By Untuk membantu penduduk terdampak COVID-19 yang paling rentan, pemerintah menyalurkan paket sembako senilai Rp43,6 triliun. Ada lagi pos logistik/pangan/ sembako senilai Rp25 triliun. Jadi, setidaknya bantuan berupa nontunai senilai Rp68,6 triliun.
Dana hampir Rp70 triliun itu bisa lebih tepat sasaran jika dikonversi dalam bentuk uang tunai.
Pertama, kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Beras dan gula tidak cocok untuk penderita diabetes. Keluarga yang memiliki bayi atau anak balita bisa membeli susu jika diberikan uang tunai. Penerima lainnya lebih leluasa memilih barang yang hendak dibelinya sesuai kebutuhan. Keleluasaan memilih sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan. Menurut teori mikroekonomi, pilihan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan lebih tinggi ketimpang bantuan barang.
Kedua, uang tunai bisa dibelanjakan di warung tetangga atau di pasar rakyat/ tradisional, sehingga perputaran uang di kalangan pengusaha kecil, mikro, dan ultra-mikro bertambah secara signifikan, menambah panjang nafas mereka yang sudah tersengal-sengal diterpa wabah pandemik COVID-19. Maslahat yang diterima mereka lebih merata ketimbang lewat pengadaan terpusat.
Ketiga, pengadaan sembako yang terpusat membutuhkan ongkos tambahan seperti untuk transportasi, pengemasan, petugas yang terlibat, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan. Akibatnya penerima tidak memperoleh penuh haknya, tidak sebanyak dana yang dialokasikan.
Semoga pemerintah segera mengoreksi mekanisme pemberian bantuan.
faisal basri 
Aku setuju sama Pak Faisal, tetapi menurut saya BLT bisa jadi tidak tepat sasaran dalam pembagiannya, karena setiap orang dapat memanfaatkan BLT secara berbeda-beda.
Meski ditujukan untuk keberlangsungan hidup, ada berbagai macam orang yang mungkin tidak menggunakannya untuk kelangsungan hidup, melainkan belanja hal – hal lain.
Maka dari itu, yang paling “mudah” merupakan “pukul rata” memberikan sembako.
Terima kasih pak, saya suka blog bapak
Aku setuju dengan komen ini, tapi apa yang di katakan pak faisal juga ada bener nya. Menurut aku pengawasan dari pemerintah dalam hal distribusi bantuan langsung tunai serta penggunaan nya itu yang paling penting.
Menurut aku yang terbaik adalah mix antara BLT dan sembako. For example, porsi sembako 65%, sedangkan cash nya 35%. Sehingga masyarakat masih punya keleluasaan untuk belanja hal lain sesuai kebutuhan spesifik mereka. Detail nya bisa seperti ini: Beras 10 kg, Minyak 2 liter,
30 Eggs, Kornet Ayam, Nugget, Sosis, 1 botol Saos sambal, 1 botol kecap manis, Biscuit, Sirup, Cash 250 ribu. Menurut perhitungan kasar, total 1 paket ini sekitar 600 ribu (sudah termasuk cash). 1 paket ini bisa buat 2 orang untuk 1 bulan. Memang jumlah ini keliatan tidak banyak tapi setidaknya bisa membantu masyarakat miskin jangan sampai mereka meninggal karena kelaparan.
Bantuan sembako pada umumnya diberikan untuk korban berncana alam karena infrastuktur rusak sehingga pasokan barang macet. Kalau lebih parah lagi sehingga memasak pun tak bisa, solusinya adalah dapur umum. Jika ketersediaan barang tak terganggu, yang lebih baik adalah uang tunai.
Permasalahan administrasi terkait daftar penerima bantuan sosial itu sendiri juga sering salah sasaran, Pak. Juga, banyak masyarakat yang tidak terdata sehingga program bantuan pemerintah baik BLT maupun non-BLT tidak maksimal dampaknya. Saya setuju dengan tulisan Bapak tentang kekurangan non-BLT.
Data penduduk miskin baru yang terdampak COVID-19 memang belum tersedia dengan akurat. Butuh waktu memang. Mungkin harus lebih mengandalkan pada lingkungan rt/rw.
Setuju Bang Faisal,
ada resiko juga ketika pembagian sembako terjadi antrian dan kumpulan banyak orang berpotensi penyebaran covid-19 itu sendiri.
Petugas tidak mampu mengatur jaga jarak. Sebagian besar memang pakai masker.
Apakah tidak diantisipasi ya?
Semua opsi punya plus minus…. blt juga ada kekuranganya
Sepakat. Maslahat neto terbesar yg dipilih untuk mencapai tujuan hakikinya.