Masih Ingat TPID? Efektifkah?

Dalam salah satu putaran debat calon presiden pada pemilihan umum 2014, calon presiden Joko Widodo bertanya kepada calon presiden Prabowo Subiyanto: “Bapak Prabowo, kami ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat, peran TPID. Terima kasih.” Sebelum menjawab, Prabowo terlebih dahulu bertanya balik kepada Jokowi: “Apa singkatan TPID, Pak Jokowi?” Hadirin mendadak sontak tertawa.

Sebagai gubernur DKI Jakarta dan mantan walikota Solo, tentu saja Jokowi tahu benar apa itu TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Tim ini dibentuk sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama yang bersumber dari sisi penawaran (supply) seperti gangguan produksi, hambatan distribusi, dan akibat kebijakan pemerintah, misalnya pengenaan kuota impor.

Dari sisi permintaan, tanggung jawab lebih berada di pundak Bank Indonesia.

Peraga menunjukkan skema koordinasi dan peranan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

tpid

Presiden Joko Widodo tampaknya sangat peduli terhadap keberadaan TPID. Pada 4 Agustus  kembali Presiden memberikan pengarahan di hadapan peserta rapat koordinasi nasional TPID VII yang sebagian besar pesertanya adalah gubernur, bupati, dan walikota.

“Presiden empat kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan. Kedua, agar unsur-unsur di daerah, seperti Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan BI di daerah, secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan. Ketiga, memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah selalu lancar. Keempat, menjaga distribusi barang.”Lihat Siaran Pres BI

Bahan makanan masih kerap menjadi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Jika harga bahan makanan terjaga, inflasi bisa ditekan dan lebih stabil di kisaran 3 persen sampai 4 persen. Itu pun tergolong tinggi jika dibandingkan dengan inflasi di negara-negara tetangga.

folatile_food

Harga beberapa komoditas hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar di kelompok bahan makanan, antara lain: beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang.

source_of_inflation

Jika kita cermati lebih jauh tampak bahwa permasalahan utama yang dihadapi bukan seperti empat faktor yang dikemukakan Presiden. Akar masalahnya justru bersumber dari pemerintah pusat sendiri.

Pemerintah menerapkan pengaturan yang tidak optimal untuk beberapa komoditas yang diimpor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Ketika harga beberapa komoditi di pasar internasional turun, justru harga di dalam negeri cenderung naik terus menerus. Contohnya beras, jagung, daging sapi, dan gula. Pengaturan impor menimbulkan beragam praktek pemburuan rente.

imported_price

Harga beras yang cenderung naik pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di pasar internasional lebih banyak dinikmati oleh pedagang  yang menjalin mata-rantai panjang. Harga gabah di tingkat petani jauh lebih rendah dari harga beras eceran.

beras-domestik

beras-intl

Carut marut data perberasan menambah buruk keadaan. Impor baru dilakukan ketika harga sudah sulit dikendalikan, ketika stok beras Bulog menipis.

beras-impor.png

Hal serupa terjadi pada komoditas jagung. Klaim pemerintah produksi jagung melimpah. Namun harga jagung di dalam negeri meningkat terus bahkan mencapai hampir 3 kali lipat harga internasional.

Peternak ayam menjerit karena jagung merupakan unsur utama pakan ternak yang menyumbang sekitar 70 persen ongkos produksi. Karena impor jagung tersendat, bahkan dilarang, pengusaha ayam terpaksa mengimpor gandum sebagai subtitusi jagung.

Impor jagung turun tetapi impor gandum naik. Karena haraga gandum lebih mahal dari harga jagung maka ongkos produksi ayam ras terus naik.

Jadi, bukankah akar masalahnya terletak pada pundak pemerintah pusat? TPID tidak mungkin efektif kalau mengandalkan fungsinya sebagai pemadam kebakaran. Mungkin sudah saatnya TPID direposisi.

 

 

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Agriculture, Public Policy, Salah Kaprah, Tata Niaga. Bookmark the permalink.

4 Responses to Masih Ingat TPID? Efektifkah?

  1. DJOKO SAWOLO says:

    Bagus Uda tulisannya. Terus saya baca setiap tulisan Uda

  2. Ridwan Monoarfa says:

    Inflasi menjadikan kaum pekerja menjadi kuli di negerinya sendiri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s