Perekonomian Indonesia Menghadapi Tekanan Eksternal dan Internal

Dinamika Eksternal

Globalisasi menjadi istilah yang sangat populer pasca Perang Dingin. Arus perdagangan internasional, pergerakan modal lintas negara, dan migrasi internasional meningkat sangat pesat sejak keruntuhan Tembok Berlin tahun 1989 hingga awal krisis finansial global tahun 2007.[1]

Kini globalisasi meredup. Justru negara-negara kampiun liberalisasi ekonomi menjadi simbol deglobalisasi. Integrasi perekonomian global dihadang oleh gejala fragmentasi. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sesumbar akan membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjabat sebagai presiden. Ia pun akan meninjau perjanjian North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang beranggotakan tiga negara (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko). Bahkan, Donald Trump berencana membangun tembok pemisah di perbatasan dengan Meksiko.

Rakyat Inggris telah menentukan pilihan lewat Referendum 23 Juni 2016 untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Semakin banyak pula negara Uni Eropa yang menolak gelombang pengunggsi akibat perang saudara tak berkesudahan di Timur Tengah.

Kemunculan populisme yang meluas di Eropa. Fenomena ini dijumpai mulai Swedia yang sangat makmur hingga Yunani yang sedang dilanda krisis ekonomi parah. Salah satu pengertian yang lebih umum tentang populism adalah kecurigaan dan permusuhan terhadap elit, politik mainstream, dan lembaga-lembaga mapan. Populisme melihat dirinya berbicara untuk orang “biasa” yang dilupakan atau tersingkirkan dan sering memandang dirinya sebagai suara patriotisme sejati.[2]

Kajian International Monetary Fund (IMF)[3] menunjukkan pada dasawarsa 1990-an pertumbuhan 1 persen pertumbuhan global meningkatkan volume perdagangan sebesar 2,5 persen, sedangkan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan yang sama hanya meningkatkan perdagangan sebesar 0,7 persen.

Kecenderungan deglobalisasi ditunjukkan secara mencolok oleh anjloknya arus modal lintas negara dari aras tertinggi seperlima produk domestik bruto (PDB) dunia pada 2007 menjadi hanya 2,6 persen pada tahun 2015.

Dinamika Internal

Indonesia merupakan warga dunia yang mau tak mau terimbas oleh perubahan yang melanda dunia. Dinamika yang terjadi di berbagai belahan dunia turut memengaruhi perjalanan kita, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial.

Perekonomian kita sedang mengalami tekanan cukup berat. Sejak krisis multidimensional tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah lagi menembus 7 persen. Tingkat kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia tumbuh melambat sehingga semakin jauh tertingal dibandingkan negara-negara sekawasan seperti Korea, Malaysia, Thailand, dan China. Kita kekurangan tenaga dan darah untuk memacu pertumbuhan. Semakin berat tantangan yang kita hadapi di tengah perekonomian dunia yang sudah cukup lama tumbuh melambat (too slow for too long).

Akibat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang tertekan, ekspor tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan pengeluaran pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur terkendala oleh pembiaayaan dari pajak sebagaimana tercermin dari tax ratio yang tak beringsut dari sekitar 12 persen. Program pengampunan pajak merupakan jalan pintas. Agar penerimaan pajak semakin tinggi, mau tak mau pemerintah harus berusaha keras untuk mendorong transformasi struktural, menjadikan perekonomian lebih modern, mempercepat penurunan ketergantungan pada sektor primer, mengurangi secara drastis sektor informal dan pekerja informal serta memacu industrialisasi.

Konsumsi masyarakat yang menyumbang sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional sedang mengalami tekanan cukup berat, terutama kelompok pendapatan terbawah. Nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Pada kurun waktu yang sama, upah riil buruh tani terkikis lebih dari 4 persen. Padahal mayoritas penduduk Indonesia masih bertopang pada sektor pertanian.

Penurunan upah riil dialami pula oleh pekerja di sektor lainnya. Peningkatan upah minimum setiap tahun tidak membantu karena diiringi oleh penurunan jam kerja di pabrik. Akibatnya, anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja dipaksa masuk ke pasar kerja. Itulah yang membuat tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat cukup tajam. Para pencari kerja semakin sulit memperoleh pekerjaan. Hal ini terlihat dari waktu untuk memperoleh pekerjaan yang naik dari rata-rata 6 bulan menjadi satu tahun.

Tekanan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta praktek kapitalisme kroni yang semakin marak menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan memburuk. Satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Kondisi demikian tak boleh dibiarkan karena menjadi benih-benih subur kemunculan radikalisme yang mengancam harmoni sosial dan kerawanan politik.

Pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian sudah empat tahun tumbuh rendah, tak pernah menembus 7 persen, bahkan lebih kerap di bawah 5 persen. Itu pun, dalam lima tahun terakhir, sebagian besar ((74 persen) dalam bentuk bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya 11 persen.

Belanja pemerintah yang terlalu agresif seraya penerimaan pajak tak bisa dipaksakan naik tinggi membuat defisit APBN meningkat hingga mendekati 3 persen PDB, sehingga utang pemerintah pun mau tak mau menggelembung. Konsekuensi logisnya, dana masyarakat semakin banyak yang berpindah dari perbankan ke kas pemerintah, yang pada gilirannya membuat perbankan tidak bisa memacu penyaluran kredit. Akibatnya terjadi crowding out sehingga menekan pertumbuhan ekonomi.

Mau tidak mau, kalau hendak memaksakan pertumbuhan lebih tinggi, kita harus mengundang lebih banyak modal asing. Di tengah perekonomian dunia yang serba tidak menentu, stabilitas makroekonomi menjadi taruhannya, apalagi kebanyakan modal asing yang masuk adalah portofolio yang gampang masuk tetapi juga gampang keluar.

[1] Sebastian Mallaby, “Globalization Resets: The retrenchment in cross-border capital flows and trade may be less dire than it seems,”Finance & Development, Vol.53, No.5, December 2016: 6-10.

[2] Fareed Zakaria, “Populism on the March: Why the West Is in Trouble,” Foreign Affairs, December 2016 issue.

[3] International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2016