By Catatan Faisal Basri: Masalah sudah terang benderang. Tidak ada komentar lagi. Speechless. Silakan pembaca yang menilai.***
Selasa, 8 September 2015 | 20:07 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bersikeras bahwa pendapatnya benar soal dugaan mafia voucher pulsa listrik. Dia pun meminta ekonom Faisal Basri lebih baik mengurus hal lain, seperti Pelindo, daripada mengatur voucher listrik.
“Suruh Pak Faisal urus Pelindo saja, dia kan penasihat Pelindo,” ujar Rizal di Istana Kepresidenan, Selasa (8/9/2015).
Faisal Basri merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas Kerja Sama Layanan antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) untuk mengelola terminal Jakarta International Container Terminal (JICT).
Terkait listrik, Rizal meminta agar perhitungan soal voucher listrik dan kapasitas listrik yang diterima bisa dilakukan secara terbuka. Dia bahkan menuding selama ini rakyat dirugikan karena nominal dalam voucher itu tidak sesuai dengan harga jual voucher.
“Banyak cost-cost terselubung dalam sistem pulsa yang harus diiefisienkan supaya rakyat dapat 100.000 (kwh), ya (Rp) 100.000,” ucap Rizal.
Dianggap keliru
Sebelumnya, pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebutkan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terkait adanya provider setengah mafia pada pulsa listrik merupakan hal yang keliru.
“Saya terkaget-kaget membaca berita di Kompas.com. ‘Rizal Ramli Sebut Ada ‘Provider’ Setengah Mafia di Pulsa Listrik’,” tulis Faisal dalam blog pribadinya, Selasa (8/9/2015). (Baca: Rizal Ramli Sebut Ada “Provider” Setengah Mafia di Pulsa Listrik)
Dia menduga, pernyataan Rizal Ramli keliru mengenai adanya provider setengah mafia tersebut.
“Ini ucapan Pak Menko yang diduga keliru: ‘Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia’. Entah dari mana angka Rp 73.000 itu,” tulis dia.
Faisal menghitung, dengan asumsi harga atau tarif listrik prabayar untuk pelanggan golongan rumah tangga R1 dengan daya 1.300 volt ampere (VA), yang sebesar Rp 1.352 per kilowatt hour (kWh). Dari perhitungan mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi ini, jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp 100.000, maka pelanggan tersebut akan menerima 70 kWh atau hanya lebih rendah 5,3 persen.
Jumlah kWh yang didapat pelanggan sebesar 70 kWh tersebut, jika dinominalkan, maka sama dengan Rp 94.726. Dengan kata lain, pelanggan yang membeli pulsa listrik Rp 100.000 akan mendapatkan token senilai Rp 94.726 atau hanya susut 5,3 persen.
Faisal menjelaskan, penyusutan tersebut terjadi karena adanya biaya administrasi yang harus dibayar pelanggan serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Penulis: Sabrina Asril
Editor: Bayu Galih
Sumber: http://kom.ps/AFtUaf
faisal basri 
Betul pak…dari pada tambah gaduh.
Laaah.. Kan harga 1kWh saja bukan Rp.1.000, bagaimana bisa harus Rp.100.000 dapat 100.000kWh?? Berarti mafianya adalah yg menetapkan TDL, bukan yg jual voucher listrik.
aya-aya wae, kata orang Sunda.
Tetap semangat Bung Faisal Basri!
Kalau bisa turunkan tarif listrik itu bagus Pak Menko kalau cuma gaduh itu loh. Sudah Menko masih cari perhatian?!?
Aamiin yra. Insyaallah tetap semangat. Tarif listrik untuk golongan tariff yang tidak disubsidi diturunkan per 1 September. lau harga minyak terus turun dan nilai tukar rupiah menguat, tariff akan diturunkan secara otomatis mengikuti rumus baku.
Amin.
Malam bang….Ketika masih kuliah dulu sering nemuin cerita yang mirip-mirip kayak gini….Seorang pengritik tapi nggak mau dikritik. Jadi binggung bin gundah nich bang…..semoga pak RR cuman salah sebut, bukan salah langkah…
Mudah-mudahan begitu.