Tag: infrastruktur

Bangkitkan Ekonomi Tak Bisa dengan Andalkan APBN

Diposkan pada by faisal basri

,Dari berbagai penjelasan pemerintah belakangan ini muncul kesan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi bakal lebih tinggi pada semester kedua 2015 karena penyerapan anggaran akan lebih tinggi. Proyek-proyek infrastruktur bakal mulai berjalan lancar. Belanja modal bakal terealisasi. Seberapa jauh keyakinan itu memiliki pijakan kuat?

Komponen produk domestik bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi  lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) serta ekspor-impor barang dan jasa.

Komponen (1) dan (2) kita beri simbol Cp; komponen 3 bersimbol Cg; komponen (4) dengan simbol I; dan komponen (5) dengan simbol (X-M). Komposisi atau sumbangan masing-masing komponen terhadap PDB pada tahun 2014 tertera pada tabel di bawah. Sumbangan pengeluaran pemerintah (Cg) hanya 9,54 persen, sangat kecil dibandingkan dengan Cp yang menyumbang 57,25 persen. Sumbangan terbesar kedua adalah I sebesar 32,57 persen. Sedangkan (X-M) mendekati nol atau persisnya -0,76 persen.

ashare

Cp adalah belanja pemerintah yang habis dipakai pada tahun berjalan atau disebut juga current expenditure atau disebut juga belanja rutin. Kalaupun pemerintah menggenjot belanja rutin dampaknya terhadap pertumbuhan relatif sangat kecil karena porsinya sangat rendah (9,54 persen).

Yang kerap didengungkan akan didorong habis-habisan adalah pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Jenis belanja ini masuk dalam pos belanja modal. Di dalam PDB, belanja modal masuk dalam I. Pada tahun 2014, I berdasarkan harga berlaku berjumlah Rp 3.434 triliun. Adapun belanja modal pemerintah yang tertera di APBN 2014 senilai Rp 135 triliun atau hanya 3,9 persen dari I. Kalaupun belanja modal pemerintah dinaikkan dua kali lipat sebagaimana tercantum dalam APBN Perubahan 2015 menjadi Rp 276 triliun, tetap saja porsinya sangat kecil, hanya sekitar 5-6 persen.

Jadi sangat jelas, menggenjot belanja untuk infrastruktur tak banyak membantu untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, sangat mungkin ekspansi anggaran lewat peningkatan belanja pemerintah, termasuk untuk infrastruktur, justru kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Ini tidak berarti infrastruktur tidak penting. Infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dan memang harus digalakkan. Yang dimaksud dengan kontraproduktif di sini adalah dampaknya terhadap pertumbuhan jangka pendek.

Mari kita urai satu per satu.

Pertama, untuk meningkatkan belanja pemerintah, penerimaan pemerintah harus naik. Penerimaan pemerintah yang terbesar adalah dari pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak harus juga digenjot. Peningkatan pajak mengurangi ruang gerak masyarakat berbelanja dan dunia usaha berekspansi.

Kedua, jika peningkatan belanja pemerintah lebih besar dari peningkatan pendapatan pemerintah, maka pemerintah harus berutang lebih banyak. Agar Surat Utang Negara (SUN) laku, suku bunga SUN harus menarik, menyebabkan kenaikan suku bunga di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga itu membuat investasi swasta turun. Jadi, peningkatan utang pemerintah menimbulkan efek mendesak (crowding out effect).

Ketiga, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melemah, pemerintah cenderung membabi-buta mencari sumber penerimaan baru dari pajak maupun bukan pajak. Seperti sudah terjadi sekarang, pemerintah mulai 1 Juli mengenakan pajak laba perusahaan bayar di muka sebesar 1 persen untuk setiap produk minerba yang diekspor. Padahal harga komoditi pertambangan sedang merosot tajam. Perusahaan tambang yang merugi pun terkena ketentuan ini. Walaupun dapat memperoleh pengembalian (restitusi pajak), kewajiban bayar pajak di muka tentu saja menambah beban dan mengganggu arus dana perusahaan. Akibat selanjutnya, produksi turun dan akhirnya penerimaan negara bukan pajak (royalti, bagi hasil, dan lain-lain) juga turun. Ini sekedar satu contoh saja. banyak lagi praktek sejenis itu yang menambah beban perusahaan.

Jadi, kebijakan apa yang lebih ampuh untuk menggenjot pertumbuhan? Seperti terlihat pada tabel di atas, amankanlah Cp dan I. Sirnakah segala kebjakan yang menekan Cp dan I. Ciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya hapuskan pengenaan pajak penghasilan bayar di muka untuk seluruh impor bahan baku dan penolong. Ironisnya, Kementerian Keuangan baru-baru ini justru menaikkan pajak jenis ini dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Bukannya dihapus, malahan dinaikkan.

Faisal Basri: SBY, Satu-satunya Presiden yang Saldonya Nol

Diposkan pada by faisal basri

KOMPAS.com, Senin, 3 Maret 2014 | 07:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan ekonomi tak pernah lepas dari kepentingan politik. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menyebut langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2009 lalu tak lain agar terpilih kembali menjadi presiden.

Padahal, subsidi energi yang mencapai Rp 350 triliun per tahun sangat menggerogoti APBN sehingga anggaran untuk pos-pos lain, seperti infrastruktur, pun dinilai tak maksimal, habis terserap subsidi energi.

Menanggapi isu kenaikan harga BBM belakangan ini, Faisal hanya berkomentar sinis. “Kalau secara politik enggak mungkin naik, secara ekonomi enggak usah didiskusikan (penting tidaknya harga BBM dinaikkan),” kata Faisal, berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Ia pun hanya menanggapi pesimistis kemungkinan pemerintahan yang akan datang berani menaikkan harga BBM, apalagi ketika ditanya jika presiden yang terpilih nanti adalah dari partai berkuasa saat ini. “Hampir mustahil,” kata dia.

Dia menambahkan, alih-alih menaikkan harga, partai berkuasa saat ini pada 2009 lalu justru menurunkan harga BBM. Ia pun menyebut itu adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan pemerintah berkuasa.

“Jadi, SBY ini satu-satunya Presiden yang saldonya nol. Tiga kali naikkan, tiga kali nurunkan (harga BBM),” ujarnya.

Catatan Kompas.com, dari 2005 hingga 2009, SBY menaikkan tiga kali dan menurunkan tiga kali harga BBM. Pada 2005, harga premium naik dua kali, dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400, kemudian naik lagi menjadi Rp 4.500.

Harga premium juga naik satu kali pada 2008 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. Pada tahun yang sama, harga premium turun dua kali, dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500, kemudian menjadi Rp 5.000. Menjelang Pemilu 2009, harga premium kembali turun menjadi Rp 4.500.

“Itu kejahatan Pak SBY supaya dia terpilih kembali, tapi tidak bisa dituntut. Dia punya otoritas membuat kebijakan. Yang bisa adalah proses impeachment karena bertentangan dengan UUD, kalau bisa dibuktikan,” lanjut Faisal.

Akibat keputusan menurunkan harga BBM itu, SBY pun dinilai sedang merakit bom waktu untuk pemimpin yang akan datang. Padahal, jika waktu itu tidak diturunkan, dan kemudian harga BBM naik lagi, gejolaknya tidak akan terlalu besar.

“Tapi, itulah syahwat politik yang sudah sampai ubun-ubun Pak SBY waktu itu. Dan terbukti harga itu sensitif buat pemilu,” imbuh Faisal.

“Makanya, di seluruh negara, waktu pemilu harga itu coba distabilkan, dikendalikan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga demikian. Bedanya di Indonesia caranya kampungan gitu,” ujarnya.

Penulis: Estu Suryowati

Editor: Erlangga Djumena

Sumber: http://kom.ps/AFfFOB

Cara Sederhana Meredam Krisis

Diposkan pada by faisal basri

Pepatah “sedia payung sebelum hujan” agaknya perlu dipikirkan sebagai salah satu bentuk stimulus untuk meredam kemerosotan pertumbuhan ekonomi lebih jauh, syukur kalau bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali di atas 6 persen.

Salah satu pilihan yang bisa dibidik ialah pembenahan paket infrastruktur jalan dan selokan di perkotaan dan perdesaan. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer jalan di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dengan membenahi jalan, waktu tempuh bisa dihemat, ongkos angkut bisa ditekan, usia produktif kendaraan semakin panjang. Dengan begitu ongkos logistik bisa turun. Banyak nyawa juga bisa diselamatkan.

Jalan yang rusak tak boleh diperbaiki ala kadarnya, agar tak lagi berulang kasus jalan di Pantura yang diperbaiki setiap tahun menjelang mudik lebaran.

Image

Jalan semakin cepat rusak bukan karena kendaraan kelebihan beban. Yang tak kalah pentingnya, jalan cepat rusak karena di sisi kiri dan kanannya tak ada selokan atau kalau pun ada ukurannya sangat kecil sehingga tak mampu menampung debit air kala hujan, apalagi di musim penghujan. Musuh utama jalan adalah air. Akan menjadi sia-sia terus membangun dan memperbaiki jalan kalau selokannya tak ikut dibenahi.

Bisa dibayangkan betapa banyak pekerja yang perlu dikerahkan. Dana APBN bersandingan dengan dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, bersinergi bahu membahu hasilkan jalan yang berkualitas.

Kontraktor yang terlibat dipilih kontraktor lokal yang memiliki reputasi baik. Mereka memobilisasi pekerja lokal, kelompok usia produktif yang menganggur atau separuh menganggur karena pekerjaan di sektor pertanian semakin susut akibat pemilikan lahan rata-rata petani hanya sekitar 0,2 hektar.

Ibu-ibu bisa berjualan penganan dan tetek bengek kebutuhan pekerja di sepanjang jalan, menambah pendapatan rumah tangga yang tak lagi cukup mengandalkan pendapatan suami karena terkikis kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Kegiatan ini tak perlu impor. Hampir semua kebutuhan dipenuhi dari pasokan dalam negeri atau lokal. Semen dan batu tak perlu impor.

Lebih elok lagi ditambah dengan rehabilitasi saluran irigasi yang dewasa ini hanya sekitar 50 persen dalam kondisi baik. Bersamaan dengan itu jalan-jalan di desa diperlebar agar kendaraan pengangkut ukuran sedang bisa masuk membawa hasil pertanian ke pasar di kota.

Dengan infrastruktur perdesaan dan pertanian yang lebih baik, hasil pertanian diharapkan meningkat dan harga yang diterima petani juga naik. Tak perlu lagi mengimpor bawang merah dan cabai.

Membantu rakyat kecil lebih cepat menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar tambahan pendapatan yang mereka peroleh segera dibelanjakan. Penduduk berpendapatan rendah memiliki marginal propensity to consume (MPC) tinggi, bahkan mendekati satu. Nilai MPC berkisar antara 0-1. Katakanlah 0,9. Artinya, 90 persen tambahan pendapatan akan dibelanjakan. Kalau orang kaya, karena memiliki MPC relatif lebih rendah, katakanlah 0,5, maka hanya separuh dari tambahan pendapan yang dibelanjakan.

Kalau MPC tinggi, maka dampaknya terhadap peningkatan pendapatan juga lebih tinggi, karena efek pengganda (multiplier effect) juga tinggi.

multiplier = 1/(1-MPC).

Jika MPC = 0,9, maka angka multiplier = 1/(1 – 0,9) = 10.

Seandainya pemerintah menyuntikkan dana Rp 1 triliun dalam bentuk autonomous spending sebagai stimulus, maka pendapatan nasional akan naik 10 kali lipat atau Rp 10 triliun.

Rakyat berpendapatan rendah mungkin ada yang membeli sepeda motor dan telepon genggam dari tambahan pendapatannya. Namun, lazimnya kebanyakan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari yang kandungan impornya relatif rendah. Jadi tambahan pendapatan yang merembes ke luar negeri sangat kecil. Sehingga, kegiatan-kegiatan produktif di dalam negeri meningkat.

Pemerintah Pusat bisa memberikan insentif dalam bentuk dana pendampingan yang lebih besar seandainya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan dana lebih banyak untuk proyek padat karya ini dari APBD mereka. Pemerintah pusat bisa menetapkan syarat standar jalan dan persyaratan membangun atau merehabilitasi selokan. Persayaratan dibuat juga untuk infrastruktur pertanian dan perdesaan.

Semoga, kala kita sedang menghadapi kesulitan, muncul inisiatif sederhana namun jitu untuk terhindar dari krisis. Tak perlu kebijakan canggih, apalagi aneh-aneh.

Dampak lanjutan dari cara sederhana tersebut adalah kemiskinan bisa diturunkan, transaksi perdagangan pangan tak lagi defisit, devisa tak tergerus oleh impor yang tak perlu. Pun bisa membantu nilai tukar rupiah.

Semoga saya tidak sedang bermimpi, Maaf kalau dipandang terlalu menyederhanakan masalah.