Eksploitasi Sumber Daya Alam Berlebihan: Kasus Batu Bara


CNBC-Indonesia

GreenPeace, Jaringan Tambang (Jatam), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Auriga meluncurkan buku berjudul Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara pada 17 Desember 2018. Ini tautannya.

Bisnis batu bara sungguh menggiurkan. Nilai ekspor pada tahun 2017 mencapai 17,9 miliar dollar AS dengan volume 319 juta ton. Belum lagi penjualan di dalam negeri. Dengan alasan demi mendongkrak ekspor untuk menjinakkan defisit perdagangan luar negeri, tahun lalu pemerintah menambah jatah ekspor sebesar 100 juta ton.

Cadangan batu bara kita hanya 2,2 persen dari cadangan batu bara dunia. Jika tingkat produksi seperti sekarang dan tidak ditemukan cadangan baru, cadangan batu bara kita akan habis dalam 49 tahun. Dengan asumsi yang sama, cadangan batu bara Amerika Serikat, Rusia, dan Australia yang merupakan top-3 dalam hal cadangan, akan habis dalam waktu 300 tahun lebih. Pemilik cadangan terbesar keempat, China, akan habis lebih cepat dari Indonesia.

Pengurasan cadangan paling tinggi adalah China. Negara Tirai Bambu ini Amat getol “menggaruk cadangan batu baranya, tercermin dari pangsa produksi di dunia yang 3,5 kali dari pangsa cadangan di dunia.

Indonesia berada di posisi kedua sebesar 3,3 kali. Namun, produksi batu bara China sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Oleh karena itu, pangas ekspor China hanya 1 persen dalam ekspor dunia. Sebaliknya dengan Indonesia yang sebagian besar produksi batu baranya diekspor. Tak ayal, pangsa ekspor batu bara Indonesia relatif besar, di urutan kedua Setelah Australia. Tapi ingat, cadangan Australia 6,5 kali lebih besar dari Indonesia dan dengan reserves to production (R/P) ratio 6,1 kali Indonesia.


Karena batu bara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, alangkah elok kalau kita menegakkan keadilan antargenerasi. Sisihkanlah sebagian, setidaknya, untuk generasi mendatang.

9 respons untuk ‘Eksploitasi Sumber Daya Alam Berlebihan: Kasus Batu Bara

Add yours

  1. Pak yg bikin UU itu kemarin siapa? Di era SBY itu iin tambang naik 13 kali spt alinea terakhir buku yg bapak kasih spt referensi. Masa yg salah Jokowi jg?

    “\Kebutuhan terhadap modal yang besar, keterkaitan
    erat dengan peraturan pemerintah, adanya royalti
    dan pajak serta ketergantungan terhadap infrastuktur
    pemerintah untuk mengirimkan batu bara ke pasar
    menjadikan sektor ini terpapar korupsi politik, dalam
    bentuk perdagangan pengaruh, political capture
    dan regulatory capture. Perusahaan pertambangan
    batu bara harus berurusan dengan pejabat publik,
    yang kemudian mendorong “perselingkuhan” antara
    perusahaan, birokrat, dan politisi. Para elit politik
    juga menyatukan bisnis dengan politik di sektor
    pertambangan batu bara, antara lain Aburizal Bakrie
    (mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan
    Pembina Partai Golkar serta mantan menteri di
    Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono) dengan
    Bumi Resources dan Prabowo Subianto (pendiri dan
    Ketua Umum Partai Gerindra) dengan grup bisnis
    Nusantara.
    Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan
    politik yang besar di bisnis batu bara. Menteri
    Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar
    Pandjaitan, yang membawahi sektor pertambangan
    dan energi merupakan pemegang saham PT Toba
    Sejahtra, perusahaan ini memiliki sejumlah anak
    perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batu
    bara dan PLTU. Beberapa politically-exposed persons
    (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis
    ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri
    serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.
    Dalam menyatukan bisnis dan politik di sektor batu
    bara, Luhut menggunakan struktur lama oligarki
    politik: istana kepresidenan, militer, dan partai politik
    terutama Partai Golkar. Dia juga menggunakan lanskap
    baru yaitu desentralisasi dengan bekerja sama dengan
    elite dan penguasa lokal. Di Partai Golkar, Luhut
    terkoneksi dengan Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Azis
    Syamsuddin, Syaukani Hasan Rais, dan Rita Widyasari.
    Hukum di Indonesia mewajibkan perusahaan
    termasuk di sektor pertambangan batu bara untuk
    mengungkapkan pemilik sah perusahaan tersebut
    sebagaimana didaftarkan di Kementerian Hukum dan
    HAM. Namun, pemilik manfaat, atau benifical owner,
    masih dapat menyembunyikan keterlibatan mereka.
    Lanskap baru: desentralisasi dan korupsi politik
    Sebelum tahun 1999, peraturan dan izin pertambangan
    dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah pelaksanaan
    desentralisasi, politisi di daerah mendapatkan
    kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan
    sumber daya alam di wilayah mereka. Elite politik
    di daerah memiliki kekuasaan untuk menerbitkan
    izin pertambangan, terutama sebagai bagian dari
    pendanaan politik.

    Hal ini menyebabkan kenaikan tajam dalam jumlah izin
    pertambangan yang diterbitkan, naik dari 750 pada
    pertengahan tahun 2001 menjadi lebih dari 10 ribu
    pada tahun 2010, yang merupakan kenaikan 13 kali,
    hampir setengahnya adalah izin pertambangan batu
    bara.

    1. Terus hutang jg kenapa gak di singgung juga pak utk menutupi defisit negara? Hahah Nih lihat ya pak, SBY presiden paling banyak menerbitkan ijin hutan jg selain batu bara

      “”Siti Nurbaya Ungkap Rekor Pemberian Izin Usaha Hutan Per Kabinet
      Danu Damarjati – detikNews
      Share 0Tweet Share 054 komentar
      Siti Nurbaya Ungkap Rekor Pemberian Izin Usaha Hutan Per Kabinet
      Ilustrasi hutan (Dok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)
      Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkap rekor pemberian izin pengusahaan hutan per kabinet. Era kabinet siapa yang paling banyak menerbitkan izin bisnis di hutan?

      Ini diungkapkan siti di paparan yang dikemukakan pada diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa Kabar Reforma Agraria Perhutanan Sosial’, Selasa (3/4/2018).

      Baca juga: Greenomics: Zulkifli Menhut Terbanyak ‘Jual’ Lahan Itu Fakta Hukum

      Paparan Siti berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, TORA, dan Perhutanan Sosial’ diperoleh detikcom dari Siti Nurbaya. Ada data soal perkembangan pelepasan kawasan hutan tahun 1985 sampai 2017, rekapitulasi penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin usaha pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI), izin usaha pemanfaatan hutan alam, izin usaha pemanfaatan hutan Restorasi Ekosistem (RE), hingga Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

      1. Pelepasan Kawasan Hutan

      Pada Kabinet Pembangunan dari 1985 sampai 1989, ada 849.678 hektare kawasan hutan yang dilepas. Antara 1990 sampai 1994, ada 1.542.219 hektare. Pada 1995 sampai 1997 ada 1.086.156 hektare.

      Pada Kabinet Reformasi Pembangunan, dari 1998 sampai 1999 ada 678.373 hektare kawasan hutan yang dilepas. Pada era Kabinet Persatuan Nasional, antara 2000 sampai 2001 ada 163.566 hektare kawasan hutan yang dilepas. Pada era Kabinet Gotong Royong antara tahun 2002 sampai 2004, tak ada angka alias kosong.

      Baca juga: Zulkifli Hasan Tepis Dicap Menhut Paling Banyak ‘Jual’ Lahan

      Pada era Kabinet Indonesia Bersatu antara 2005 sampai 2009, ada 589.273 hektare kawasan hutan yang dilepas. Di era yang sama pada 2010 sampai 2014 ada 1.623.062 hektare kawasan hutan yang dilepas.

      Pada era Kabinet Kerja antara 2015 sampai 2017, ada 305.984 hektare kawasan hutan yang dilepas. 26 Lokasi dengan luas kurang lebih 232.810 hektare mendapat persetujuan pelepasan antara 2012 sampai 2014 alias era kabinet sebelumnya.

      2. Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

      Pada era Kabinet Pembangunan tahun 1979 sampai 1997, izin IPPKH untuk kepentingan publik seluas 14.045,63 hektare, untuk kepentingan korporasi seluas 25.961,33 hektare.

      Pada era Kabinet Reformasi Pembangunan antara 1998 sampai 1999, izin IPPKH untuk kepentingan publik seluas 166,21 hektare, untuk kepentingan korporasi seluas 40.230,40 hektare. Untuk Kabinet Persatuan Nasional tahun 2000 sampai 2001, izin IPPKH untuk kepentingan publik seluas 1.328,07 hektare dan untuk kepentingan korporasi seluas 31.894,85 hektare.

      Baca juga: Singgung SBY, PAN Bantah Zulkifli Menhut Paling Banyak ‘Jual’ Lahan

      Pada era Kabinet Gotong Royong tahun 2002 sampai 2004, izin IPPKH untuk kepentingan publik seluas 43,81 hektare dan untuk korporasi seluas 1.120,08 hektare.

      Pada era Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2005 sampai 2014, izin IPPKH untuk kepentingan publik seluas 20.104,26 hektare dan untuk korporasi seluas 287.744,15 hektare.

      Pada era Kabinet Kerja tahun 2015 sampai 2018, izin IPPKH untuk kepentingan publik seluas 10.036,57 hektare dan untuk korporasi seluas 130.789,12 hektare.

      Di sini, yang dimaksud ‘untuk kepentingan publik’ meliputi untuk jalan umum, sumber daya alam/bendungan, telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, antariksa, religi, fasilitas umum, dan bencana alam. Yang dimaksud ‘untuk korporasi’ meliputi untuk jalan non umum, industri, ketenagalistrikan, panas bumi, migas, batubara, logam mulia dan logam lainnya, serta Galian C.

      3. Izin Usaha untuk Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI)

      Pada periode Kabinet Pembangunan tahun 1992 sampai 1997, total luas izin HTI yakni 1.901.497 hektare. Untuk Kabinet Reformasi Pembangunan antara 1998 sampai 1999 seluas 924.846 hektare.

      Pada era Kabinet Persatuan Nasional antara tahun 2000 sampai 2001, luas lahan yang diberi izin HTI adalah 195.126 hektare. Pada era Kabinet Gotong Royong tahun 2002 sampai 2004, luas lahan yang diberi izin HTI seluas 1.505.876 hektare.

      Baca juga: Menteri LHK Buka Data: Hingga 2017, 95,76% Hutan Dikuasai Swasta

      Pada era Kabinet Indonesia Bersatu I tahun 2005 sampai 2009, izin usaha untuk pemanfaatan HTI diberikan untuk lahan seluas 2.434.199 hektare. Pada era Kabinet Indonesia Bersatu II antara 2010 sampai 2014, luasnya 2.274.441 hektare.

      Adapun di era Kabinet Kerja tahun 2015 sampai 2017, total ada 796.949 hektare lahan yang diberi izin usaha untuk pemanfaatan HTI. 18 Izin di antara 25 izin seluas 588.394 hektare sudah ada persetujuan prinsip di 2011 sampaii 2014.

      Siti Nurbaya Ungkap Rekor Pemberian Izin Usaha Hutan Per KabinetFoto: Tabel dan Grafik Penerbitan Izin usaha Hutan (Dok KLHK)

      4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

      Pada era Kabinet Pembangunan 1997, ada 521.973 hektare yang diberi izin usaha pemanfaatan hutan alam. Pada Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998 sampai 199, ada 2.257.788 hektare. Pada era Kabinet Persatuan Nasional tahun 2000 sampai 2001, ada 1.593.685 hektare yang diberi izin usaha pemanfaatan hutan alam.

      Pada era Kabinet Indonesia Bersatu I tahun 2005 sampai 2009, izin usaha pemanfaatan hutan alam diberikan untuk total luas lahan 8.065.568 hektare. Pada era Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2010 sampai 2014, hutan alam seluas 2.154.925 hektare diizinkan untuk dimanfaatkan.

      Baca juga: Menteri LHK Beberkan Hasil Atasi Ketimpangan Penguasaan Hutan

      Pada era Kabinet Kerja tahun 2015 sampai 2017, total ada 138.5554 hektare lahan yang berizin usaha pemanfaatan hutan alam. Catatannya, persetujuan prinsip sudah ada sebelum tahun 2015.

      5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Restorasi Ekosistem (RE)

      Pada era Kabinet Indonesia Bersatu I antara 20017 sampai 2009, ada 52.170 hektare lahan yang diberi zin usaha pemanfaatan hutan restorasi ekosistem. Pada era Kabinet Indonesia Bersatu II antara 2010 sampai 2014, ada 463.100 hektare lahan yang diberi izin usaha ini.

      Pada era Kabinet Kerja tahun 2015, ada 36.665 hektare yang diberi izin usaha pemanfaatan hutan restorasi ekosistem.

      6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

      Terlihat dari grafik, izin IUPHHK untuk Hutan Alam (HA), paling tinggi adalah pada era 2005 sampai 2014, luasnya lebih dari 10 juta hektare, disusul era 1998 sampai 1999 seluas lebih dari 2 juta hektare, era 2000-2001 seluas kurang dari 2 juta hektare, era 2002-2004, era 1985-1997 dan terrendah di era 2015-2017.

      Untuk IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI), yang rekor paling tinggi diterbitkan di era 2005-2014, mencapai lebih dari 4 juta hektare. Disusul di bawahnya yakni di era 1985-1997, era 2002-2004, dan era 1998-1999 serta era 2015-2017 hampir sama semua, yakni di bawah 2 juta hektare.

      Untuk IUPHHK Restorasi Ekosistem (RE), tertinggi diterbitkan pada era 20015-2014, namun dari semua periode angkanya sama-sama di bawah luasan 2 juta hektare.

      Siti Nurbaya Ungkap Rekor Pemberian Izin Usaha Hutan Per KabinetFoto: Tabel dan Grafik Penerbitan Izin usaha Hutan (Dok KLHK)””

      Sumber:
      https://news.detik.com/berita/3952140/siti-nurbaya-ungkap-rekor-pemberian-izin-usaha-hutan-per-kabinet

      1. makanya setelah SBY gak menjabat banyak kasus hukum pengusaha asing dgn pemerintah indonesia spt ini

        “”Perkara izin, perusahaan India gugat pemerintah Indonesia
        0
        SEBARAN
        Bonardo Maulana Wahono
        18:05 WIB – Rabu, 18 November 2015
        Ilustrasi pengangkutan batu bara.
        Ilustrasi pengangkutan batu bara. | Rob Loftis/CC-BY-3.0 /Wikipedia
        Pemerintah Indonesia mendapatkan gugatan dari India Metals & Ferro Alloys Limited (IMFA) menyangkut izin usaha pertambangan (IUP) yang bertumpang-tindih. Tuntutan ganti-rugi yang diajukan olehnya melalui Arbitrase Internasional bernilai USD581 juta, atau lebih dari Rp8 triliun (USD1 = Rp13.815).

        Menurut Kepala Bagian Hukum Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Heriyanto, perusahaan asal India itu mengelola lahan seluas 3.600 hektare. IUP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, pada 2006 kepada PT Sri Sumber Rahayu Indah.

        Pada 2010, IMFA membeli PT Sri Sumber Rahayu Indah, pemilik IUP batu bara di Barito Timur. Sang penanam modal merasa rugi karena telah mengeluarkan uang sebesar USD8,7 juta untuk membeli PT Sri, tapi tak dapat menambang karena IUP milik PT Sri bertumpuk-tumpuk dengan IUP tujuh perusahaan lain.

        Izin yang tidak clear n clean (CnC) itu membuat IMFA tidak dapat berproduksi.

        Menurut Heriyanto, IUP yang berstatus demikian diterbitkan oleh bupati Barito Timur pada 2006. “Ini preseden buruk bagi perusahaan non-CnC yang dibeli perusahaan asing,” katanya dikutip Detik.

        Laman Liputan6 menyebutkan bahwa wilayah tambang termaksud mencakup luasan yang bersinggungan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

        Dalam laporan yang ditulis Banjarmasin Post pada 2013, ihwal CnC, atau bersih tanpa masalah, menjadi persoalan di kalangan pengusaha pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan.

        Istilah CnC sendiri muncul karena adanya Otonomi Daerah, penyebab tumpang-tindihnya banyak perizinan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mesti melakukan koordinasi dalam pendataan serta registrasi Izin Usaha Pertambangan Nasional dalam basis data nasional pertambangan dan batu bara.

        Lebih lanjut, tulisan itu menyebutkan bahwa seluruh IUP yang ada di Indonesia seharusnya sudah mengantongi status IUP CnC dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM per 2012.

        Status CnC artinya perizinan perusahaan telah sesuai UU Minerba, yaitu dari kuasa penambangan (KP) disesuaikan menjadi IUP dan tidak terdapat lagi permasalahan perizinan pada perusahaan pertambangan.

        Heriyanto menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalteng untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan bupati Barito Timur.

        Dalam hematnya, soal ini bukan kesalahan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah yang memberikan izin secara serampangan ke perusahaan tambang.

        “Harusnya bisa dibantah pemerintah, tapi yang salah pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Tapi, luar negeri tahunya kan pemerintah Indonesia,” katanya dikutip Kontan.

        Tambahnya, IMFA tidak melakukan audit legal terlebih dahulu sebelum “akuisisi dan tanya ke pemerintah (pusat) apakah clear cnc-nya.”

        Gugatan tersebut masuk pada 23 September 2015 lalu dan akan mulai sidang pertama pada 6 Desember 2015 dengan 3 orang arbiter yang dipimpin arbiter independen di arbitrase Singapura.

        Dalam waktu maksimal 2 tahun, arbitrase akan menetapkan keputusan””

        https://beritagar.id/artikel/berita/perkara-izin-perusahaan-india-gugat-pemerintah-indonesia

  2. Benar pak, rezim yg skg berkuasa yg ga kunjung bertindak benar dgn mengoreksi yg salah2 dari rezim sebelumnya.. Dikasih amanah berkuasa kok masih berposisi kyk oposisi & bisanya nyalahin masa lalu, jangan2 ya ikutan menikmati.

    1. Denmas,

      Lihat sajalah laporan OECD, Indef, the economist utk melihat betapa susahnya cuci piring. Pemerintah gak cuma diam kok. Makanya Indef, OECD dan the economist cuma nemu 2-5 biji raport merah Jokowi. Bandingkan dgn era SBY dimana indef milik PAN tempat pak Faisal bekerja aja bisa nemu 10 raport merah SBY. Itu baru SBY yah belum kasus2 dari presiden2 sebelumnya spt Suharto dsb. Kenapa yg di pakai sbg pembanding itu SBY karena oposisi selalu menggunakan SBY sbg indikator keberhasilan.

      1. Ini Catatan Ekonom Indef Soal Kinerja 4 Tahun Jokowi – JK
      http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/22/ini-catatan-ekonom-indef-soal-kinerja-4-tahun-jokowi-jk?page=2.

      Di tulisan di atas cacat ekonomi cuma 5 biji:
      (a) menurunnya manufacturing dan meningkatnya industri jasa,
      (b) turunnya index daya saing,
      (c) target export non-migas,
      (d) Kurs Rp,
      (e) indikator kesejahteraan.

      http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/22/ini-catatan-ekonom-indef-soal-kinerja-4-tahun-jokowi-jk?page=2

      2. OECD mencatat ada 4 kelemahan ekonomi Jokowi
      a. Meningkatkan pendapatan menjadi tantangan fiskal yang penting
      b. Yg bayar pajak masih sedikit (tax rasio) dan banyaknya org yg bekerja di bidang informal
      c. Ketatnya aturan ketenagakerjaan, termasuk mahalnya biaya pemutusan hubungan kerja
      dan tingginya upah minimum, membatasi penyerapan kerja di sektor formal
      d. Capaian di bidang pendidikan telah meningkat, tetapi kelangkaan keterampilan menghambat pertumbuhan dan penghasilan

      3. The Economist
      Cacat ekonomi Jokowi
      1. Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5% sejak ia menjabat.

      2. Untuk menarik investasi, pembangunan infrastruktur sudah menjadi kunci. Beberapa tahun masa jabatannya, fokus Jokowi adalah menyelesaikan pembangunan yang tertunda dari pemerintahan sebelumnya, dan membangun apa yang belum ada.

      Namun dalam anggaran tahun lalu, The Economist menilai, Jokowi telah “berubah arah”. Fokusnya terbagi sehingga membuat anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.

      3. berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan “maju-mundur”.

      Memang selama ini, pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif dan menjanjikan kemudahan dari sisi perizinan, namun The Economist menyebut pemerintah “setengah hati”. Ketegasan pemerintah pun sangat diperlukan agar regulasi yang ada bisa benar-benar optimal manfaatnya.

      “Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing, tetapi hanya dengan setengah hati. Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis melolong, jadi pembatasan tetap keras, membuat para investor kecil hati.”

      4. tenaga kerja Indonesia kurang terampil.
      https://www.cnbcindonesia.com/news/20190125090752-4-52312/jokowi-dikritik-the-economist-apa-saja-poinnya

      SBY
      1. Indef: SBY Punya 6 Keberhasilan, Tapi Ada 10 Kegagalan
      https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2760762/indef-sby-punya-6-keberhasilan-tapi-ada-10-kegagalan

      Indef mencatat ada 10 kegagalan SBY di bidang ekonomi yaitu:
      1. Ketimpangan melebar, gini ratio naik 0,5.
      2. Deindustrialisasi dengan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB.
      3. Neraca perdagangan dari surplus US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar.
      4. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000.

      5. Efisiensi ekonomi semakin memburuk. Tercatat ICOR melonjak dari 4,17 menjadi 4,5.
      6. Tax ratio turun sebesar 1,4%.
      7. Kesejahteraan petani menurun 0,92%.
      8. Utang per kapita naik dari US$ 531,29 menjadi US$ 1.002,69 (2013). Pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintah pusat.

      9. APBN naik, namun disertai defisit keseimbangan primer. Pada 2004, keseimbangan primer surplus 1,83% dari PDB. Tahun 2013 defisit 1,19%.
      10. Postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi.

      2. OECD
      Ada 8 catatan merah pemerintah SBY
      1. balancing internal and external constraints
      2. High interest rates
      3. Lower local currency Bond
      4. trade deficit
      5. Gini ratio
      6. Disappointed education outcomes
      7. Infrastructure
      8. costly self-sufficiency policies
      https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview-Indonesia-2015.pdf

      3. The Australia National University
      Cacat pemerintah SBY yg mencapai 9 biji
      a. agriculture and especially industry grow more slowly
      b. Indonesia inflation is higher then othe ASEAN countries
      c. Subsidy issues
      d. Only 1.5 million people pay tax (tax ratio)
      e. Infrastructure spending only 1/2 of what suharto did
      f. Rising economic nasionalism
      g. Transport and logistics remain a major weakness
      h. no increase in inequality
      i. Education: progress disappointing

      Yg di perbaikin di era SBY atau presiden2 sebelumnya oleh Jokowi itu
      1. Gini Rasio
      2. Infrastruktur
      3. Suku bunga yg rendah
      4. Freeport
      5. Inflasi yg terkendali

      Belum lagi capaian2 lain spt pendapatan RI yg masuk USD 1 Trilyun. Rp naik waktu hutang naik, GDP PPP terbesar no 8 dunia di taun 2016. kontribusi RI terhadap ekonomi dunia yg no 4 dunia persis di bawah Amerika Serikat. Belum lagi tax Amnesty RI yg melebihi keberhasilan India.

      Indonesia economy hits one trillion dollar mark
      https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-03/no-fanfare-for-indonesia-as-economy-hits-trillion-dollar-mark
      While Malaysia was only 1/3 of what Indonesia has achieved

      Indonesia economy contribution towards to world economy
      https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-28/where-will-global-gdp-growth-come-from-in-the-next-five-years

      PwC Puts Indonesia on Its Fastest-Growing Economies List
      https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/pwc-puts-indonesia-on-its-fastest-growing-economies-list/item8180

      GDP PPP Indonesia was no 9 in 2014 and became no 8 in 2016
      https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf
      https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html

      Contoh sulitnya cuci piring tuh spt di rubahnya ijin pertambangan dan hutan dari pusat ke daerah. Itu ijin naik 13x lipat dari era Suharto dan kasus2 arbitrase antara pengusaha asing dan pengusaha RI atau pemerintah. Belum lagi kasus UU SDA yg mengharuskan RI divestasi Freeport yg di kasih gratis era Suharto.

      Belum lagi AS sampai kirim Vanuatu cs utk goyang Papua? AS, Inggris, Australia, Selandia Baru dan Jepang adalah donatur negara2 kepulauan. Bahkan AS saja sdh audit HAM Vanuatu sejak 4 tahun lalu utk meminimalkan di goyang dgn kasus2 di negaranya. SBY aja jiper di basa kasus Freeport ke pengadilan international.

      Which country gives the most aid to Pacific Island nations? The answer might surprise you
      https://www.abc.net.au/news/2018-08-09/aid-to-pacific-island-nations/10082702

      Vanuatu to take West Papua cause to UN
      https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/364064/vanuatu-to-take-west-papua-cause-to-un

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: