Masalah Ketimpangan Memang Sudah Parah


Pada hari proklamasi kemerdekan ke-70, saya menulis di blog ini dengan judul “Kemiskinan dan Ketimpangan Setelah 70 Tahun Merdeka” (http://wp.me/p1CsPE-1bl). Indeks Gini atau Koefisien Gini meningkat terus setelah krisis 1998. Koefisien Gini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Angka Koefisien Gini berkisar antara nol (ektrem tidak timpang atau ekstrem merata) sampai satu (ketimpangan ekstrem atau paling timpang). Angka di bawah 0,4 masuk dalam kategori baik, angka antara 0,3 sampai 0,4  masuk kategori sedang, dan angka di atas 0,4 tergolong kategori buruk.

Koefisien Gini yang tercantum di tulisan sebelumnya itu sebetulnya tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan karena sampai sekarang kita tidak memiliki data tentang pendapatan rumah tangga. Data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah data pengeluaran yang menjadi proksi pendapatan.

Sudah barang tentu Koefisien Gini berdasarkan data pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan yang lebih baik atau lebih rendah ketimbang data pendapatan. Perbedaannya bisa mencapai 0,2.

Perbedaan kaya-miskin dalam hal pengeluaran atau belanja jauh lebih kecil (konvergen) dibandingkan perbedaan kaya-miskin berdasarkan pendapatan. Sekaya-kayanya seseorang, makanan yang masuk ke dalam perutnya sangatlah terbatas. Kenikmatan yang mereka dapatkan terkendala dengan waktu. Orang kaya yang sakit-sakitan tidak bisa menikmati kekayaannya secara maksimal.

Jika Koefisien Gini berdasarkan data pengeluaran menghasilkan angka 0,41 (ketimpangan sedang) selama tiga tahun terakhir, maka kalau ditambah 0,2 menjadi 0,61 (ketimpangan buruk).

Indikator apa lagi yang bisa kita gunakan untuk memperkuat konstatasi bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia sudah masuk kategori buruk?

Pertama, kajian Thomas Piketty (buku karanganya Capital in the Twenty-First Century)yang mengunakan proksi yang lebih dekat dengan pendapatan menunjukkan pola perkembangan ketimpangan Indonesia serupa dengan pola negara-negara maju yang mengalami pemburukan ketimpangan, termasuk Amerika Serikat yang paling buruk itu. ketimpangan di Indonesia lebih buruk dari China dan India.

apiketty

Kedua, struktur kepemilikan simpanan di bank. Ternyata simpanan senilai 100 juta atau kurang sangat dominan, mencapai 97,78 persen rekening. Jumlah rekening dengan nominal Rp 100 juta sampai Rp 300 juta atau kurang hanya 1,01 persen. Selebihnya hanya “nol koma” dan yang di atas Rp 5 miliar hanya 0,04 persen.

asimpanan

Ketiga, financial inclusion index Indonesia relatif sangat rendah, hanya 36,1 persen. Artinya hanya 36,1 persen penduduk usia dewasa yang memiliki akun di bank, lembaga keuangan lainnya, dan mobile account. Mayoritas orang miskin sudah barang tentu tak pernah menyentuh jasa keuangan formal.

afii

Keempat, masih di sektor keuangan, jumlah investor saham berdasarkan jumlah sub-rekening efek di C-BEST belum sampai setengah juta atau  persisnya 448.248 sub-rekening (per Mei 2015).

Kelima, pemilikan obligasi pemerintah maupun korporasi tampaknya juga hampir 100 persen dikuasai orang-orang kaya dan kondisinya lebih buruk ketimbang ketimpangan dalam pemilikan simpanan di bank dan obligasi (surat utang).

Keenam, ketimpangan dalam pemilikan lahan sebagaimana terlihat dari Koefisien Gini untuk pemilikan tanah sangat tinggi, menembus angka 0,7. Data Sensus Petanian terbaru (2013) menunjukkan perbaikan (kembali ke 0,6) walaupun masih saja dalam kategori buruk.

.atanahKetujuh, observasi keseharian.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Political Economy and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Masalah Ketimpangan Memang Sudah Parah

  1. Pingback: Atasi Ketimpangan, Berikan Kesempatan! | BEM STAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s