Pada hari proklamasi kemerdekan ke-70, saya menulis di blog ini dengan judul “Kemiskinan dan Ketimpangan Setelah 70 Tahun Merdeka” (http://wp.me/p1CsPE-1bl). Indeks Gini atau Koefisien Gini meningkat terus setelah krisis 1998. Koefisien Gini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Angka Koefisien Gini berkisar antara nol (ektrem tidak timpang atau ekstrem merata) sampai satu (ketimpangan ekstrem atau paling timpang). Angka di bawah 0,4 masuk dalam kategori baik, angka antara 0,3 sampai 0,4  masuk kategori sedang, dan angka di atas 0,4 tergolong kategori buruk.

Koefisien Gini yang tercantum di tulisan sebelumnya itu sebetulnya tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan karena sampai sekarang kita tidak memiliki data tentang pendapatan rumah tangga. Data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah data pengeluaran yang menjadi proksi pendapatan.

Sudah barang tentu Koefisien Gini berdasarkan data pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan yang lebih baik atau lebih rendah ketimbang data pendapatan. Perbedaannya bisa mencapai 0,2.

Perbedaan kaya-miskin dalam hal pengeluaran atau belanja jauh lebih kecil (konvergen) dibandingkan perbedaan kaya-miskin berdasarkan pendapatan. Sekaya-kayanya seseorang, makanan yang masuk ke dalam perutnya sangatlah terbatas. Kenikmatan yang mereka dapatkan terkendala dengan waktu. Orang kaya yang sakit-sakitan tidak bisa menikmati kekayaannya secara maksimal.

Jika Koefisien Gini berdasarkan data pengeluaran menghasilkan angka 0,41 (ketimpangan sedang) selama tiga tahun terakhir, maka kalau ditambah 0,2 menjadi 0,61 (ketimpangan buruk).

Indikator apa lagi yang bisa kita gunakan untuk memperkuat konstatasi bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia sudah masuk kategori buruk?

Pertama, kajian Thomas Piketty (buku karanganya Capital in the Twenty-First Century)yang mengunakan proksi yang lebih dekat dengan pendapatan menunjukkan pola perkembangan ketimpangan Indonesia serupa dengan pola negara-negara maju yang mengalami pemburukan ketimpangan, termasuk Amerika Serikat yang paling buruk itu. ketimpangan di Indonesia lebih buruk dari China dan India.

Kedua, struktur kepemilikan simpanan di bank. Ternyata simpanan senilai 100 juta atau kurang sangat dominan, mencapai 97,78 persen rekening. Jumlah rekening dengan nominal Rp 100 juta sampai Rp 300 juta atau kurang hanya 1,01 persen. Selebihnya hanya “nol koma” dan yang di atas Rp 5 miliar hanya 0,04 persen.

Ketiga, financial inclusion index Indonesia relatif sangat rendah, hanya 36,1 persen. Artinya hanya 36,1 persen penduduk usia dewasa yang memiliki akun di bank, lembaga keuangan lainnya, dan mobile account. Mayoritas orang miskin sudah barang tentu tak pernah menyentuh jasa keuangan formal.

Keempat, masih di sektor keuangan, jumlah investor saham berdasarkan jumlah sub-rekening efek di C-BEST belum sampai setengah juta atau  persisnya 448.248 sub-rekening (per Mei 2015).

Kelima, pemilikan obligasi pemerintah maupun korporasi tampaknya juga hampir 100 persen dikuasai orang-orang kaya dan kondisinya lebih buruk ketimbang ketimpangan dalam pemilikan simpanan di bank dan obligasi (surat utang).

Keenam, ketimpangan dalam pemilikan lahan sebagaimana terlihat dari Koefisien Gini untuk pemilikan tanah sangat tinggi, menembus angka 0,7. Data Sensus Petanian terbaru (2013) menunjukkan perbaikan (kembali ke 0,6) walaupun masih saja dalam kategori buruk.

.Ketujuh, observasi keseharian.