Lanjut ke konten

Apa Kabar Tol Laut?


Masih tertancap kuat dalam ingatan kita ketika Jokowi didampingi Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa pada 22 Juli 2014. Alasan pemilihan tempat itu ialah untuk mengobarkan kembali semangat Indonesia sebagai negara maritim. Beberapa bulan kemudian pemerintahan Jokowi-JK membatalkan proyek pembangunan jembatan Selat Sunda, sebagai cerminan konsistensi mengedepankan roh maritim.

Ketika menyampaikan pidato singkat setelah pelantikan pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya:

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo memperteguh tekad itu seraya menggelorakan jiwa cakrawati samudra:

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Kini, kumandang roh maritim tak terdengar lagi. Berganti dengan “roh investasi”. Yang dekat dengan Presiden tak ada lagi yang memahami secara mendalam potensi maritim kita yang luar biasa. Menteri Koordinator Maritim dijabat oleh jenderal angkatan darat. Pada masa jabatan yang kedua, Kementerian Koordinator Kemaritiman diperluas menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Urusan kemaritiman terbenam di tengah hiruk-pikuk menggenjot investasi yang melahirkan gagasan Omnibus Law.

Ternyata selama pemerintahan Jokowi-JK realisasi pembangunan transportasi udara dan transportasi daratlah yang lebih pesat ketimbang transportasi laut. Peranan transportasi darat dalam perekonomian yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan peningkatan dari 2,14 persen tahun 2014 menjadi 2,47 persen pada 2019 (sampai September). Selama kurun waktu yang sama, peranan transportasi udara meningkat lebih pesat lagi, yakni dari 1,03 persen menjadi 1,62 persen.

Sebaliknya, peranan transportasi laut yang selama ini sudah sangat rendah karena tabiat “memunggungi laut” justru mengalami penurunan, dari 0,34 persen tahun 2014 menjadi 0,32 persen tahun 2019, bahkan sempat hanya 0,30 persen pada tahun 2018. Demikian pula dengan transportasi sungai, danau dan ferry yang turun dari 0,12 persen menjadi 0,11 persen.

Memang dalam segala hal kita kekurangan infrastruktur. Namun, perhatian terhadap angkutan laut dan angkutan berbasis air lainnya praktis tidak membuktikan pemerintah peduli dengan visi maritim yang didengung-dengungkan.

Ongkos logistik tetap mahal, pelayanan tol laut tidak menentu, sehingga integrasi perekonomian domestik tetap lemah.

Tak kurang dari 81 persen barang ekspor dan impor Indonesia diangkut oleh kapal asing. Pada tahun 2018, devisa Indonesia terkuras sebanyak 8,5 miliar dollar AS untuk membayar kapal asing itu. Ironis jika kita membandingkan dengan masa kejayaan Majapahit yang memiliki armada dagang lebih dari 400 kapal dan salah satu kapalnya lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis kala itu.

Solusinya bukan dengan Omnibus Law.

[Diperbarui pada 27 Januari 2020, pk. 01:17]

faisal basri Lihat Semua

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.

His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).

He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.

Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

8 tanggapan untuk “Apa Kabar Tol Laut? Tinggalkan komentar

  1. memang perlu ada yang mengingatkan akan hal ini. Dan bang Faisal termasuk orang yang layak untuk mengingatkan. Semoga pak Presiden tidak lupa dengan tol lautnya

      • Bener pak. Dulu tol laut sempat di resmi kan di tempat ku halmahera utara. Tp smp skrng saya pun ga tau fungsinya unk apa. Pengiriman barang dr dan unk ke daerah luar maluku khusus nya indonesia barat Bgt mahal,membuat perputaran uang di daerah indonesia timur melemah akibatnya rakyat hanya bgt2 sj pendapatannya alias mehong btl harga2 nya.mayoritas daerah maritim nmn nelayan tak berdaya krn peluang pasar yg relatif hanya penduduk setempat.melemahnya UKM2 unk wil. Timur membuat kami bingung mau memajukan daerah kami sprt apa. Udah sering kali kami teriak kpd pak presiden tp no respon.ga tau apa staf2 nya ngerti hal2 sprt ini atau tdk tp sprt kami adalah anak tiri dari negeri ini.

      • Akibat lainnya, kontribusi Maluku dan Papua justru tak mengalami perubahan dalam perekonomian nasional, yaitu hanya 2,2 peren. Padahal target RPJM 2014-2019 perannya naik menjadi 2,9 persen. Pembangunan di Indonesia masih berat ke Jawa. Peranan Jawa meningkat terus.

  2. Generasi kami kbanyakan sekolah ‘Aiti’ pak, ato yg cekak anggaran mondok/dipondokin. Jarang juga anak skarang nyebur ke kali apalagi terjun ke laut. Tenaga terampil kita mungkin pak yg perlu dibanyakin dulu sbelum negara ini bener2 nyemplung ke (tol) laut??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: