Pembantu Terdekat Harus Selalu Ingatkan Presiden

Wajar apabila Presiden menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat agar investasi naik (syukur-syukur bisa ikut membiayai pembangunan infrastruktur), sehingga pertumbuhan mengakselerasi lebih tinggi. Namun, para pembantu Presiden harus berani mengingatkan agar Presiden tidak kebablasan dengan memanggil dan memberikan arahan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK supaya suku bunga kredit bisa diturunkan. Bank Indonesia dan OJK merupakan lembaga independen yang kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh Presiden.

Presiden bisa dengan amat leluasa memerintahkan para menteri ekonomi bahu membahu menekan suku bunga kredit. Pertama, bunga kredit perbankan sulit diturunkan sesuai keinginan Presiden karena perbankan tidak bisa melawan mekanisme pasar. Bagaimana mau turun cepat kalau pada waktu bersamaan pemerintah semakin kerap masuk ke pasar modal dengan menerbitkan surat utang. Perbankan dipaksa bersaing dengan pemerintah untuk memperebutkan dana masyarakat. Lebih-lebih, perbankan tidak bisa berdiam diri jika pemerintah menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang  suku bunga tabungan dan deposito sekalipun.

Jadi, kalau menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat, pemerintah harus rela mengurangi utang dalam bentuk sekuritas. Pemerintah harus menambah porsi utang luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, karena tidak menimbulkan efek mendesak (crowding-out effect). Dan, yang tak kalah penting adalah menaikkan penerimaan pajak. Presiden bisa memberikan target peningkatan tax ratio –yang selama bertahun-tahun justru turun terus– kepada menterinya. Jika tax ratio naik, kebutuhan untuk menambah utang bisa turun, dan tekanan perbankan dalam meraup dana masyarakat berkurang.

Kedua, Pemerintah bisa menurunkan target sumbangan dividen bank-bank BUMN. Jika pemerintah menurunkan target sumbangan dividen dari bank BUMN, pemerintah bisa meminta imbalan penurunan suku bunga. Karena bank BUMN sebagai market leaders, maka penurunan suku bunga oleh bank BUMN akan diikuti oleh bank-bank non-BUMN.

Ketiga, pemerintah mendesak bank-bank BUMN untuk lebih efisien, menjual aset-aset yang tidak terkait dengan bisnis inti, seperti bangunan dan tanah. kantor-kantor bank BUMN tak usah dimiliki sendiri, cukup kontrak. Juga rampingkan jajaran direksi dan komisaris.

Pendek kata, sangat banyak yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus “bermain api” yang bisa jadi santapan partai oposisi.

Wajar pula jika Presiden kecewa jumlah penduduk miskin naik walau sedikit sekali. yang tidak wajar adalah ketika Presiden meminta BPS berkoordinasi dengan kementerian untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Lihat Pak Presiden, BPS Jangan Diajak Koordinasi Kurangi Penduduk Miskin.