By 
NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 July 2020 10:35
Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri memandang sense of crisis di tengah pandemi sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemotongan anggaran di sejumlah kementerian masih belum imbang.
Menurut Faisal, pemerintah semestinya bisa untuk memangkas anggaran Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto lebih signifikan lagi.
“Sense of crisis ini tanggung jawab Jokowi. Kenapa pemerintah memotong anggaran pertahanan tak signifikan. Hari gini [di tengah krisis pandemi covid-19], Kementerian Pertahanan satu-satunya yang memiliki anggaran di atas Rp 100 triliun,” jelas Faisal Basri dalam diskusi virtual, Jumat (10/7/2020) malam.
Untuk diketahui, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.
Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.
“Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan itu seperti menaruh air di ember yang bolong, bocor terus,” jelas Fasial.
Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.
Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.
Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).
Kementerian Pertahanan beralasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan.
Adapun, program-program tersebut meliputi program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
Sumber: Diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200711103209-4-171881/anggaran-menteri-prabowo-dan-ember-bocor
Tambahan data dari penulis:
faisal basri 
Di saat krisis seperti ini anggaran sejumlah kementerian masih bisa dipangkas lebih lanjut, misalnya kemenhan, PUPR, kepolisian dan kementerian agama.
Dear Ari yb, Menkeu dan BI pontang-panting mencari dana, dengan burder sharing, dll untuk memenuhi segala keinginan yang kurang jelas manfaatnya di tengah tekanan berat yang kita tak tahu sampai kapan. Penyelenggara negara masih tega nginap di hotel mewah dekat kantornya seperti DPD dan DPR. Kebetulan saya diundang ke acara mereka. Acara 3 jam tapi menginap dua hari. Business as usual, kurang sense of crisis.
Pencarian dana tersebut kebanyakan dari luar negeri ya pak, berupa obligasi negara yang diperjualbelikan di pasar internasional? Karena dalam negeri sendiri untuk produksi dan dananya belum mencukupi, dari segi pajak, karena pajak sendiri ada insentif.
Ya, betul. Namun, belakangan investor domestik meningkat, terutama dari kalangan milenial.
Anggaran itu sebuah amanah Negara..agar bisa dimengerti akan sasaran yg tepat dan tentu azas efesiensi harus tetap dijaga.. krn program dan proyek itu harus terungkap pada penjelasan… mk ketika kita sdh mau utang 900 T maka sebaiknya ya ada program stimulus harus dievaluasi terus… diperlukan kah? dan juga terhadap post2 yg kurang bermanfaat dan mendesak sebaiknya dirampingkan… Maslahnya berada kemampuan mebayar (ability to pay) terhadap utang jgn sampai setiap regim meninggalkan bom waktu dikemudian hari… yg memberatkan ekonomi.
Sisi penerimaan harus dipikirkan bgmn mencari sumber2 non pajak (PNBP) dan Pajak. Bukan rencanakan spending yang ambisius dan lebih penting dengan hal2 yang realitis…
Mengutang itu bukan tabu ..namun scr sektor yg dibiayai tentu …memenuhi sasaran.
Investasi diorientasikan mebangun besaran kue Nasional dan bukan hanya pengganti barang dan jasa substitusi impor saza..tentu diharapkan mencetak devisa mll kegiatan ekspor yang riel.
Setuju sepenuhnya, Mas Bambang. Kemarin berdiskusi dengan BI, Kemenkeu dan Kemenlu. Saya sampaikan di forum itu betapa berat ketiganya berada di jajaran terdepan untuk menjaga stabilitas di tengah proses perencanaan yang kurang hati-hati dan seolah-olah apa saja kita bisa lakukan padahal tidak ditopang oleh sumber dana yang memadai.