanye Presiden adalah soal pajak. Pasangan Prabowo-Sandi mematok nisbah pajak (tax ratio) 16 persen.

Target 16 persen itu persis sama dengan target kampanye Jokowi-JK pada kampanye pemilihan Presiden sebelumnya. Janji kampanye Jokowi-JK dituangkan dalam perencanaan teknokratik (RPJM 2014-2019). Berdasarkan RPJM 2014-2019, nisbah pajak sebesar 16 persen ditargetkan tercapai pada Tahun 2019.

Untuk menakar target sampai lima tahun ke depan, agaknya kita perlu mengetahui perkembangan nisbah pajak sampai 2018. Menurut data yang disampaikan pada konferensi pers oleh Kementerian Keuangan pada 2 Januari 2019, realisasi sementara (karena menggunakan PDB perkiraan, PDB 2018 baru akan dirilis oleh BPS bulan Februari mendatang) nisbah pajak 2018 adalah 11,5 persen, meningkat dari 10,7 persen pada Tahun 2017.

Saya tidak bisa melacak dari mana angka nisbah pajak versi Kementerian Keuangan. Hasil hitungan saya dengan menggunakan data resmi (Kementerian Keuangan untuk data pajak dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data produk domestik bruto) menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan.

Ada baiknya kita menggunakan data realisasi penerimaan perpajakan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai acuan.

Berdasarkan LKPP, pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.343.5 triliun, sedangkan PDB harga berlaku sebesar Rp 13.588,8 triliun. Dengan demikian, nisbah pajak (penerimaan perpajakan dibagi PDB harga berlaku) adalah 9,9 persen. Data Kementerian Keuangan lebih tinggi, yaitu 10,7 persen.

Data perpajakan yang saya hitung meliputi seluruh jenis pajak yang dipungut Oleh Direktorat Jenderal Pajak (PPh, PPN, PBB, dan pajak lainnya) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (cukai, bea masuk dan bea keluar atau pajak ekspor). Data penerimaan negara bukan pajak dan hibah tentu saja tidak dimasukkan. Penerimaan pajak daerah juga tidak dimasukkan.

Sejak 1972, nisbah pajak memang pernah mencapai lebih dari 16 persen. Bahkan pada Tahun 1981 mencapai rekor tertinggi sebesar 21,9 persen. Kita berharap nisbah pajak berangsur naik, mengingat betapa rendah nisbah pajak kita dibandingkan negara tetangga.

Agar kita bisa membandingkan janji kampanye kedua pasangan calon secara apple to apple, ada baiknya acuan data yang digunakan juga sama.  

***

7 Comments

  1. Menurut Pak FB, hal pokok apa yang harus dilakukan untuk mendongkrak nisbah pajak hingga 16% spt tahun 1972 itu.
    Menurut sy penyelesaian E-KTP dan integrasi semua data keuangan adalah kuncinya.
    Seharusnya dgn kemajuan teknologi informasi yang tinggi seperti sekarang akan lebih mudah..
    Terima Kasih

    1. simplify admin pajak itu cuma salah satunya. Intinya di sisi lain pajak di kurangi terutama yg bayar tahunan tapi disisi lain pajak yg sekali bayar tapi sering di naikan. Samalah spt beli mobil. Kalau beli mobil sekali bayar terasa, tapi kalau di cicil tiap bulan sptnya gak kerasa. Faktanya beli sekali bayar itu gak ada bunga tapi kalau bayar bulanan walaupun kecil ada bunganya. Sama spt pajak. Pajak tahun sekali bayar emang tinggi tapi bukan VAT yg tiap kali belanja barang ke warung harus bayar.

  2. Pak Faisal Basri. Belajarlah anda ke Selandia Baru ya pak. Mereka berhasil naikin tax ratio di sisi yg satu dgn menurunkan pajak pendapatan perorangan dan perusahaan tapi di sisi lain menaikan pajak VAT atau PPN dari 12.5% jadi 15% dan menghilangkan refund. Tapi efeknya orang akan mengurangi konsumsi dan fraud VAT. Pemangkasan rate di satu sisi pasti di tutupi dgn peningkatan rate di sisi lainya. Dan mereka belajar dari Georgia dan Guyana spt di tulisan IMF di link berikut.

    https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/akitoby.htm

    Kebetulan saya org pajak. Di sisi lain bagus pajak perorangan dan company di turunkan tapi akan terasa setiap org beli barang yg repeating dan jumlah besar. Apalagi gak semua pengeluaran itu punya VATnya. Contoh pak Faisal beli mobil Rp 1 milyar. Dulu pajak di selandia Baru itu 12.5% maka pajaknya kalau di hitung pakai Rp menjadi Rp 125 juta. Sekarang naik ratenya jadi 15% alias jadi Rp 150 juta. Kalau cuma beli sekali sih gpp tapi kalau pengusaha sewa mobil itu kerasa kenaikan Rp 25 juta satu mobil.

  3. Tax Ratio RI rendah karena emang pemerintah memberi discount sehingga org yg ada di ambang batas tax rate tertentu gak bayar pajak.

  4. ” Reform indirect taxes on goods and services. The VAT has proved to be an efficient and strong revenue booster: countries that impose this tax tend to raise more revenue than those that don’t (Keen and Lockwood 2010). In addition to reducing the rate, Georgia streamlined its VAT refund mechanism, allowing revenue from this source to rise from 8.5 percent of GDP in 2005 to about 11.5 percent in 2009.

    Guyana successfully introduced a VAT on January 1, 2007, despite significant challenges in the preparatory work, including setting up the new VAT department with fully trained staff, putting in place the supporting IT system and procedures, and training potential registrants and practitioners. The VAT was broad-based, with a single rate of 16 percent and a limited number of exemptions for financial, medical, and educational services. As part of its reform, Ukraine also curbed VAT exemptions and revised the regime for agriculture by reducing the rate and eliminating refunds.”

    Link:
    https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/akitoby.htm

    Kebetulan saya org pajak di Selandia Baru. Jadi paham spt ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.