Perpu KPK: Kebebasan Tak Datang dari Langit


Daron Acemoglu dan James Robinson, pengarang buku Why Nations Fail yang sangat berpengaruh itu, baru saja menerbitkan buku The Narrow Corridor.

Buku ini bisa membantu kita untuk memahami betapa penting kehadiran Perpu KPK oleh Presiden Jokowi untuk memelihara demokrasi yang sehat dan kehadiran pembangunan inklusif di Tanah Air tercinta.

Partai pemenang Pemilu 2019 hanya memperoleh 19 persen kursi DPR. Sekalipun tiga partai terbesar bergabung membentuk grand coalition, jumlah kursi mereka (PDI-P, Golkar, dan Gerindra) hanya 42 persen—masih jauh untuk menguasai parlemen.

Sekalipun lanskap kekuatan politik di Indonesia semakin terdispersi, ada kecenderungan oligarki politik menguat. Budaya oposisi belum tumbuh. Kedua kubu dalam Pilpres 2019 cepat mencair dan kerap seia-sekata dalam menyikapi berbagai persoalan. Semua partai di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR. Mereka juga sepakat untuk “memperlemah” KPK yang merupakan musuh bersama mereka. Jika Gerindra diakomodasi dalam kabinet mendatang, kekuatan oposisi semakin tak bertaji.

Tak ada kubu penguasa dan oposisi dalam berbagi kekuasaan. Empat dari lima pimpinan BPK yang baru diisi oleh mantan anggota DPR yang gagal berlaga dalam pemilu, dari kedua kubu. Berbeda dengan lima tahun sebelumnya yang mana kubu Prabowo menyapu bersih pimpinan DPR, kali ini mereka sepakat berbagi, juga dalam mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Semua partai yang terwakili di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR.

Pimpinan KPK mendatang telah mereka pilih, yang prosesnya sarat kontroversi. Mereka juga tampaknya sepakat mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang boleh jadi bertujuan untuk memperkokoh oligarki.

Diadaptasi dari Acemoglu dan Robinson, The Narrow Carridor, 2019.

Tak pelak lagi, pendulum pada peraga di atas berayun ke kiri yang bias ke pengokohan cengkeraman power of the state, sebaliknya power of society cenderung melemah. Garis melengkung atas akan bergeser ke kiri mendekat ke sumbu vertikal. Dengan demikian koridor antara dua garis lengkung melebar, membuat kemampuan bermanuver power of the state kian leluasa.

Akibatnya, check and balances meredup. Suara civil society kian sayup-sayup. Abuse of power sulit diredam. Kalau memburuk, tak terbayangkan bakal seperti apa. “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia Emas pada 2045 dibayangi oleh kabut yang kian pekat.

Koridor di antara dua garis lengkung harus dipelihara harus tidak melemah, apalagi jika mengarah ke kanan. Upaya itu semoga akan berhasil jika kita mampu lambat laun mengubah extractive political institutions menjadi inclusive political institutions dan extractive economic institutions menjadi inclusive economic institution. Setiap rintangan untuk mewujudkannya harus kita enyahkan.

[Diperbarui pada 13 Oktober 2019, pk. 20:10]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: