Meningkatkan Pajak dengan Memacu Industrialisasi

manufacturing-industries-1-638

slideshare.net

Walaupun terus menerus mengalami penurunan, peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) masih tetap yang tertinggi, yaitu 20,5 persen pada tahun 2016. Tiga sektor lainnya yang menyumbang PDB di atas 10 persen adalah sektor pertanian (13,5 persen), sektor perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor (13,2 persen), dan sektor konstruksi (10,4 persen).

Kebanyakan yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor-sektor yang peranannya dalam PDB masih relatif kecil, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa usaha, serta sektor kesehatan dan kegiatan sosial.

pertumbuhan per sektor

Karena sebagian besar industri manufaktur merupakan usaha formal dan berwujud, sumbangannya terhadap penerimaan pajak tergolong sangat besar dan terbesar pula, yakni sekitar 31 persen. Berarti sumbangan sektor industri manufaktur terhadap penerimaan pajak lebih besar ketimbang sumbangannya terhadap PDB, yaitu hampir 1,5 kali lipat.

Jadi bisa dipahami jika pertumbuhan sektor industri manufaktur melambat dan lebih rendah dari pertumbuhan PDB, maka sumbangan sektor ini terhadap penerimaan pajak pun akan relatif berkurang.

Sumbangan sektor perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDB hampir sama dengan sumbangannya terhadap penerimaan pajak.

Sementara itu, sektor pertanian sumbangannya hanya 1,6 persen terhadap penerimaan pajak, padahal sektor ini merupakan penyumbang kedua terbesar dalam PDB. Sehingga, nisbah dalam penerimaan pajak terhadap nisbah dalam PDB hanya 0,12 persen. Ini bisa dipahami mengingat produk pertanian banyak dikecualikan dalam perpajakan demi menolong petani kecil.

Nisbah peranan penerimaan pajak terhadap nisbah PDB untuk sektor konstruksi juga relatif rendah walaupun tidak serendah sektor pertanian.

Dari gambaran di atas tampak betapa penting peranan sektor industri manufaktur dalam penerimaan pajak.

Peranan sektor keuangan dalam penerimaan pajak 3,2 kali dari peranannya dalam PDB. Pertumbuhan sektor ini pun tergolong sangat tinggi, kerap jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan PDB. Namun, karena peranan sektor keuangan dalam PDB masih relatif sangat rendah (4,2 persen), sektor ini belum bisa diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pajak.

pajak

Mengingat tahapan industrialisasi Indonesia belum mencapai tingkat yang optimal, maka ruang gerak masih cukup leluasa untuk mengakselerasikan pertumbuhan sektor industri manufaktur.

Memajukan industrialisasi ibarat menanam bibit unggul bagi perekonomian, khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio.

 

Posted in Fiscal Policy, Industri | Leave a comment

Negara Paling Inovatif dan Posisi Indonesia

Innovation-shutterstock_304453115-e1447343782999

oxfordinnovationservices.co.uk

Dua minggu lalu, INSEAD, WIPO, dan Cornell SC Johnson College of Business meluncurkan The Global Innovation Index 2017 edisi ke-10. Laporan dari proyek bersama ini menghasilkan pemeringkatan kinerja inovasi dari 127 negara yang meliputi 97 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Sama seperti Laporan tahun lalu, Switzerland berada pada posisi puncak. Di urutan lima besar selanjutnya adalah Swedia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris.

Satu-satunya negara Asia yang menduduki posisi sepuluh besar adalah Singapura. China semakin menunjukkan taringnya di urutan ke-22. Dua negara ASEAN lainnya masuk dalam 50 besar, yaitu Malaysia di peringkat ke-37 dan Vietnam ke-47. Thailand berada di urutan ke-51 dan Filipina ke-73.

Indonesia berada di uturan ke-87 dengan skor 30,1, tidak sampai separuh dari skor tertinggi yang disandang oleh Switzerland sebesar 67,7. Di bawah Indonesia adalah Kamboja di peringkat ke-101.

gii-1

Skor tertinggi Indonesia tercapai pada tahun 2008-09 sebesar 32,6. Namun waktu itu skor tertinggi adalah 10. Skor tertinggi 100 baru diterapkan pada tahun 2011. Penulis melakukan penyesuaian sehingga seluruhnya menggunakan skor 0-100.

Sejak menggunakan skor 0-100, pencapaian terbaik Indonesia adalah pada tahun 2013. Tiga tahun selanjutnya terus meningkat menjadi 31,81 pada tahun 2014, 29,79 pada 2015, dan 29,07 pada 2016. Tahun ini skor Indonesia naik menjadi 30,10.

Menarik untuk membandingkan perkembangan GII Indonesia dan Vietnam. Posisi Indonesia pada mulanya lebih tinggi dari Vietnam. Pada tahun 2007, skor Indonesia 2,71 di urutan ke-49, sedangkan Vietnam dengan skor 2,38 di urutan ke-65. Pada tahun 2009-10, skor Indonesia persis sama dengan Vietnam, yaitu 2,95, namun Vietnam satu peringkat lebih tinggi. Setelah itu, Vietnam melesat dan kian meninggalkan Indonesia. Pada edisi terakhir, Vietnam telah masuk 50 besar, sementara Indonesia di posisi ke-87. Skor Indonesia 30,10 sedangkan Vietnam 38,34.

ina-viet

Ketertinggilan Indonesia juga terlihat dalam aplikasi paten. Tak heran jika kemajukan industri di Vietnam sangat pesat. Sebaliknya industrialisasi di Indonesia cenderung melambat.

Kerangka dalam penghitungan Global Innovation Index 2017 adalah sebagai berikut:

framework

Posted in Development, Industri, R&D, SOEs | 3 Comments

Saatnya Memajukan Riset

Salah satu ujung tombak peningkatan daya saing dan kemajuan industri adalah perbaikan kualitas produk dan produktivitas secara berkelanjutan. Kemampuan itu bergantung pada kemampuan inovasi lewat riset dan pengembangan (R & D).

Jumlah aplikasi paten mencerminkan daya inovasi. Korea Selatan merupakan negara yang terbanyak mengajukan aplikasi paten. Pertumbuhannya pun terpesat dalam 25 tahun terakhir. Di luar Jepang, Amerika Serikat dan Jerman, negara kecil tetangga dekat kita, Singapura, menduduki urutan kedua. Negara kecil lainnya, Hongkong berada di urutan ketiga.

Empat negara ASEAN di luar Singapura lebih agresif mengajukan aplikasi paten ketimbang Indonesia. India juga lebih banyak mengajukan aplikasi paten ketimbang Indonesia. Hanya Pakistan yang berada di bawah Indonesia

patent

Jika kita hendak memajukan penemuan baru, mau tak mau jumlah scientists dan engineers harus meningkat signifikan. Juga tentunya pengeluaran untuk R&D. Peraga di bawah menunjukkan tidak ada negara yang lebih rendah dari Indonesia. Kalau pada peraga di atas Indonesia sedikit lebih baik dari Pakistan, pada peraga di bawah Indonesia kalah dengan Pakistan.

ppi

 

 

Posted in Development, Industri | 1 Comment

Jihad Memerangi Kemiskinan

Yang tidak peduli kepada orang miskin tergolong sebagai pendusta agama (Al-Quran, surat 107/Al-Ma’un).

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan turun tajam selama kurun waktu 1970-1996, dari 60 persen pada 1970 menjadi hanya 11,3 persen pada 1996. Krisis ekonomi yang berawal tahun 1997 membuat persentase penduduk miskin naik lebih dua kali lipat menjadi 24,2 persen pada puncak krisis tahun 1998. Beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan semakin lambat. Persentase penduduk miskin tahun 2016 nyaris hampir sama dengan kondisi 20 tahun lalu.

poor-1

Perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh lebih sulitnya menurunkan kemiskinan di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin tinggal di perdesaan. Dalam dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin di perdesaan justru mengalami kenaikan, dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 13,96 persen pada September 2016. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,16 persen menjadi 7,73 persen.

poor-2

Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Timur, penurunan kemiskinan di Indonesia relatif lebih lambat. Dengan menggunakan acuan pengeluaran rerata sehari per orang sebesar 1,90 dollar AS (sekitar Rp 25 ribu), pensentase penduduk miskin Indonesia tertingi ketiga setelah Laos dan Filipina. Thailand sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem dan Malaysia mendekati bebas. Jika poverty headcount dinaikkan menjadi 3,10 dollar AS, penduduk miskin Indonesia naik 3,5 kali lipat menjadi 41,7 persen–tertinggi kedua setelah Laos. Ini mengindikasikan bahwa walaupun penduduk yang sangat miskin (extreem poverty) hanya 11,8 persen, sangat banyak penduduk yang masih bertengger sedikit di atas garis ke miskinan ektrem, yang tentu saja masih jauh dari sejahtera.

poor

Pemerintah baru saja mengumumkan akan menaikkan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari 6 juta tahun ini menjadi 10 juta tahun depan. Dengan jumlah retata anggota per rumah tangga 3,9 jiwa, maka jumlah penduduk miskin versi Program Keluarga Harapan (PKH) ini sekitar 39 juta jiwa atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih jauh lebih rendah ketimbang kriteria Bank Dunia dengan headcount 3,10 dollar AS.

Garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik untuk September 2016 adalah pengeluaran per bulan sebesar Rp 344.809 atau Rp 11.494 per hari atau sekitar 0,86 dollar AS per hari.

Sekalipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia masih jauh dari kecukupan. Mayoritas penduduk miskin ini hidup di perdesaan.

Oleh karena itu, kunci untuk mengentaskan orang miskin adalah pembenahan pembangunan pertanian ditunjang oleh industrialisasi di perdesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Posted in Agriculture, Inequality and Poverty, poverty | 4 Comments

Setelah Fitri Kembali

Mari raih kemenangan

Melawan para koruptor

Melawan para pendukung koruptor

Tidak berteman dengan koruptor

 

Kobarkan perang

Menentang perilaku korup

Yang membuat orang miskin semakin papa

Yang membuat kaum tak berdaya kian terpinggirkan

Yang membuat Negeri kian dibelit utang

 

Koruptor tak kunjung jera

Menari di tengah derita rakyat

Koruptor hidup berfoya-foya

Sementara petani terkikis daya belinya

Koruptor melarikan hasil jarahannya ke luar negeri

Membuat wajah perekonomian pucat pasi

 

Hanya ada satu kata

LAWAN

 

Hanya ada satu tekad

BASMI

Posted in curruption, Goresan | 3 Comments

Mengapa Koruptor Makin Banyak Terjerat Operasi Tertangkap Tangan?

Di masa Orde Baru, sangat sedikit koruptor masuk bui. Struktur kekuasaan politik nyaris monopoli. Hanya satu partai politik yang menggenggam kekuasaan: Golkar. Dua partai lainnya, PDI–yang kemudian menjelma menjadi PDI-P–dan PPP. Kedua partai itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru mengobok-obok kedua partai itu jika mereka sedikit saja melawan. Orde Baru memecah belah internal kedua partai.

Kapasitas institusional di masa Oede Baru sangat rendah. Pemerintah otoritarianlah yang menjadi hukum. Checks and balances tak berjalan. Ditambah dengan persaingan politik yang juga rendah, korupsi bersifat sistemik dan terorganisir. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dikooptasi oleh rezim.

institution

Kini persaingan politik sangat ketat. Partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19 persen kursi di DPR. Agar pemerintah memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, pemerintah harus merangkul banyak partai.

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, dukungan DPR hanya 37 persen. Dalam waktu singkat, beberapa partai menyeberang ke kubu pemerintah, sehingga pemerintah didukung oleh 69 persen kursi DPR. Hanya PKS dan Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan.

Dengan persaingan politik yang tinggi namun kapasitas institusional tetap rendah, potensi korupsi tentu saja masih tinggi. Hanya saja sekarang peserta korupsinya bertambah banyak.

Banyaknya pelaku korupsi dari berbagai partai menimbulkan masalah bagi koruptor. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian karena dispersi kekuasaan politik sangat tinggi. Pegambilan keputusan harus menyertakan semakin banyak pihak atau kekuatan politik. Ada pertukaran konsesi.

Banyaknya pihak yang terlibat cenderung membuat pembagian rente atau hasil korupsi tidak merata. Yang sedikit memperoleh bagian korupsi cenderung kecewa, lalu membocorkan kesepakatan lewat segala cara. Sehingga, secara alamiah, praktek korupsi bakal cepat terbongkar. Mirip dengan kartel bisnis yang kebanyakan berusia pendek.

Di masa Orde Baru tidak ada KPK dan belum ada media sosial. Kekuatan masyarakat dan media massa dibungkam. Sekarang beda.

Apakah para koruptor tidak menyadari bahwa lingkungan sudah sangat berubah? Kalau mereka menyadarinya, mengapa mereka masih nekat menjadi drakula menghisap darah rakyat? Bahkan mereka berani melawan secara terang-terangan.

Jika orang-orang baik hanya berdiam diri, para koruptor bakal menang. Syukurlah kita tidak tinggal diam. Memang, kita tidak boleh berdiam diri. Para koruptor sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak kekuatan yang melawan para drakula, semakin cepat kebenaran akan menang.

 

 

Posted in curruption, Politics, Politik | 1 Comment

Hitungan Sederhana Shortfall Penerimaan Pajak 2017

Hingga akhir Mei 2017, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 463,5 triliun atau 30,9 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.499 triliun. Jadi, penerimaan perpajakan rerata sebulan adalah Rp 92,7 triliun. Jika penerimaan perpajakan tujuh bulan ke depan (Juni-Desember) mengikuti pola lima bulan pertama 2017, maka penerimaan perpajakan sepanjang 2017 adalah Rp 1.112,4 triliun. Kalau itu yang terjadi, maka penerimaan perpajakan meleset sebesar Rp 386,6 triliun.

Perlu diingat, penerimaan perpajakan Januari-Mei 2017 sudah termasuk penerimaan dari amnesti pajak tahap terakhir (Januari-Maret 2017) dan batas alhir pembayaran pajak 2016 pada Maret 2017. Kedua faktor itu tidak ada lagi sampai Desember 2017.

Pemerintah harus banting tulang untuk menghindari ledakan shortfall yang tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit APBN paling besar tiga persen dari produk dometik bruto (PDB).

Sejauh ini pemerintah tampaknya menyadari bahwa shortfall akan terjadi, namun  cukup yakin tidak sebesar hitungan sederhana di atas. Bank Dunia dalam publikasinya yang terbaru bulan ini memperkirakan shortfall sebesar Rp 63 triliun.

Defisit APBN bisa tidak melampaui 3 persen PDB, jika: (1) realisasi pengeluaran tidak mencapai 100 persen; (2) penerimaan negara bukan pajak digenjot; (3) pengeluaran tidak ditambah lewat APBN-Perubahan (APBNP); (4) pemangkasan subsidi; (5) penundaan pembayaran tunggakan pemerintah kepada beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN (tagihan Pertamina ke pemerintah telah mencapai Rp 35 triliun). Kombinasi tindakan di atas berpotensi memperlambat pertubuhan dan tidak populer secara politik.

Di pihak lain, muncul desakan untuk menambah pengeluaran pemerintah bertambah. Misalnya, rencana menyelipkan penyertaan modal negara pada APBN-P 2017 kepada PT KAI sebesar Rp 4,6 triliun untuk melanjutkan proyek LRT. Ada lagi yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu mengamankan proyek-proyek pembangunan inftrastruktur.

Sehebat apa pun langkah-langkah pemerintah untuk menggenjot penerimaan perpajakan, rasanya amat sulit membayangkan penerimaan pajak akan melonjak tahun ini. Perangkat perundang-undangan yang dibutuhkan belum kunjung terbit, sementara waktu terus berjalan dan sudah memasuki semester kedua 2017.

Semoga kenyataan nanti jauh lebih baik dari hitungan sederhana di atas.

 

Posted in Fiscal Policy | 2 Comments