Kestabilan Makroekonomi Membaik, tetapi Pertumbuhan Melemah


thedailystar.net

thedailystar.net from Getty Images

Berbagai indikator ekonomi jangka menunjukkan perbaikan cukup berarti. Amat jarang perbaikan terjadi secara serentak. Laju inflasi menurun hingga di bawah empat persen. Suku bunga acuan Bank Indonesia di era BI rate dan penggantinya (BI 7-day repo rate) sudah sembilan kali diturunkan sejak Januari 2015, yang membuat suku bunga kredit berangsur-angsur turun walaupun belum serendah keinginan pemerintah dan dunia usaha.

Nilai tukar rupiah tergolong sangat stabil. Volatilitas rupiah turun tajam selama empat triwulan berturut-turut, mencapai aras terendah dalam empat tahun terakhir ke aras 2,53 persen pada Mei 2017 dari 16 persen pada 2013. Lihat Bloomberg.

infbirate

 

Cadangan devisa bertambah 16,3 miliar dollar AS dalam delapan bulan terakhir dan mengukir rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar 127,8 miliar dollar AS pada akhir Juli 2017.

dev

Ekspor (free on board atau fob) pada Januari-Juli tumbuh dua digit, mengakhiri penurunan terus menerus selama lima tahun sebelumnya (2012-12016)

xpor

Indeks harga saham gabungan sudah 19 kali mengukir rekor baru sejak 17 Maret 2017. Pada penutupan bursa akhir minggu lalu sebelum libur panjang (29/8) indeks saham bertengger di aras 5.888,212, dengan pertumbuhan year-on-year 9,6 persen dan year-to-date 11,2 persen.

Walaupun menunjukkan kinerja positif dengan hampir 20 kali pemecahan rekor hanya dalam lima bulan, imbal hasil saham di Indonesia dalam dollar AS ternyata tercecer di pasar saham global, khususnya di Emerging markets. 

Pada posisi Rabu minggu lalu (30/8), imbal hasil saham Indonesia year-to-date dalam dollar AS hanya 12 persen, tak sampai separuh dari Emerging markets yang mencapai 25,4 persen.

em

Ketika memeriksa kesehatan, suster biasanya terlebih dahulu mengukur suhu tubuh, tekanan darah, dan, kalau perlu, detak jantung. Melihat hasil yang semuanya baik, dokter lantas bertanya kepada pasien: “Keluhan apa yang bapak/ibu rasakan?” Pasien menjawab: “Dok, kalau semuanya baik, mengapa saya sering lemas dan terkadang pusing?”

Keluhan kerap lemas bisa diibaratkan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Di tengah kondisi makroekonomi yang stabil dan membaik, mengapa keseimbangan perekonomian menurun? Sudah memasuki tahun keempat pertumbuhan ekonomi tidak beringsut dari aras 5 persen.

5%

Dokter memutuskan untuk melalukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasien diminta menempuh pemeriksaan darah lengkap dan serangkaian pemeriksaan dengan alat canggih untuk mengetahui bagian tubuh mana yang mengalami gangguan.

Kita tunggu hasil pemeriksaan dan analisis dokter.

Posted in Manufactures | 3 Comments

Transformasi


 

republika.co.id dari AP Photo:Hassan Ammar

Republika.co.id dari AP Photo / Hassan Ammar

arafah

Kompas.com dari AFT Photo / Fayez Nureldine

 

Dua helai kain putih membalut tubuh

Seperti itu pula kala jasad menyatu dengan tanah

Bersih dari harta benda dan perhiasan

Memanjatkan doa dan ampunan

 

Lemparilah nafsu duniawi

Lumatkan iri dan dengki

Usirlah sifat kikir dan kufur nikmat

Benamkan sombong dan keangkuhan

Posted in Goresan | Leave a comment

Sejumlah Kebijakan Pemerintah Justru Melemahkan Sendi-sendi Perekonomian


thou

economist.com

Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo memulai debutnya dengan penuh determinasi.  Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Dengan langkah itu, alokasi anggaran untuk belanja modal naik tajam, juga untuk pendidikan dan kesehatan. Rakyat pun sempat beberapa kali menikmati penurunan harga BBM ketika harga minyak mentah anjlok.

Pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi harga BBM bersubsidi setiap tiga bulan. Namun, aturan itu sudah lama tidak dilaksanakan. Bahkan, pemerintah sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa harga BBM bersubsidi, LPG 3 kg, dan tarif listrik tidak akan dinaikkan pada 2018, Disiplin fiskal mengendur. Bayangkan kalau separuh dari dana subsidi itu langsung dibagikan dalam bentuk tunai bersyarat dan digunakan untuk membangun infrastruktur desa secara masif, niscaya subsidi akan lebih tepat sasaran dan langsung mendongkrak daya beli penduduk 40 persen termiskin.

Lebih ironis lagi, peningkatan dana subsidi, khususnya subsidi BBM, secara tidak langsung dibiayai dari utang. Peningkatan subsidi tersebut merupakan salah satu penyebab kenaikan defisit APBN dan, oleh karena itu, kenaikan utang pemerintah.

Jika perusahaan pemeringkat memandang perubahan sikap pemerintah berpotensi meningkatkan risiko fiskal, bukan tidak mungkin mereka akan meninjau peringkat Indonesia yang semuanya telah memberikan status investment grade. Apalagi mengingat pertimbangan utama S&P ketika menaikkan credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB- pada 19 Mei 2017 adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara. Lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade.

Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Jadi Pemicu?

Kado yang agak hambar menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-72 adalah pengumuman BPS tentang kenaikan jumlah penduduk miskin. Kendati penduduk miskin hanya meningkat tak sampai 7 ribu jiwa–meskipun dalam persentase turun dari 10,70 persen menjadi 10,61 persen–dalam enam bulan (dari September 2016 ke Maret 2017), berita itu sangat mengganggu di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang gencar memerangi kemiskinan. Narasi APBN dalam dua tahun terakhir sarat dengan upaya pemerintah memerangi kemiskinan, ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Kenaikan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik dikhawatirkan memicu kenaikan harga-harga umum sehingga berpotensi besar menambah jumlah penduduk miskin. Padahal pemilihan umum dan pemilihan presiden sudah kian dekat. Ongkos politik menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg serta tarif listrik terlalu besar.

Tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Karena beras merupakan komponen terbesar dalam perhitungan garis kemiskinan, pemerintah hendak memastikan harga beras tidak naik dengan cara menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Menjadi kebablasan karena HET tidak hanya diberlakukan untuk beras medium tetapi juga untuk beras premium.

Pemerintah tampaknya tidak percaya diri. Kalau produksi beras yang diklaim pemerintah benar adanya, pasokan akan melimpah sehingga harga akan turun. Ditambah lagi, berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, surplus beras tergolong sangat besar. Bertolak dari data itu, pemerintah menutup rapat impor beras. Bahkan hendak mengekspor beras.

Tetapi masa kampanye sudah dekat. Tidak ada waktu lagi melakukan verifikasi atas kebenaran data produksi beras. Tidak ada waktu lagi untuk membenahi sisi produksi dan mata-rantai perdagangan beras yang diklaim sangat menguntungkan pedagang.

Jalan pintas harus ditempuh. HET diberlakukan. Yang melanggar akan kena sanksi. HET beras medium ditetapkan Rp 9.450 per kg dan beras premium Rp 12.800 per kg di provinsi penghasil beras dan ditambah ongkos kirim Rp 500 untuk provinsi bukan penghasil beras. HET berlaku di pasar tradisional dan pasar modern mulai 1 September 2017.

Berdasarkan data BPS, harga beras medium di tingkat penggilingan pada Juli 2017 adalah Rp 8,744 per kg. Pada Januari 2017 harga beras medium Rp 9.100.  Pedagang beras berlapis-lapis. Kalau ada tiga jenjang dan masing-masing mengambil laba Rp 200 saja, harga di tingkat eceran sudah melampaui HET beras medium. Itu belum termasuk ongkos angkut, bongkar muat, dan karung.

harga

Berdasarkan data produksi versi pemerintah, maka yang berlaku adalah kurva FALSE SUPPLY. Ceteris paribus, harga pasar adalah P*. Tetapi ternyata harga pasar di atas P*, katakanlah PP. Keseimbangan supply dan demand terjadi di TRUE EQUILIBRIUM ketika kurva demand berpotongan dengan kurva TRUE SUPPLY.

Jika pemerintah memaksakan HET sama dengan P* sesuai dengan keyakinan bahwa beras melimpah, maka akan terjadi excess demand, karena pasokan beras tidak sebesar yang diperkirakan pemerintah. Sejumlah pedagang tidak lagi beraktivitas karena keuntungannya kecil. Kalau pedagang tetap beraktivitas tetapi tidak mau menurunkan marjin keuntungan, maka mereka akan menekan pedagang di bawahnya. Begitu seterusnya hingga yang paling akhir ditekan adalah petani. Petani betul-betul  merugi. Boleh jadi, petani akan beralih ke tanaman lain atau lebih baik mengadu nasib dengan pindah ke kota, menyemut di sektor informal atau menjadi pekerja informal atau pekerja serabutan.

gold-market-distortions_image002

marketoracle.co.uk

Perlakuan untuk gula berbeda lagi. HET sama untuk semua jenis gula yaitu Rp 12.500. Tak peduli dijual di pasar tradisional atau pasar modern. Tidak ada zonasi seperti beras. Gula menyumbang 2,27 persen terhadap garis kemisinan di kota dan 3,04 persen di desa.

Untuk mengamankan HET gula di aras Rp 12.500, pemerintah memanggil produsen dan distributor gula untuk membuat MoU. Lebih jauh lagi, Mendag menyeret KPPU ke jalur yang bukan tugasnya. Bukankah KPPU merupakan lembaga independen yang justru menentang praktek “kartel” atau penetapan harga bersama (price fixing). Amat ironis kalau Ketua KPPU justru menyaksikan kesepakatan pelaku usaha menetapkan harga bersama yang diinisiatifi pemerintah. Semakin tidak jelas fungsi dan peranan KPPU ketika ketuanya ikut menggerebek salah satu perusahaan beras. Belakangan kepolisian hanya mendakwa perusahaan itu melakukan “penipuan”, bukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang Pangan mengamanatkan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman internal bagi pemerintah. Jika harga pasar lebih tinggi dari harga “referensi” maka pemerintah akan melakukan operasi pasar. Pemerintah bisa memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar.

Mekanisme pelaksanaan dari Undang-undang Pangan dijabarkan dalam Permendag. Sangat jelas fungsi harga acuan dalam Permendag No.63/2016, yaitu sebagai acuan bagi Bulog melakukan operasi pasar.

Karena kemampuan Bulog terbatas, Permendag selanjutnya (Permendag No.27/2017) semakin keras. Harga acuan bukan lagi semata-mata diperuntukkan bagi Bulog, melainkan sebagai acuan bagi pelaku usaha. Masih kurang bergigi, Permendag No.47/2017–yang belum sempat diberlakukan–menjadikan harga acuan sebagai HET. Di sana HET beras medium Rp 9.000. Aturan terbaru yang sudah diumumkan dan akan mulai berlaku 1 September 2017 pada dasarnya serupa dengan Permendag No.47/207, hanya saja HET beras medium dinaikkan menjadi Rp 9.450.  omb

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia

Model campur tangan langsung pemerintah dalam penetapan harga merembet ke perbankan. Walaupun Bank Indonesia sudah berulang kali menurunkan suku bunga acuan (dulu BI rate dan sekarang BI 7-day RR), suku bunga masih saja bertengger di aras sekitar 12 persen yang dianggap relatif tinggi. Untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit, Pemerintah dan OJK bakal panggil bank-bank untuk turunkan suku bunga kredit.

Masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang bernuansa “pemaksaan”. Bukannya membenahi akar masalah, justru tindakan pemerintah berpotensi mencipakan lebih banyak masalah. Pemerintah tidak menyentuh akar masalah, melainkan mengambil jalan pintas yang melemahkan sendi-sendi perekonomian.

Posted in Agriculture, Food, Politik, Public Policy, Salah Kaprah, Sesat Pikir, Tata Niaga | 1 Comment

Pekerja Informal Meningkat: Pertanda Apa?


cover-informal-sector-indonesia-1

BPS and ADB

Walaupun pertumbuhan ekonomi sejak 2012 mengalami trend melemah, tingkat pengangguran terbuka justru menurun. Sebaliknya, pada kurun waktu 2002-05 pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi tingkat pengangguran terbuka juga naik. Sejak 2006, tingkat pengangguran cenderung turun menjauh dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi.

unemployment_growth

Pertumbuhan  ekonomi yang semakin digerakkan oleh sektor jasa (non-tradable) ternyata menghasilkan lebih banyak pekerja informal. Tekanan di kelompok penduduk 40 persen terbawah cenderung semakin berat.

buruh

Pola demikian cenderung memperparah ketimpangan. Selain itu, basis pajak semakin sulit ditingkatkan.

 

Posted in Employment | Leave a comment

Pak Presiden, BPS Jangan Diajak Koordinasi Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin


nusakini.com

nusakini.com

Boleh jadi Presiden tidak ada niatan sama sekali mengintervensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penghitungan jumlah penduduk miskin. Seluruh jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan sudah seharusnya mengetahui bahwa BPS melakukan survei penduduk miskin dua kali setahun, yakni pada bulan Maret dan September. Komponen-komponen pengeluaran yang masuk dalam penghitungan garis kemiskinan pun sepaptutnya dengan mudah diketahui oleh pemerintah. Yang diumumkan oleh BPS sudah cukup rinci. Pemerintah bisa dan boleh meminta data yang lebih rinci tentan kemiskinan makro dari BPS. Bahkan, pemerintah sendiri melakukan upaya lebih jauh dengan mendata penduduk miskin sehingga mengetahui alamat setiap rumahtangga miskin. Jadi, data yang dimiliki pemerintah cukup lengkap.

kemis

Sumber: BPS

Tidak perlu lagi koordinasi antara BPS dengan jajaran pemerintah atau kementerian sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Istilah koordinasi bisa ditafsirkan macam-macam. Kemungkinan terburuk adalah penafsiran bahwa pemerintah melakukan campur tangan atau intervensi terhadap BPS, padahal undang-undang melarangnya. Benar sekali penegasan Kepala BPS bahwa indepensinsi BPS itu harga mati!!

Kesan lain, Presiden menggampangkan urusan kemiskinan dengan menjadikan faktor beras sebagai penentu jumlah orang miskin. Betul bahwa beras merupakan penyumbang terbesar: di kota 20 persen di desa 26 persen. Komoditas pangan lainnya cukup besar memengaruhi  garis kemiskinan. Di perkotaan, gabungan sumbangan telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, bawah merah, tahu, dan cabe rawit hampir sama dengan beras.

Jangan pula karena ingin mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah menekan harga beras seperti telah dilakukan dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Cara itu bisa menekan kemiskin di satu sisi tetapi menambah kemiskinan di sisi lain.

Jangan sampai penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan jalan pintas seperti pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya, yakni dengan menggelontorkan beras sejahtera (dulu disebut beras miskin atau raskin) dua kali sebulan ketika survei dilakukan.

Kemiskinan bukan sekedar angka. Lebih azali adalah jika pemerintah berupaya keras mengatasi tekanan pada kelompok 40 persen termiskin. Banyak data menunjukkan kelompok ini mengalami tekanan berat. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar petani –khususnya petani pangan– merosot. Upah riil buruh tani dan buruh bangunan turun, upah pekerja manufaktur pun cenderung turun. Gaji pegawai pemerintah sudah dua tahun tidak naik. Masih cukup banyak lagi data yang memperkuat kesimpulan bahwa kelompok 40 persen termiskin belum terangkat nasibnya.

Ada baiknya menyimak tulisan Jousairi Hasbullah yang mengingatkan kalau membaca data statistik jangan sekedar memelototi deretan angka. Angka-angka itu diturunkan dari konsep, definisi, metodologi, dan karakteristik yang melingkupingi. Data yang disajikan merupakan hasil dari suatu proses panjang yang melibatkan beragam faktor.

Kemiskinan bukan sekedar urusan beras.

[Dua alinea terakhir dtambahkan setelah tulisan ini beroleh tanggapan dan masukan dari E. Wahidiyantho. Terima kasih banyak atas masukannya. Ditambahkan pad 31 Agustus 2017, pk.13:48. Perbaikan dan penambahan kedua dilakukan 1 September 2017, pk.14:34.]]

Posted in Political Economy, Politics, Politik, poverty, Public Policy | 3 Comments

Economic Outlook 2017-18: Opportunities & Challenges


Selasa besok malam (22/8), saya diundang oleh AMA Bandung menyampaikan tinjauan perekonomian Indonesia dan preospeknya pada 2017-18. Bahan yang saya persiapkan bisa diunduh dalam bentuk pdf di sini: 20170822-AMA_Bdg-outlook

Posted in Development, Makroekonomi | 2 Comments

Meneropong Perekonomian Indonesia sebagai Bekal Menapaki Dunia Nyata dengan Optimisme[1]


Oleh: Faisal Basri

Catatan: Rektor Universitas Palembang meminta saya memaparkan kondisi perekonomian Indonesia terkini di hadapan pada wisudawan Universitas Palembang. Dari bincang-bincang dengan Rektor dan Wakil Rektor, rupanya perbincangan tentang kemerosotan daya beli cukup mengemuka pula di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Kebetulan saya beberapa kali menulis tentang topik itu di blog ini. Modifikasi dari beberapa tulisan itu menjadi bagian pembuka orasi. Bagian kedua memaparkan kecenderungan perkembangan ekonomi Indonesia jangka panjang dan menengah serta menganalisis penyebab utamanya. Bagian ketiga merupakan penutup yang mengutarakan harapan menyongsong peringatan satu abad kemerdekaan. Masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda dan para wisudawan merupakan bagian tak terpisahkan dari himpunan bergerak menggelora yang berpeluang mengantarkan Indonesia ke gerbang kejayaan. Insya Allah.

***

I

Belakangan ini muncul banyak nada pesimisme menggelayuti perekonomian Indonesia. Gemuruh yang menyatakan terjadi kemerosotan daya beli masyarakat ibarat awan pekat pertanda akan terjadi hujan disertai petir. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi bisnis mengeluhkan penurunan omzet penjualan. Penurunan penjualan terjadi di pusat-pusat perbelanjaan modern, antara lain menohok penjualan makanan, pakaian, dan elektronik. Demikian pula dengan penjualan semen. Pemakaian listrik juga dilaporkan turun.

Apakah dengan begitu memang telah terjadi penurunan daya beli masyarakat yang mencerminkan perekonomian melesu? Data pertumbuhan ekonomi terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus ini menunjukkan perekonomian Indonesia pada triwulan II-2017 tumbuh 5,01 persen, persis sama dengan pertumbuhan triwulan I-2017. Berarti perekonomian tetap tumbuh—tidak merosot atau melesu—sekalipun tidak mengalami akselerasi atau percepatan pertumbuhan.

exp

Konsumsi rumahtangga pada triwulan II-2017 justru mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya walaupun sangat tipis, dari 4,94 persen menjadi 4,95 persen. Memang dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi masyarakat menunjukkan kecenderungan menurun. Kecenderungan itu sejalan dengan trend jangka panjang. Tatkala pendapatan masyarakat masih rendah dan perekonomian baru pada tahapan awal membangun, porsi konsumsi masyarakat sangat dominan. Pada tahun 1960-65, konsumsi masyarakat rata-rata setahun mencapai 89 persen. Bandingkan dengan sekarang yang hanya 56 persen. Trend penurunan sempat terhenti akibat krisis ekonomi tahun 1998.

Jadi perlu dibedakan antara konsumsi masyarakat yang peningkatannya melambat dengan konsumsi masyarakat yang menurun atau merosot. Yang pertama nyata-nyata pertumbuhannya positif, sedangkan yang kedua pertumbuhannya negatif.

I-and_Cp

Perekonomian tidak menunjukkan kelesuan. Dunia usaha dan pemerintah terus menambah investasi sehingga pembentukan modal terus berlangsung yang meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Pada triwulan II-2017, pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto) bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing 5,35 persen dan 4,78 persen. Lambat laun peranan investasi dalam PDB meningkat (berkebalikan dengan peranan konsumsi rumahtangga), dari hanya 8,1 persen rata-rata setahun pada periode 1960-65 menjadi 31,5 persen pada semester I-2017.

Peranan konsumsi rumahtangga dalam perekonomian (produk domestik bruto) pada semester I-2017 sebesar 56,3 persen, sedangkan investasi 31,5 persen. Mengingat tiga komponen PDB lainnya tidak banyak berubah, maka komponen konsumsi rumahtangga dan investasi—menyumbang hampir 88 persen terhadap perekonomian—paling menentukan jatuh-bangunnya perekonomian.

Dari sisi produksi, pada triwulan II-2017, hanya dua sektor yang menderita kemerosotan atau pertumbuhan negatif, yaitu sektor listrik dan gas serta sektor pemerintahan atau sektor publik. Delapan sektor menikmati pertumbuhan di atas rata-rata atau di atas pertumbuhan PDB. Selebihnya tumbuh walaupun lebih rendah dari pertumbuhan PDB.

GDP_sector

Perlu dicermati, semua sektor yang tumbuh relatif tinggi adalah sektor jasa (non-tradable). Sebaliknya, sektor barang atau sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur) tumbuh relatif rendah. Pola pertumbuhan antara sektor tradable dan sektor non-tradable yang kembali semakin timpang tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Transformasi struktural yang terjadi, terutama setelah krisis 1998, membawa Indonesia lebih cepat menjelma sebagai perekonomian jasa tanpa melalui pematangan proses industrialisasi dan penuntasan transformasi di sektor pertanian.

tradable

Apakah terdapat keganjilan atau anomali antara data mikro dan data makro? Sebagai kaum terdidik, kita tidak boleh cepat mengambil kesimpulan berdasarkan data sepenggal, pengamatan terbatas, kurun waktu sangat pendek, dan kejadian yang hanya kita alami sendiri di lingkungan kita sendiri.

Manfaat ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari perkualihan antara lain adalah mempertajam kemampuan analisis terhadap suatu peristiwa atau gejala yang terjadi sehingga kita mampu memahami duduk perkara suatu peristiwa, menjelaskan peristiwa itu dengan kerangka teori yang tepat, dan kalau perlu memberikan pemecahannya serta memperkirakan apa yang bakal terjadi ke depan. Intelektual tidak menganalisis suatu peristiwa dengan muatan politik praktis atau menyuarakan kelompok kepentingan tertentu.

Penurunan omzet di pusat-pusat perbelanjaan modern tertentu dan menimpa beberapa jenis barang seperti makanan, pakaian, semen, pemakaian listrik, dan beberapa produk lain tidak bisa dijadikan patokan untuk menyimpulkan terjadi penurunan daya beli mayarakat. Betapa amat banyak ragam barang dan jasa yang beredar di pasar. Masyarakat pun terdiri dari berbagai kelompok pendapatan, ada yang sangat kaya, kaya hingga yang amat miskin. Di antaranya ada kelompok berpendapatan menengah yang bisa dipecah menjadi menengah-bawah, menengah-tengah, dan menengah-atas. Penduduk berpendapatan rendah bisa dipecah menjadi kelompok sangat miskin, miskin, dan nyaris miskin (near poor).

Tidak hanya konsumsi rumahtangga yang menunjukkan peningkatan (pertumbuhan positif). Survei Bank Indonesia terbaru[2] pun menunjukkan penjualan eceran Juni 2017 meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sebagaimana tercermin dari  peningkatan Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2017 sebesar 6,3% dibandingkan Juni tahun lalu.

Telaahan lebih seksama menunjukkan bahwa yang terjadi bukan penurunan daya beli masyarakat, melainkan perubahan pola konsumsi masyarakat sejalan dengan transformasi struktural yang terjadi. Ari Kuncoro[3] juga menjelaskan tidak ada anomali data mikro dan makro. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi, antara lain karena perubahan gaya hidup kelas menengah-atas.

Fenomena yang tergolong baru ini mulai didalami oleh BPS. Temuan berdasarkan data tiga setengah tahun terakhir menunjukkan memang ada gejala pergeseran pola konsumsi. Pertumbuhan konsumsi leisure meningkat sedangkan konsumsi non-leisure menurun.[4]

leisure

Semakin banyak data pendukung yang menunjukkan perubahan pola konsumsi di atas.[5]  Yang cukup kentara antara lain adalah peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dan kereta api. Demikian pula dengan peningkatan nilai tambah sektor transportasi dan sektor hospitality.

transportnt-tranport-hospotality

Peningkatan pesat arus wisatawan mancanegara turut memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan sektor transportasi dan hospitality. Pada tahun 2015 kedatangan turis asing telah menembus 10 juta dan setelah itu tumbuh semakin pesat. Pertumbuhan turis asing pada semester I-2017 sebesar 22,4 persen merupakan merupakan rekor tertinggi.

turis

Ada yang berpandangan bahwa penurunan omzet pusat perbelanjaan modern bukan disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat melainkan karena kehadiran belanja online atau ecommerce. Memang betul peningkatan penjualan ecommerce sangat pesat, bahkan berlipat ganda. Namun, porsi penjualan ecommerce di Indonesia pada tahun 2016 hanya 1,2 persen dari keseluruhan penjualan eceran.[6] Singapura yang menduduki posisi teratas di ASEAN mencapai 4,1 persen. China memimpin dengan 13,8 persen.

II

Apakah pembuktian tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat menandakan gerak perekonomian Indonesia berlangsung mulus? Tentu saja tidak. Penjelasan di atas sebatas upaya menjernihkan polemik di seputar “penurunan daya beli masyarakat.”

Gambaran umum tidak selalu sejalan kalau kita melakukan pemilahan. Ada bukti cukup kuat bahwa kelompok masyarakat 40 persen termiskin (Botom-40) mengalami penurunan daya beli. Kelompok ini didominasi oleh petani, buruh tani, buruh bangunan, pekerja informal lainnya, dan pekerja pabrik. Dalam dua setengah tahun terakhir, nilai tukar petani merosot.[7] Kemerosotan paling tajam dialami oleh petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani turun 2,75 persen selama kurun waktu November 2014 hingga Juli 2017. Pada periode yang sama, upah riil buruh bangunan juga turun 2,52 persen.

Penurunan daya beli kelompok Bottom-40 tidak menyebabkan penurunan daya beli nasional karena porsi belanja kelompok ini hanya 17 persen, sedangkan belanja kelompok 40 persen menengah (Mid-40) dan Kelompok 20 persen terkaya (Top-20) meningkat.

Sepanjang penurunan daya beli tidak merembet ke kelompok Mid-40 dan Top-20, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat masih bisa bertahan di sekitar 5 persen.

Ada tanda-tanda di lapisan terbawah pada kelompok Mid-40 mengalami tekanan daya beli. Penyebab pertama, penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA yang berjumlah 19 juta. Akibat penghapusan subsidi, pengeluaran kelompok pelanggan ini naik lebih dua kali lipat, dari rerata per bulan Rp 80.000 menjadi Rp 170.000. Kedua, gaji pegawai negeri/TNI/Polri dan uang pensiun sudah dua tahun tidak naik. Untuk tahun 2018 pemerintah telah mengumumkan moratorium gaji.[8]

**

Hampir semua indikator makroekonomi jangka pendek menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Suhu perekonomian yang diukur dengan laju inflasi stabil pada kisaran 4 persen, bahkan bulan lalu hanya 3,9 persen. Tekanan darah sebagaimana diukur oleh suku bunga juga cenderung turun. Suku bunga acuan Bank Indonesia (Repo Rate 7-hari) turun dan sudah 10 bulan bertengger di bawah 5 persen, tepatnya 4,75 persen.

Nilai tukar rupiah stabil dengan tingkat volatilitas yang mengecil walaupun di aras yang masih jauh di bawah nilai tertingginya. Sementara itu cadangan devisa bertambah 16,3 miliar dollar AS selama 8 bulan terakhir. Ekspor mulai tumbuh positif setelah lima tahun berturut-turut sebelumnya terus menerus merosot.

Kestabilan yang terjaga, sayangnya, belum mampu membawa perekonomian tumbuh mengakselerasi. Pertumbuhan ekonomi masih terus mengalami trend melemah, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Setelah krisis ekonomi 1998, pertumbuhan ekonomi tidak kunjung menembus 7 persen. Pada periode 2007-2012, pertumbuhan ekonomi hampir selalu di atas 6 persen. Namun, sejak 2013 hingga sekarang cuma berkutat di kisaran 5 persen, bahkan pernah di bawah 5 persen pada 2015. Tekad pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo untuk meraih pertumbuhan rerata 7 persen selama masa baktinya hampir mustahil tercapai. Jangankan 7 persen, untuk mencapai 6 persen saja membutuhkan keajaiban. Realisasi pertumbuhan rerata setahun selama 2015-2019 diperkirakan hanya 5,2 persen.

**

Ada dua faktor fundamental yang menghadang akselerasi pertumbuhan. Pertama, ibarat tubuh manusia, volume “darah” dan fungsi “jantung” dalam perekonomin Indonesia belum optimal. Jika kita kekurangan darah atau menderita anemia, tubuh akan pucat pasi. Jika fungsi jantung terganggu, kemampuan menyedot darah menurun, demikian pula kemampuan memompakan kembali darah ke sekujur tubuh secara merata.

Darah dalam perekonomian adalah uang atau dana yang beredar dalam sistem keuangan. Perekonomian memiliki dua jantung. Jantung pertama dan utama adalah sektor keuangan, khususnya perbankan. Jantung kedua adalah pemerintah. Kedua jantung berfungsi menyedot dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) untuk perbankan dan pajak untuk pemerintah. Dana yang disedot dipompakan kembali dalam bentuk kredit (untuk perbankan) serta belanja semasa (current spending) dan belanja modal (capital spending) untuk pemerintah.

Karena hanya 39,1 persen penduduk usia dewasa yang memiliki akses ke perbankan (financial literacy) dan nisbah pajak (tax ratio) relatif rendah dengan kecenderungan menurun, darah yang mampu disedot terbatas. Akibatnya, kemampuan memompakan kembali pun terbatas pula. Padahal, untuk memacu pertumbuhan berkelanjutan, investasi usaha dan pembangunan infrastruktur harus terus dipacu, baik berupa perluasan kapasitas produksi maupun untuk penggantian dan pembaruan sejalan dengan kemajuan teknologi.

Sedemikian rendah penetrasi kredit terlihat dari kredit yang disalurkan kepada sektor swasta, hanya 39,1 persen dari PDB.[9] Bandingkan dengan China, Thailand, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang kredit ke sektor swastanya mengucur kencang hingga di atas 100 persen. Sekedar dengan kamboja, Filipina, dan Bangladesh pun kita tertinggal. Data kredit yang disalurkan oleh sektor keuangan pun menunjukkan kondisi serupa.

penetration

Mirip dengan fungsi jantung utama (sektor keuangan), fungsi jantung kedua pun bermasalah. Kenaikan pemerimaan pajak lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi, sehingga menurunkan nisbah pajak (tax ratio). Niscaya ada penyempitan pembuluh darah ke jantung kedua (pemerintah) yang harus ditangani, karena penurunan nisbah pajak sudah berlangsung cukup lama.

Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk turut menggenjot pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Kualitas pelayanan pemerintah sulit ditingkatkan, peningkatan kesejahteraan aparatur negara terkendala. Kalau pemerintah memaksakan diri menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah terpakasa harus lebih banyak berutang. Karena utang pemerintah lebih banyak dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), terjadi efek mendesak (crodwing-out effect)[10]

tr-1

Kedua, perekonomian Indonesia cenderung semakin tertutup. Dalam sepakbola bisa diibaratkan dengan klub yang menerapkan strategi bertahan.[11] Padahal, strategi menyerang lebih menjanjikan ketimbang bertahan. Tengok kompetisi sepakbola paling bergensi di dunia, Premier League di Inggris dan LaLiga Santander di Spanyol. Pemenang di kedua liga ialah Chelsea (Liga Inggris) dan Real Madrid (Liga Spanyol). Penyandang gerar juara atau setidaknya runner-up adalah klub yang paling banyak membobolkan gawang lawan, bukan yang paling sedikit kebobolan.

Percaya atau tidak, kenyataan menunjukkan Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang perekonomiannya semakin tertutup.[12] Terlepas dari perbedaan ideologi, jumlah penduduk, negara kaya atau miskin, kondisi geografis dan faktor musim, semua negara semakin membuka diri. Indonesia justru sebaliknya.

Sebaliknya dengan Indonesia. Selama 16 tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan kecenderungan semakin tertutup. Indonesia telah menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Padahal, sejarah panjang Nusantara membuktikan keterbukaanlah yang membuat Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit berjaya. Bahkan, jauh sebelumnya, pada abad kedua, warga Nusantau (sebelum berubah menjadi Nusantara) telah menjejakkan kaki di benua Afrika dengan menggunakan kapal dan sistem navigasi buatan sendiri.

opennessopenness-ina

Taktik bertahan Indonesia tercermin dari penerapan berbagai macam pembatasan perdagangan dan investasi yang jauh lebih banyak ketimpang di negara-negara tetangga dekat.

restrictive_measures

III

Tidak ada waktu untuk terus bergundah gulana. Saatnya generasi muda membaliknya peruntungan Bangsa ini, memacu diri agar bersejajaran dengan negara lain, menjadi Bangsa yang bermartabat.

Kita pantas optimistik karena kita telah menyadari kekuarangan dan kesalahan kita. Kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita segera buat peta jalan untuk meraih kejayaan Indonesia. Semoga tidak terlalu lama lagi, ketika kita merayakan seabad merdeka, 2045.

Jalesveva jayamahe 

Di laut kita jaya

dewaruci

 

[1] Orasi di hadapan acara Wisuda Universitas Palembang, Palembang, 19 Agustus 2017.

[2] Lihat http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/penjualan-eceran/Documents/SPE-Juni-2017-rev.pdf

[3] Ari Kuncoro, “Anomali Data Makro dan Mikro,” Kompas.id, 9 Agustus 2017, diunduh dari https://kompas.id/baca/opini/2017/08/09/anomali-data-makro-dan-mikro/

[4] Komsumsi non-leisure meliputi makanan dan pakaian; konsumsi non-leisure meliputi hospitality (hotel dan restoran) serta rekreasi dan budaya.

[5] Lihat Faisal Basri, “Pergeseran Pola Konsumsi,” faisalbasri.com, 14 Agustus 2017, diunduh dari https://faisalbasri.com/2017/08/14/pergeseran-pola-konsumsi/

[6] Nomura Research, berdasarkan data dari Euromonitor, Internet live stats, Similanweb, Statista, PWC, Alista.

[7] Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, yang mencerminkan tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga mencerminkan daya tukar (terms of trade) produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi petani.

[8] Pemerintah telah mengumumkan belum akan menaikkan gaji pegawai negeri dan aparatur negara lainnya pada tahun anggaran 2018. Sama dengan tahun ini, mereka hanya akan menerima Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13.

[9] Investasi sektor swasta sekitar 90 persen dari investasi total, sedangkan investasi pemerintah hanya 10 persen.

[10] Pemerintah bersaing dengan perbankan untuk memperebutkan dana masyarakat. Untuk berlomba dengan pemerintah, perbankan akan menaikkan suku bunga sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan kredit dan investasi. Akibatnya, peningkatan belanja modal pemerintah tidak berdampak maksimal terhadap pertumbuhan atau tidak terjadi full multiplier effect.

[11] Wujud ekstrem dari taktik bertahan itu mirip dengan memarkir bus berjejeran di depan gawang seperti beberapa kali diterapkan pelatih Jose Mourinho ketika melatih Chelsea.

[12] Tingkat keterbukaan ekonomi diukur dengan persentase ekspor dan impor barang dan jasa terhadap PDB. Di era globalisasi, seluruh negara terlibat semakin dalam di pasar dunia. Singapura merupakan pengecualian karena negara kecil ini mengekspor dua kali lipat lebih banyak dari yang diproduksi, akrena Singapura aalah negara transhipment (“numpang lewat”). Jika ekspor negara tetangga turun, ekspor Singapura turut turun. Begitu juga sebaliknya untuk impor.

 

Posted in Development, Makroekonomi | 4 Comments