Sektor Jasa Penghambat Pertumbuhan?

irish

irishtimes.com

Pertumbuhan sektor jasa di Indonesia jauh lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor penghasil barang (pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur), terutama sejak awal tahun 2000-an. Pada umumnya sektor jasa merupakan penopang atau derived demand dari sektor penghasil barang. Jika sektor penghasil barang loyo, sektor jasa pendukungnya pun cenderung melemah.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2011 terutama disebabkan oleh sektor barang. Sektor jasa (non-tradable) masih bisa melenggang dengan pertumbuhan di atas 7 persen selama kurun waktu 2011-2013 dan di atas 6 persen pada periode 2014-2016. Sebaliknya, pertumbuhan sektor barang (tradable) melorot dari 5,1 persen pada tahun 2011 sampai mencapai titik terendahnya 2,7 persen pada tahun 2015.

tradable

Sebagaimana sebutannya—non-tradable—sektor jasa tidak menghadapi persaingan gencar dari pelaku luar negeri atau jasa impor. Kita tidak mengimpor listrik, air bersih, dan pengolahan limbah. Jasa komunikasi, hotel, dan restoran tidak berhadapan head to head dengan pesaing luar negeri. Jasa lainnya seperti asuransi, kuangan, rumah sakit, pendidikan, dan transportasi sangat terlindungi dari pelaku asing dengan regulasi yang ketat. Secara keseluruhan sektor jasa nasional berada di comfort zone dengan berbagai peraturan yang sangat membatasi persaingan dari pelaku luar negeri.

services_restriction

Sebagian besar jenis jasa bahkan telah mengalami exess demand. Akibatnya, pengusaha jasa leluasa menaikkan harga, sehingga membuat daya saing sektor penghasil barang menurun. Barang-barang Indonesia semakin sulit menembus pasar internasional dan terbata-bata menghadapi penetrasi barang impor.

res

Sektor jasa mampu berkembang tanpa harus mengandalkan sektor barang. Jasa keuangan yang enggan menyalurkan kredit ke sektor barang bisa menyalurkan kredit untuk sektor konsumsi yang sebagian besar adalah barang impor. Sektor jasa juga bisa melayani sektor jasa lainnya, misalnya kredit dan asuransi untuk perjalanan ke luar negeri, asuransi untuk nasabah yang bekerja di sektor jasa maupun asuransi umum untuk pusat perbelanjaan yang banyak menjual barang impor. Jadi, sektor jasa semakin berkutat di sesama sektor jasa.

Jika ingin menyehatkan sektor jasa, mau tak mau sektor barang harus disehatkan. Kedua, membuat pasar jasa lebih bersaing. Kalau keduanya sehat dengan saling mendukung, niscaya perekonomian bakal lebih sehat.

 

Posted in Services, Tata Niaga | 1 Comment

Populisme dan Nasionalisme sebagai Kedok Pemburuan Rente

freeport

wsj.com

Sentimen populisme dan nasionalisme yang melanda dunia juga menerpa Indonesia. Bedanya, di Indonesia masih berkutat pada persoalan kepemilikan negara. Kedaulatan ekonomi seolah-olah terampas jika kepemilikan tidak sepenuhnya atau 100 persen di tangan badan usaha milik negara (BUMN).

Tengok saja konsep holding BUMN. Semua induk holding dipegang oleh BUMN yang kepemilikannya 100 persen oleh pemerintah. PT Pertamina (Persero) akan memimpin holding energi dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai anggotanya.

PT Danareksa (Persero) menjadi induk holding BUMN jasa keuangan dengan anggota empat bank BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Perum Perumnas akan menjadi induk holding perumahan dengan anggota PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

Untuk holding jalan tol dan konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi induk dengan anggota PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Indra Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Yodya Karya (Persero) dan Trans Sumatera Operating Co.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) akan menjadi induk holding pertambangan dengan anggota PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Antam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk. Yang menarik, PT Freeport Indonesia yang saham pemerintahnya hanya 9,36% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dimasukkan ke dalam holding. Boleh jadi ini terkait dengan rencana pemerintah mendivestasi PT Freeport Indonesia sehingga kepemilikan saham pemerintah menjadi mayoritas.

Perum Bulog akan dijadikan induk holding pangan dengan anggota PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Hanya satu kreteria dalam menentukan induk holding, yaitu BUMN yang kepemilikan sahamnya 100 persen oleh pemerintah. Tidak ada urusan dengan besarnya modal, aset, omzet, kesehatan perusahaan, maslahat sosial, keandalan manajemen, kapabilitas bersinergi, daya ungkit bagi perekonomian, dan sebagainya.

Yang lebih ekstrim lagi, konsep holding adalah satu-satunya pilihan untuk membenahi BUMN. Tidak ada evaluasi menyeluruh dan penyaringan apakah ada BUMN yang sudah tidak patut dipertahankan karena tidak ada eksternalitas positif atau maslahat sosialnya sama sekali. Padahal Presiden dan Menteri Keuangan telah mengingatkan jangan sampai BUMN yang kurang sehat membebani holding.

Setiap kelompok BUMN memiliki karakteristik usaha, sejarah, eksternalitas, serta permasalahan yang berbeda-beda, sehingga metode pembenahannya pun tentu saja berbeda-beda pula. Untuk memperkokoh dunia perbankan misalnya, pilihan yang paling lazim di mana pun adalah dengan penggabungan (merger).

China yang notabene negara komunis saja menghalalkan perusahaan miliki negara dimiliki oleh rakyatnya sendiri, bahkan oleh asing sekalipun. Keempat BUMN migas China semuanya sudah go public dan ada yang terdaftar di New York Stock Exchange. BUMN migas milik pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang kaya raya itu sedang diambang go public. Jika terwujud, walaupun hanya menjual 5 persen sahamnya, ini bakal menjadi privatisasi terbesar di dunia, dan pemerintah Saudi Arabia bakal meraup puluhan miliar dollar dana segar yang rencananya digunakan untuk mendiversifikasikan perekonomian mereka.

Sebaliknya, di Indonesia terus saja berkutat di persoalan kepemilikan. Tak ayal, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 1,7 persen rata-rata setahun selama kurun waktu 2010-2016, bahkan sempat melorot 3,4 persen pada tahun 2015.

Seandainya pemerintah mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, produksi tidak otomatis naik, karena dananya hanya sekedar berpindah ke Amerika Serikat, bukan untuk ekspansi usaha. Devisa akan tergerus, padahal pemerintah sedang gencar mengundang penanaman modal asing untuk menutupi kesenjangan pembiayaan demi untuk mendorong pertumbuhan.

Mengapa dana yang cukup besar itu tidak digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan yang telah diambil alih oleh pemerintah dari konsesi PT Freeport Indonesia? Beberapa kawasan lebih besar potensi kandungan emasnya. Kalau dana yang dikumpulkan pemerintah belum cukup, pemerintah bisa mengundang mitra strategis sehingga sedari awal perusahaan nasional sudah terlibat dalam pengusahaan sumber daya lama dengan posisi yang sejajar dengan investor asing.

Tengok pengalaman Newmont Sumbawa yang atas nama divestasi sebagian sahamnya beralih ke kelompok Bakrie. Saham itu lalu diagunkan ke asing.

Senaif itukah pemerintah? Agaknya perlu pembahasan lebih lanjut.

Posted in Mining, Political Economy, Public Policy, Salah Kaprah | 3 Comments

Mau Tumbuh Lebih Tinggi? Jangan “Grusa-grusu”

startup_trends

yourstorys.com

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor dan impor. Porsi terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi masyarakat. Komponen terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto atau invetasi. Ekspor menduduki posisi ketiga, sedangkan impor merupakan pengurang yang porsinya hampir sama dengan ekspor, sehingga secara netto (ekspor minus impor) mendekati nol. Penyumbang terendah adalah belanja atau konsumsi pemerintah.

growth-exp

Dalam tiga tahun terakhir konsumsi rumah tangga (private consumption) tumbuh sekitar 5 persen. Jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dipertahankan di kisaran 5 persen dan komponen lainnya tidak tumbuh, pertumbuhan ekonomi sudah bisa mencapai 2,8  persen. Artinya, sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 56 persen. Sisanya sebesar 44 persen berasal dari tiga komponen lainnya.

Mengingat komponen belanja pemerintah paling kecil dan tidak bisa diharapkan naik tajam karena kendala penerimaan pajak, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tidak berarti.

Nilai ekspor dalam dua bulan terakhir tumbuh cukup tinggi sebesar 19,2 persen. Ini pertanda baik mengingat selama 5 tahun berturut-turut (2012-2016) nilai ekspor terus menerus mengalami penurunan. Namun, impor pun naik cukup tajam, sehingga sumbangan ekspor dan impor bagi pertumbuhan ekonomi bakal relatif sangat rendah.

Jika hendak tumbuh 5 persen atau lebih, mau tak mau harus bertumpu pada investasi. Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen terhadap investasi total sedangkan sektor pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD) hanya menyumbang 10 persen. Jadi, geliat investasi swasta paling menentukan. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pertumbuhan investasi.

swasta credit_gdp_growth

Investasi swasta sangat ditopang oleh kredit perbankan. Amat berat pertumbuhan bisa mencapai di atas 5 persen jika pertumbuhan kredit hanya satu digit. Sudah 13 bulan pertumbuhan kredit selalu di bawah 10 persen. Ruang gerak untuk ekspansi kredit terbatas karena loan-to-deposit ratio telah mendekati 90 persen dan kredit macet naik ke aras 3,1 persen pada Januari 2017 dibandingkan 2,9 persen sebulan sebelumnya.

Jika pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang di dalam negeri, perbankan bakal kesulitan mendapatkan tambahan dana masyarakat dalam jumlah yang memadai agar pertumbuhan kredit bisa mencapai dua digit.

credit_tpf

Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk menggenjot dana pihak ketiga dan penyaluran kredit. Kapasitas perbankan kita masih sangat rendah dalam penetrasi kredit, hanya separuh dari Malaysia dan Vietnam, hanya sepertiga dibandingkan dengan Thailand dan China.

Meskipun nisbah kredit terhadap PDB merangkak naik namun belum kunjung mencapai aras sebelum krisis 1998. Setelah krisis, pertumbuhan ekonomi tak pernah lagi mencapai 7 persen. Pertumbuhan  ekonomi rerata 2000-2009 hanya 5,1 persen dan selama 2001-2016 naik menjadi 5,6 persen.

kreditcredit_penetration

Satu-satunya pendorong agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi mendekati 6 persen adalah suntikan dari penanaman modal asing langsung. Peningkatan PMA langsung tahun 2016 sebesar 4 miliar dollar AS turut membantu peningkatan pertumbuhan PDB dari 4,8 persen tahun 2015 menjadi 5,0 persen tahun 2016.

Semoga pemerintah tidak gegabah mengambil tindakan dalam kasus divestasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, setidaknya untuk sementara. Pengalihan saham dari asing ke pemerintah atau BUMN tidak akan meningkatkan produksi karena sebatas pengalihan kepemilikan. Kalau ada dana “menganggur” yang direncanakan untuk mengambil alih pemilikan perusahaan asing, sebaiknya dana itu dialihkan untuk proyek baru atau proyek perluasan atau ekspansi yang nyata-nyata lebih prospektif ketimbang pengambilalihan saham.

Jangan pula pemerintah “grusa-grusu” atau “ugal-ugalan” dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya memaksa perbankan, khususnya bank-bank BUMN, untuk menyalurkan kredit bagi percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang sebenarnya bisa ditunda satu-dua tahun dan atau menekan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Tindakan-tindakan itu bakal merusak fondasi perbankan dalam jangka menengah dan jangka panjang sehingga justru kontra-produktif dalam meningkatkan penetrasi kredit perbankan.

 

 

 

 

Posted in Capital Market, Development, FDI, Financial Sector, Public Policy | 2 Comments

Kesenjangan di Persimpangan Jalan

resizeMenurut data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini menurun dalam dua tahun terakhir. Angka terburuk terjadi selama 2011-2014 sebesar 0,41. Pada tahun 2015 turun menjadi 0,40 dan setahun kemudian turun menjadi 0,396. Angka indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, 0,4-0,5 kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 kategori ketimpangan tinggi.

Perlu dicatat, perhitungan BPS berdasarkan data pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan. Jadi indeks Gini versi BPS sebatas mengukur ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan (income inequality) atau ketimpangan kekayaan (wealth inequality). Tentu saja perhitungan berdasarkan pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan jauh lebih rendah ketimbang berdasarkan pendapatan dan kekayaan.

Data distribusi pengeluaran menunjukkan penurunan porsi kelompok 20 persen berpengeluaran tertinggi (top-20) selama tiga tahun terakhir. Sebaliknya, pada kurun yang sama, porsi kelompok 40 persen berpengeluaran menengah (mid-40) naik. Sedangkan kelompok 40 persen berpengeluaran terendah (bottom-40) cenderung stagnan di kisaran 17 persen, bahkan turun pada tahun 2016. Artinya, indeks Gini menurun bukan karena perbaikan nasib bottom-40, melainkan lebih disebabkan pergeseran berlawanan arah antara top-20 dan mid-40.

Cukup banyak indikator menunjukkan penurunan kesejahteraan bottom-40. Pertama, indeks nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Kemerosotan tajam harga gabah kering di tingkat petani hingga mencapai Rp 2.000 per kilogram belakangan ini lebih memperkuat pembuktian. Upah riil buruh tani juga merosot. Petani dan buruh tani adalah mayoritas di bottom-40. Kedua, upah riil buruh mengalami penurunan secara persisten. Ketiga, jam kerja buruh turun dari sekitar 40 jam per minggu menjadi di bawah 25 jam per minggu. Keempat, mendapatkan pekerjaan lebih lama, dari yang sebelumnya tidak sampai enam bulan menjadi rata-rata lebih dari satu tahun.

Tekanan yang kian berat memaksa anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja ikut menyemut di pasar kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam dari di bawah 60 persen menjadi di atas 66 persen dalam dua tahun terkahir. Selain itu, mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO), 26,3 persen buruh Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu– terbanyak ketiga setelah Korea Selatan dan Hong Kong.

Menurunnya porsi top-20 boleh jadi karena kemerosotan harga komoditas seperti batu bara dan hasil tambang lainnya, serta minyak sawit yang didominasi segelintir pebisnis besar. Sejalan dengan membaiknya harga sejumlah komoditas sejak pertengahan 2016, porsi top-20 diperkirakan kembali meningkat. Adapun kenaikan porsi mid-40 bisa dijelaskan oleh pertumbuhan tinggi sektor jasa modern, seperti informasi dan komunikasi, perbankan dan asuransi, kesehatan, pendidikan, serta jasa usaha (konsultan, akuntan, pengacara) yang banyak digeluti oleh kalangan profesional berpendidikan tinggi (lulusan diploma ke atas) yang jumlahnya hanya 14,5 persen dari keseluruhan penduduk bekerja.

Berdasarkan gambaran di atas, agaknya amat sulit menyimpulkan bahwa perbaikan indeks Gini disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Apalagi gambaran kondisi ketimpangan jauh lebih parah jika menggunakan data pendapatan dan kekayaan.

Merujuk pada data global yang rutin dipublikasikan oleh Credit Suisse—banyak menjadi acuan lembaga internasional—ketimpangan kekayaan di Indonesia tertinggi keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Publikasi terbaru tahun 2016 dari lembaga keuangan Swiss ini menunjukkan 1 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 10 persen terkaya menguasai 75,7 persen kekayaan nasional.

Menurut majalah Economist, dua pertiga kekayaan dari penduduk terkaya (billionaires) Indonesia didapat dari sektor kroni yang sarat dengan praktek bisnis pemburuan rente. Berdasarkan indeks kapitalisme-kroni (crony-capitalism index) versi Economist, Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk dari 22 negara yang disurvei pada 2016. Peringkat Indonesia pada 2016 memburuk dibandingkan tahun 2007 (ke-18) dan 2014 (ke-8).

Hasil kajian Thomas Piketty yang dituangkan dalam bukunya yang tersohor, Capital in the Twenty-First Century, menggambarkan ketimpangan pendapatan di Indonesia memburuk dan lebih buruk ketimbang India dan China.

Ketimpangan sudah menjadi persoalan dunia, di negara berkembang ataupun negara maju. Indonesia menghadapi masalah yang relatif lebih parah karena penduduk miskinnya masih ralatif banyak. Dari 27,76 juta orang miskin pada September 2016, hampir dua pertiganya berada di perdesaan. Mayoritas mereka adalah petani dan buruh tani.

Ada yang tidak beres dalam proses transformasi struktural di Indonesia. Penurunan peran sektor pertanian dalam produk domestik bruto relatif jauh lebih cepat ketimbang perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, sehingga produktivitas sektor pertanian paling rendah. Sejak 1997, transaksi perdagangan luar negeri produk pertanian mengalami defisit, artinya impor lebih besar daripada ekspor. Penyumbang defisit terbesar adalah komoditas pangan. Nilai ekspor produk pertanian terjun bebas dari US$5,8 miliar pada 2014 menjadi US$ 3,4 miliar pada 2016.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengucur deras ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian. Harga-harga pangan hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar. Alih-alih berkontribusi mengangkat bottom-40, sebaliknya sektor pertanian justru kontraproduktif dalam memerangi ketimpangan dan kemiskinan.

Seraya membenahi total sektor pertanian, perlu pula menggalakkan industrialisasi di perdesaan dengan teknologi tepat guna agar pendapatan keluarga tani meningkat lebih cepat. Rantai pasokan ditata dengan menghimpun kekuatan petani menghadapi kaum kapitalis kota yang selama ini menguasai mata rantai perdagangan hasil pertanian. Petani didorong untuk membangun syarikat dagang rakyat sebagai salah satu dari tiga pilar pemberdayaan petani. Dua pilar lain ialah peningkatan produksi dan produktivitas serta lembaga keuangan petani sejenis lembaga keuangan mikro agribisnis, yang telah berkembang pesat di Sumatera Barat.

Senjata ampuh yang tak kalah penting untuk memerangi ketimpangan adalah mengakselerasikan industrialisasi sekaligus mengoreksi transformasi struktural yang kebablasan. Bagaimana mungkin negara yang pendapatan per kapitanya masih rendah—pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2015 baru mencapai US$ 3.440—telah menjelma sebagai perekonomian jasa. Sejak 2010, peranan sektor jasa mulai melebihi separuh produk domestik bruto dan terus naik hingga mencapai 59 persen pada 2016. Bandingkan dengan China, yang peranan sektor jasanya masih 50 persen pada 2015. Peran industrialisasi sangat besar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh.

***

[Dimuat di majalah Tempo, edisi 4604/20-26 Maret 2017, halaman 104-105.]

Posted in Agriculture, Development, Inequality and Poverty | 4 Comments

Penjualan Otomotif Naik, Pick Up dan Truk Masih Terus Menurun

FUSO_Trucks

centraltt.com

Penjualan kendaraan bermotor roda-4 ke atas tahun 2016 kembali meningkat setelah selama dua tahun berturut-turut sebelumnya mencatatkan pertumbuhan negatif. Pada periode 2007-2013 pertumbuhan penjualan otomotif sangat pesat, 23,6 persen rata-rata setahun. Salah satu penyebab penurunan penjualan otomotif selama 2014-2015 adalah kebijakan Bank Indonesia menaikkan LTV (loan-to-value ratio).

Peningkatan penjualan otomotif terbantu oleh kenaikan tajam penjualan LCGC dan tipe 4X2 yang sebetulnya lebih banyak berfungsi sebagai kendaraan penumpang. Kedua jenis kendaraan penumpang ini menggerus pangsa sedan.

car_sales_composition

Tidak seperti kendaraan penumpang, kendaraan komersial jenis pick up dan truk masih saja meneruskan kecenderungan menurun hingga 2016. Penjualan pick up dan truk mencapai angka tertinggi tahun 2013.

trucks

Penyebab penurunan penjualan pick up dan truk antara lain adalah penurunan ekspor dan impor barang selama lima tahun berturut-turut (2012-2016). Penurunan ekspor terutama disebabkan oleh kemerosotan ekspor komoditas primer seperti batubara, karet, timah, dan minyak sawit.

Kemerosotan kendaraan angkutan terkonfirmasi pula dari pola pertumbuhan produk domestik bruto. Sektor-sektor yang tumbuh pesat adalah sektor jasa, sedangkan sektor barang (pertanian, pertambangan, industri manufaktur) hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Sektor tradable ini hanya tumbuh sekitar separuh dari pertumbuhan sektor non-tradable (jasa).

Ada tanda-tanda tahun 2017 penjualan kendaraan komersial, termasuk pick up dan truk, berpotensi naik kembali sejalan dengan peningkatan ekspor yang cukup pesat selama dua bulan terakhir (Januari-Februari).

Posted in Automotive, Manufactures | Leave a comment

Bursa Saham Indonesia Cetak Rekor Baru

ec

economist.com

Keputusan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75 persen pada 15 Maret 2017 lalu direspon dengan penuh gairah. The Economist menyebutnya: “The global economy enjoys a synchronsed upswing.”

Hampir semua pasar saham dunia yang masuk dalam radar majalah mingguan The Economist mencatatkan kenaikan indeks. Hanya tiga negara yang mengalami penurunan (year-to-date) dalam $ term, yaitu Saudi Arabia, Colombia, dan Rusia yang mengalami kemerosotan terdalam.

Indonesia tercecer di antara Emerging Markets dengan kenaikan dalam $ term hanya 3,4 persen, hanya lebih baik ketimbang Thailand dan Pakistan. Tahun lalu Indonesia terbaik ketiga di Asia.

global

Indonesia berpeluang menempati posisi lebih baik seandainya bisa menjaga momentum dalam dua hari terakhir. Kemarin (16/3) indeks harga saham gabungan melesat 86 poin atau 1,6 persen.

Hari ini indeks memecahkan rekor baru setelah penantian hampir dua tahun. Bank Indonesia cukup percaya diri dengan mempertahankan 7-Day Repo Rate di aras 4,75 persen hari ini.

idx

Posted in Capital Market, Makroekonomi, Monetary Policy, Uncategorized | 4 Comments

Nasib Lapisan Terbawah Belum Kunjung Terangkat

senayanpost.com

Hampir dua pertiga penduduk miskin yang berjumlah 27,76 juta jiwa pada September 2016 berada di pedesaan. Mayoritas penduduk miskin di pedesaan bertumpu pada sektor pertanian. Sekalipun demikian, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar daripada komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Harga bahan makanan yang lebih bergejolak sangat menekan penduduk miskin. Cukup banyak petani yang merupakan kon sumen neto pangan, termasuk beras. Artinya beras yang mereka produksi lebih kecil ketimbang yang mereka konsumsi.

worldbank.org

Ketika musim panen, apalagi panen serentak atau panen raya, harga jautuh; sebaliknya ketika paceklik dan mereka harus membeli beras, harganya melambung. Meskipun pemerintah berkomintmen membeli berapa pun hasil produksi sejumlah komoditas pertanian, nasib petani tak banyak tertolong.

Kenaikan harga beras di tingkat eceran naik lebih cepat dibandingkan peningkatan harga gabah kering di tingkat petani. Sebaliknya, jika harga merosot, harga gabah kering di tingkat petani melorot lebih tajam ketimbang penurunan harga di tingkat konsumen.

Pembenahan mata rantai distribusi harus menjadi perhatian utama untuk  meningkatkan kesejahteraan petani.

Penurunan kemiskinan di pedesaan kian sulit jika nilai tukar petani tidak kunjung membaik. Sejak Oktober 2014 nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.

tot

Kemerosotan lebih tajam untuk nilai tukar pangan, terutama sejak Maret-April 2016, lalu relatif stabil selama kurun waktu Mei 2016 sampai Januari 2017. Pada Februari 2017 kembali merosot tajam.tot-food

 

informal

Nasib pekerja bebas di sektor pertanian juga tak membaik. Upah riil mereka sejak November 2014 justru turun sebesar 3,49 persen. Setiap tahun upah riil butuh tani mengalami penurunan.

Walaupun juga menurun, upah riil pekerja informal di perkotaan–yang diwakili oleh upah buruh bangunan–sempat naik tipis pada tahun pertama pemerintahan Jokowi. Namun setelah itu berbalik turun. Sejak pemerintahan Jokowi hingga Februari 2017, upah riil buruh bangunan turun 1,68 persen.

Tekanan lebihj berat di sektor pertanian bioleh jadi memperbesar urbanisasi. Namun, karena tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, mereka menyemut di sektor informal, antara lain sebagai buruh bangunan. Kondisi kelebihan pasokan tenaga kerja itulah yang mungkin membuat upah riil buruh bangunan juga ikut tertekan.

Pebenahan sektor pertanian juga sudah barang tentu sangat membantu untuk memperkecil ketimangan. Selain itu turut pula membantu mengurangi tekanan urbanisasi sehingga tidak memperparah daya serap perkotaan.

Untuk meningkatkan jam kerja efektif petani, industrialisasi di pedesaan merupakan keniscayaan. Industrialisasi dengan penerapan teknologi tepat guna.

 

Posted in Agriculture, Development, Food, Gerakan Petani, Inequality and Poverty, Public Policy, Urban Development | 4 Comments