Rasanya belum pernah ada negara yang menawarkan pengampunan pajak yang sangat menggiurkan seperti yang ditawarkan pemerintah Indonesia: pemutihan harta 30 tahun ke belakang dengan tarif tebusan hanya dua persen. Tidak ada denda sama sekali. Slogannya sederhana: ungkap-tebus-lega. Pembayar pajak yang rasional akan berhitung dengan mudah betapa dahsyat kenikmatan yang bakal diperoleh. Aparat pajak tidak mengutik-utik
Kategori: Fiscal Policy
Pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai debutnya dinaungi mendung pertumbuhan ekonomi yang melemah sejak tahun 2011. Penyebab utamanya adalah kemerosotan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) karena pertumbuhan investasi swasta melemah. Padahal, investasi swasta merupakan komponen sangat dominan dalam PMTDB, yaitu lebih dari 90 persen. Sedangkan sisanya yang tidak
Catatan: Usulan saya pemotongan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 75 triliun – Rp 100 triliun. Ternyata Pemerintah memutuskan lebih besar, Rp 134 triliun. Tentu Pemerintah memiliki hitung-hitungan yang lebih rinci dan akurat. Rencana “amputasi” ini tentu sangat pahit. Presiden harus memperoleh gambaran yang lebih membumi dari para pembantunya. Dengan argumentasi yang kuat didukung oleh data
Hari ini Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 mencapai 5,18 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,91. Walhasil, selama paruh pertama 2016 pertumbuhan ekonomi bisa menembus 5 persen, persisnya 5,04 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga kembali menembus 5 persen. Konsumsi pemerintah naik tajam dari hanya 2,94 persen pada triwulan I-2016 menjadi
Mengelola keuangan negara tidak bisa dengan cara berakrobat. Semua variabel ada pakemnya. Asumsi di balik variabel tidak turun dari langit. Perkembangan lingkungan strategis harus dicermati dengan seksama. Energi yang kita miliki harus diukur dengan baik agar di tengah jalan tidak kehabisan bensin. Hindari juga perubahan rute berulang kali. Komplikasi permasalahan berawal dari target penerimaan pajak
TEMPO.CO, THURSDAY, 25 FEBRUARY, 2016 | 10:34 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Economist Faisal Basri has suggested the government to cut its spending in 2016 State Budget (APBN) to help in achieving the target of economic growth of 5.3 percent. “There’s no other way, spending must be cut. However, it doesn’t mean that planned projects should be
Redakan dulu ambisi besar untuk sementara. Koreksi target selangit. Kocar-kacir ekonomi Indonesia belakangan ini merupakan bukti nyata bahwa fondasi kita masih lemah. Beberapa masalah structural harus segera ditangani serius. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan melompat-lompat. Akui kelemahan kita dengan rendah hati. Langkah pertama adalah mengoreksi target penerimaan pajak pada APBN 2016. Belajarlah dari kesalahan
faisal basri 