Faisal Basri Nilai Instruksi Buyback Saham BUMN Blunder


Gentur Putro Jati, CNN Indonesia

Selasa, 25/08/2015 18:10 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menitahkan 13 perusahaan pelat merah membeli kembali (buyback) sahamnya di pasar modal.

Bagi Faisal, menggelontorkan uang sampai Rp 10 triliun untuk melakukan buyback saham sama saja menggarami laut yang tidak memiliki dampak positif bagi perekonomian.

“Perintah Menteri BUMN kepada sejumlah BUMN untuk membeli balik saham-sahamnya patut dipertanyakan. Apakah tindakan itu merupakan inisiatif pribadi Rini Soemarno tanpa konsultasi dengan jajaran menteri ekonomi?” kata Faisal dalam kajiannya, dikutip Selasa (25/8).

Faisal menuturkan harga saham di hampir seluruh pasar modal dunia berguguran. Dow Jones Industrial Average disebutnya turun 588,4 poin atau minus 3,57 persen. Indeks harga saham di Eropa juga turun rata-rata sekitar 4 sampai 5,3 persen.

Sementara intervensi yang dilakukan Pemerintah China terbukti tak kuasa menahan laju kemerosotan indeks harga saham yang sempat minus 8,5 persen kemarin.

“China yang punya kemewahan dalam bentuk likuiditas yang melimpah saja tak mampu menjinakkan pasar saham, apalagi Indonesa yang modalnya paspasan,” tegasnya.

Dalam situasi karut marut ekonomi seperti sekarang, mantan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut mengatakan seharusnya tidak boleh pejabat publik melakukan inisiatif pribadi dalam menjalankan kebijakannya.

“Semua harus dibicarakan dengan menteri-menteri lainnya, juga dengan Bank Indonesia. Setelah itu satu suara sampaikan pesan ke publik,” kata Faisal.

Dorong Investasi

Kalaupun perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki uang berlebih, Faisal menilai akan lebih tepat jika seluruhnya didorong untuk mempercepat investasi. Jangan sampai uang tersebut dihabiskan untuk buyback saham.

“Karena kalau melakukan buyback, dana BUMN yang disimpan di bank akan ditarik. Bank akan mengalami kekeringan dana dan pasti muncul masalah baru,” tegasnya.

Di Istana Bogor kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan telah menginstruksikan 13 BUMN besar di pasar modal untuk melakukan pembelian kembali sahamnya di pasar modal dengan nilai mencapai Rp 10 triliun. Kebijakan tersebut menurut Rini tepat dilakukan untuk merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.

“Kami targetkan rencananya mulai besok masuk, pada saat sekarang minimum kita sedang siapkan minimal kita sediakan dana Rp 10 triliun. Total BUMN ada 13 yang besar yang kita lihat. Kita pada dasarnya berkisar di situ Rp 10 triliun kita sediakan, yang listed (terdaftar di bursa),” kata Rini.

Ia menyebut BUMN yang dimintanya melakukan buyback mencakup berbagai sektor seperti perbankan, konstruksi, dan lainnya.

“Kita sedang melihat yang turun berapa, yang turunnya tinggi, ini juga tidak terlepas, dan kita juga ada program untuk ESOP (employee stock option program). Jadi dana yang kita siapkan minimal Rp 10 triliun,” katanya.

Rini mengatakan langkah buyback saham para BUMN bagian dari investasi khususnya BUMN-BUMN yang melantai di bursa, ketika pasar saham sedang lesu. “Sekarang adalah saat yang baik untuk investasi,” kata Rini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbolehkan emiten untuk membeli kembali saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Diunduh dari: Faisal Basri Nilai Instruksi Buyback Saham BUMN Blunder @cnnindonesia http://cnn.id/74430

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Internasional, Financial Sector, News, Public Policy, Salah Kaprah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s