Ketimpangan Kian Memburuk


Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan naik 480.000 dari 28,07 juta pada Maret 2013 menjadi 28,55 juta pada September 2013. Pensentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pun naik dari 11,37 (Maret) menjadi 11,47 persen (September). Apalagi penyebab kenaikan itu kalau bukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir Juni 2013.

poor

Sejak tahun 2006 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan secara konsisten, walaupun kecepatan penurunannya melambat, juga apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penurunan jumlah orang miskin sejalan dengan tambahan penciptaan lapangan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Ada yang agak mengganggu pada peraga di atas. Pada kurun waktu 2001-2005 tingkat pengangguran naik justru ketika pertumbuhan ekonomi meningkat. Sebaliknya, pada periode 2007-2009 dan 2011-2013, tingkat pengangguran justru terus turun padahal pertumbuhan ekonomi melambat. Bahkan, pada tahun 2009 ketika krisis keuangan global membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot cukup tajam, tingkat pengangguran tetap turun lumayan. Hal ini bias terjadi karena banyak pekerja di Indonesia terlalu miskin untuk menganggur (too poor to be unemployed). Kalau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hari ini, keesokan harinya harus mendapatkan pekerjaan baru, apa pun pekerjaan itu: entah memulung, mengojek, mengobyek, menjadi joki 3 in 1, dan sebagainya. Jadi, rendahnya tingkat pengangguran tidak mencerminkan kualitas kerja, tingkat kesejahteraan, atau kualitas pertumbuhan.

Mungkin data ketimpangan pendapatan yang kian melebar bisa menjelaskan fenomena perekonomian Indonesia pasca krisis 1998. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi memang bias menurunkan jumlah orang miskin, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia. Namun, lapisan kelas atas tumbuh jauh lebih cepat ketimbang kelas pendapatan bawah yang tumbuh lamban, sehingga menghasilkan jurang kaya-miskin yang semakin melebar. .

Indeks Gini mengonfirmasikan kecenderungan itu. Selama enam tahun terakhir Indeks Gini mengalami peningkatan dan sejak tahun 2011 menembus angka 0,4. Tahun 2013 meningkat lagi walaupun tipis menjadi 0,413. Kondisi ketimpangan dipandang baik jika Indeks Gini di bawah 0,4, buruk jika di atas 0,5 dan sedang antara 0,4 – 0,5.

gini
dist

Data distribusi pendapatan memperkuat konstatasi dia atas. Sejak tahun 2010 porsi kelompok 20 persen terkaya naik pesat hingga mencapai 49 persen. Sementara itu, kelompok 40 persen menengah dan 40 persen termiskin terus turun.

Kondisi ketimpangan yang sebenarnya tentu saja lebih buruk, mengingat Indeks Gini dan distribusi pendapatan di Indonesia dihitung berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan.

Ketimpangan yang parah antara lain bisa juga dilihat dari distribusi pemilikan tanah. Berdasarkan perhitungan Hermanto Siregar (Desember 2013), Indeks Gini untuk pemilikan tanah secara nasional mencapai 0,72. Hal serupa terlihat pula dalam pemilikan deposito.

Saatnya pemilu nanti menghasilkan kontrak politik baru yang mengedepankan keadilan.

Secercah Harapan di Awal Tahun


Cukup banyak perkembangan lumayan menggembirakan dalam dua minggu terakhir di awal tahun 2014. Nilai tukar rupiah menguat dari Rp 12.242 per dollar AS di awal tahun menjadi Rp 12.047 pada 13 Januari 2014. Pada hari Senin (13/1) indeks harga saham melonjak 135,8 poin menjadi 4.390,771, menjadikan pertumbuhan year on year (yoy) dan year to date (ytd) positif, masing-masing 1,97 persen dan 2,73 persen.

Cadangan devisa juga naik cukup banyak, menembus 100 miliar dollar AS, terutama berasal dari hasil penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing senilai 4 miliar dollar AS di awal tahun ini. Sebelum penjualan SUN itu, cadangan devisa sudah naik lima bulan berturut-turut, dari 92,7 miliar dollar AS pada akhir Juli menjadi 99,4 miliar dollar AS pada akhir Desember 2013.

Perekonomian dunia juga terus membaik. Pengangguran di AS turun tajam dari 7,0 persen pada bulan November menjadi 6,7 persen pada bulan Desember 2013. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi AS menunjukkan peningkatan dari triwulan ke triwulan. Eropa pun demikian, juga Jepang. Negara-negara maju kembali menjadi motor pertumbuhan dunia, sehingga diharapkan menyerap lebih banyak impor, termasuk dari Indonesia.

Sebaliknya, harga minyak mentah dunia sudah berangsur turun menjauh dari 100 dollar AS per barrel. Hari ini pk. 8:56 pagi waktu New York, harga minyak mentah Texas sweet di pasar New York sudah turun lagi menjadi 91,83 dollar AS per barrel dibandingkan akhir minggu lalu sebesar 92,89 dollar AS per barrel.

Harga beberapa komoditas ekspor nonmigas Indonesia berangsur naik, misalnya kopi, minyak sawit, cokelat, dan tembaga. Harga batubara diperkirakan naik tahun ini. Harga beberapa jenis produk tambang dan minyak sawit diperkirakan bakal terus naik sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor hasil tambang mentah dan mengonversi minyak sawit menjadi biodiesel. Memang ada dampak penurunan volume ekspor pasca penerapan Undang-Undang Minerba yang mulai diberlakukan 12 Januari 2014, namun agaknya relatif kecil. Yang lebih penting, dalam jangka menengah dan panjang penerapan ketentuan tersebut bakal positif bagi industri dan perekonomian Indonesia.

Penguatan nilai tukar rupiah setidaknya bisa meredam pembelian valuta asing untuk tujuan spekulasi. Bahkan, sebaliknya, boleh jadi mempercepat konversi simpanan dollar ke rupiah untuk tujuan belanja pemilu yang mulai gencar.

Seri Pemilu: Demokrasi Prosedural Unggul, Demokrasi Substansial Jadi Tantangan


Tiga pemilihan umum pasca reformasi selalu menimbulkan banyak masalah teknis seperti daftar pemilih tetap, keterlambatan pengiriman logistik, kecurangan sewaktu pencoblosan dan penghitungan suara, pelanggaran masa kampanye, politik uang, tinta penanda, korupsi penyelenggara pemilu, dan banyak lagi.

Namun, yang patut disyukuri, persoalan-persoalan teknis prosedural itu terselesaikan sehingga tak pernah sampai mengganggu jadwal pemilu hingga pelantikan anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden. Ada pihak yang merasa dicurangi, namun tak pernah ada yang menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Di beberapa negara  tetangga dekat kita, demokrasi prosedural masih menjadi persoalan pelik, menegangkan, dan berpepanjangan. Hingga kini Thailand bergejolak. Perdana Menteri sudah terpilih, tetapi dalam waktu relatif singkat sejumlah kalangan menggoyang penguasa hasil pemilu. Lalu tumbang, partai sang penguasa dibubarkan dan tidak boleh ikut pemilu. Perdana Menteri mengasingkan diri ke luar negeri. Adik perdana menteri membentuk partai baru dan memenangkan pemilu selanjutnya. Lalu digoyang lagi. Perdana Menteri yang sekarang membubarkan parlemen dan menetapkan pemilu dipercepat. Sebagian rakyat tak puas, meminta perdana menteri mundur. Kisruh berkepanjangan.

d-th

Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, dan pengikutnya tak menerima hasil pemilu dan masih terus turun ke jalan. Semakin gegap gempita setelah kaum buruh juga ikut berdemonstrasi menuntut kenaikan upah. Mereka mendukung pemimpin oposisi yang menuduh rezim Hun Sen curang dalam pemilu. Pengaduan disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di Malaysia, walaupun sudah meredup, kelompok oposisi pimpinan Anwar Ibrahim juga menolak hasil pemilu. Perlawanan terbesar sepanjang sejarah demokrasi Malaysia hingga tahun lalu.

d-cam
d-mal

Peristiwa di Mesir lebih dramatis. Presiden hasil pemilhan umum langsung akhirnya tumbang. Militer secara kasat mata terlibat. Partai yang memenangi pemilu dinyatakan sebagai teroris oleh penguasa baru dukungan militer. Dalam dua minggu 400 nyawa lenyap.

Peristiwa di Turki agak mirip. Beruntung pemimpin berkuasa tetap bisa bertahan. Militer sejauh ini tidak bermain di air keruh.

d-egyp
d-tur

Tinggal bagaimana kita bisa menghasilkan para pemimpin yang mampu membawa negeri ini menuju kesejahteraan rakyatnya, menegakkan keadilan, dan membuat bangsa ini tak lagi terantuk-antuk oleh goncangan eksternal dan internal yang kian kerap terjadi.

Seri Pemilu: Jumlah Turis Selalu Naik di Tahun Pemilu


Pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi tergolong aman, tak bergejolak, dan tak menimbulkan silang sengketa berkepanjangan. Kondisi itulah barangkali yang membuat jumlah turis pada tahun penyelenggaraan pemilu yang tergolong panjang (dari masa kampanye sampai pemilihan presiden) tidak mengalami penurunan, bahkan selalu lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun pemilu 2004.

turispemilu

Apakah tahun 2014 akan terjadi pola yang sama? Selama Januari-November 2013, jumlah turis asing sudah mencapai 7,9 juta, sedangkan tahun 2012 berjumah 8,0 juta. Saya memperkirakan sepanjang tahun 2013 jumlah turis 8,7 juta. Berdasarkan perhitungan konservatif, jumlah turis tahun 2014 bisa menembus 9 juta jiwa. Kisruh berkepanjangan di Thailand diperkirakan menambah aliran turis asing ke Indonesia.

Kita masih kalah jauh dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Timor-Leste Sudah Menyusul Indonesia?


Tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Timor-Leste berdasarkan gross domestic product (GDP) per kapita yang telah disesuaikan dengan purchasing power parity (PPP) dalam international US$ adalah sebesar US$1.709, sepertiga dari Indonesia yang besarnya US$4,956.[1] Namun, jika menggunakan indikator Gross National Income (GNI) per kapita berdasarkan PPP, Timor-Leste sejak tahun 2007 telah menyusul Indonesia. Data terakhir yang tersedia tahun 2012, GNI per kapita Timor-Leste sebesar US$6.230 sedangkan Indonesia sebesar US$4,730.[2]

gni

Ketika masih menjadi bagian dari Indonesia, Timor Timur tergolong provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar bersama Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Setelah berpisah dengan Indonesia, Timor Timur bisa melaju lebih kencang, sedangkan tetangga terdekatnya, Nusa Tenggara Timur, masih saja dengan status provinsi yang persentase penduduk miskinnya tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Sebagai negara yang relatif baru membangun dengan penduduk hanya 1,2 juta jiwa, Timor-Leste masih banyak menghadapi keterbatasan.

Namun, negeri ini bisa belajar banyak dari keberhasilan dan kegagalan negara lain, termasuk Indonesia, sehingga terbuka peluang untuk maju lebih cepat. Majalah Economist edisi terbaru mencantumkan Timor-Leste sebagai salah satu dari 10 negara yang diproyeksikan bakal mengalami pertumbuhan ekonomi paling cemerlang tahun 2014.[3]

Anggapan bahwa Timor-Leste bisa tumbuh tinggi karena relatif baru merdeka dan berawal dari tingkat yang rendah tidak cukup kuat. Di jajaran 10 besar ada Mongolia, Tanzania, Irak, Laos, dan Macau. Jika alasannya karena perekonomian Timor-Leste relatif sangat kecil, buktinya banyak perekonomian yang ukurannya kecil mengalami perkembangan tersendat-sendat. Bermuda dan Puerto Rico, misalnya, masuk dalam kelompok 10 besar yang pertumbuhannya tahun 2014 diproyeksikan paling buruk. Sebaliknya, negara sangat besar bisa juga tumbuh tinggi seperti China.

gdp_forecasts

Pertumbuhan ekonomi Timor-Leste pada mulanya berfluktuasi tajam karena ketergantungan perekonomiannya terhadap minyak dan kopi. Laju inflasi cukup tinggi, hampir selalu dua digit. Penyebab utamanya adalah persoalan supply bottlenecks. Walau demikian, sejak 2007 pertumbuhan ekonomi tidak lagi berfluktuasi tajam, bahkan hampir selalu di atas 10 persen dan diperkirakan berlanjut hingga tahun 2015.

growth

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah pemilihan umum yang lalu, sejumlah inisiatif telah digulirkan untuk memperkokoh landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan, seperti pelayanan satu atap dalam  perizinan usaha, penyiapan undang-undang pertanahan, menghapuskan monopoli di jasa telekomunikasi dengan kehadiran dua pelaku baru, pembenahan bandara, dan konsultasi publik tentang undang-undang pertambangan. Jika Timor-Leste diuntungkan oleh keputusan arbitrase atas the maritime treaty yang mengatur the greater sunrise gas and condensate field, masa depan penerimaan negara dari sektor migas bakal lebih pasti. Jika di Indonesia kekayaan minyak sudah menjelma menjadi semacam “kutukan”, bagi Timor-Leste sangat berpotensi sebagai “berkah”.

The Petroleum Fund, yang merupakan sovereign wealth funds negara, sudah mencapai 14 miliar dollar AS pada Juli 2013, naik dari 11,8 miliar dollar AS pada akhir 2012. The Petroleum Fund relatif cepat mengakumulasi karena hanya sebagian kecil penerimaan Negara dari minyak yang dialirkan ke anggaran Negara bagi kebutuhan generasi sekarang. Sebagian besar sisanya dikelola untuk kepentingan generasi yang akan datang demi menegakkan keadilan antargenerasi.

Untuk kasus Indonesia, seluruh penerimaan minyak (bagi hasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak) yang pada tahun 2012 sebesar Rp 177 triliun habis dibelanjakan, bahkan masih kurang untuk menutup subsidi BBM sebesar Rp 240 triliun. Hal lain yang patut dikagumi dari Timor-Leste adalah kesungguhan pemerintah melindungi rakyatnya dari goncangan eksternal dan internal. Social protection index versi Asian Development Bank Timor-Leste menunjukkan Timor–Leste berada di urutan ke-11, jauh di atas Indonesia yang tercecer di urutan ke-27 dari 35 negara di Asia. Pemerintah Timor-Leste tak menunggu kaya untuk melindungi rakyatnya dari goncangan gelombang globalisasi yang juga merasuki negeri tetangga terdekat kita.

spi

Kita sepatutnya cepat sadar akan kesalahan di masa lalu, mau mengubah pola pikir yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menegakkan keadilan.

Informasi tambahan Timor-Leste (Indonesia):

Jumlah penduduk 1,2 juta jiwa (246,9 juta jiwa)

Pertumbuhan penduduk 2,9 persen (1,2 persen)

Luas daratan 14.870 km2 (1.904.570 km2)

GDP (PPP, international $) $2,1 miliar ($1,2 triliun)

GDP per kapita (PPP, international $) $1.709 ($4.956)


[1] World Bank, “East Asia and Pacific Economic Update: Rebuilding Policy Buffers, Reinvigorating Growth,” October 2013, hal. 89-92 dan 127-129.
[2] Data diambil dari World Bank, World Development Indicators.
[3] GDP forecasts, The Economist, Vol. 410, No. 8868, January 4th 2014, hal. 69.

Potret Ekonomi: Mengarah pada Krisis Peradaban?


Catatan: berdasarkan arsip punulis, tulisan ini dibuat tahun 2003. Tidak ingat untuk apa tulisan ini dibuat. Isinya tak jauh dari kondisi dewasa ini. Boleh jadi isi tulisan ini mencerminkan kegundahan penulis terhadap arah perjalanan ekonomi Indonesia pascakrisis. Semoga bermanfaat.

***

Krisis ekonomi sudah memasuki tahun keenam. Negara-negara tetangga yang juga mengalami derita serupa pada tahun 1997 telah lama pulih. Seraya kita masih terus berjibaku dengan masalah-masalah ekonomi  yang tak kunjung terselesaikan, masalah-masalah baru muncul silih berganti. Sementara itu tantangan-tantangan yang berasal dari luar (faktor-faktor eksternal) tak kalah menantangnya.

Apa yang sedang terjadi? Ke arah mana kita bergerak? Apakah keadaan ke depan kian berkecamuk ataukah menuju perbaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka dan bisa melahirkan beragam jawaban yang berbeda dan bahkan saling bertolak belakang.

Kita tak pernah menghadapi keadaan sepelik seperti sekarang ini. Sekedar mengurai benang kusut pun belum banyak kemajuan, apatah lagi menyelesaikan persoalannya. Apalagi data-data yang tersedia kurang memadai untuk menjawab tuntas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oleh karena itu ada baiknya untuk terlebih dahulu memaparkan perkembangan sisi positif dan sisi suram dari perekonomian Indonesia secara apa adanya. Selanjutnya kita mencari konsistensi di antara keduanya serta benang merah yang bisa menjelaskan secara mendalam dari berbagai data dan fakta yang telah terlebih dahulu kita identifikasikan.

SISI “PERBAIKAN”

Harus diakui bahwa sejumlah indikator makroekonomi Indonesia pada tahun 2001 dan 2002 telah menunjukkan tanda-tanda membaik ketimbang tahun-tahun sebelumnya sejak krisis menghujam Indonesia pada 1997. Sektor moneter tercatat mengalami perkembangan paling solid. Hal ini terlihat dari pergerakan harga-harga yang cukup terkendali, nilai tukar menguat dan lebih “anteng” (less volatility), serta suku bunga berangsur turun secara konsisten.[1] Sementara itu sektor perbankan telah mulai gencar menyalurkan kredit, seperti tampak pada peningkatan loan to deposit ratio (LDR) dari 38 persen pada awal tahun 2002 menjadi 43 persen pada November 2002. Kredit usaha pedesaan (Kupedes) bahkan sudah mengalami peningkatan relatif sangat tinggi sejak tiga tahun lalu, yakni rata-rata di atas 20 persen setahun, sedangkan Simpanan Pedesaan (Simpedes) naik rata-rata 30 persen pada periode yang sama.

Geliat kegiatan ekonomi di sektor riil pun kian menyeruak. Tengok, misalnya, konsumsi listrik yang tumbuh sekitar 10 persen, padahal pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hanya di bawah 4 persen.[2] Yang tak kalah mencoloknya ialah konsumsi semen yang pada tahun 2000 dan 2001 masing-masing tumbuh sebesar 18,5 dan 14,5 persen.[3] Demikian pula dengan konsumsi baja, penjualan truk (termasuk truk bekas). Perkembangan yang lebih mencolok lagi terjadi pada penjualan sepeda motor.

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan besar tak menunjukkan tanda-tanda menyepi. Jajaran truk semakin memadati senatero jalan raya urat nadi jalur distribusi. Kenyataan ini turut memperkuat konstatasi bahwa geliat ekonomi sudah makin terasa.

Mobilitas manusia tak menampakkan tanda-tanda menurun, bahkan sebaliknya semakin semarak. Penerbangan ke hampir seluruh tujuan penuh sesak,[4] juga bus dan kereta api. Jumlah pemudik lebaran lalu tetap saja meningkat. Para pelancong, kebanyakan wisatawan domestik, memadati Bali pada pergantian tahun beberap waktu lalu.

Sementara itu interaksi tak langsung antarpenduduk semakin intens. Indikatornya terlihat pada peningkatan penggunaan saluran telepon statik (fixed line), telepon genggam, faksimili, email, dan SMS.

Di sektor atau pasar tenaga kerja, tingkat upah riil setelah krisis hampir selalu mengalami kenaikan. Seiring dengan itu tingkat pengangguran terbuka (open unemployment) dan pengangguran semu (under employment)[5] pun turun. Kenyataan ini menyiratkan adanya suatu kontradiksi.[6] Oleh karena itu kita perlu menelaahnya lebih lanjut dengan seksama.

Apakah kenyataan-kenyataan di atas menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat pada umumnya mengalami perbaikan? Agaknya terlalu dini untuk menjawabnya. Salah satu indikator yang bisa dipakai ialah penduduk miskin. Ternyata jumlah absolut dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi hanya 13,2 persen pada tahun 2001. Sebelum krisis, tepatnya tahun 1996, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ialah 15,7 persen, lalu naik dan mencapai puncaknya pada tahun 1999 sebesar 27,1 persen.[7]

Tahun 2002 juga ditandai dengan kian menjamurnya pembangunan gedung-gedung baru, termasuk ekspansi pabrik dan pabrik baru. Konsultan engineering kelebihan order. Pekerjaan konstruksi mudah dijumpai di berbagai kota. Pemandangan demikian nyaris sirna selama tiga tahun pertama krisis.

Kemacetan di kota-kota besar bertambah parah. Mobil-mobil mewah makin banyak berseliweran di jalan-jalan raya hingga ke ibukota kabupaten/kota, membaur dengan bus-bus kota tua sesak penumpang yang mengepulkan asap pekat. Pusat-pusat perbelanjaan tumbuh menjamur dan dipadati pengunjung, juga pusat-pusat hiburan.

Muncul persoalan tatkala serangkaian data dan informasi positif tersebut tak terekam di dalam angka-angka agregat. Mengapa pertumbuhan ekonomi tetap di bawah lima persen atau bahkan di bawah empat persen saja selama dua tahun terakhir? Mengapa data investasi juga masih sangat rendah, bahkan pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan negatif yang sangat tajam? Dari mana sumber pendanaan beragam aktivitas ekonomi yang semakin marak, padahal perbankan masih belum cukup agresif dalam menyalurkan kredit?

Apakah serangkaian data dan fakta di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa segala sesuatunya telah berlangsung sebagaimana diharapkan atau sudah berada di jalur perkembangan sebagaimana yang diharapkan? Bagaimana dengan fakta dan data lainnya yang justru bisa bercerita sebaliknya? Sebelum kita menelaah secara mendalam, terinci, dan menyeluruh, mari kita paparkan sisi lain dari perekonomian Indonesia dewasa ini.

Untuk menelusuri persoalan ini lebih jauh, agaknya kita perlu menelaah terlebih dahulu sisi-sisi suram yang juga secara faktual mudah dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari.

SISI SURAM

Berdasarkan data-data resmi yang tersedia, gambaran suram tak kalah banyaknya.

Pertumbuhan ekonomi sejak 1997 tak kunjung menembus 5 persen. Bisa dikatakan bahwa kita sudah cukup lama terperosok ke dalam perangkap pertumbuhan rendah. Keadaan demikian diperkirakan terus berlangsung setidaknya hingga dua sampai tiga tahun ke depan.

Besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto atau investasi selama krisis praktis tak pernah di atas 20 persen PDB (sebelum krisis antara 28-32 persen). Keadaan ini bisa dipahami karena bank-bank nasional masih jauh dari pulih dalam melaksanakan perannya sebagai pengantara finansial (financial intermediary). Sumber pendanaan dalam negeri lainnya, yakni dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tak mungkin lagi bisa diandalkan sebagai motor pertumbuhan seperti pada tahun 1970an. Sementara itu, aliran modal masuk masih seret—baik penanaman modal asing langsung maupun tak langsung—bahkan secara neto masih negatif.

Fakta lain yang tak sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari ialah kemerosotan daya saing kita. Ini terlihat dari membanjirnya barang-barang impor di pasar dalam negeri, utamanya dari Cina. Juga barang-barang bekas, termasuk pakaian, bahkan dari India yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah dari kita. Sebaliknya ekspor Indonesia belum juga mampu mencapai tingkat sebelum krisis.

Banyak pabrik ditutup ataupun dipindahkan ke luar negeri, baik yang berstatus PMA maupun yang sepenuhnya dimiliki pengusaha domestik. Selain karena kemerosotan daya saing, faktor-faktor yang membuat mereka pindah antara lain ialah: ketakpastian hukum, masalah keamanan, ketakjelasan arah kebijakan pemerintah.

Keluhan lain dari para pengusaha domestik adalah masalah penyelundupan yang kian merajalela. Sebagai contoh, hampir seluruh produk elektronik impor tergolong ilegal. Telepon genggam yang resmi masuk cuma sekitar 70.000 unit—bandingkan dengan yang terjual antara 500.000 s/d. 1.000.000 unit. Di tengah masalah-masalah yang telah “menggunung” di atas, bagaimana mungkin para produsen domestik yang patuh membayar pajak bisa bersaing dengan produk-produk impor ilegal yang tak membayar berbagai kewajibannya, terutama bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan PPN barang mewah.

Tidak terlalu sulit untuk mendeteksi maraknya penyelundupan serta dampak kerugiannya terhadap penerimaan negara. Kita bisa membandingkan realisasi penerimaan negara dari bea masuk dengan potensinya.[8] Selisih antara potensi dengan realisasi penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika.

Persoalan yang tak kalah seriusnya yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia ialah kualitas maupun kuantitas infrastruktur fisik yang memburuk. Hal ini mengakibatkan biaya investasi dan distribusi meningkat, yang pada gilirannya membuat turunnya produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Di sisi APBN sejauh ini masih terkendali dalam artian pemerintah masih mampu menghindari terjadinya krisis fiskal. APBN masih tertolong karena Indonesia masih diperkenankan untuk menjadwal-ulang (rescheduling) utang-utangnya yang jatuh tempo sampai 2003 berdasarkan kesepakatan Paris Club III. Tanpa ada Paris Club IV berarti Indonesia harus menyisihkan sekitar US$4 miliar untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo pada tahun 2004. Plus pembayaran bunga pinjaman sebanyak kira-kira US$4, berarti kewajiban pembayaran total utang luar negeri akan mencapai US$8 miliar. Keadaan ini tak hanya memberatkan APBN 2004 tetapi juga menekan neraca pembayaran.  Hal ini perlu diantisipasi untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran agar nilai tukar rupiah tidak bergejolak.

IMPLIKASI

Baik sisi “terang” maupun sisi suram makin banyak tak terekam atau tak tertangkap oleh data-data atau statistik resmi yang tersedia.

Bagaimana mungkin semua ini—data-data yang sepintas menunjukkan kontradiksi—terjadi bersamaan?

Jika keganjilan atau inkonsistensi yang terjadi hanya dalam beberapa kasus saja atau bersifat sporadis, mungkin penyebabnya ialah kekurangakuratan data atau kasus kekecualian. Namun, yang kita alami adalah kontradiksi atau inkonsistensi yang semakin banyak, sehingga mengarah pada semakin menjamurnya anomali.

Penjelasan yang konvensional atau teori baku saja tak cukup lagi untuk mengurai masalah dan merumuskan pemecahannya. Jika keadaan demikian terus berlangsung, maka perangkat-perangkat analisis dan instrumen-instrumen kebijakan yang baku akan semakin mandul.

Perekonomian bisa saja tetap tumbuh ala kadarnya atau bahkan cukup tinggi. Namun, sepanjang anomali terus berlangsung sehingga tak terjelaskan secara tuntas apa sebenarnya yang terjadi, kualitas pertumbuhan justru bisa  merosot sehingga tak bisa berkelanjutan. Kecenderungan demikian akan terjadi seandainya sejumlah anomali bergerak ke arah keseimbangan yang semakin rendah.[9]

Perekonomian yang tetap tumbuh di tengah semakin banyaknya persoalan yang menghadang bisa saja mencerminkan daya tahan (survival) masyarakat yang tinggi atau menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan memandang tak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Boleh jadi ada yang mengeluh dan berkeluh kesah bahwa kehidupannya semakin terhimpit. Namun mereka itu bukan yang mayoritas.

Ataukah fenomena yang kita jumpai menunjukkan semacam gejala “keteraturan” baru dari perkembangan yang kian tak tertata (ungoverned). Apakah dunia usaha dan masyarakat telah mampu menyesuaian diri dengan lingkungan barunya, bahkan dalam keadaan governmentless atau ungovernable—sebagai akibat dari ketakpastian yang terlalu lama? Apakah pengusaha sudah terbiasa berbisnis di tengah teror boom dan aksi-aksi kekerasan yang silih berganti? Apakah mereka juga telah menganggap lazim praktek-praktek suap dan backing aparat seperti di masa lalu? Banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan.

Mungkin tak semua pertanyaan di atas bisa terjawab. Namun, sebagaimana telah disinggung di muka, data-data resmi yang tersedia sudah tak mampu lagi menangkap dan menjelaskan dinamika perekonomian pascakrisis. Berdasarkan hitungan kasar, porsi dari dinamika perekonomian yang tak tertangkap oleh data-data resmi mencapai sekitar 35 persen. Porsi yang tak tertangakap itu bisa dikategorikan sebagai hidden economy atau underground economy.

Ada sejumlah indikasi yang mengarahkan pada kesimpulan tersebut. Pertama, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang rawan praktek pencucian uang (money laundering). Arus modal masuk kembali lewat penjualan aset-aset BPPN tergolong ke dalam kategori ini.

Kedua, penyelundupan makin merajalela. Sebagian besar barang elektronik impor masuk secara ilegal. Demikian juga produk-produk pertanian seperti beras, terigu, dan gula.

Ketiga, Indonesia tergolong sebagai negara yang paling korup di dunia. Sebagai salah satu akibatnya bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari potensinya (PPh badan dan perseorangan, PPN, bea masuk)

Keempat, semakin meluasnya kegiatan-kegiatan ilegal seperti perjudian dari yang tradisional kelas “teri” hingga yang modern kelas “kakap”, perdagangan narkoba, dan pelacuran.

Kelima, transaksi di sektor properti yang makin banyak dilatarbelakangi oleh motif jangka pendek.


[1] Laju inflasi tahun 2002 lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya, masing-masing  10,03 persen dan 12,55 persen; suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan turun cukup signifikan dari 17,6 persen tahun 2001 menjadi 12,9 persen tahun 2002; sedangkan itu nilai tukar rupiah menguat atau mengalami apresiasi secara rata-rata sebesar 10,1 persen dan secara point to point sebesar 16,2 persen, yakni dari Rp 10.400 per dolar Amerika pada akhir tahun 2001 menjadi Rp 8.950 per dolar Amerika pada akhir tahu  2002.

[2] Lazimnya konsumsi listrik berhubungan langsung dan proporsional terhadap pertumbuhan PDB, dengan nisbah 1:1. Katakanlah nisbah untuk negara-negara berkembang yang electrification rate-nya masih rendah seperti Indonesia adalah di atas 1 (misalnya 1,5), maka seharusnya pertumbuhan PDB paling tidak adalah 4,5 sampai 5 persen.

[3] Sekalipun pertumbuhan konsumsi semen tahun 2001 lebih rendah daripada tahun 2000, sebetulnya dilihat dari nisbahnya terhadap pertumbuhan PDB menunjukkan peningkatan relatif besar, yakni dari 3,8 pada 2000 menjadi 4,4 pada 2001. Keadaan ini tak jauh berbeda dengan keadaan sebelum krisis. Jika sampai tahun 2003 tak ada pembangunan pabrik baru ataupun ekspansi kapasitas oleh pabrik-pabrik yang ada, maka pada akhir 2005 Indonesia akan mengalami krisis semen seandainya tak ada kucuran semen impor. Dewasa ini harga semen di dalam negeri jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga internasional.

[4] Semakin meyakinkan lagi karena load factor hampir seluruh maskapai penerbangan mengalami kenaikan, bahkan telah melampaui tingkat sebelum krisis. Padahal beberapa tahun terakhir jumlah maskapai penerbangan kian banyak.

[5] Yang tergolong sebagai pengangguran semu ialah yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

[6] Media massa kerap memberitakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hengkangnya sejumlah perusahaan ke luar negeri. Sebaliknya, boleh dikatakan, tak ada pemberitaan tentang penyerapan tenaga kerja baru. Pepatah good news is not news tampaknya berlaku dalam kasus ini.

[7] Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan angka kemiskinan yang lebih tinggi, namun pola kecenderungannya sama, yakni menurun (membaik).

[8] Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan negara dari bea masuk, kita bisa mengalikan realisasi nilai impor setiap barang berdasarkan kode HS (harmonized system) dengan tarif bea masuk yang berlaku untuk masing-masing barang..

[9] Salah satu contoh anomali menuju keseimbangan yang lebih rendah ialah penurunan tingkat penganguran yang disebabkan oleh membengkaknya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) yang bukan karena merebaknya gerakan emansipasi perempuan, melainkan disebabkan oleh keterpaksaan karena suaminya tak sanggup lagi seorang diri memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lebih parah lagi kalau dukungan isteri yang bekerja belum mencukupi sehingga anak-anaknya yang seharusnya menuntut ilmu di sekolah terpaksa juga masuk ke pasar kerja. Keadaan yang memaksa semakin banyak angggota rumah tangga untuk bekerja bukanlah merupakan suatu fenomena yang menggembirakan karena mereka too poor to be unemplyed..

Prospek Ekonomi 2014


Perekonomian Indonesia telah mengalami perlambatan selama lima triwulan berturut-turut. Sudah lima triwulan berturut-turut pula pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto)  mengalami penurunan, dari 12,3 persen pada triwulan II-2012 menjadi hanya 4,5 persen pada triwulan III-2013. Sementara itu, motor pertumbuhan ekonomi utama, konsumsi rumah tangga,  hanya turun tiga triwulan berturut-turut sejak triwulan terakhir 2012, tetapi naik kembali pada triwulan III-2013 menjadi 5,5 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2012 bahkan melampaui pencapaian triwulan IV-2012.

Perekonomian Indonesia  yang dalam beberapa tahun terakhir sudah terbang dengan dua mesin, dalam hampir setahun belakangan ini hanya terbang dengan satu mesin, yaitu konsumsi rumah tangga. Sekalipun demikian,  tampaknya para penentu kebijakan makroekonomi memandang perekonomian terbang masih terlalu tinggi sehingga harus diredam.  Pada pertemuan tahunan perbankan pertengahan November lalu, Gubernur Bank Indonesia menegaskan akan mengetatkan kebijakan moneter untuk meredam pertumbuhan kredit yang masih saja  di atas 20 persen, bahkan pada bulan September naik menjadi 23 persen. Sinyal kuat yang disampaikan Gubernur BI tercermin dari target pertumbuhan kredit tahun 2014 yang hanya sekitar 15-17 persen.

Jalan pintas untuk semakin menekan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menaikkan BI rate. Sejak Juni 2013 Bank Indonesia sudah lima kali menaikkan BI rate yang totalnya sebesar 175 basis poin sehingga sekarang bertengger di aras 7,5 persen. Berbeda dengan tiga kali kenaikan BI rate sebelumnya yang bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, dua kali kenaikan BI rate terakhir lebih ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekan defisit akun semasa (current account)  mengingat laju inflasi dalam dua bulan terakhir sudah mulai turun dari puncaknya pada bulan Agustus lalu.

Pemerintah dan Bank Indonesia mengirimkan sinyal akan menahan laju pertumbuhan ekonomi tetapi sebaliknya menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 lebih tinggi ketimbang tahun 2013. Sinyal yang agak membingungkan ini tak perlu membuat bingung khalayak. Biarkanlah pemerintah dan Bank Indonesia dengan kebingungannya sendiri. Apalagi mengingat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah hampir berakhir dan tak banyak lagi yang bisa diharapkan.

Kita fokuskan saja meneropong masa depan perekonomian, khususnya tahun 2014, dengan lebih banyak mencermati geliat konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Kedua komponen ini sangat menentukan ketimbang postur anggaran pemerintah (APBN) karena menyumbang sekitar 85 persen produk domestik bruto (PDB). Sepanjang tidak ada kebijakan kontroversial yang sangat kontraproduktif, tampaknya prospek ekonomi tahun depan masih bisa kita raba dan diharapkan tidak terlalu melenceng.

Sepanjang Bank Indonesia tidak memaksakan kehendak kepada industri perbankan, tampaknya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2014 akan tetap tinggi di atas 5 persen. Ada tiga penggerak utamanya. Pertama, mulai awal tahun 2014 para calon legislatif dan calon presiden semakin gencar belanja untuk kampanye. Sudah muncul ke permukaan belasan orang yang menyalonkan diri menjadi presiden dan ratusan ribu calon anggota legislatif (DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan DPD). Setidaknya puluhan triliun rupiah dana akan langsung mengalir ke masyarakat luas. Kedua, jumlah strata menengah berusia relatif muda terus bertambah yang haus belanja. Ketiga, lapisan penduduk produktif berusia muda mencapai sekitar separuh dari jumlah penduduk mendambakan perumahan dan kendaraan. Permintaan dari kalangan menengah muda ini nyata sehingga tak akan terbendung oleh sekedar kenaikan suku bunga 1-2 persen akibat kebijakan moneter Bank Indonesia yang semakin ketat. Kalangan menangah muda tak akan banyak terpengaruh oleh gemuruh politik. Mereka tak menunggu pemilu selesai atau presiden terpilih yang baru.

Sejalan dengan fenomena semakin lemahnya kaitan langsung antara peristiwa politik dan kinerja ekonomi, mayoritas kalangan dunia usaha baik nasional maupun asing akan merealisasikan rencana investasinya tanpa menunggu hasil pemilu maupun pemilihan presiden. Keterlambatan merealisasikan investasi bisa berpotensi pangsa pasar direbut oleh pesaing dan terlambat menikmati peluang perluasan pasar yang diperkirakan kian lebar mulai tahun 2015. Apalagi jika presiden baru nanti mampu meraih kepercayaan besar dari pemilih sehingga beroleh dukungan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan struktural yang menohok ke akar masalah yang selama ini menggelayuti perekonomian nasional. Figur yang paling potensial akan muncul sebelum pemilu April 2013, sehingga mempercepat kepastian di kalangan dunia usaha.

Selain kedua faktor di atas, lingkungan perekonomian global juga diperkirakan lebih kondusif. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 diperkirakan lebih baik daripada tahun ini. Pertumbuhan ekspor dunia pun diharapkan bakal lebih tinggi. Harga-harga komoditi diperkirakan telah mencapai titik terendah sehingga bisa mendongkrak ekspor Indonesia, terutama batubara, karet, minyak sawit, serta produk-produk pertanian dan tambang lainnya. Satu saja yang perlu lebih diwaspadai, yaitu kecenderungan perekonomian China yang terus melemah. Pertumbuhan ekonomi China sudah empat tahun berturut-turut mengalami penurunan, dari 10,4 persen tahun 2010 menjadi 9,3 tahun 2011 dan 7,8 tahun 2012. Tahun ini diperkirakan lebih rendah lagi menjadi 7,6 persen dan tahun depan terus melemah menjadi 7,3 persen. Padahal, China merupakan mitra dagang utama, baik sebagai tujuan ekspor maupun asal impor. Pemerintah sepatutnya sudah mengambil langkah nyata untuk mendiversifikasikan tujuan ekspor untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dialami China yang perekonomiannya sudah menjadi yang terbesar kedua di dunia.

Stabilitas makroekonomi tahun 2014, walaupun tanpa sentuhan berarti dari pemerintah, diperkirakan lebih baik dari tahun ini. Yang paling terasa adalah laju inflasi diharapkan turun sampai di bawah 5 persen. Ditopang oleh kondisi industri perbankan yang “segar bugar” sebagai jantung perekonomian, perekonomian Indonesia memiliki ruang gerak yang cukup leluasa untuk tumbuh lebih cepat secara berkelanjutan.

Peranan investasi asing diperkirakan semakin besar. Pada tahun 2012 untuk pertama kalinya Indonesia masuk ke dalam kelompok 20 besar negara penyerap investasi asing langsung. Berdasarkan survei UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) terbaru, pada tahun 2013-2015 Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara paling prospektif bagi investasi asing langsung. Penilaian yang semakin baik juga diberikan oleh JBIC yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri.

Dengan demikian, tak berlebihan jika perekonomian Indonesia tahun 2014 diperkirakan tumbuh lebih tinggi ketimbang tahun ini. Semua prediksi dari lembaga terkemuka dunia pun, kecuali Bank Dunia, mengutarakan kecenderungan serupa.

Oleh karena itu, amat disayangkan kalau para petinggi perumus kebijakan ekonomi justru lebh kerap menghembuskan pesimisme. Apalagi pesimisme itu dilandasi oleh penilaian yang keliru atas perkembangan ekonomi global. Mereka terlena dan terpenjara dengan apa yang bakal dilakukan oleh The Fed. Ambil contoh pidato Gubernur BI:  “…. Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada 24 Mei 2013, tepat dua hari setelah Chairman dari Federal Reserve memberikan sinyalemen akan mengurangi stimulus moneter (tapering). Sinyalemen yang singkat, namun pengaruhnya mendunia. Sejak saat itu, hari demi hari hingga akhir Agustus lalu, ekonomi kita ditandai dengan derasnya aliran keluar modal portofolio asing, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah dengan cukup tajam.” (Paragraf pembuka isi pidato Gubernur Bank Indonesia pada acara “Governor’s Address & Annual Bankers’ Dinner 2013,” Jakarta, 14 November 2013). Nada serupa disampaikan Menteri Keuangan: “Indonesia’s rupiah and bond yields will return to levels seen in 2009 after the Federal Reserve cuts stimulus that has buoyed emerging-market assets, Finance Minister Chatib Basri said.” (Bloomberg.com, Indonesia’s Basri Sees Rupiah Back to 2009 Levels After QE Taper http://bloom.bg/1cHKkKO, November 8, 2013.)

Data neraca pembayaran terbaru tidak menunjukkan demikian. Arus modal asing masuk, baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio, tetap tinggi. Kondisi dewasa ini amat berbeda dengan tahun 2008 dan 2009 seperti disinyalir Menteri Keuangan.

Semoga pemimpin baru nanti betul-betul ampuh memadukan kekuatan bangsa yang selama ini berserakan, bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tutup rapat-rapat saluran bagi aura pesimisme.

Geliat Ekonomi 2014


Apakah pesta kembang api dan dentuman mercon yang mengharu biru pada penutupan tahun 2013 bisa menjelma sebagai gairah baru tahun 2014? Apakah keriangan masyarakat menyongsong tutup tahun merupakan pertanda optimisme menapaki hari-hari baru walaupun  tampaknya tak akan lebih sepi dari tantangan? Apakah gelombang pelancong yang memadati obyek-obyek wisata di Tanah Air yang semakin membludak bakal menjelma sebagai kekuatan tak terbendung dalam menopang pertumbuhan ekonomi?

Memang, yang kita saksikan lebih mencerminkan dinamika masyarakat strata menengah. Mayoritas mereka adalah strata menengah-bawah yang sudah mampu mencicil sepeda motor. Walaupun Bank Indonesia memperketat persyaratan uang muka kredit sepeda motor, penjualan sepeda motor hanya turun sebentar. Pada bulan Juli 2013 penjualan sepeda motor mencapai rekor penjualan bulanan tertinggi. Rekor itu pecah lagi pada Oktober 2013. Strata menengah-tengah pun membesar. Mereka mampu membeli mobil 1.500 cc ke bawah. Penjualan mobil “LCGC” dalam tiga bulan (September-November) 2013 laris manis, mencapai 36.907 unit, gara-gara dopping pemerintah berupa pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Lebih-lebih lagi kelompok menengah-atas dan kelompok superkaya, tak terperikan.

Puluhan pengusaha yang kami ajak berdiskusi di berbagai kota besar tak satu pun yang pesimistik, mereka akan terus melakukan ekspansi usaha. Mereka menggeluti beragam usaha: properti, hotel, perdagangan, restoran, transportasi, telekomunikasi, perkebunan, dan industri manufaktur. Boleh jadi yang kami jumpai tidak mencerminkan populasi, tetapi setidaknya kami tidak menjumpai seorang pun yang pesimistik memasuki tahun 2014.

Boleh saja Bank Indonesia menekan target pertumbuhan kredit menjadi 15-17 persen untuk tahun 2014, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 23 persen pada bulan September 2013. Sepanjang prospek usahanya bagus, kondisi keuangan perusahaan debiturnya sehat, dan proses penyaluran kreditnya memenuhi ketentuan, perbankan tetap cukup leluasa menyalurkan kredit.

Bukankah jadi aneh kalau investasi domestik diperketat sedangkan investasi asing didorong terus? Pemerintah kian membuka lebar-lebar kehadiran investor asing, bahkan di sektor-sektor yang selama ini dipandang strategis. Bukankah dampak peningkatan investasi terhadap pemburukan akun semasa (current account) berpotensi lebih besar dari investasi asing ketimbang investasi dalam negeri atau domestik?

Pemerintah sepatutnya tidak diskriminatif, bahkan sepatutnya lebih mengedepankan potensi domestik.

Kalau defisit akun semasa jadi momok dan pemerintah sudah sangat sadar penyebab utamanya, lakukanlah segala cara untuk menyelesaikan akar masalahnya. Apa lagi kalau bukan dengan menggenjot ekspor nonmigas dan mereformasi sektor migas. Niscaya bisa, dengan kerja keras dan terbebas dari cengkeraman kelompok-kelompok kepentingan pemburu rente.

Daya gunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk menggenjot ekspor nonmigas. Deklarasikan tahun 2014 sebagai tahun diplomasi dagang. Seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri berada di jajaran terdepan sebagai ujung tombak perluasan dan pendalaman pasar ekspor. Dukung sepenuhnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) membuka pasar luar negeri. Tugaskan maskapai penerbangan milik negara mengangkut produk-produk UKM dengan potongan harga dan pelayanan lebih baik. Dorong perusahaan perdagangan milik negara menjadi trading house bagi UKM. Tingkatkan anggaran untuk promosi dan bantuan teknis agar produk-produk UKM memenuhi standar internasional.

Banyak UKM dimotori pengusaha dan profesional muda. Kreativitas mereka luar biasa. Brownies kukus merek Amanda, misalnya, telah menembus pasar Asean, bahkan sedang merintis pasar Korea dan Timur Tengah.

Kolaborasi UKM dengan korporasi besar juga sudah menunjukkan hasil membanggakan. Radio transistor “jadul” disulap dengan kemasan industri kreatif bermotif budaya Nusantara. Radio transistor menjelma sebagai hiasan interior di ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang kerja. Juga kolaborasi batik Iwan Tirta dengan pengusaha UKM yang menghasilkan keramik. Dengan mengeksploitasi keunikan kekayaan Nusantara, keramik kita niscaya bisa memiliki tempat di mata konsumen global di tengah dominasi keramik bermotif Tiongkok buatan China yang sudah merupakan tradisi ribuan tahun di negeri tirai bambu itu.

Defisit perdagangan nonmigas terbesar Indonesia adalah dengan China. Mengapa China cuma jadi momok? Mengapa Negara Asean lain menikmati suplus perdagangan dengan China? Saatnya tahun 2014 menjadikan China sebagai target ekspansi ekspor Indonesia. Pasar dengan penduduk 1,3 miliar seharusnya menjadi potensi pasar yang menggiurkan bagi beragam produk Indonesia. Bukan hanya produk tambang dan mineral, tetapi juga berbagai produk manufaktur. China memiliki 23 provinsi dengan karakteristik pasar yang berbeda-beda. Pemerintah perlu membantu pemetaan pasar China untuk memudahkan penetrasi pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia.

Semoga pemilihan umum terselenggara dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat kebanyakan. Sang pemimpin baru itu yang diharapkan bakal mampu menghimpun potensi yang selama ini berserakan dan merajutnya menjadi kekuatan nyata.

Oleh karena itu, cukup banyak alasan untuk menapaki tahun 2014 dengan penuh optimisme.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑