By 
Boleh jadi Presiden tidak ada niatan sama sekali mengintervensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penghitungan jumlah penduduk miskin. Seluruh jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan sudah seharusnya mengetahui bahwa BPS melakukan survei penduduk miskin dua kali setahun, yakni pada bulan Maret dan September. Komponen-komponen pengeluaran yang masuk dalam penghitungan garis kemiskinan pun sepaptutnya dengan mudah diketahui oleh pemerintah. Yang diumumkan oleh BPS sudah cukup rinci. Pemerintah bisa dan boleh meminta data yang lebih rinci tentan kemiskinan makro dari BPS. Bahkan, pemerintah sendiri melakukan upaya lebih jauh dengan mendata penduduk miskin sehingga mengetahui alamat setiap rumahtangga miskin. Jadi, data yang dimiliki pemerintah cukup lengkap.
Tidak perlu lagi koordinasi antara BPS dengan jajaran pemerintah atau kementerian sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Istilah koordinasi bisa ditafsirkan macam-macam. Kemungkinan terburuk adalah penafsiran bahwa pemerintah melakukan campur tangan atau intervensi terhadap BPS, padahal undang-undang melarangnya. Benar sekali penegasan Kepala BPS bahwa indepensinsi BPS itu harga mati!!
Kesan lain, Presiden menggampangkan urusan kemiskinan dengan menjadikan faktor beras sebagai penentu jumlah orang miskin. Betul bahwa beras merupakan penyumbang terbesar: di kota 20 persen di desa 26 persen. Komoditas pangan lainnya cukup besar memengaruhi garis kemiskinan. Di perkotaan, gabungan sumbangan telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, bawah merah, tahu, dan cabe rawit hampir sama dengan beras.
Jangan pula karena ingin mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah menekan harga beras seperti telah dilakukan dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Cara itu bisa menekan kemiskin di satu sisi tetapi menambah kemiskinan di sisi lain.
Jangan sampai penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan jalan pintas seperti pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya, yakni dengan menggelontorkan beras sejahtera (dulu disebut beras miskin atau raskin) dua kali sebulan ketika survei dilakukan.
Kemiskinan bukan sekedar angka. Lebih azali adalah jika pemerintah berupaya keras mengatasi tekanan pada kelompok 40 persen termiskin. Banyak data menunjukkan kelompok ini mengalami tekanan berat. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar petani –khususnya petani pangan– merosot. Upah riil buruh tani dan buruh bangunan turun, upah pekerja manufaktur pun cenderung turun. Gaji pegawai pemerintah sudah dua tahun tidak naik. Masih cukup banyak lagi data yang memperkuat kesimpulan bahwa kelompok 40 persen termiskin belum terangkat nasibnya.
Ada baiknya menyimak tulisan Jousairi Hasbullah yang mengingatkan kalau membaca data statistik jangan sekedar memelototi deretan angka. Angka-angka itu diturunkan dari konsep, definisi, metodologi, dan karakteristik yang melingkupingi. Data yang disajikan merupakan hasil dari suatu proses panjang yang melibatkan beragam faktor.
Kemiskinan bukan sekedar urusan beras.
[Dua alinea terakhir dtambahkan setelah tulisan ini beroleh tanggapan dan masukan dari E. Wahidiyantho. Terima kasih banyak atas masukannya. Ditambahkan pad 31 Agustus 2017, pk.13:48. Perbaikan dan penambahan kedua dilakukan 1 September 2017, pk.14:34.]]
faisal basri 
Terima kasih, Pak! Ulasan menarik dari Bapak Faisal Basri. Saya takzim menyimak tulisan Bapak. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Deputi BPS Bidang Statistik Sosial, Bapak Jousairi Hasbullah, dalam akun fb beliau. Beliau menyampaikan,
“Hakekat dari pendekatan kebutuhan paling dasar tersebut bahwasanya mereka yang miskin di bawah Garis Kemiskinan betul-betul dalam posisi lemah. Dalam banyak literatur sosiologi kemiskinan/culture of poverty, mereka digolongkan sebagai 4 L: the Last, the Least, the Lowest and the Loss.
Mari sedikit lebih jauh, siapa sosok orang miskin di Indonesia saat ini? 5,8 juta adalah buruh/pekerja bebas serabutan di pertanian dan petani gurem; 1,1 juta adalah pekerja industri mikro rumah tangga, 1,03 juta sebagai pedagang asongan, dan 844 ribu sebagai buruh/pekerja bebas bangunan konstruksi.
Mengapa angka kemiskinan turunnya begitu lamban? Banyak faktor. Dalam tulisan ini saya tidak akan menjawab, melainkan hanya mengajukab pertanyaan. Efektifkah modernisasi pertanian untuk mengurangi kemiskinan? Apa malah terjadi labour displacement di perdesaan? Sudah efektifkah pembangunan infrastruktur untuk membuka peluang para pekerja bebas di pertanian dan di non-pertanian untuk langsung terlibat dan memperoleh manfaat?”. Selanjutnya beliau membuat ulasan leih dalam di Harian Kompas.
Betul, Pak. Independensi BPS adalah Harga Mati. Sebagai juru potret pembangunan, BPS seyogyanya mendapatkan ruang seluas-luasnya untuk dapat menambilkan data apa adanya dengan objektif tanpa rekayasa. Tanpa intervensi, tanpa intimidasi. Sayangnya, payung hukum BPS hanyalah Undang-undang tentang Statistik Nomor 16 yang diundangkan pada Tahun 1997. Dua Puluh tahun yang lalu.
Tentu berbagai hal telah terjadi dalam kurun waktu itu. Dunia kian berkembang. Arus informasi tak dapat dibendung lagi. Di tengah banyaknya hoaks dan berita bohong berseliweran, kesadaran akan data dan informasi statistik tidak lagi sekadar harus tersedia. Kecepatan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan dengan interpretasi data yang benar semakin dibutuhkan. Tuntutan kebutuhan akan kemudahan akses terhadap data semakin tinggi. Sayangnya, payung hukum BPS hanyalah Undang-undang tentang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Dua Puluh tahun yang lalu.
Semoga independensi BPS tetap terjaga seperti yang disampaikan Kepala BPS saat wawancara dengan Media Indonesia. Semoga segera terdengar berita segar penguatan peraturan perundang-undangan tentang statistik sebagaimana yang direncanakan dalam roadmap Reformasi Birokrasi BPS. Semoga insan statistik BPS senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjaga integritas data demi bangsa.
——————————————————————————————————————————-
Pranala:
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170819/281517931234595
Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga telah menambah informasi dan data. Tulisan Pak Hasbullah bagus sekali. Semoga banyak yang membaca.
Saya pun telah menambahkan dua paragraf di tulisan berdasarkan tulisan Pak Hasbullah.
Mungkin industrialisasi di pedesaan dengan teknologi tepat guna bisa membantu untuk mengurangi penduduk miskin di perdesaan. Dengan itu jam kerja petani bisa ditingkatkan.