Lezatnya Berburu Rente


Sejak tahun 2007 Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan. Ironisnya terjadi di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bergelar doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Di era pemerintahan SBY pasar domestik semakin dibanjiri produk pangan impor, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, sayur mayur, garam, ikan segar dan ikan asin, daging sapi, bawang, cabai, tapioka. Impor gandum dan terigu juga naik terus sejalan dengan meningkatnya konsumsi mie dan roti di dalam negeri. Indonesia tidak memproduksi gandum kecuali untuk uji coba yang sangat terbatas.

Berdasarkan Global Food Security Index 2012 yang dikeluarkan Economist Intelegence Unit, indeks keamanan pangan Indonesia sudah di bawah 50 (skor antara 0-100) dan berada di urutan ke-64 dari 105 negara. Posisi kebanyakan negara tetangga seperti Malaysia,Thailand, Vietnam, Filipina, dan China lebih baik daripada Indonesia. Negara-negara industri maju sekalipun tak mengabaikan persoalan pangan ini, sebagaimana terlihat dari skor mereka yang tinggi. Misalnya Amerika Serikat dengan skor 89,5 dan berada di posisi puncak. Jepang dan Korea pun berada pada posisi terhormat, masing-masing ke-16 dengan skor 80,7 dan ke-21 dengan skor 77,8. Kedaulatan pangan kita sudah semakin tergerus dan kian rentan menghadapi fluktuasi harga pangan dunia, apalagi ditambah dengan perubahan iklim yang kian ekstrem. (Kompas, 4 Maret, 2013).

Berburu Rente

Korupsi impor daging sapi telah diputus oleh pengadilan tipikor yang melibatkan ketua umum partai politik. keterpurukan pangan justru menjadi santapan para politisi dan pemburu rente. Menteri Pertanian berulang kali mencanangkan swasembada daging sapi. Sebanyak yang dicanangkan, sebanyak itu pula gagalnya. Lebih parah lagi, populasi sapi potong bukannya naik, tetapi turun tajam. Berdasarkan Sensus Pertanian, populasi sapi potong per 1 Mei 2013 berjumlah 12,7 juta ekor, turun dari posisi tahun 2012 sebanyak 16 juta ekor. Swasembada tinggal isapan jempol.

Pantas saja harga daging sapi tak kunjung turun, karena perkiraan pasokan awur-awuran, sehingga perkiraan kebutuhan impor pun jadi lebih kecil. Perkiraan populasi sapi menjadi acuan utama menentukan besarnya kebutuhan impor. Pengusaha yang memperoleh lisensi impor berpesta-pora merampok sebagian surplus konsumen.

Hitungan kasarnya begini. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia sekitar 249 juta dan konsumsi daging per kapita 1,9 kg. Dengan demikian, konsumsi daging nasional sekitar 473,1 juta kg. Harga daging sapi di Indonesia setidaknya dua kali lebih mahal dari harga internasional. Jadi, jika harga daging sapi Rp 90.000 per kilogram, maka konsumen harus membayar tambahan paling tidak Rp 21,9 triliun.

Berapa yang dinikmati oleh pemburu rente? Karena keterbatasan data, kita tidak bisa menyajikan hitungan persis. Sekedar gambaran saja terlihat di peraga. Nilai rente yang dinikmati pemburu rente adalah bidang E’ dan E”. Bidang C dan G dinikmati peternak lokal dalam bentuk surplus produsen. Bidang D dan F disebut rugi beban-mati (deadweight loss). Pemerintah secara resmi tidak dapat apa-apa.

Jika pemerintah menerapkan bea masuk, bidang E’ dan E” masuk ke kas negara (APBN). Dana ini bias digunakan untuk memajukan peternak nasional. Tapi, itulah, keserakahan menjadikan instrument kuota yang dipilih, karena bias jadi bancakan para pemburu rente (pengusaha dan penguasa). Yang rugi besar adalah konsumen.

kuota

Pengenaan instrumen kuota untuk bawang putih lebih sulit diterima karena praktis pertimbangan perlindungan produsen/petani lokal sangat lemah mengingat produksi dalam negeri tidak sampai 10 persen dari kebutuhan nasional. Jadi bidang E’ dan E” lebih besar ketimbang bidang C dan G.

Instrumen kuota nyata-nyata jauh kurang transparan dibandingkan dengan instrumen bea masuk (tariff). Apalagi kalau pembagian kuota juga tidak transparan seperti terjadi pada kasus daging sapi dan bawang putih.

Pemburu rente memang senang sekali bergumul di ruang gelap.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Politik, Public Policy, Tata Niaga. Bookmark the permalink.

4 Responses to Lezatnya Berburu Rente

  1. notedcupu says:

    mantapp kangggggggg

  2. Pingback: Stabilitas Politik dan Demokrasi Ekonomi di Indonesia | Dzulfian Syafrian's blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s