Pak Jokowi, Mosok Pajak Indonesia Mau Disamain dengan Singapura? (Video)


Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 9

Benarkah keputusan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk menarik minat investor asing? Simak selengkapnya penjelasan Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaksi Cokro TV.

Silakan videonya diunduh di sini

Versi tulisan berjudul Salah Kaprah Omnibus Law: Pajak (Revisi) telah hadir sebelumnya di blog ini.

Salah Kaprah Omnibus Law: Pajak (Revisi)


Rancangan undang-undang omnibus law telah diserahkan pemerintah kepada DPR Rabu lalu (12/1). Sudah banyak isinya telah terkuat ke publik. Substansi rancangan undang-undang tentang perpajakan praktis sama dengan versi yang telah cukup lama beredar luas. Sejauh ini materi perpajakan tidak menimbulkan kontroversi karena tidak langsung menyangkut hajat hidup orang banyak seperti rancangan undang-undang cipta lapangan kerja.

Banyak sekali yang akan dinikmati oleh korporasi demi untuk menggenjot investasi, baik dalam urusan perpajakan maupun ketenagakerjaan. lingkungan, dan urusan dengan pemerintah daerah. Padahal selama ini kinerja investasi tidak jelek-jelek amat, sebagaimana telah dibahas dalam Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan.

Sudah lama Presiden Jokowi mewacanakan penurunan tarif pajak PPh Badan. “Kita ini mau bersaing. Bagaimana bisa bersaing? Di sana (Singapura) 17 persen, (tapi) di sini 25 persen. Ya, lari ke sana semua,” kata Jokowi saat sosialisasi amnesti pajak di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah. Lihat Menantang` Singapura, Ingin Pangkas Pajak Perusahaan.

Ternyata tekad Presiden benar-benar akan segera terwujud. Pada tahun 2023 nanti pajak penghasilan badan (PPh Badan) bagi perusahaan terbuka (go public) diturunkan menjadi 17 persen.

Membandingkan daya tarik Indonesia dengan Singapura hanya menggunakan satu indikator agaknya tidak tepat. Tak ada satu pun kajian yang sangat meyakinkan tentang dampak penurunan tarif pajak terhadap peningkatan investasi asing langsung atau penanaman modal asing (PMA).

China yang tarif PPh Badannya 25 persen dan India 25,17 persen–jauh lebih tinggi dari Singapura–terus diburu oleh investor asing.

Wajar jika negara atau perekonomian kecil seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Macau, dan Timor-Leste mengenakan tarif pajak badan sangat rendah, karena pasar mereka sangat kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berarti.

Bukti tak terbantahkan dan terang-benderang adalah, justru investasi asing yang mengalir paling deras ke Indonesia berasal dari Singapura. Selama satu dasawarsa terakhir, Singapuralah yang paling banyak menanamkan modalnya (PMA) di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, investasi Singapura rerata setahun menyumbang lebih dari seperempat (tepatnya 26,5 persen) dari seluruh investasi asing di Indonesia.

Apa lagi pertimbangan utama Singapura kian getol berinvestasi di Indonesia kalau bukan karena pasar Indonesia yang sedemikian besar. Penduduk Indonesia 48 kali lipat dari penduduk Singapura. Tenaga kerja Indonesia melimpah. Angkatan kerja Indonesia 39 kali lebih banyak dari Singapura. Apatah lagi penduduk Singapura kian menua. Persentase penduduk usia tua (65 tahun ke atas) Singapura dua kali lebih banyak dari Indonesia.

Walaupun mereka tak memiliki lahan yang luas, mereka bisa berkebun sawit di Indonesia. Singapura hanya punya satu bandara. Ekspansi yang dilakukan sebatas menambah terminal baru. Untuk ekspansi jangka panjang, Changi Airport melakukan investasi dalam pembangunan dan pengelolaan bandara di Labuan Bajo dengan skema PPP (public private partnership) untuk jangka waktu 25 tahun. Tidak hanya terbatas dalam bisnis bandara, melainkan juga pengembangan kawasan wisata.

Tanpa merangsek pasar Indonesia, teramat sulit buat startup Singapura menjadi unicorn (nilai perusahaan menembus satu miliar dollar AS) apalagi decacorn (nilai perusahaan menembus 10 miliar dollar AS). Karena itu, kelompok usaha SEA yang memiliki perusahaan startup Garena yang membidangi games dan hiburan serta Shopee yang bergerak di e-commerce gencar ekspansi ke Indonesia sehingga meraih status unicorn. Demikian juga dengan Grab. Pendapatan Grab dari Indonesia niscaya jauh lebih besar dari di negeri asalnya.

Ketiga bank lokal Singapura tak ketinggalan mengembangkan usahanya di Indonesia. DBS Bank of Singapore, bank lokal terbesar di Singapura, sangat berminat untuk mencaplok Bank Danamon, tetapi tidak mendapat restu dari otoritas. Ekspansinya dilakukan dengan mengambil alih unit usaha Bank ANZ di Indonesia. Belakangan DBS tertarik mengambil alih Bank Permata. OCBC Bank telah lebih dulu mengambil alih Bank NISP. Bank lokal kedua terbesar di Singapura ini juga berniat mengakuisisi Bank Permata. Sedangkan UOB mengambil alih Bank Buana.

Masih banyak lagi investasi Singapura di Indonesia. Di antara sederetan panjang itu, yang paling menonjol dan paling menguntungkan ialah kepemilikan saham Singapore Telecom atau Singtel sebesar 35 persen di PT Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom. Tahun 2018 saja SIngtel menikmati pembagian keuntungan sebesar hampir sembilan triliun rupiah dari keuntungan total sebesar Rp25,53 triliun. Hampir seluruh keuntungan itu mereka bawa pulang. Lezat sekali berbisnis di Indonesia, bukan?

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan data yang tidak akurat. Jokowi pernah mengatakan: “Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar (negeri). Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda,” ujar Jokowi. Lihat Jokowi Juga Pernah Bilang Uang WNI Rp 11.000 T Ada di Luar Negeri dan Sebut Harta WNI di Luar Negeri Rp 11.000 T, Jokowi: Daftarnya di Kantong Saya.

Entah dari mana data yang ada di “kantong” Pak Jokowi kala itu. Data McKinsey hanya USD250 miliar atau sekitar Rp3.750 triliun jika menggunakan kurs Rp15.000 per dollar AS. Data perkiraan Kementerian Keuangan hampir sama dengan data Credit Suisse, sekitar Rp11.000 triliun alias Rp11 kuadriliun.

Karena menggunakan data yang tak jelas dari mana, maka target program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016/2017 pun dipasang sangat tinggi. Pemerintah menargetkan uang yang diparkir di luar negeri akan masuk sebanyak satu kuadriliun rupiah atau Rp1.000 triliun. Ternyata deklarasi harta bersih repatriasi hanya Rp 147 triliun. Bertolak dari niat awalnya, program pengampunan pajak gagal total.

Program pengampunan pajak juga gagal memperluas basis pajak. Nisbah pajak (tax ratio)–yaitu jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan nilai seluruh aktivitas perekonomian sebagaimana tercermin dalam produk domestik bruto (PDB)–pasca program tax amnesty hanya naik satu tahun (2018). Tahun berikutnya (2019) kembali turun melanjutkan trend penurunan yang sudah berlangsung sejak 2013, bahkan mencapai titik terendah dalam setengah abad terakhir.

Baca juga Sesat Pikir Omnibus Law dan Tax Ratio Terendah dalam 1/2 Abad

[Diperbarui 16 Februari 2020, pk.19:38.]

“Sesat Pikir” Omnibus Law


hukumonline.com

Begitu banyak pencapaian bermakna yang telah dirasakan rakyat selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Lihat juga Berhasilkah Pemerintah Jokowi?

Di samping pencapaian itu, memang ada beberapa perkembangan yang belum sesuai harapan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang anteng di sekitar 5 persen selama 2015-2019, jauh dari target 7 persen sebagaimana dicanangkan selama kampanye pilpres 2014 dan tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019.

Momentum akselerasi pertumbuhan tampaknya belum kunjung menghampiri. Bahkan dalam satu setengah tahun terakhir kembali cenderung melemah.

Padahal, kurang usaha keras apa lagi. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Presiden telah menjelajah seantero negeri hingga ke pelosok dan daerah terdepan (perbatasan) yang sebelumnya terabaikan. Sovereign rating Indonesia telah menembus investment grade. Semua agensi pemeringkat dunia telah menyematkan status Indonesia satu notch  di atas batas investment grade.

Kemudahan berbisnis membaik luar biasa. Tadinya peringkat ease of doing business (EODB) Indonesia di posisi ke-114 (2014). Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2018 Indonesia meloncat ke peringkat ke-72. Dua tahun terakhir memang turun, tetapi hanya satu peringkat.

Semua unsur dari indikator tata kelola atau penadbiran (governace) menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir. Peran pemerintah semakin efektif. Sampai tahun 2015, indiktor government effectiveness selalu di zona negatif, yang dapat diinterpretasikan bahwa “kehadiran pemerintah lebih banyak mengganggu ketimbang membantu”. Tiga tahun terakhir sudah masuk zona positif, bahkan pada 2018 menunjukkan perbaikan pesat menjadi 0,18.

Perbaikan signifikan terjadi pula pada indikator regulatory quality sekalipun masih di zona negatif. Dalam pengendalian korupsi pun terjadi kemajuan yang konsisten. Indikator ini yang masih negatif menandakan bahwa korupsi masih menjadi virus berbahaya dan oleh karena itu pemberantasan korupsi harus semakin gencar dan KPK harus diperkuat.

Salah Diagnosis?

Presiden kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Presiden memandang investasi jeblok. Masih menurut Presiden, kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”. Presiden juga mengeluhkan tak ada satu pun perusahaan yang merelokasikan pabriknya dari China ke Indonesia sebagai imbas dari perang dagang Amerika Serikat dengan China.

Kenyataan bicara lain. Kinerja investasi Indonesia tidak “buruk-buruk amat”. Pertumbuhan investasi yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir masih di atas pertumbuhan PDB.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara, pertumbuhan investasi Indonesia lebih tinggi ketimbang Malaysia, Afrika Selatan, dan Brazil. Dua negara terakhir tergabung dalam kelompok BRICS (Brazil, Russian Federation, India, China, dan South Africa). Dibandingkan dengan China sekalipun, pertumbuhan investasi Indonesia lebih tinggi.

Pangsa investasi dalam produk domestik bruto (PDB) sudah tergolong sangat tinggi. Di era Jokowi-JK justru mencapai aras tertinggi sepanjang sejarah dan konsisten tinggi serta lebih tinggi dari negara berpendapatan menengah-rendah dan negara berpendapatan menengah-tinggi sekalipun.

Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, Singapura dan Vietnam sekalipun. Memang Indonesia kalah dengan China, namun China sudah mengalami kecenderungan menurun. Mereka kelebihan investasi sehingga harus repor-repot menciptakan proyek-proyek besar di luar negeri lewat “One Belt, One Road” initiative.

Jika omnibus law bertujuan untuk menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, boleh jadi jauh api dari panggang. Jika investasi asing yang hendak disasar, justru belakangan ini investor asing banyak yang “diusir”. Malahan pemerintah mendorong pelaku dalam negeri untuk mengambil alih investasi asing: saham Freeport diambil alih BUMN (PT Inalum), Blok Mahakam dan Blok Rokan diambil alih PT Pertamina, Holcim juga diambil alih oleh BUMN (PT Semen Indonesia).

Begitu pun, asing masih saja cukup antusias berinvestasi di Indonesia. Di Asia, Indonesia paling diminati setelah China dan India.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam top-20 penerima investasi langsung asing (foreign direct investment). Bahkan, peringkat Indonesia naik dari posisi ke-18 (2017) menjadi ke-16 (2018). Pada 2018, posisi Indonesia dua peringkat di atas Vietnam.

Investasi dari China mengalir cukup deras, sedemikian kasat mata. Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia naik tajam dalam China Going Global Investment Index.

Walaupun daya tarik Indonesia di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia masih berada di jajaran lima besar —jauh untuk dikatakan buruk.

Sejak Indonesia merdeka, investasi langsung asing tidak pernah menjadi andalan.

Karena memang Indonesia cenderung menutup diri dengan membangun tembok tinggi, penuh kawat berduri. Jadi, solusinya bukan dengan omnibus law.

Rendahnya investasi asing itulah yang mebuat Indonesia tidak menjadi bagian menarik dari global supply chains dan membuat perekonomian Indonesia relatif semakin tertutup.

Investasi di sektor migas cenderung merosot sehingga produksi turun terus, mengakibatkan impor minyak membengkak. Biang keladinya adalah karena pemerintahlah yang menghambat.

Meningkatkan Kualitas Investasi

Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Selama ini kebanyakan investasi dalam bentuk bangunan. Investasi dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen.

Bagaimana hendak meningkatkan ekspor kalau investasi mesin dan peralatan relatif rendah. Bandingkan dengan negara emerging market lain yang investasi mesin dan peralatannya jauh lebih tinggi.

Investasi akan seret jika pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah. Ketika pemanfaatan kapasitas terpasang di atas 90 persen, tak usah didorong-dorong pun investasi akan dilakukan oleh dunia usaha.

Investasi masih terbuka lebar jika pemerintah melakukan konsolidasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan bisa dipulihkan dari kecenderungan yang terus menurun, setidaknya menembus dua digit.

Perbankan dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai jantung bagi perekonomian. Bagaimana perekonomian hendak berlari lebih cepat jika detak jantung lemah.

Bahkan masih jauh dari pulih dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis.

Enyahkan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jangan lagi terjadi dana puluhan triliun rupiah yang dihimpun dari darah dan keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya reputasi baik, yang digelayuti oleh para elit penguasa seperti terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Benahi pula regulatornya, terutama OJK, yang kebobolan berulang kali.

Jangan sampai yang dicari nun jauh di sana tak tergapai, yang dalam genggaman terbang.

[Diperbarui pada 19 Januari 2020, pk. 21:30.]