Lanjut ke konten

Kemunduran Sistematis Reformasi: Kajian Komprehensif tentang Dampak UU KPK yang Baru


Prof. Rimawan Pradiptyo merupakan salah satu inisiator utama penyusunan Surat Terbuka kepada Presiden bertajuk “Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian” yang dilengkapi dengan Kajian Akademik mendalam pada Oktober lalu. Surat Terbuka didukung oleh ratusan ekonom lintas-kampus seluruh Indonesia, khususnya dari fakultas ekonomi dan bisnis, peneliti dan aktivis NGO. Prof. Rimawan baru saja menuntaskan Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Undang-undang No. 19/2019 (Revisi Undang-undang KPK). Kajian bisa diunduh di sini:

Kajian menghasilkan 14 kesimpulan:

  1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan isi UU 19/2019 menguatkan KPK
  2. UU 19/2019 justru berpotensi menciptakan state-captured corruption 
  3. Melemahkan fungsi penindakan KPK (detection rate dan conviction rate turun bahkan hilang pada beberapa hal): (a). Korupsi tetaplah sebagai kejahatan serius, namun KPK tidak diberi kewenangan menangani dengan cara-cara khusus, namun kewenangan dibatasi untuk menangani seperti kejahatan biasa;  (b) KPK tidak lagi menangani kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat; (c) Kemampuan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dibatasi.
  1. Melemahkan fungsi pencegahan KPK karena pencegahan hanya akan efektif jika lembaga yang melakukan pencegahan memiliki kemampuan penindakan yang kredibel. 
  2. Status KPK menjadi ambigu, tidak lagi lembaga independent namun bagian dari eksekutif 
  3. SOP di KPK yang berlaku selama ini tidak akan berjalan efektif lagi, karena tidak didukung sistem insentif single salary system yang merupakan asumsi dasar dari SOP yang ada selama ini. 
  4. KPK akan menjadi sumber korupsi karena sistem insentif yang akan berlaku sulit membuat pegawai KPK untuk berintegritas (hazar moral dan adverse selection) 
  5. Reaksi dari calon koruptor perlu diwaspadai, karena pelemahan fungsi pendindakan dan pencegahan KPK akan mempengaruhi reaction function dari para calon koruptor. 
  6. Pemerintah dan rakyat adalah dua lembaga yang menanggung biaya terbesar dari UU 19/2019 ini. 
  7. Revisi UU yang dibutuhkan adalah terhadap UU Tipikor untuk mengakomodasi rekomendasi UNCAC, namun ternyata DPR justru melakukan revisi terhadap UU KPK 
  8. Dampak pelemahan KPK akibat UU 19/2019, membalik proses reformasi yang telah dilakukan 21 tahun terakhir kembali ke titik awal (back to square one
  9. Pelemahan KPK menciptakan sinyal yang keliru, sehingga investor yang tertarik berinvestasi justru investor yang tidak bertanggung jawab. 
  10. Dampak jangka panjang pelemahan KPK adalah peningkatan perilaku dan cara berfikir korup. 
  11. Pelemahan KPK akan memicu berbagai konflik agraria, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korupsi, akan meningkat.

Kajian ditutup dengan mengajukan tiga rekomendasi:

  1. Presiden hendaknya segera mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU 19/2019 dan memberlakukan kembali UU 30/2002 tentang KPK.
  2. Jika penyempurnaan terhadap UU KPK akan dilakukan di masa datang, diperlukan kajian yang seksama dengan memanfaatkan evidence based policy dari berbagai disiplin ilmu
  3. UU Tipikor lebih urgent untuk segera disusun amandemen-nya mengingat UU Tipikor telah ketinggalan jaman dan pada banyak kasus justru menjadi sumber pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah.

Semoga kajian ini kian mempertebal kesadaran kolektif kita akan bahaya korupsi bagi masa depan Bangsa.

Kategori

Corruption

faisal basri Lihat Semua

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.

His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).

He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.

Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

One thought on “Kemunduran Sistematis Reformasi: Kajian Komprehensif tentang Dampak UU KPK yang Baru Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: