Bangkitkan Ekonomi Tak Bisa dengan Andalkan APBN

,Dari berbagai penjelasan pemerintah belakangan ini muncul kesan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi bakal lebih tinggi pada semester kedua 2015 karena penyerapan anggaran akan lebih tinggi. Proyek-proyek infrastruktur bakal mulai berjalan lancar. Belanja modal bakal terealisasi. Seberapa jauh keyakinan itu memiliki pijakan kuat?

Komponen produk domestik bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) serta ekspor-impor barang dan jasa.

Komponen (1) dan (2) kita beri simbol Cp; komponen 3 bersimbol Cg; komponen (4) dengan simbol I; dan komponen (5) dengan simbol (X-M). Komposisi atau sumbangan masing-masing komponen terhadap PDB pada tahun 2014 tertera pada tabel di bawah. Sumbangan pengeluaran pemerintah (Cg) hanya 9,54 persen, sangat kecil dibandingkan dengan Cp yang menyumbang 57,25 persen. Sumbangan terbesar kedua adalah I sebesar 32,57 persen. Sedangkan (X-M) mendekati nol atau persisnya -0,76 persen.

Cp adalah belanja pemerintah yang habis dipakai pada tahun berjalan atau disebut juga current expenditure atau disebut juga belanja rutin. Kalaupun pemerintah menggenjot belanja rutin dampaknya terhadap pertumbuhan relatif sangat kecil karena porsinya sangat rendah (9,54 persen).

Yang kerap didengungkan akan didorong habis-habisan adalah pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Jenis belanja ini masuk dalam pos belanja modal. Di dalam PDB, belanja modal masuk dalam I. Pada tahun 2014, I berdasarkan harga berlaku berjumlah Rp 3.434 triliun. Adapun belanja modal pemerintah yang tertera di APBN 2014 senilai Rp 135 triliun atau hanya 3,9 persen dari I. Kalaupun belanja modal pemerintah dinaikkan dua kali lipat sebagaimana tercantum dalam APBN Perubahan 2015 menjadi Rp 276 triliun, tetap saja porsinya sangat kecil, hanya sekitar 5-6 persen.

Jadi sangat jelas, menggenjot belanja untuk infrastruktur tak banyak membantu untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, sangat mungkin ekspansi anggaran lewat peningkatan belanja pemerintah, termasuk untuk infrastruktur, justru kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Ini tidak berarti infrastruktur tidak penting. Infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dan memang harus digalakkan. Yang dimaksud dengan kontraproduktif di sini adalah dampaknya terhadap pertumbuhan jangka pendek.

Mari kita urai satu per satu.

Pertama, untuk meningkatkan belanja pemerintah, penerimaan pemerintah harus naik. Penerimaan pemerintah yang terbesar adalah dari pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak harus juga digenjot. Peningkatan pajak mengurangi ruang gerak masyarakat berbelanja dan dunia usaha berekspansi.

Kedua, jika peningkatan belanja pemerintah lebih besar dari peningkatan pendapatan pemerintah, maka pemerintah harus berutang lebih banyak. Agar Surat Utang Negara (SUN) laku, suku bunga SUN harus menarik, menyebabkan kenaikan suku bunga di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga itu membuat investasi swasta turun. Jadi, peningkatan utang pemerintah menimbulkan efek mendesak (crowding out effect).

Ketiga, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melemah, pemerintah cenderung membabi-buta mencari sumber penerimaan baru dari pajak maupun bukan pajak. Seperti sudah terjadi sekarang, pemerintah mulai 1 Juli mengenakan pajak laba perusahaan bayar di muka sebesar 1 persen untuk setiap produk minerba yang diekspor. Padahal harga komoditi pertambangan sedang merosot tajam. Perusahaan tambang yang merugi pun terkena ketentuan ini. Walaupun dapat memperoleh pengembalian (restitusi pajak), kewajiban bayar pajak di muka tentu saja menambah beban dan mengganggu arus dana perusahaan. Akibat selanjutnya, produksi turun dan akhirnya penerimaan negara bukan pajak (royalti, bagi hasil, dan lain-lain) juga turun. Ini sekedar satu contoh saja. banyak lagi praktek sejenis itu yang menambah beban perusahaan.

Jadi, kebijakan apa yang lebih ampuh untuk menggenjot pertumbuhan? Seperti terlihat pada tabel di atas, amankanlah Cp dan I. Sirnakah segala kebjakan yang menekan Cp dan I. Ciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya hapuskan pengenaan pajak penghasilan bayar di muka untuk seluruh impor bahan baku dan penolong. Ironisnya, Kementerian Keuangan baru-baru ini justru menaikkan pajak jenis ini dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Bukannya dihapus, malahan dinaikkan.

Juli 11, 2015 0

Faisal Basri: SBY, Satu-satunya Presiden yang Saldonya Nol

KOMPAS.com, Senin, 3 Maret 2014 | 07:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan ekonomi tak pernah lepas dari kepentingan politik. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menyebut langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2009 lalu tak lain agar terpilih kembali menjadi presiden.

Padahal, subsidi energi yang mencapai Rp 350 triliun per tahun sangat menggerogoti APBN sehingga anggaran untuk pos-pos lain, seperti infrastruktur, pun dinilai tak maksimal, habis terserap subsidi energi.

Menanggapi isu kenaikan harga BBM belakangan ini, Faisal hanya berkomentar sinis. “Kalau secara politik enggak mungkin naik, secara ekonomi enggak usah didiskusikan (penting tidaknya harga BBM dinaikkan),” kata Faisal, berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Ia pun hanya menanggapi pesimistis kemungkinan pemerintahan yang akan datang berani menaikkan harga BBM, apalagi ketika ditanya jika presiden yang terpilih nanti adalah dari partai berkuasa saat ini. “Hampir mustahil,” kata dia.

Dia menambahkan, alih-alih menaikkan harga, partai berkuasa saat ini pada 2009 lalu justru menurunkan harga BBM. Ia pun menyebut itu adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan pemerintah berkuasa.

“Jadi, SBY ini satu-satunya Presiden yang saldonya nol. Tiga kali naikkan, tiga kali nurunkan (harga BBM),” ujarnya.

Catatan Kompas.com, dari 2005 hingga 2009, SBY menaikkan tiga kali dan menurunkan tiga kali harga BBM. Pada 2005, harga premium naik dua kali, dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400, kemudian naik lagi menjadi Rp 4.500.

Harga premium juga naik satu kali pada 2008 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. Pada tahun yang sama, harga premium turun dua kali, dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500, kemudian menjadi Rp 5.000. Menjelang Pemilu 2009, harga premium kembali turun menjadi Rp 4.500.

“Itu kejahatan Pak SBY supaya dia terpilih kembali, tapi tidak bisa dituntut. Dia punya otoritas membuat kebijakan. Yang bisa adalah proses impeachment karena bertentangan dengan UUD, kalau bisa dibuktikan,” lanjut Faisal.

Akibat keputusan menurunkan harga BBM itu, SBY pun dinilai sedang merakit bom waktu untuk pemimpin yang akan datang. Padahal, jika waktu itu tidak diturunkan, dan kemudian harga BBM naik lagi, gejolaknya tidak akan terlalu besar.

“Tapi, itulah syahwat politik yang sudah sampai ubun-ubun Pak SBY waktu itu. Dan terbukti harga itu sensitif buat pemilu,” imbuh Faisal.

“Makanya, di seluruh negara, waktu pemilu harga itu coba distabilkan, dikendalikan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga demikian. Bedanya di Indonesia caranya kampungan gitu,” ujarnya.

Penulis: Estu Suryowati

Editor: Erlangga Djumena

Sumber: http://kom.ps/AFfFOB

Maret 3, 2014 1

Ekonomi Perbanyak Doa

Nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor terendah baru minggu lalu (Rabu, 13/11) dalam hampir lima tahun terakhir. Mengantisipasi tekanan terhadap rupiah lebih lanjut, sehari sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,5 persen. Kenaikan Bi Rate yang cukup kerap—lima kali dalam lima bulan terakhir yang totalnya 175 basis poin—merupakan salah satu pertanda pembenahan sektor riil mandul.

Kebijakan fiskal bisa dikatakan tidak membantu sama sekali, bahkan dalam beberapa hal kontraproduktif. Pemerintah lebih memilih Jalan pintas dengan penuh kesadaran: pertumbuhan ekonomi dikorbankan!

Dalam pertemuan tahunan perbankan minggu lalu, Gubernur Bank Indonesia mengimbau perbankan untuk menahan laju kredit dan tidak jorjoran menaikkan suku bunga untuk menyerap dana masyarakat. Dengan alasan meredam pemburukan akun semasa (current account), Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit tahun depan di kisaran 15 persen-17 persen, jauh lebih rendah ketimbang pertumbuhan kredit bulan September lalu sebesar 23,1 persen.

Menteri Keuangan pun telah berulang kali mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan bakal terus tertekan, bahkan hampir pasti di bawah 6 persen pada tahun 2014. Tak ayal, tingkat pengangguran pada Agustus 2013 naik, baik dibandingkan Agustus 2012 maupun Februari 2013, menjadi 6,25 persen.

Semua petinggi penentu kebijakan ekonomi mengambinghitamkan ketidakpastian ekonomi dunia dan rencana pemotongan stimulus oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sebagai biang keladi pemburukan ekonomi Indonesia.Padahal, sumber masalah lebih banyak berasal dari dalam negeri, terutama kegagalan pemerintah menghadirkan pertumbuhan berkualitas. Pertumbuhan sektor penghasil barang terus melambat. Yang paling kentara adalah sektor industri manufaktur, dari tingkat tertingginya pada triwulan III-2012 sebesar 6,4 persen menjadi hanya 4,9 persen pada triwulan III-2013.

Pembenahan infrastruktur tak kunjung menampakkan hasil nyata, bahkan dalam banyak hal memburuk. Ranking komponen Infrastruktur dalam indeks kinerja logistik (logistics performance index) melorot dari peringkat ke-69 pada tahun 2010 menjadi ke-84 pada tahun 2012. Pemadaman listrik semakin kerap. Kemacetan menggila. Kondisi bandara bertambah semrawut. Alih-alih menawarkan penyelesaian menyeluruh, pemerintah pusat malahan menumpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah. Alih-alih menyuntikkan dana lebih berarti dari anggaran negara (APBN), pemerintah justru kian mengandalkan swasta dengan mengedepankan skema private-public partnership,sedangkan alokasi dana untuk subsidi energi terus menggelembung, tahun ini dan tahun depan diperkirakan naik lagi menjadi sekitar Rp 350 triliun.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak berkualitaslah yang menjadi biang keladi dari pemburukan kinerja ekonomi Indonesia, bukan faktor eksternal. Bukankah pertumbuhan ekonomi dunia mulai membaik? Bukankah pertumbuhan perdagangan dunia tahun ini lebih tinggi ketimbang tahun lalu?

Di tengah ketidakpastian kebijakan The Fed tentang pemotongan stimulus, bukankah selama ini arus modal asing yang masuk ke Indonesia selalu positif dalam jumlah yang tergolong lumayan besar? Bahkan, pada triwulan III-2013, investasi asing langsung neto triwulan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, sebesar 5,1 miliar dollar AS. Dalam Sembilan bulan terakhir (Januari-September), investasi asing langsung sudah mencapai 12,8 miliar dollar AS, hampir menyamai keseluruhan tahun lalu sebesar 14 miliar dollar AS.

Investasi portofolio juga tak bisa dikatakan jeblok. Selama Januari-September 2013, arus neto investasi portofolio mencapai 8 miliar dollar AS, hanya sedikit di bawah keseluruhan tahun lalu sebesar 9,2 miliar dollar AS. Investasi portofilio paling buruk terjadi pada triwulan IV-2012, tetapi itu pun masih positif walaupun kecil sebesar 190 juta dollar AS.

Jadi, peningkatan defisit neraca pembayaran pada triwulan III-2013 menjadi 2,6 miliar dollar AS—dari 2,5 miliar dollar AS pada triwulan sebelumnya—sehingga terus menekan rupiah lebih disebabkan oleh tekanan pada akun semasa.

Janganlah pemburukan neraca pembayaran ditumpahkan pada ekspansi perekonomian yang dipandang terlalu cepat sebagaimana disinyalir Gubernur Bank Indonesia dalam pidatonya minggu lalu. Gubernur BI justru harus lebih yakin dengan ucapannya sendiri pada acara yang sama: “… struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan zaman (obsolete).” Itulah wujud senyata-nyatanya dari pertumbuhan tidak berkualitas.

Pertumbuhan yang tak berkualitas itulah yang menjadi penyebab utama pemburukan akun semasa sejak tahun 2012. Telaahan struktur akun semasa lebih rinci akan sampai pada kesimpulan itu. Penyumbang positif terbesar akun semasa selama puluhan tahun adalah surplus transaksi perdagangan nonmigas.

Selama kurun waktu 2008-2011, surplus transaksi perdagangan nonmigas naik pesat, dari 15,1 miliar dollar AS tahun 2008 menjadi 35,4 miliar dollar AS tahun 2011. Namun, pada tahun 2012 anjlok menjadi hanya 13,8 miliar dollar AS, lebih rendah daripada tahun 2008. Pemburukan masih berlanjut tahun ini. Selama Januari-September 2013 surplus transaksi perdagangan nonmigas tercatat 8,9 miliar dollar AS, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 10,6 miliar dollar AS.

Transaksi perdagangan minyak pun kian parah. Tahun 2009 defisit perdagangan minyak baru 4 miliar dollar AS. Tahun 2010 naik menjadi 8,7 miliar dollar AS, lalu naik dua kali lipat lebih menjadi 17,5 miliar dollar AS setahun berikutnya, dan terus naik menjadi 20,4 miliar dollar AS tahun 2012. Selama Januari-September tahun ini kenaikan terus berlanjut dibandingkan periode yang sama tahun lalu, masing-masing 17,5 miliar dollar AS dan 14,8 miliar dollar AS. Pada triwulan III-2013 sekalipun, kenaikan masih terjadi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun lalu.

Penguasa sudah benar-benar terjangkit penyakit kronis sebagaimana pepatah “gajah dipeluk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan tampak nyata.”

Jangan cuma perbanyak doa. Bekerja keraslah dengan patut.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 18 November 2013, hal. 15]

November 17, 2013 2

Cara Sederhana Meredam Krisis

Pepatah “sedia payung sebelum hujan” agaknya perlu dipikirkan sebagai salah satu bentuk stimulus untuk meredam kemerosotan pertumbuhan ekonomi lebih jauh, syukur kalau bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali di atas 6 persen.

Salah satu pilihan yang bisa dibidik ialah pembenahan paket infrastruktur jalan dan selokan di perkotaan dan perdesaan. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer jalan di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dengan membenahi jalan, waktu tempuh bisa dihemat, ongkos angkut bisa ditekan, usia produktif kendaraan semakin panjang. Dengan begitu ongkos logistik bisa turun. Banyak nyawa juga bisa diselamatkan.

Jalan yang rusak tak boleh diperbaiki ala kadarnya, agar tak lagi berulang kasus jalan di Pantura yang diperbaiki setiap tahun menjelang mudik lebaran.

Jalan semakin cepat rusak bukan karena kendaraan kelebihan beban. Yang tak kalah pentingnya, jalan cepat rusak karena di sisi kiri dan kanannya tak ada selokan atau kalau pun ada ukurannya sangat kecil sehingga tak mampu menampung debit air kala hujan, apalagi di musim penghujan. Musuh utama jalan adalah air. Akan menjadi sia-sia terus membangun dan memperbaiki jalan kalau selokannya tak ikut dibenahi.

Bisa dibayangkan betapa banyak pekerja yang perlu dikerahkan. Dana APBN bersandingan dengan dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, bersinergi bahu membahu hasilkan jalan yang berkualitas.

Kontraktor yang terlibat dipilih kontraktor lokal yang memiliki reputasi baik. Mereka memobilisasi pekerja lokal, kelompok usia produktif yang menganggur atau separuh menganggur karena pekerjaan di sektor pertanian semakin susut akibat pemilikan lahan rata-rata petani hanya sekitar 0,2 hektar.

Ibu-ibu bisa berjualan penganan dan tetek bengek kebutuhan pekerja di sepanjang jalan, menambah pendapatan rumah tangga yang tak lagi cukup mengandalkan pendapatan suami karena terkikis kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Kegiatan ini tak perlu impor. Hampir semua kebutuhan dipenuhi dari pasokan dalam negeri atau lokal. Semen dan batu tak perlu impor.

Lebih elok lagi ditambah dengan rehabilitasi saluran irigasi yang dewasa ini hanya sekitar 50 persen dalam kondisi baik. Bersamaan dengan itu jalan-jalan di desa diperlebar agar kendaraan pengangkut ukuran sedang bisa masuk membawa hasil pertanian ke pasar di kota.

Dengan infrastruktur perdesaan dan pertanian yang lebih baik, hasil pertanian diharapkan meningkat dan harga yang diterima petani juga naik. Tak perlu lagi mengimpor bawang merah dan cabai.

Membantu rakyat kecil lebih cepat menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar tambahan pendapatan yang mereka peroleh segera dibelanjakan. Penduduk berpendapatan rendah memiliki marginal propensity to consume (MPC) tinggi, bahkan mendekati satu. Nilai MPC berkisar antara 0-1. Katakanlah 0,9. Artinya, 90 persen tambahan pendapatan akan dibelanjakan. Kalau orang kaya, karena memiliki MPC relatif lebih rendah, katakanlah 0,5, maka hanya separuh dari tambahan pendapan yang dibelanjakan.

Kalau MPC tinggi, maka dampaknya terhadap peningkatan pendapatan juga lebih tinggi, karena efek pengganda (multiplier effect) juga tinggi.

multiplier = 1/(1-MPC).

Jika MPC = 0,9, maka angka multiplier = 1/(1 – 0,9) = 10.

Seandainya pemerintah menyuntikkan dana Rp 1 triliun dalam bentuk autonomous spending sebagai stimulus, maka pendapatan nasional akan naik 10 kali lipat atau Rp 10 triliun.

Rakyat berpendapatan rendah mungkin ada yang membeli sepeda motor dan telepon genggam dari tambahan pendapatannya. Namun, lazimnya kebanyakan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari yang kandungan impornya relatif rendah. Jadi tambahan pendapatan yang merembes ke luar negeri sangat kecil. Sehingga, kegiatan-kegiatan produktif di dalam negeri meningkat.

Pemerintah Pusat bisa memberikan insentif dalam bentuk dana pendampingan yang lebih besar seandainya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan dana lebih banyak untuk proyek padat karya ini dari APBD mereka. Pemerintah pusat bisa menetapkan syarat standar jalan dan persyaratan membangun atau merehabilitasi selokan. Persayaratan dibuat juga untuk infrastruktur pertanian dan perdesaan.

Semoga, kala kita sedang menghadapi kesulitan, muncul inisiatif sederhana namun jitu untuk terhindar dari krisis. Tak perlu kebijakan canggih, apalagi aneh-aneh.

Dampak lanjutan dari cara sederhana tersebut adalah kemiskinan bisa diturunkan, transaksi perdagangan pangan tak lagi defisit, devisa tak tergerus oleh impor yang tak perlu. Pun bisa membantu nilai tukar rupiah.

Semoga saya tidak sedang bermimpi, Maaf kalau dipandang terlalu menyederhanakan masalah.

Agustus 21, 2013 3