Apakah Petani Semakin Sejahtera?

Petani semakin sejahtera jika penghasilan dari bertani bisa membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya lebih banyak. Itu akan terjadi jika harga hasil pertanian naik lebih tinggi dari harga barang dan jasa yang dibeli petani. Badan Pusat Statistik mengeluarkan salah satu indikator kesejahteraan petani, yaitu “nilai tukar petani” (NTP).

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, NTP cenderung turun, dengan catatan dalam dua bulan terakhir mengalami kenaikan. NTP mencapai titik terendah di bawah 100 pada Maret 2017.

Kemerosotan lebih tajam dialami oleh NTP khusus tanaman pangan. Angka tertinggi terjadi pada November 2017, yaitu sebesar 104,1. Namun, setelah itu mengalami penurunan hingga titik terendah sebesar 95,4 pada Maret 2017. NTP tanaman pangan berada di bawah angka 100 sejak April 2016 hingga Mei 2017. Memang dalam dua bulan terakhir ada kenaikan.

Jutaan petani tidak memiliki lahan. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Nasib buruh tani    pun memprihatinkan. Upah riil buruh tani cenderung turun cukup tajam, dari tingkat tertinggi sebesar Rp 39.516 per hari pada menjadi Rp 37.380 per hari pada Mei 2017. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Mei 2017, upah riil buruh tani turun sebesar 2,82 persen. Penurunan upah riil buruh tani lebih tajam dibandingkan penurunan upah riil buruh bangunan di perkotaan sebesar 1,78 persen.

Kondisi di atas yang membuat penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin berada di perdesaan. Per September 2016, dari 27,76 juta penduduk miskin, 17,28 juta jiwa berada di perdesaan. Penduduk miskin di perkotaan hanya 10,49 juta jiwa.

Penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan boleh jadi karena mereka amat tertekan bekerja di desa sehingga pindah ke kota. Perpindahan penduduk miskin desa ke kota membuat ketimpangan di desa turun dan jauh lebih rendah ketimbang ketimpangan di kota. Hal ini terlihat dari nisbah gini.

Sudah saatnya untuk meninjau ulang efektivitas program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian. Dana yang digelontorkan ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian, sebagaimana diingatkan oleh Bank Dunia: “In agriculture, large increases in government spending have not been associated with similar increases in agricultural production or even rice production, such that the ratio of spending to output in agriculture is increasing (Figure). This is partly because a large proportion of the increase in central government spending has gone to subsidize inputs (fertilizer subsidies, other agricultural subsidies, and MoA social aid). This proportion reached 47% in 2015, while only 3% was spent on R&D and extension services.”

Ternyata, perdagangan (ekspor minus impor) pangan Indonesia pun tidak menunjukkan perbaikan berarti. Bahkan pada tahun 2016 defisit pangan menunjukkan kenaikan. Untuk urusan perut ini, Indonesia sudah tekor  (lebih besar impor daripada ekspor) sejak 2007.

Kisruh pangan justru kian kerap terjadi.

Quo vadis sektor pertanian.