Faisal Basri: Rizal Ramli Keliru Menuding Mafia Pulsa Listrik

By faisal basri in Infrastructure, News, Salah Kaprah on
2 komentar

Catatan kecil Faisal Basri: Katakanlah kebenaran walau hanya sebiji sawi.

Selasa, 08 September 2015, 09:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi. “Saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia,” katanya di Jakarta, Senin (7/9).

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menepis tudingan itu. “Saya terkaget-kaget membaca berita di Kompas.com: “Rizal Ramli Sebut Ada “Provider” Setengah Mafia di Pulsa Listrik,” katanya melalui akun blognya di Faisalbasri01.wordpress.com. (Baca: Rizal Ramli: Token Listrik Itu Kejam Sekali, Providernya Setengah Mafia)

Faisal memberikan ulasannya. “Entah dari mana angka Rp 73.000 itu,” katanya.

Mari kita telusuri.

Tarif listrik 1.300 VA untuk golongan R1-1.300 VA Rp 1.352 per kWh.

Jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp 100.000, berapa kWh yang didapat?

Pelanggan harus membayar ongkos administrasi bank, kalau menggunakan BCA besarnya Rp 3.000. Jadi sisa uang untuk membeli listrik Rp 97.000.

Transaksi di bawah Rp 300.000 tidak kena bea meterai. (Baca: Rizal Ramli: Token Listrik Itu Kejam Sekali, Providernya Setengah Mafia)

Pelanggan juga harus membayar pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 2,4 persen (untuk Jakarta) dari jumlah kWh yang dibayar. Jadi PLN hanya menerima Rp 97.000/1,024 = Rp 94.726.

Jumlah kWh yang didapat pelanggan = Rp 94.726/Rp 1.352 = 70 kWh.

Jadi uang pelangan hanya susut 5,3 persen untuk biaya administrasi bank dan PPJ, bukan 27 persen seperti yang ditengarai oleh Pak Menko disedot mafia.

Dari hitung-hitungan di atas, agaknya tak ada pihak lain (mafia atau setengah mafia) yang menikmati uang pelanggan prabayar. (Baca: Rizal Ramli: Token Listrik Itu Kejam Sekali, Providernya Setengah Mafia)

Anehnya, mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko diam saja?

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/09/08/nuc85t334-faisal-basri-rizal-ramli-keliru-menuding-mafia-pulsa-listrik

Diterbitkan oleh faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

2 comments on “Faisal Basri: Rizal Ramli Keliru Menuding Mafia Pulsa Listrik”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. ( Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. ( Logout /  Ubah )

Batal

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.