Lanjut ke konten

Darurat Korupsi: Bahu-Membahu untuk Memeranginya


9c6bb3de-793d-40c0-a83f-ea6ffe3cf4c3 copy

Selasa siang (14/1), Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi.”

Kolaborasi seluruh elemen bangsa  dibutuhkan melawan arus balik upaya pemberantasan korupsi. Para elit dan semua partai nyata-nyata melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Undang-undang KPK yang baru. Peristiwa kegagalan aparat KPK menggeledah kantor sekretariat PDIP dan penyekapan petugas KPK di PTIK membuktikan UU KPK yang baru membuat KPK nyaris tak bergigi. Keberadaan Dewan Pengawas membuat penggeledahan tidak lagi efektif sebagaimana tercermin dari berita Kompas, Minggu, 12 Januari, halaman muka.

IMG_0399

Upaya pemberantasan korupsi sebetulnya sudah di jalan yang benar. Pencapaiannya cukup baik sebagaimana terlihat dari indeks persepsi korupsi. Pada tahun 1995, ketika pertama kali TI Corruption Index diluncurkan, Indonesia adalah negara paling korup di dunia. Peringkat Indonesia kala itu adalah ke-41 dari 41 negara yang disurvei, dengan skor 1,94 (rentang skor 0-10, nol terburuk, 10 terbaik; belakangan rentang skor menjadi 0-100). Oleh karena itu, pada garis hitam, angka Indonesia adalah 1 (satu), diperoleh dari 41 dibagi 41.  Survei untuk tahun 2018 posisi Indonesia naik menjadi 0,49, artinya Indonesia berada di kelompok 50 persen atas. Untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari kelompok 50 persen bawah. Kiprah KPK sangat menentukan kemajuan ini.

Screen Shot 2020-01-13 at 23.57.03

Dengan skor yang masih rendah (38), tentu saja upaya pemberantasan korupsi harus lebih gencar, bukan sebaliknya momentum menjadi sirna karena perlawanan dari power of state.  Di kawasan Asia Pasifik peringkat kita masih belum menggembirakan, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja.

Screen Shot 2020-01-14 at 00.15.38

Perbaikan terlihat pula dalam “control of corruption,” walaupun nilainya masih minus, namun kian mendekati sumbu nol.

Screen Shot 2020-01-14 at 00.18.52

Korupsi lambat laun telah merambah dari pucuk ke ranting, lalu ke cabang, kemudian ke batang, dan akhirnya merembet sampai ke akar kekuasaan. Tak pelak lagi, perlawanan pun semakin keras. Para aktor politik seakan memiliki musuh bersama yang harus dilemahkan. Mereka kian percaya diri karena power of the state menguat, sebaliknya power of society melemah. Kekuasaan kepolisian semakin eksesif dan represif, menguasai intelejen, birokrasi daerah (Mendagri), dan—yang paling ironis—KPK dipimpin jenderal polisi aktif yang kontroversial.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.00.49

Checks and balances melemah. Hubungan antara korporasi dan partai/kekuatan politik semakin erat. Cengkeraman power of state semakin kokoh karena mereka juga menguasai media, terutama televisi.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.10.38

Maka terjadilah kemunduran sistematis reformasi. Jika dibiarkan, penguasaan sumber daya ekonomi semakin terkonsentrasi. Pada tahun 2019, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 kekayaan nasional, tertinggi ketiga di dunia. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional, terburuk keenam dalam hal ketimpangan kekayaan.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.17.01

Kekayaan luar biasa segelintir orang itu karena mereka bagian dari elite atau memiliki akses bebas hambatan dengan kekuasaan, bukan karena kemampuan inovasi dan berdaya saing. Mereka jago kandang. Dua pertiga dari kekayaannya diperoleh dari praktik bisnis kroni atau dari sektor kroni (crony sectors). Oleh karena itulah the crony-capitalism index Indonesia masuk dalam kelompok 10 besar dunia, persisnya di peringkat ketujuh.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.20.23

Dana APBN diselewengkan, mulai dari proses di tingkat perencanaan. BUMN dijarah, dikerdilkan, diisi oleh petinggi-petinggi yang tidak kompeten. Satu demi satu skandal besar mulai terkuak, Jiwasraya contohnya. Lisensi diperjualbelikan. Undang-undang menghamba kepada vested interest. Kebijakan tidak mengutamakan kepentingan publik.

Semua itu bermuara pada angka ICOR (incremental capital-output ratio) yang tinggi dan cenderung meningkat. ICOR Indonesia di atas 6, sementara negara-negara tetangga hanya sekitar 3. Artinya, untuk menambah satu unit output di Indonesia butuh 6 unit modal lebih, di negara tetangga hanya butuh sekitar 3 unit modal.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.32.15

Padahal modal kita terbatas dan tax ratio sangat rendah dengan kecenderungan turun. Untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan, terpaksa berutang lebih banyak.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.37.38Utang pemerintah pusat per September 2019 telah mencapai Rp4,7 kuadriliun, meningkat 81 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2014.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.53.44

Utang harus dibayar oleh generasi mendatang. Kekayaan alam yang dikuras besar-besaran membuat semakin sedikit yang tersisa bagi generasi mendatang. Maka generasi muda harus bersuara lebih lantang di barisan terdepan untuk melawan korupsi agar keadilan antargenerasi tertegakkan.

Darurat korupsi bisa diakhiri jika Presiden segera mengeluarkan PERPU tentang KPK dengan semangat memperkuatnya agar korupsi, yang merupakan musuh peradaban itu, terkerangkeng.

 

faisal basri Lihat Semua

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.

His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).

He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.

Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: