Saya terkaget-kaget membaca berita di Kompas.com: “Rizal Ramli Sebut Ada “Provider” Setengah Mafia di Pulsa Listrik” (http://kom.ps/AFtSdD).

Ini ucapan Pak Menko yang diduga keliru: “Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia,” kata Rizal saat konferensi pers di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Entah dari mana angka Rp 73.000 itu.

Mari kita telusuri.

Tarif listrik 1.300 VA untuk golongan R1-1.300 VA Rp 1.352 per kWh.

Jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp 100.000, berapa kWh yang didapat?

Pelanggan harus membayar ongkos administrasi bank, kalau menggunakan BCA besarnya Rp 3.000. Jadi sisa uang untuk membeli listrik Rp 97.000.

Transaksi di bawah Rp 300.000 tidak kena bea meterai.

Pelanggan juga harus membayar pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 2,4 persen (untuk Jakarta) dari jumlah kWh yang dibayar. Jadi PLN hanya menerima Rp 97.000/1,024 = Rp 94.726.

Jumlah kWh yang didapat pelanggan = Rp 94.726/Rp 1.352 = 70 kWh.

Jadi uang pelangan hanya susut 5,3 persen untuk biaya administrasi bank dan PPJ, bukan 27 persen seperti yang ditengarai oleh Pak Menko disedot mafia.

Dari hitung-hitungan di atas, agaknya tak ada pihak lain (mafia atau setengah mafia) yang menikmati uang pelanggan prabayar.

Anehnya, mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko diam saja?