faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Faisal Basri: Rizal Ramli Keliru Menuding Mafia Pulsa Listrik


    Catatan kecil Faisal Basri: Katakanlah kebenaran walau hanya sebiji sawi.

    Selasa, 08 September 2015, 09:56 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi. “Saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia,” katanya di Jakarta, Senin (7/9).

    Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menepis tudingan itu. “Saya terkaget-kaget membaca berita di Kompas.com: “Rizal Ramli Sebut Ada “Provider” Setengah Mafia di Pulsa Listrik,” katanya melalui akun blognya di Faisalbasri01.wordpress.com. (Baca: Rizal Ramli: Token Listrik Itu Kejam Sekali, Providernya Setengah Mafia)

    Faisal memberikan ulasannya. “Entah dari mana angka Rp 73.000 itu,” katanya.

    Mari kita telusuri.

    Tarif listrik 1.300 VA untuk golongan R1-1.300 VA Rp 1.352 per kWh.

    Jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp 100.000, berapa kWh yang didapat?

    Pelanggan harus membayar ongkos administrasi bank, kalau menggunakan BCA besarnya Rp 3.000. Jadi sisa uang untuk membeli listrik Rp 97.000.

    Transaksi di bawah Rp 300.000 tidak kena bea meterai. (Baca: Rizal Ramli: Token Listrik Itu Kejam Sekali, Providernya Setengah Mafia)

    Pelanggan juga harus membayar pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 2,4 persen (untuk Jakarta) dari jumlah kWh yang dibayar. Jadi PLN hanya menerima Rp 97.000/1,024 = Rp 94.726.

    Jumlah kWh yang didapat pelanggan = Rp 94.726/Rp 1.352 = 70 kWh.

    Jadi uang pelangan hanya susut 5,3 persen untuk biaya administrasi bank dan PPJ, bukan 27 persen seperti yang ditengarai oleh Pak Menko disedot mafia.

    Dari hitung-hitungan di atas, agaknya tak ada pihak lain (mafia atau setengah mafia) yang menikmati uang pelanggan prabayar. (Baca: Rizal Ramli: Token Listrik Itu Kejam Sekali, Providernya Setengah Mafia)

    Anehnya, mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko diam saja?

    Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/09/08/nuc85t334-faisal-basri-rizal-ramli-keliru-menuding-mafia-pulsa-listrik

  • Rizal Ramli: Faisal Basri Lebih Baik Urus Pelindo Saja!


    Catatan Faisal Basri: Masalah sudah terang benderang. Tidak ada komentar lagi. Speechless. Silakan pembaca yang menilai.***

    Selasa, 8 September 2015 | 20:07 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bersikeras bahwa pendapatnya benar soal dugaan mafia voucher pulsa listrik. Dia pun meminta ekonom Faisal Basri lebih baik mengurus hal lain, seperti Pelindo, daripada mengatur voucher listrik.

    “Suruh Pak Faisal urus Pelindo saja, dia kan penasihat Pelindo,” ujar Rizal di Istana Kepresidenan, Selasa (8/9/2015).

    Faisal  Basri merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas Kerja Sama Layanan antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) untuk mengelola terminal Jakarta International Container Terminal (JICT).

    Terkait listrik, Rizal meminta agar perhitungan soal voucher listrik dan kapasitas listrik yang diterima bisa dilakukan secara terbuka. Dia bahkan menuding selama ini rakyat dirugikan karena nominal dalam voucher itu tidak sesuai dengan harga jual voucher.

    “Banyak cost-cost terselubung dalam sistem pulsa yang harus diiefisienkan supaya rakyat dapat 100.000 (kwh), ya (Rp) 100.000,” ucap Rizal.

    Dianggap keliru

    Sebelumnya, pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebutkan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terkait adanya provider setengah mafia pada pulsa listrik merupakan hal yang keliru.

    “Saya terkaget-kaget membaca berita di Kompas.com. ‘Rizal Ramli Sebut Ada ‘Provider’ Setengah Mafia di Pulsa Listrik’,” tulis Faisal dalam blog pribadinya, Selasa (8/9/2015). (Baca: Rizal Ramli Sebut Ada “Provider” Setengah Mafia di Pulsa Listrik)

    Dia menduga, pernyataan Rizal Ramli keliru mengenai adanya provider setengah mafia tersebut.

    “Ini ucapan Pak Menko yang diduga keliru: ‘Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia’. Entah dari mana angka Rp 73.000 itu,” tulis dia.

    Faisal menghitung, dengan asumsi harga atau tarif listrik prabayar untuk pelanggan golongan rumah tangga R1 dengan daya 1.300 volt ampere (VA), yang sebesar Rp 1.352 per kilowatt hour (kWh). Dari perhitungan mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi ini, jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp 100.000, maka pelanggan tersebut akan menerima 70 kWh atau hanya lebih rendah 5,3 persen.

    Jumlah kWh yang didapat pelanggan sebesar 70 kWh tersebut, jika dinominalkan, maka sama dengan Rp 94.726. Dengan kata lain, pelanggan yang membeli pulsa listrik Rp 100.000 akan mendapatkan token senilai Rp 94.726 atau hanya susut 5,3 persen.

    Faisal menjelaskan, penyusutan tersebut terjadi karena adanya biaya administrasi yang harus dibayar pelanggan serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

    Penulis: Sabrina Asril

    Editor: Bayu Galih

    Sumber: http://kom.ps/AFtUaf

  • Menko (Diduga Keliru) Menuding Mafia Listrik


    Saya terkaget-kaget membaca berita di Kompas.com: “Rizal Ramli Sebut Ada “Provider” Setengah Mafia di Pulsa Listrik” (http://kom.ps/AFtSdD).

    Ini ucapan Pak Menko yang diduga keliru: “Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia,” kata Rizal saat konferensi pers di Jakarta, Senin (7/9/2015).

    Entah dari mana angka Rp 73.000 itu.

    Mari kita telusuri.

    Tarif listrik 1.300 VA untuk golongan R1-1.300 VA Rp 1.352 per kWh.

    Jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp 100.000, berapa kWh yang didapat?

    Pelanggan harus membayar ongkos administrasi bank, kalau menggunakan BCA besarnya Rp 3.000. Jadi sisa uang untuk membeli listrik Rp 97.000.

    Transaksi di bawah Rp 300.000 tidak kena bea meterai.

    Pelanggan juga harus membayar pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 2,4 persen (untuk Jakarta) dari jumlah kWh yang dibayar. Jadi PLN hanya menerima Rp 97.000/1,024 = Rp 94.726.

    Jumlah kWh yang didapat pelanggan = Rp 94.726/Rp 1.352 = 70 kWh.

    Jadi uang pelangan hanya susut 5,3 persen untuk biaya administrasi bank dan PPJ, bukan 27 persen seperti yang ditengarai oleh Pak Menko disedot mafia.

    Dari hitung-hitungan di atas, agaknya tak ada pihak lain (mafia atau setengah mafia) yang menikmati uang pelanggan prabayar.

    Anehnya, mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko diam saja?

  • Syarat Indonesia Bangkit Sungguhan dan Melaju: Pendongkrak Utama (I)


    Negara-negara yang sangat maju di dunia niscaya memiliki keunggulan dalam satu atau lebih bidang atau terdepan dalam bidang tertentu. Amerika Serikat memiliki Microsoft, Apple, unggul dalam indusri pesawat terbang, dan menjadi pusat keuangan dunia. Jerman dan Jepang memiliki industri otomotif terkemuka, Korea memiliki industri elektronik kebanggaan seperti Samsung dan LG, China menguntit di berbagai bidang. Singapura mampu menyejahterakan rakyatnya dengan menjadi “hub” di Asia Tenggara untuk berbagai aktivitas ekonomi.

    Di Asean, Malaysia paling banyak didatangi turis mancanegara, kedua terbanyak Thailand. Filipina sangat ditopang oleh pendapatan pekerjanya di luar negeri. Namun, turis atau tenaga kerja saja tidak membuat kedua negara itu mampu tumbuh berkelanjutan dan naik kelas menjadi negara maju.

    Negara-negara lain yang berstatus sebagai emerging markets seperti Brazil, Meksiko, Argentina, dan India juga kerap terseok-seok. Kesemuanya terancam middle-income trap.

    Kalau mau terbebas dari middle-income trap dan tahan banting, Indonesia harus apik mempersiapkan diri, memiliki keunikan yang bisa diandalkan sebagaimana negara-negara terdepan di dunia. Jika Indonesia ingin menjadi negara terpandang, maju, dan menyejahterakan rakyatnya, menguasai teknologi di bidang tertentu adalah syarat utamanya atau paling tidak salah satu yang terpenting.

    Pada peraga ditunjukkan enam langkah yang perlu dilakukan pemerintah sebagai bagian dari penyesuaian struktural.

    abuss

    Tentang “Strengthening and deepening financial markets” sudah dibahas pada tulisan “Menemukenali Akar Masalah Keterpurukan Ekonomi” (http://wp.me/p1CsPE-1cc).

    Tentang “Accelerating industrialization, utilizing relocation from China” dibahas pada tulisan “Memacu Industrialisasi untuk Menopang Pertumbuhan Berkualitas” (http://wp.me/p1CsPE-1cW).

    Tentang “Liberalizing property sector, allowing foreign ownership” diuraikan dalam tulisan “Asing boleh Memiliki Properti, Mengapa Tidak?” (http://wp.me/p1CsPE-19x).

    Untuk “Reducing logistics cost, increasing the role of sea transportation” sudah beberapa kali diulas di blog ini. Insya Allah tulisan baru tentang ini akan menyusul. Juga tentang “Promote fair competititon.”

    Tulisan ini membahas topik terakhir–bukan berarti urgensinya paling rendah–yakni “Energy efficiency.” Topik ini sengaja dipercepat pembahasannya karena berpeluang menjadi ujung tombak utama kemajuan Indonesia dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, serta menempatkan Indonesia secara terhormat di panggung dunia.

    Sebagai awal, berikut adalah tujuh kesempatan emas bagi Indonesia untuk maju dan sejahtera.

    Kesempatan yang Bukan Ilusi

    1. Indonesia berpeluang menghemat penggunaan BBM khususnya dan energi umumnya, sehingga juga menekan impor dengan cukup signifikan.
    2. Indonesia menjadi salah satu pelopor penggunaan energi ramah lingkungan dan bahkan terbuka kesempatan menjadi pemasok energy ramah lingkungan.
    3. Indonesia berpeluang menjadi produsen energy yang melibatkan masyarakat luas dan pemerintah daerah.
    4. Indonesia bakal menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi energi alternatif yang ramah lingkungan dengan harga kompetitif bahkan lebih murah dari energi konvensional.
    5. Konsep pengembangan energi alternatif menjadi motor pertumbuhan yang lebih menyebar sekaligus mempercepat pemberantasan kemiskinan.
    6. Indonesia bakal menjadi pelopor dalam menjawab persoalan climate change.
    7. Mengantarkan Indonesia sebagai negara maju dan diperhitungkan dalam percaturan dunia.

    Semoga  kesempatan di atas bukan sekedar mimpi.

    Berharap inisiatif ini memperoleh masukan dan kritik tajam nantinya setelah pemaparan lebih terinci pada tulisan-tulisan selanjutnya.

  • Upaya Menahan Kemerosotan Rupiah


    Sampai minggu ini rupiah masih mengalami tekanan. Jumat lalu (4/9) nilai tukar rupiah mencetak rekor terendah baru sejak 1998, di aras Rp 14.178 per dollar AS. Selama tahun 2015, nilai tukar rupiah hingga jumat lalu merosot sebesar 12,26 persen. Kemerosotan itu terkesan relatif kecil dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia.

    Namun, jika dibandingkan dengan titik tertingginya Rp 8.460 pada 2 Agustus 2011, rupiah sudah melorot sesar 40,33 persen. Perlu diingat, rupiah tidak pernah mengalami kecenderungan melemah sedemikian lama (sudah berlangsung selama lima tahun).

    [Menghitung perubahan nilai tukar rupiah dari 2 Agustus 2011 sampai 4 September 2015 adalah dengan cara: (1 : 14.178 – 1 : 8.460)/(1 : 8.460); bukan dengan cara: (14.178 – 8.460) / 8.460. Cara pertama menghasilkan -40,33, sedangkan cara kedua menghasilkan +67,59. Cara kedua sebetulnya mengukur penguatan dollar AS, sedangkan cara pertama mengukur pelemahan rupiah. Lihat https://faisalbasri01.wordpress.com/2013/08/24/salah-kaprah-menghitung-nilai-rupiah/%5D

    aarp

    Kemerosotan atau depresiasi rupiah sayangnya tidak mampu mendongkrak ekspor, karena harga komoditas belum kunjung pulih, baik untuk komoditas pertanian, pertambangan maupun energi. Tekanan terhadap harga komoditas diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Itulah konsekuensi dari dominasi komoditas dalam ekspor Indonesia.

    acommodity_prices

    Salah satu komponen terbesar aliran dana keluar adalah repatriasi laba perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan data neraca pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, besarnya repatriasi laba perusahaan asing yang dicatat sebagai pembayaran atas pendapatan modal ekuitas nilainya mengalami peningkatan.

    Seandainya pemerintah bisa merayu perusahaan asing untuk menginvestasikan separuh dari laba yang biasanya mereka kirim ke negara asalnya dengan memberikan insentif fiskal, maka tekanan modal keluar akan berkurang cukup signifikan, yakni sekitar 8 miliar dollar AS sampai 9 miliar dollar AS.

    Selain itu, investasi akan bertambah dengan jumlah yang sama, kapasitas produksi meningkat, dan penyerapan tenaga kerja pun bertambah.

    arepatriasi

    Upaya lain adalah dengan mengaktifkan kembali perjanjian dengan China dalam bilateral currency swap arrangement untuk mengurangi transaksi dalam dollar AS. Perjanjian ini sudah ada sejak 2009 untuk perdagangan, investasi, dan likuiditas. Nilainya cukup signifikan mengingat China merupakan tujuan ekspor dan asal impor terbesar bagi Indonesia. Perjanjian itu berlaku untuk tiga tahun. Namun setelah itu terbengkalai. Lalu tahun 2013 perjanjian diperbarui sampai 2016. Sayang sekali hanya 2 persen yang termanfaatkan. Fasilitas ini senilai Rp 175 triliun. Perlu segera ditemukan kendalanya.

  • Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Mendesak


    Kalau lancar, Jakarta-Bandung bisa ditempuh paling lama 2 jam lewat jalan tol Cipularang. Pilihannya pun banyak. Bisa dengan kendaraan pribadi, travel seperti Cititrans atau Baraya atau Cipaganti dan banyak lagi, dan bus. Titik awal dan titik akhir sangat banyak. Mau dari Bandara Soekarno-Hatta, Hotel Kartika Chandra, SCBD, Bintaro, BSD, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, dan banyak lagi. Di Bandung bisa turun dimana saja sejak keluar dari pintu tol Pasteur hingga tujuan akhir yang beragam pula. Jadi sangat fleksibel, dari titik awal terdekat dengan rumah atau kantor ke tujuan akhir yang paling dekat.

    Pilihan lain adalah kereta api Parahyangan dari Gambir atau Jatinegara. Waktu tempuh lebih pasti, sekitar 3 jam. Bisa juga naik pesawat, sekitar 20-25 menit.

    Kereta cepat (bullet train) ditargetkan sekitar 45 menit. Jadi mengirit waktu 2 jam 15 menit dibandingkan dengan kereta api Parahyangan atau 1-1,5 jam lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan pribadi atau travel tanpa macet.

    Jadi, rasanya kehadiran kereta cepat sangat tidak mendesak. Apalagi mengingat kereta cepat sejenis Shinkansen pada galibnya hadir untuk jarak jauh seperti Tokyo-Osaka yang jaraknya hampir sama dengan Jakarta-Surabaya.

    Kereta cepat adalah substitusi atau pesaing dekat pesawat terbang. Ada beberapa kelebihan kereta cepat dibandingkan pesawat terbang untuk jarak jauh. Pertama, stasiun kereta cepat biasanya berlokasi di tengah kota sehingga mudah dan lebih cepat terjangkau. Kedua, tidak membutuhkan waktu lama sebelum keberangkatan, sedangkan naik pesawat butuh waktu setidaknya rata-rata 1 jam. Ke Surabaya misalnya, waktu terbang sekitar 1,5 jam. Check in satu jam sebelumnya. Proses sebelum take off dan pengambilan bagasi di tempat tujuan juga butuh waktu. Belum lagi waktu ke dan dari bandara. Total bisa memakan waktu sekitar 5 jam.

    Jika dengan kereta cepat, Jakarta-Surabaya bisa ditempuh sekitar 2,5 jam. Tiba di stasiun lima menit sebelum berangkat masih memungkinkan. Jadi, jauh lebih cepat dibandingkan dengan pesawat terbang.

    Kereta cepat Jakarta-Surabaya setidaknya bisa singgah di Cirebon dan Semarang, sehingga load factor bisa dioptimalkan. Kedua kota itu sudah memiliki daya beli yang memadai untuk memanfaatkan jasa kereta cepat yang lumayan mewah. Jadi, dari segi permintaan tampaknya kereta cepat Jakarta-Surabaya jauh lebih menjanjikan dan kompetitor dekatnya hanya pesawat terbang.

    Kelebihan lain, penumpang bisa istirahat nyaman selama perjalanan dengan kereta cepat, senyaman di pesawat. Bisa beraktivitas untuk menyelesaikan pekerjaan kantor atau membaca.

    Untuk mengirit biaya, pembangunan rel kereta api cepat bisa di atas rel kereta api konvensional, jadi tidak ada ongkos pembebasan tanah.

    Yang aneh dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah keikutsertaan PTPN VIII. Apakah pantas perusahaan perkebunan dipaksa berinvestasi di sektor perkeretaapian? Mengapa PTPN VIII tidak didorong untuk mengembangkan industri pengolahan produk-produk perkebunan saja?

    Kalau ngotot terus dijalankan, tolong dihitung juga besarnya pinjaman dalam valuta asing (renminbi) dan beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing, sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Ingat pula, dalam lima tahun terakhir rupiah terdepresiasi 100 persen terhadap renminbi.

    Bandingkan kalau pinjaman dalam yen yang menguat terhadap rupiah jauh lebih kecil ketimbang renminbi.

    Analisis maslahat-ongkos (cost-benefit analysis) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung rasanya kurang meyakinkan. Kesannya terlalu dipaksakan.

  • Bahan Makanan Penyumbang Inflasi Terbesar Selama 4 Bulan Terakhir


    Gembar gembor swasembada pangan dan peningkatan produksi sejumlah produk pertanian patut dipertanyakan. Logikanya, kalau produksi meningkat cukup signifikan, harga setidaknya tidak naik, apalagi kalau sudah swasembada.

    Kenyataan menunjukkan dalam empat bulan terakhir, andil kelompok bahan makanan terhadap inflasi sangat dominan, rata-rata sekitar 50 persen. Pada bulan Mei andil bahan makanan terhadap inflasi sebesar 56 persen. Bulan berikutnya naik menjadi 61,1 persen. Bulan Juli turun mnjadi 43 persen, namun pada bulan Agustus naik lagi menjadi 48,7 persen.

    Pada bulan Agustus, komoditas bahan pangan yang paling dominan memberikan andil terhadap inflasi adalah daging ayam ras, beras, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging sapi.

    Penyumbang dominan pada bulan Juli juga hampir sama: daging ayam ras, beras, daging sapi, dan cabai rawit. Sedangkan pada bulan Mei yang dominan adalah daging ayam ras dan telur ayam ras.

    Seandainya harga bahan makanan stabil, inflasi hanya sekitar separuh dari tingkat sekarang, yang pada bulan Agustus mencapai 7,18 persen (year-on-year).

    Adalah bahan makanan pula, oleh karena itu, yang turut menyumbang terhadap pelemahan rupiah, karena pada dasarnya nilai tukar suatu mata uang merupakan cerminan dari daya beli relatif. Jika inflasi kita lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga, maka kemerosotan nilai tukar kita bakal lebih tajam ketimbang negara tetangga.

    Dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, inflasi kita paling tinggi, terhadap Vietnam sekalipun.

    ainflasi

  • Memacu Industrialisasi untuk Menopang Pertumbuhan Berkualitas


    Pada tulisan sebelumnya bertajuk “Menemukenali Akar Masalah Keterpurukan Ekonomi” (http://wp.me/p1CsPE-1cc),  detak jantung perekonomian yang lemah menjadi salah satu kendala laju perekonomian Indonesia tidak bisa mengakselerasi.

    Persoalan mendasar kedua yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tidak berkelanjutan, bahkan cenderung melemah, adalah derap industrialisasi yang meredup. Setelah krisis 1998, pertumbuhan sektor industri manufaktur hampir selalu lebih rendah ketimbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Padahal Indonesia belum tuntas melalui tahapan industrializing.

    Sebelum krisis 1998, pertumbuhan industri manufaktur sempat dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Kredit perbankan untuk sektor manufaktur pernah mencapai di atas 40 persen. Namun, setelah krisis sektor ini hanya menikmati belasan persen saja dari keseluruhan kedit perbankan.

    Tak ayal, peranan industri manufaktur dalam PDB mengalami kemerostan persisten. Setelah mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2001 sebesar 29 persen, sumbangsih industri manufaktur terus merosot sampai mencapai titik terendah pada triwulan II-2015 sebesar 20,9 persen.

    ashare

    Memasuki tahun 2015, industri manufaktur kian terpuruk. Lima subsektor industri sudah mengalami pertumbuhan negatif, praktis seluruh kelompok industri terkena: migas dan nonmigas, padat karya dan padat modal.

    agrowth_mfg

    Indonesia mengalami perlambatan industrialisasi ketika peranan sektor industri manufaktur dalam PDB masih relatif rendah. Negara-negara yang telah mencapai kematangan industri pada umumnya sektor industri manufaktur telah mencapai 35 persen PDB baru kemudian berangsur turun digantikan oleh sektor jasa. Peranan sektor industri manufaktur di Indonesia baru mencapai 29 persen PDB sudah turun.

    China  mampu menggenjot industri manufaktur sampai mencapai di atas 40 persen PDB. Sedangkan Malaysia di atas 30 persen. Sebaliknya, negara yang tidak kunjung mencapai tahapan industrializing seperti Niger terperangkap sebagai negara termiskin.

    amfg_comp

    Salah satu implikasi dari pelemahan dini sektor industri manufaktur adalah keterbatasannya menyerap tenaga kerja. Daya serap sektor ini hanya 13,6 persen dari keseluruhan pekerja. Transformasi ketenagakerjaan menjadi terhambat. Pekerja masih saja bertumpuk di sektor pertanian. Karena industri manufaktur gagal menyerap lebih banyak tenaga kerja, maka sektor jasa menjadi andalan dalam menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Namun, mengingat sekitar dua pertiga pekerja hanya tamatan SLTP ke bawah, maka bisa dipastikan sebagian besar yang bekerja di sektor jasa adalah pekerja informal.

    alabor

    Kondisi yang jauh dari optimal itu tampaknya tidak menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi. Tidak terlihat tekat kuat untuk mengakselerasikan industrialisasi. Peranan sektor ini dipatok hanya naik tipis menjadi 21,6 persen pada tahun 2019.

    arpjm

  • Kekayaan Buah Tropis Kita


    Pagi ini sarapan berbagai buah yang tersaji di restoran salah satu hotel di Bangkok, persis di sebelah lokasi ledakan bom minggu lalu. Semua buah dicicipi. Ada langsat, markisa, pisang, rambutan, pepaya, semangka, dan lengkeng.

    aaaaaaa

    Semua buah yang saya cicipi rasanya kalah dengan buah-buahan tropis kita. Duku Palembang dan langsat Pontianak jauh lebih nikmat. Markisa Brastagi dan markisa hutan Sarongge jauh lebih manis ketimbang markisa yang saya santap pagi ini. Pisang kita lebih enak daripada pisang yang tertera di foto. Pepaya pun demikian. Rambutan kita jauh lebih unggul ketimbang rambutan Bangkok.

    Satu-satunya yang kita kalah barangkali cuma lengkeng. Namun, dua minggu lalu saya menikmati lengkeng Singkawang ketika bertandang ke Pontianak. Ukuran lengkeng Singkawang sama besar dengan lengkeng Bangkok tetapi rasa manisnya tidak kalah. Karena pasokannya masih terbatas, harga lengkeng Singkawang lebih mahal ketimbang lengkeng Bangkok.

    Kita agaknya masih kalah dalam hal kemasan atau penyajian. Langsat Bangkok disajikan masih utuh di tangkainya seperti buah anggur.

    Masalah mendasar yang kita hadapi adalah soal harga. Akibat ongkos transportasi yang mahal karena urusan logistik yang buruk, harga buah-buahan di daerah produsen jatuh ketika musim panen. Perbedaan harga di tingkat konsumen bisa sampai lima-delapan kali lipat lebih tinggi ketimbang di tingkat produsen.

    aduku

  • Faisal Basri Nilai Instruksi Buyback Saham BUMN Blunder


    Gentur Putro Jati, CNN Indonesia

    Selasa, 25/08/2015 18:10 WIB

    Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menitahkan 13 perusahaan pelat merah membeli kembali (buyback) sahamnya di pasar modal.

    Bagi Faisal, menggelontorkan uang sampai Rp 10 triliun untuk melakukan buyback saham sama saja menggarami laut yang tidak memiliki dampak positif bagi perekonomian.

    “Perintah Menteri BUMN kepada sejumlah BUMN untuk membeli balik saham-sahamnya patut dipertanyakan. Apakah tindakan itu merupakan inisiatif pribadi Rini Soemarno tanpa konsultasi dengan jajaran menteri ekonomi?” kata Faisal dalam kajiannya, dikutip Selasa (25/8).

    Faisal menuturkan harga saham di hampir seluruh pasar modal dunia berguguran. Dow Jones Industrial Average disebutnya turun 588,4 poin atau minus 3,57 persen. Indeks harga saham di Eropa juga turun rata-rata sekitar 4 sampai 5,3 persen.

    Sementara intervensi yang dilakukan Pemerintah China terbukti tak kuasa menahan laju kemerosotan indeks harga saham yang sempat minus 8,5 persen kemarin.

    “China yang punya kemewahan dalam bentuk likuiditas yang melimpah saja tak mampu menjinakkan pasar saham, apalagi Indonesa yang modalnya paspasan,” tegasnya.

    Dalam situasi karut marut ekonomi seperti sekarang, mantan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut mengatakan seharusnya tidak boleh pejabat publik melakukan inisiatif pribadi dalam menjalankan kebijakannya.

    “Semua harus dibicarakan dengan menteri-menteri lainnya, juga dengan Bank Indonesia. Setelah itu satu suara sampaikan pesan ke publik,” kata Faisal.

    Dorong Investasi

    Kalaupun perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki uang berlebih, Faisal menilai akan lebih tepat jika seluruhnya didorong untuk mempercepat investasi. Jangan sampai uang tersebut dihabiskan untuk buyback saham.

    “Karena kalau melakukan buyback, dana BUMN yang disimpan di bank akan ditarik. Bank akan mengalami kekeringan dana dan pasti muncul masalah baru,” tegasnya.

    Di Istana Bogor kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan telah menginstruksikan 13 BUMN besar di pasar modal untuk melakukan pembelian kembali sahamnya di pasar modal dengan nilai mencapai Rp 10 triliun. Kebijakan tersebut menurut Rini tepat dilakukan untuk merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami targetkan rencananya mulai besok masuk, pada saat sekarang minimum kita sedang siapkan minimal kita sediakan dana Rp 10 triliun. Total BUMN ada 13 yang besar yang kita lihat. Kita pada dasarnya berkisar di situ Rp 10 triliun kita sediakan, yang listed (terdaftar di bursa),” kata Rini.

    Ia menyebut BUMN yang dimintanya melakukan buyback mencakup berbagai sektor seperti perbankan, konstruksi, dan lainnya.

    “Kita sedang melihat yang turun berapa, yang turunnya tinggi, ini juga tidak terlepas, dan kita juga ada program untuk ESOP (employee stock option program). Jadi dana yang kita siapkan minimal Rp 10 triliun,” katanya.

    Rini mengatakan langkah buyback saham para BUMN bagian dari investasi khususnya BUMN-BUMN yang melantai di bursa, ketika pasar saham sedang lesu. “Sekarang adalah saat yang baik untuk investasi,” kata Rini.

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbolehkan emiten untuk membeli kembali saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

    Diunduh dari: Faisal Basri Nilai Instruksi Buyback Saham BUMN Blunder @cnnindonesia http://cnn.id/74430