By Catatan: Usulan saya pemotongan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 75 triliun – Rp 100 triliun. Ternyata Pemerintah memutuskan lebih besar, Rp 134 triliun. Tentu Pemerintah memiliki hitung-hitungan yang lebih rinci dan akurat. Rencana “amputasi” ini tentu sangat pahit. Presiden harus memperoleh gambaran yang lebih membumi dari para pembantunya. Dengan argumentasi yang kuat didukung oleh data yang kredibel, insya Allah ke depan tidak terjadi lagi akrobat fiskal yang sangat membahayakan stabilitas perekonomian.
Berita pemangkasan anggaran bisa dilihat di sini: Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer Daerah http://kom.ps/AFv4pj
***
KOMPAS.COM, Senin, 1 Agustus 2016 | 21:08 WIB
Faisal Basri: Apakah Jokowi Mau Mendengarkan Sri Mulyani?
JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyimpan harapan besar kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Sri Mulyani Indrawati untuk bisa mengubah cara berfikir Presiden Joko Widodo atas pembangunan dari berdasarkan keinginan (wants) menjadi kebutuhan (needs).
“Pertanyaannya, apakah Jokowi secara psikologis siap di-challenge oleh menterinya?” ucap akademisi Universitas Indonesia (UI) itu Senin (1/8/2016) di Jakarta.
Faisal mengatakan, para pembantu Presiden banyak yang tipikal “Yes man”, suka meng-entertaint Presiden, tidak bisa berkata tidak serta tidak mampu memberikan masukan yang lebih rasional atas keinginan Jokowi.
Misalnya, Menkeu lama, Bambang PS Brodjonegoro yang tidak bisa menjelaskan betapa sulitnya merealisasikan target penerimaan perpajakan.
“Nah, mudah-mudahan dengan Sri Mulyani ini Jokowi bisa berubah, mau mendengar. Mudah-mudahan enggak pakai rumus ‘Pokoknya!’ dan bisa dirasionalisasi. Tugas berat Sri Mulyani di sana,” kata dia lagi.
Faisal berharap, Sri Mulyani bisa memberikan penjelasan ke Jokowi risiko pelebaran defisit anggaran serta kemungkinan gagalnya program amnesti pajak.
Dengan demikian, perlu dilakukan kebijakan amputasi anggaran.
“Maka yang bisa dilakukan Sri Mulyani adalah mulai Agustus ini memotong anggaran dengan cukup besar Rp 75 triliun –Rp 100 triliun. Kuncinya di sini saya rasa kabinet baru,” pungkas Faisal.
Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta
Diunduh dari: http://kom.ps/AFv4Zi
faisal basri 
Pak Faisal Basri, lu kalo ngomong yg lbh sopan, kok sulit sapa Pak Jokowi (atau kalo tdk mau sapa Pak lbh sopan Presiden. Dasar sok hebat…?
Insya Allah saya menjaga tutur kata. Silakan tengok pemberitaan di media, ya seperti itu. Itu bukan tulisan saya, itu berita. Kalau dirasa kurang sopan, saya minta maaf. Terima kasih.
Sekedar contoh pemberitaan:
1. Jokowi Premium Returns to Indonesia as Stocks Lead Gains in Asia http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-04/jokowi-premium-returns-to-indonesia-as-stocks-lead-gains-in-asia)
2. Jokowi said in a plenary Cabinet meeting at the Presidential Office in Jakarta on Wednesday http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/03/jokowi-calls-for-discipline-in-budget-spending.html)
3. “Jadi menteri di era Jokowi sekarang tak harus pintar, … http://nasional.kompas.com/read/2016/08/06/17492831/pengamat.menteri.jokowi.tak.harus.pintar.yang.penting.punya.back-up.politik?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp)
Saya rasa diera saat ini tidak perlu dipermasalahkan hal2 spt itu. Dulu kita jg sering bilang sby tidak pak sby. Atau gus Dur, panggilan akrab untuk presiden A Wahid.
Sepakat bulat.
Bravo, pak Faisal, untuk cara menjawab anda yang santun terhadap tuduhan emosional tak berdasar dari yang menamakan dirinya Pardjono Kromoredjo. Good for you! Dan terima kasih untuk tulisan-tulisannya yang membuat kami lebih mengerti tentang situasi ekonmi bangsa ini. Thank you.
Most welcome.
Di jaman sekarang saatnya tinggalkan pencitraan mulai fokus ke substansi manfaat yang disampaikan. Sekarang era efektifitas sangat cepat tak perlu basa-basi toh niat Faisal basri sungguh jelas tulus menjaga pemerintahan komisi agar stabil disisi anggaran.