COVID-19 dan Millennials


IDN Times

INDONESIA MILENNIAL REPORT 2021 – EKONOM FAISAL BASRI BICARA SOAL DAMPAK COVID-19

Ekonom Faisal Basri menilai program Kartu Prakerja tak berdampak signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi pekerja. Menurut dia, sasaran peserta program Kartu Prakerja tak sesuai dengan kondisi saat ini. “Angka pengangguran naik akibat COVID-19, dari 4,99 persen saya perkirakan (sekarang) di atas 7 persen. Jadi pastikan orang yang menganggur itu tidak kelaparan. Itu yang paling penting dulu, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang cenderung kekerasan. Kan sekarang kekerasan meningkat, ya. Penjambretan, bahkan di Jalan Sudirman (Jakarta) ada yang sudah berani jambret (karena lapar),” kata Faisal dalam wawancara khusus bersama IDN Times, Selasa (15/9/2020).

—Redaksi IDN Times

Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Jokowi Butuh Panglima Perang Lawan COVID-19 (Video)


Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 21

Menghadapi wabah COVID-19 bisa dianalogikan dengan perang. Dalam peperangan, niscaya ada panglima perang yang mendedikasikan segenap jiwa dan raganya melawan musuh tanpa dibebani pekerjaan lain. Dalam perang butuh mobilisasi prajurit dan logistik a la perang, bukan dengan cara-cara biasa dalam keadaan normal. Sebab itu, Jokowi butuh panglima perang untuk lawan Covid-19. —Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Versi tulisan telah hadir sebelumnya di blog ini dengan judul Saatnya Ada Panglima Perang Purnawaktu Taklukkan Wabah COVID-19

Ekonomi Politik Kebijakan Perekonomian Indonesia (Audio)


Pengantar: Book Dialogue feat. Faisal Basri: Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi

Sejarah perekonomian Indonesia memang dinamis dan menarik. Meski sudah merdeka sejak 1945, kita baru membangun di era kabinet Djuanda pada tahun 1957. Kemudian, momentum pembangunan berpuntir sampai tahun 1998. Namun, kelembagaan politik tidak diperkuat dan kita jatuh di tahun 1998. Indonesia sudah bangkit, namun masih banyak masalah ekonomi yang terjadi. Buku “Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi: Rujukan untuk Sebuah Kebijakan Perekonomian” ditulis untuk merayakan HUT ke-80 Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan menjawab masalah-masalah tersebut.

Pada Book Dialogue kali ini, kami berbincang dengan Faisal Basri, seorang ekonom senior dan kontributor pada buku tersebut.

— Redaksi KANOPI FEBUI

Perbincangan selengkapnya bisa didengarkan di sini

Saatnya Ada Panglima Perang Purnawaktu Taklukkan Wabah COVID-19


Menghadapi wabah COVID-19 bisa dianalogikan dengan perang. Dalam peperangan, niscaya ada panglima perang yang mendedikasikan segenap jiwa dan raganya melawan musuh tanpa dibebani pekerjaan lain. Dalam perang butuh mobilisasi prajurit dan logistik a la perang, bukan dengan cara-cara biasa dalam keadaan normal.

Untuk kebutuhan perang, segala sumber daya yang ada didedikasikan untuk perang. Kapasitas pabrik bisa didayagunakan untuk menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan perang. Kapal-kapal niaga bisa dimodifikasi untuk mengangkut prajurit, persenjataan, dan kebutuhan penunjang lainnya.

Jalur komando harus jelas, siapa bertanggung jawab untuk apa. Informasi harus jelas dan akurat sampai ke komandan pertempuran dan segenap prajuritnya.

Untuk itu semua, aturan yang ada tidak cukup. Harus ada payung hukum yang jelas dalam menghadapi darurat perang. Namanya juga darurat. Pengadaan barang dan jasa tak bisa menunggu lelang. Alokasi anggaran tak bisa mengikuti alur pembahasan baku yang memerlukan berbagai tahapan. Jadi butuh undang-undang darurat perang. Karena mendesak, buat segera Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)

***

Perkembangan COVID-19 di Indonesia

COVID-19 sudah menjamah semua provinsi dan 494 (96,1 persen) kabupaten/kota. Jadi, COVID-19 telah merambak sampai ke pelosok, tak hanya di kawasan perkotaan, melainkan telah merasuk ke kawasan pedesaan.

Kasus terkonfirmasi COVID-19 harian sudah menembus 4.000. Pertambahan kasus semakin cepat. Sejak pengumuman kasus pertama 2 Maret 2020 hingga mencapai 50.000 kasus butuh waktu 115 hari. Tambahan 50.000 berikutnya hanya 32 hari, lalu turun lagi menjadi 26 hari untuk mencapai 150.000 kasus, 17 hari untuk mencapai 200.000 kasus, dan 14 hari untuk menembus 250.000 kasus.

Pasien meninggal dunia per hari selalu di atas 100 dalam delapan hari terakhir dan kematian kumulatif hampir mencapai 10.000. Jumlah kematian itu hanya yang meninggal dunia setelah dites PCR dengan hasil positif. Yang meninggal dunia belum dites usap (PCR) tetapi memiliki gejala yang sama dengan pengidap COVID-19 dan dimakamkan dengan protokol COVID-19 tidak dicatat sebagai kematian karena COVID-19. Lebih ironis lagi, untuk menurunkan angka kematian, ada rencana dari Kemenkes untuk mempersempit definisi kematian menjadi yang semata-mata (murni) karena COVID-19 dan mencoret akibat penyakit penyerta.

Dengan definisi kematian yang tidak menggunakan standar WHO saja, angka kematian (case fatality rate/CFR) Indonesia tertinggi di ASEAN dan tertinggi kedua di Asia, juga lebih tinggi dari rerata dunia.

Karena sosok COVID-19 tak kasat mata, maka untuk mengenalinya hanya ada satu cara, yaitu dengan testing. Bagaimana hendak menjinakkan wabaah kalau kita tak tahu sosok musuh kita.

Sudah hampir tujuh bulan coronavirus leluasa menyebar karena jumlah testing di Indonesia sangat rendah, baru sekitar 10.000 per satu juta penduduk.

Nyaris tak ada alasan mengapa sedemikian buruk kinerja testing Indonesia. Anggaran untuk penanganan COVID-19 cukup besar. Kesulitan mendapatkan peralatan dan reagen pun tak bisa diterima akal sehat. Negara-negara yang lebih miskin dari Indonesia seperti Bangladesh, Pakistan, dan Filipina bisa melakukan tes lebih banyak. Di antara negara-negara dengan kasus di atas 10.000, jumlah tes di Indonesia hanya lebih tinggi ketimbang 10 negara berpendapatan rendah dan berpendapatan menengah-bawah di Afrika dan satu negara berpendapatan rendah di Asia (Afganistan). Status Indonesia yang baru naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah-atas tak tercermin dari jumlah tes.

Sudah jumlah tes sedikit, tidak efektif pula. Jumlah tes yang sudah lumayan naik walaupun secara nasional lebih rendah ketimbang standar WHO, tidak disertai dengan strategi penelusuran/pelacakan kontak. Nisbah pelacakan kontak secara nasional sangat rendah, sekitar 3. Bahkan di DKI Jakarta—yang merupakan episentrum wabah COVID-19—berdasarkan data dari kawalcovid19.id, rasio lacak isolasi (RLI) justru turun dari sekitar 4 pada bulan Juni menjadi kurang dari 2 pada bulan September. Ini ibarat tawanan perang yang bebas berkeliaran sesuka hati, bahkan sampai ke jantung pertahanan kita sendiri. WHO menganjurkan pelacakan antara 10-30 per satu kasus terkonfirmasi (kawalcovid19.id).

Bagaimana mau menang perang kalau tanpa melalui berbagai medan pertempuran.

Perlu Organisasi Perang yang Mumpuni dan Panglima Perang

Perang menghadapi wabah COVID-19 lebih pelik. Musuhnya tak kelihatan kasat mata. Tak tahu jumlahnya berapa dan lokasinya dimana. Untuk menggempur musuh tak bisa pakai senjata pemusnah yang paling canggih sekalipun. Tak bisa pula menggunakan intelejen tentara untuk memata-matai posisi dan pergerakan musuh. Strategi menyerangnya pun berbeda. Tak bisa sekali menyerang meskipun dengan bom atom lantas musuh serta-merta takluk, dan perang usai.

Mengapa sejauh ini kita belum berhasil menjinakkan COVID-19 dan bahkan mengalami kemunduran? Salah satu faktor terpenting adalah tidak ada rencana darurat “perang”, organisasi yang dibentuk tidak efektif, dan tidak ada panglima perang.

Yang sudah ada adalah rencana darurat menghadapi dampak dari perang, bukannya perang itu sendiri. Lihat saja judul Perppu No.1/2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No.2/2020:

Karena hukum daruratnya seperti itu, maka tak heran kalau struktur organisasinya pun tidak mencerminkan kedaruratan kesehatan. Posisi/jabatan berwarna merah tidak tertera di dalam Perpres No.82./2020, hanya diumumkan oleh Ketua Pelaksana.

Kita menghadapi perang semesta, namun tanpa perencanaan komprehensif dan menggigit. Presiden sebagai panglima tertinggi belum kunjung mengangkat panglima perang. Yang ada adalah sejumlah panglima pertempuran atau panglima ad hoc: ada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menko Maritim dan Investasi. Mereka semua tidak purnawaktu mengurus wabah. Pekerjaan mereka sudah sangat banyak. Masalah yang mereka hadapi sangat banyak dan rumit.

Idealnya ada panglima perang purnawaktu yang diberikan otoritas penuh oleh panglima tertinggi untuk menundukkan musuh. Panglima perang dibantu oleh staf-staf profesional yang juga purnawaktu sesuai dengan keahlian masing-masing, bukan jabatan ex-officio. Pejabat-pejabat itu bertugas sebagai pendukung operasi dengan memobilisasi sumber daya yang mereka miliki. Misalnya, panglima tertinggi butuh ratusan ribu tenaga untuk pelacakan kontak kepada polisi dan petugas sensus yang diurus oleh BPS. Kalau masih kurang, dibuka pesempatan untuk relawan dari mahasiswa dan oraganisasi kemasyarakatan. Dananya diminta ke Menteri Keuangan. Pengadaan logistik tak perlu tender. Mobilisasi pabrik untuk menghasilkan kebutuhan perang dimintakan ke Menteri Perindustrian. Harus ada undang-undang darurat yang menaunginya.

Panglima tertinggi memiliki pusat data sendiri dan menggunakan standar WHO. Tidak boleh lagi suka-suka Menteri Kesehatan menentukan definisi kematian. Seluruh data yang dikumpulkan Kemenkes wajib diserahkan ke pusat data di kantor komandan perang. Kantor komandolah yang mengolah data.

Pendek kata perencanaan dan operasi harus terpusat. Bukan seperti sekarang yang terlalu banyak satgas: satgas percepatan vaksin, satgas percepatan penurunan kasus di delapan daerah dengan kasus tertinggi, dan sejenis satgas lainnya. Orangnya itu-itu saja. Hanya ada satu juru bicara perang.

Sosok panglima perang harus yang memiliki pengalaman panjang dan berprestasi luar biasa di berbagai medan pertempuran.

Ada dua sosok ideal sebagai panglima perang: Pak JK dan Pak Kuntoro.

Yang Masalah Fiskal Kok yang Diobrak-abrik Moneter?


Cokro TV | Seruput Kopi – Eko Kuntadhi

Kali ini Seruput Kopi Cokro TV menyoroti kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi pandemi. Ekonom Faisal Basri menyebut ada kebijakan yang keliru dalam merespon kelesuan ekonomi, kemudian memberikan beberapa masukan. Simak lebih lanjut dalam Seruput Kopi dengan Faisal Basri: Yang Masalah Fiskal kok yang Diobrak-abrik Moneter. —Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa disaksikan di sini.

Presiden Dibohongi Mentah-mentah


“Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini  akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia,  dan produsen teknologi di masa depan.”

Kutipan di atas adalah salah satu alinea dari naskah pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 14 Agustus 2020.

***

Indonesia memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Hampir seperempat cadangan nikel dunia berada di dalam perut bumi Indonesia.

Produksi bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2012 dan 2013 akibat rencana pemerintah akan melarang ekspor bijih mineral mulai 2014. Oleh karena itulah produksi 2014-2016 anjlok karena fasilitas pengolahnya belum siap.

Ekspor betul-betul nihil selama tahun 2015-2016. Pemerintah melonggarkan ketentuan larangan ekspor sehingga ada realisasi ekspor bijih dan konsentrat nikel (HS 2604) sebanyak 4,9 juta ton tahun 2017, 19,8 juta ton tahun 2018, dan 32,4 juta ton tahun 2019.

Larangan ekspor bijih nikel kembali diberlakukan mulai 1 Januari 2020, dipercepat dari yang tadinya ditetapkan mulai 2022. Tarik ulur kebijakan larangan ekspor ini tentu saja sangat memukul perusahaan penambang nasional yang sudah mulai bersiap diri membangun fasilitas smelter. Tak ayal, perusahaan-perusahaan smelter dari China yang paling siap memanfaatkan peluang emas karena harga bijih nikel domestik anjlok akibat larangan ekspor. Perusahaan smelter leluasa membeli bijih nikel dengan harga hanya sekitar separuh dari harga internasional.

***

Perusahaan smelter dari China kian berbondong-bondong datang ke Indonesia karena menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, nihil pajak ekspor, tak bayar pajak pertambahan nilai, boleh membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100 dollar AS per bulan bagi pekerja asing. Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih nikel. Semua fasilitas itu tidak mereka nikmati di negara asalnya.

Tentu saja Indonesia sangat diuntungkan jika terjadi peningkatan proses nlai tambah di dalam negeri. Industri berbasis bijih nikel bisa berkembang pesat hingga menghasilkan produk akhir atau semi-akhir berupa baterai, plating, dan logam campuran berbasis nikel (nickel based alloy), pipa las tahan karat, dan batang baja tahan kerat. Produk-produk itu digunakan oleh banyak sektor usaha, antara lain konstruksi kapal, otomotif, pertahanan, rel kereta api, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, migas, bangunan, dan banyak lagi.

Pidato Presiden benar adanya bahwa kita telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di Pomalaa, PT Valle di Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon.

Namun, sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan beterai.

Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi di Indonesia. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat panjang.

Perusahaan-perusahaan smelter itu pada umumnya mengekspor produk seperempat jadi ke negara asalnya. Di sana diolah lebih lanjut, kemudian diekspor ke Indonesia, misalnya untuk kebutuhan sektor migas dan otomotif.

Bapak Presiden, jadi sebenarnya yang terjadi adalah praktik pemburuan rente besar-besaran. Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibangdingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China.

Nilai tambah yang kita nikmati tak sampai 10 persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta dari model hilirisasi sekarang ini. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri.

Model yang “aneh” seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana Bapak Presiden dan kita semua harapkan.

*****

Faisal Basri Anggap Keliru Revisi UU BI karena Fiskal yang Bermasalah


Katadata.co.id | | 3 September 2020 | 13:50

Penulis: Agatha Olivia Victoria | Editor: Agung Jatmiko

Ekonom Senior Indef menilai Indonesia tidak memiliki masalah di sisi moneter melainkan fiskal terutama soal perpajakan.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI). Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengaku heran atas inisiasi revisi UU BI ini karena permasalahan saat ini bukan dari segi moneter.

“Masalah kita ini ada di fiskal dan kementerian teknis, bukan moneter. Jadi menurut saya justru keliru jika sisi moneter yang diutak-atik,” kata Faisal dalam sebuah forum diskusi virtual, Kamis (3/9).

Dari segi fiskal, ia menilai rasio pajak atau tax ratio Indonesia sejak dahulu bermasalah, bukan hanya saat pandemi virus corona atau Covid-19 melanda. Memang, saat pandemi corona tax ratio Indonesia turun dari 9,8% menjadi 8,2% pada semester I 2020, namun tren penurunan sebenarnya sudah terjadi sebelumnya.

Ia menjelaskan penurunan tax ratio tidak ada hubungannya dengan pandemi corona, sebab perhitungannya membandingkan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB).

“Jadi jangan salahkan pandemi corona, karena memang ada masalah dengan perpajakan kita,” ujarnya.

Menurut Faisal salah satu masalah perpajakan di Indonesia adalah gagalnya pemerintah menarik pajak dari sektor ekonomi yang terus tumbuh. Salah satu contohnya adalah dari sektor pertambangan nikel, karena perusahaan tambang terlalu diberi banyak fasilitas seperti tax holiday hingga pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Dari sisi kementerian teknis, Faisal berpendapat masalah muncul karena tidak ada ada inovasi yang progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ia nilai tidak berdaya dalam hal inovasi.

Oleh karena itu, ia pun menyayangkan jika revisi UU BI tetap dilakukan oleh DPR, meski dengan alasan menjaga sektor perbankan dan keuangan sekalipun. Faisal menyarankan untuk menjaga dua sektor tersebut, pemerintah harus fokus mengatasan pandemi corona dengan cepat.

Berdasarkan draf revisi UU BI yang diterima Katadata.co.id, nantinya akan dibentuk Dewan Moneter yang membantu pemerintah dan bank sentral menetapkan kebijakan moneter. Dewan moneter akan terdiri dari lima anggota yakni Menteri Keuangan, satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain pembentukan Dewan Moneter, draf revisi UU tersebut juga mengatur keterlibatan pemerintah dalam keputusan rapat dewan gubernur yang diadakan setiap bulan. Pemerintah dapat mengirimkan perwakilan yakni seorang atau lebih menteri bidang perekonomian yang memiliki hak bicara dan hak suara. Rapat dewan gubernur bulanan antara lain memutuskan arah suku bunga acuan Bank Indonesia.

Dengan adanya ikut campur pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter, pasal 9 dalam UU BI yang lama akan dihapus. Pasal tersebut mengatur independensi BI yantg berisi bahwa pihak lain tak dapat ikut campur dalam pelaksanaan tugas bank sentral.

Tujuan bank sentral juga turut ditambah dalam revisi UU ini, dari semula hanya menjaga inflasi dan kestabilan nilai rupiah diperluas menjadi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Melalui draf revisi UU ini, DPR juga ingin mengembalikan tugas pengawasan bank dari OJK ke BI. Pengalihan tugas pengawasan bank ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2020, sementara proses pengalihan akan dilakukan secara bertahap setelah memenuhi sejumlah syarat dan dilaporkan kepada DPR.

Diunduh dari: https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f50a221723e0/faisal-basri-anggap-keliru-revisi-uu-bi-karena-fiskal-yang-bermasalah

Faisal Basri: yang Gatal Tangannya, yang Diamputasi Kakinya


wartaekonomi.co.id | Jum’at, 4 September 2020 | 0844 WIB

Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai pemerintah seharusnya membenahi wabah Covid-19 yang menjadi akar permasalahannya. Bukan malah membentuk Dewan Moneter. Langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) dinilai tidak tepat.

Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut, akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.

“Please, masalahnya di fiskal dan kementerian teknis, tapi ini moneter diobok-obok jadi solusinya. DPR sedang menggodok UU yang mengubah UU tentang BI. Akan dibentuk Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, sehingga BI menjadi subordinasi dari pemerintah,” ujar Faisal dalam diskusi online, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Dia pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dilakukan dengan membongkar sisi moneternya.

“Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang,” katanya.

Dia menambahkan, pembentukan Dewan Moneter tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi.

“Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki yang diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Kita lihat enggak ada salah moneter kan,” tandasnya.

Diunduh dari: https://www.wartaekonomi.co.id/read302492/faisal-basri-yang-gatal-tangannya-yang-diamputasi-kakinya

Faisal Basri: Jebol Keuangan Negara Gara-gara Nikel Ini


Kompas.com | Kamis, 3 September 2020 |16:41 WIB

Penulis Rully R. Ramli | Editor Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah fokus melakukan hilirasi hasil tambang nasional. Salah satunya melalui pembangunan pabrik pemurnian ( smelter) bijih nikel.

Namun ekonom senior Faisal Basri menilai, rencana tersebut justru akan merugikan kas keuangan negara. Mulai dari larangan ekspor bijih nikel hingga pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak disebut hanya akan mengurangi pendapatan negara, dan di sisi lain hanya menguntungkan pengembang smelter.

Faisal menjelaskan, saat ini penambang tidak lagi bisa melakukan ekspor, sehingga harga bijih nikel nasional lebih murah ketimbang yang berada di pasar internasional. “Misalnya harga nikel di pasar internasional 40 dollar AS, di Indonesia cuma 20 dollar AS, karena dilarang ekpsor,” katanya, dalam diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).

Dengan harga bijih nikel yang jauh lebih murah, Faisal menyebutkan, pengusaha smelter asal China memutuskan untuk membangun smelter di Indonesia.

“Karena nikmat sekali. 3 tahun dia di Indoneisa dia sudah break event point dan keuntungannya puluhan triliun,” ujarnya.

Bukan hanya itu, pengembang smelter juga diberikan insentif lain berupa pembebasan pajak atau tax holiday selama 25 tahun. Meskipun insentif tersebut hanya bisa dinikmati oleh investor degan modal di atas Rp 25 triliun, namun menurut Faisal, pengawasan pemerintah terhadap ketentuan itu tidak akan ketat.

“Tidak ada yang mengawasi sudah diberikan (tax holiday), karena back up penguasa kuat. Jadi PPh badan tidak bayar, nol besar,” katanya.

Terakhir, Faisal juga menyebutkan, pekerja yang didatangkan dari luar negeri tidak lah menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis. Hal itu kembali menggerus penerimaan negara.

“Jadi jebol keuangan negara ini gara-gara nikel ini,” ucapnya.

Diunduh dari: https://money.kompas.com/read/2020/09/03/164100426/faisal-basri-jebol-keuangan-negara-gara-gara-nikel-ini

Fiskal dan Rente yang Masalah, Moneter yang “Diobok-obok”


Pagi ini (3/9) pk. 09:30, Indef menyelenggarakan webibar bertajuk “Jalan Terjal Penerimaan Negara.” Perkiraan saya, teman-teman peneliti muda Indef bakal menyajikan data terakhir APBN, khususnya pos pemerimaan, serta analisis yang mendalam.

Saya menggunakan pendekatan yang mudah-mudahan melengkapi.

Berikut PowerPoint yang saya siapkan sebagai pengantar diskusi.

Lazimnya, bahan lengkap webinar akan diposting di laman Indef setelah acara berakhir. Bagi yang menginginkan format ppt, silakan hubungi Indef atau sampaikan alamat email di kolom komentar di blog ini.