Tren Ketimpangan Memburuk dan Pesta Pora Kapitalis Kroni

Pada 19 Agustus 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tentang ketimpangan. Indeks ketimpangan yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2016 turun menjadi 0,397. Penurunan gini ratio menjadi di bawah 0,4 membuat tingkat ketimpangan di Indonesia kembali dalam kategori rendah (<0,4). Kategori sedang 0,4 sampai 0,5 dan ketegori ketimpangan tinggi atau parah >0,5. Rentang gini ratio adalah nol (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna).

Gini ratio tertinggi sepanjang sejarah terjadi pada September 2014. Setelah itu terus mengalami penurunan hingga Maret 2016. Berarti selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami perbaikan hingga kembali ke kategori rendah.

gini

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di halaman muka Kompas hari ini (20/8) muncul berita dengan judul Rasio Gini Belum Memuaskan. Mengapa sejumlah kalangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai penurunan belum cukup memuaskan?

Pertama, menurut BPS, penyumbang perbaikan terutama adalah kenaikan upah buruh tani harian dan buruh bangunan harian, kenaikan jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian, serta kenaikan pengeluaran pemerintah, khususnya infrastruktur padat karya, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) golongan bawah. Dua faktor pertama sangat rentan, sewaktu-waktu mudah turun kembali karena kelompok buruh harian tidak memiliki kepastian pendapatan.

Kedua, meskipun gini ratio di perdesaan relatif jauh lebih rendah dari perkotaan (0,327 versus 0,410), penurunan gini ratio di perdesaan relatif lebih lambat dibandingkan penurunan di perkotaan. Kenyataan ini memperkokoh konstatasi rentannya faktor pertama.

Ketiga, gini ratio di Indonesia dihitung berdasarkan data konsumsi per kapita, sehingga tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan. Ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi jauh lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan dan kekayaan karena sekaya-kayanya seseorang tentu memiliki keterbatasan untuk menikmati hidup dari kekayaannya yang melimpah: makan tiga kali sehari, tidak bisa menimati lebih dari satu mobil dan rumah pada waktu yang sama, dan keterbatasan waktu untuk pesiar ke seantero dunia. Berbeda dengan pendapatan dan kekayaan yang bisa ditumpuk sampai tujuh turunan.

Keempat, tren jangka panjang dengan menggunakan data tahunan (rerata Maret dan September sejak 2011) menunjukkan peningkatan ketimpangan yang cukup tajam.

gini1964-2016

Data Bank Dunia tentang konsentrasi kekayaan menunjukkan kondisi ketimpangan yang amat parah. Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand. Satu persen rumah tangga Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional. Semakin parah jika melihat penguasaan 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan nasional.

inequality

Lebih ironis lagi, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Crony-capitalism index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.

Pantas saja para saudagar kian banyak yang menyemut ke dalam kekuasaan dan menguasai pucuk pimpinan partai politik. Karena dengan begitu kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Sektor-sektor kroni pada umumnya bersandar pada fasilitas dan konsesi dari penguasa. Banyak dari mereka tidak siap bersaing secara sehat.

crony

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Inequality and Poverty, Political Economy. Bookmark the permalink.

22 Responses to Tren Ketimpangan Memburuk dan Pesta Pora Kapitalis Kroni

  1. beni sukadis says:

    Gap is getting bigger..because of political oligarkh getting stronger..so sad..

  2. ruhfelize says:

    a.n stabilitas politik, saya seperti menatap kembali wajah orde-baru….dahulu represif hari ini akomodatif

  3. Fedro says:

    Tolong buktikan jika partai politik mekakukan kooptasi bisnis APBN ataw Proyek BUMN . Bukankankah para Birokrat mencari pemain asing sbg pelakunya .

  4. Har Wib says:

    Pernyataan Bung Faisal di artikel ini tampaknya kebalik deh? Saya copas: “Rentang gini ratio adalah nol (timpang sempurna) hingga 1 (merata sempurna)”. Mustinya: Rentang gini ratio adalah nol (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna).harwi

  5. faisal basri says:

    Anda sangat benar. Sudah saya koreksi. Terima kasih banyak.

  6. Ahmad Mikail says:

    yang menarik Pak Faisal, kasus malaysia dengan singapur. crony capitalism mereka indexnya lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kenapa secara GDP/capita dan HDI mereka jauh lebih tinggi.apakah ada yang salah dengan pola crony capitalism Indonesia? terima kasih.

    • faisal basri says:

      Pertanyaan yang sangat menarik dan menantang. Kita coba mendalaminya lebih lanjut.

      • Msbi says:

        Menurut saya kuncinya di efisiensi, kalau di Singapura bangun jaringan listrik, air, dll terintegrasi sehingga lebih murah. Kalau kita sendiri2 yg secara teori harusnya punya daya saing yg baik. Tp gmn klo di Indonesia dilakukan efisien dan dampak para pekerja?

  7. Msbi says:

    Untuk mengurangi itu, kebijakan saat ini sepertinya lebih mengarah pada subsidi silang entah itu pajak, pendidikan, kesehatan dll.

  8. siswanto says:

    Sepertinya kita harus kembali fokus memperbaiki kepemilikan aset lahan, perlu penguatan kebijakan land reform, supaya pendapatan dan kekayaan menjadi lebih terdistribusi secara lebih merata. Buruh tani harian dan buruh bangunan harian yang rentan bisa memiliki aset yang dapat menjadi sumber penghasilan.

  9. Kalau tak salah saat kebinet Juanda ada kebijakan Ekonomi Benteng. Kini di Malaysia ada kebijakan yang mirip New Economic Policy. Saya lihat keduanya adalah bentuk affirmatice action yang sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia dan Malaysia yang mewarisi diskriminasi bertahun-tahun oleh elit penjajah dan yang menggantikannya.

  10. Pingback: GELLOK MAU JADI KPK « 'nBASIS

  11. Ricky says:

    maaf pak, kenapa yang dipakai untuk rasio gini data pengeluarannya y? bukan data pendapatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s