PRESS RELEASE Tim Reformasi Tata Kelola Migas Nasional (1 April 2015)


A.    WILAYAH KERJA (WK)

a.  Tinjauan Kebijakan

1. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[1]. Mengacu pada amanat tersebut, sumber daya alam minyak dan gas bumi, dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang memerlukan investasi besar, berdimensi jangka panjang, mengandung risiko tinggi baik pada sisi keuangan, teknis maupun operasional. Selain itu, kegiatan usaha tersebut menuntut profesionalisme tinggi dan sumber daya manusia yang handal.

3. Dalam beberapa tahun ke depan, masa berlaku kontrak Migas untuk beberapa wilayah kerja akan habis. Berkaitan dengan pengalihan kontrak Migas yang habis masa berlakunya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2004 memberikan privilege kepada Pertamina untuk mengajukan penawaran untuk mengusahakan wilayah kerja yang bersangkutan.

4. Peralihan kontrak Migas membuka kesempatan bagi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) untuk berpartisipasi dalam pengusahaan sumber daya Migas yang ada di daerahnya. PP No. 35/2004 mengatur kewajiban Kontraktor Migas untuk menawarkan participating interestsebesar 10% kepada BUMD.

b. Persoalan peralihan penguasaan Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya

1. Ketidakpastian peralihan pengusahaan dapat mengganggu kinerja usaha Migas pada Wilayah Kerja bersangkutan;

2. Hingga saat ini belum ada kebijakan dan aturan pasti mengenai pengalihan pengusahaan Migas pada Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya;

3. Hak daerah dalam pengusahaan sektor hulu Migas secara langsung tidak diimbangi oleh kemampuan teknis dan keuangan BUMD, dan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapat rente dari sektor Migas.

c. Saran penyelesaian masalah Wilayah Kerja

1.  Pengalihan hak kontrak pengusahaan Wilayah Kerja Migas seyogyanya tidak mengganggu kinerja dan operasional usaha Migas pada wilayah bersangkutan, termasuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya produksi termasuk sumber daya manusia.

2.  Peralihan kotrak Migas perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan peran pertamina di dalam negeri dan / atau mendorong perluasan usaha pertamina ke luar negeri, tanpa mengorbankan profesionalisme usaha hulu Migas;

3. Daerah berhak mendapatkan manfaat optimal dari pengusahaan sumber daya alam Migas. Pengusahaan sektor hulu Migas memberi manfaat kepada Daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang / kegiatan usaha dan penciptaan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.

4. Sesuai dengan amanat perundangan (PP No. 35/2004), Pertamina perlu didorong untuk untuk mengambil alih pengusahaan Wilayah Kerja Migas yang habis masa kontraknya. Hal ini dilakukan dengan menyertakan Pertamina pada pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan selama minimal dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak.

5. Dalam kondisi diperlukan, menjadi kewenangan Pertamina untuk menyertakan kontraktor lama pada masa pengelolaan kontrak yang baru. Pengusahaan oleh kontraktor lama pada Wilayah Kerja Migas tersebut dapat ditukar dengan hak Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi Migas di negara lain.

6. Participating Interest yang menjadi hak Daerah harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah (BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah). Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada pengusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina, tanpa membebani BUMD dengan mengeluarkan biaya investasi dan risiko kerugian usaha.

7. Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk menata kembali skema pembagian pendapatan negara dari sektor hulu Migas kepada Daerah, sehingga daerah dapat memperoleh pendapatan yang lebih pasti dan adil. Misalnya bagian Daerah diambil dari First Tranche Petroleum (FTP) atau dengan skema pembagian royalty.

B.    PERHITUNGAN HARGA BBM

a.     Tinjauan Kebijakan

Peraturan Pemerintah No. 30/2009, menyatakan bahwa “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya dengan Peraturan Presiden No. 191/2014, jo. Permen ESDM 39/2014, pemerintah mengatur harga 3 (tiga) kategori atau jenis bahan bakar minyak (BBM) dengan harga jual di titik serah sebagai berikut:

1. BBM tertentu:

  • Minyak Tanah ditetapkan berdasarkan penetapan harga nominal;
  • Minyak Solar ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
  1. Khusus Penugasan ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah biaya distribusi di wilayah penugasan (2% dari harga dasar), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
  2. BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan ketentuan sebagai berikut:
  • harga terendah, dengan margin badan usaha paling rendah 5% (lima persen) dari harga dasar;
  • harga tertinggi, dengan margin badan usaha paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari harga dasar.

b.  Persoalan penghitungan harga BBM

1. Dalam pelaksanaannya, perhitungan harga BBM oleh pemerintah (dan Pertamina) ternyata tidak sesederhana. Perhitungan harga dasar menjadi kompleks karena tidak hanya menyangkut harga indeks pasar (HIP) untuk BBM yang bersangkutan[2], tetapi termasuk pula biaya pengadaan[3], biaya distribusi dan penyimpanan dan margin fee.

2. Perhitungan harga eceran BBM kurang transparan, sehingga masyarakat tidak dapat membandingkan harga BBM di dalam negeri dengan harga BBM sejenis di negara lain yang setara. (Lihat Lampiran)

3. Rumus yang digunakan dalam perhitungan harga eceran –terutama besaran komponen alpha—tidak konsisten, tergantung pada pertimbangan yang bersifat temporer dan kondisi sesaat.

c.     Saran dalam penentuan harga BBM

1. Penentuan harga eceran BBM di dalam negeri harus dihitung berdasarkan rumusan yang pasti – termasuk rumusan yang digunakan untuk menentukan besaran “alpha”.

2. Dalam setiap perubahan harga BBM, besaran-besaran komponen harga BBM diumumkan pula kepada masyarakat.

C.    PETRAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pelaksanaan tanggung jawab atas kegiatan yang sudah dilakukan, berikut ini dijelaskan kegiatan pertemuan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Sekor Minyak dan Gas Bumi (RTKM) dengan Managemen Petral di Singapura.

1. Kunjungan Ketua Tim RTKM ke Singapura dilakukan bersama – sama dengan dari pihak – pihak terkait (“Rombongan”), yaitu Menteri ESDM, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, dan Direktur Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, yang juga anggota Tim;

2. Kunjungan dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai perubahan kegiatan usaha Petral dari sebagai “trading arm” Pertamina menjadi perusahaan trading yang sesungguhnya, dan informasi lain terkait dengan kebijakan, kegiatan usaha, dan kinerja Petral;

3. Selama di Singapura, kegiatan dan/atau pertemuan ketua Tim RTKM dan Rombongan dengan Petral dilakukan sebanyak dua kali:

  • pemaparan oleh Direktur Petral di hadapan Rombongan; dan
  • kunjungan ke kantor Petral dan pemaparan oleh manager Petral.

4. Berdasarkan penjelasan yang dan diskusi pada dua pertemuan di atas, dapat konfirmasi beberapa informasi dan persoalan berikut:

a. Kebijakan Petral memberikan remunerasi bagi Presiden Petral dan pemberian severance payment (pesangon) kepada Presiden Petral sebelumnya:

  • Gaji pokok untuk direktur Petral sebesar S$41.533 per bulan ditambah fasilitas-fasilitas lain yang seluruhnya menjadi sekitar S$44.000 per bulan;
  • Petral memiliki apartemen di Four Season sebagai kediaman dinas
  • Pemberian severance payment (pesangon) kepada direktur sebelumnya sebesar S$1.195.508,15.

b. Upaya transformasi Petral menjadi perusahaan trading sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya berhasil. Data yang dipaparkan oleh Manager Tradingmengenai kegiatan trading dengan pihak ketiga dengan volume cukup besar, ternyata pelimpahan dari trader lain yang menjadi rekanan Pertamina dalam pengadaan BBM dan minyak mentah. Tim menganggap kegiatan trading yang tersebut bersifat semu atau tidak sepenuhnya dilakukan Petral.

c. Pendapatan dari investasi yang diperoleh Petral, bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata berasal dari investasi pada Global Bonds Pertamina. Dengan kata lain, pendapatan tersebut berasal dari induk perusahaannya sendiri;

d. Impor BBM dan minyak mentah sekitar 12 juta barel per bulan. Sekitar 10 juta barel impor BBM dan minyak mentah per bulan untuk kebutuhan Januari – Juni 2015 sudah ditutup pada akhir 2014. Kontrak impor BBM dan minyak mentah biasanya berjangka waktu 3 bulan. Kontrak impor dengan jangka waktu enam bulan tersebut menimbulkan kesan ada upaya memanfaatkan “injury time”, sebelum fungsi Petral sebagai trading arm digantikan oleh ISC Pertamina.

e. Berkaitan dengan impor BBM dan minyak mentah yang dilakukan Petral, Tim RTKM mendesak untuk dilakukan audit forensic atas kontrak impor, khususnya untuk pengadaan bulan Januari – Juni 2015, Januari –Juni 2014 dan Juli – Desember 2014. Kontrak impor untuk dua periode yang disebut terakhir (Januari –Juni 2014 dan Juli – Desember 2014) masing-masing dilakukan pada akhir 2013 dan Juni 2014.

[1]   Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945; penekanan dengan garis bawah oleh TIM.

[2]   Harga BBM bersangkutan di pasar internasional dengan mengacu kepada harga di bursa minyak Singapura.

[3]   Konsolidasi biaya-biaya pengadaan BBM dan komponen penyesuaian spesifikasi dari BBM dari kilang dalam negeri dan impor serta pengangkutan sampai Depo/Teminal Utama.

Lampiran

Picture1

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Politik, Migas, Public Policy and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to PRESS RELEASE Tim Reformasi Tata Kelola Migas Nasional (1 April 2015)

  1. perbandingannya dengan pendapatan per kapitanya bagaimana?

  2. zainul says:

    Bg faisal, saya ada rencana penelitian ttg efisiensi pengelolaan migas nasional utk desertasi, bisakah bg…mohon advise. mohon izin diskusi. seandainya bisa ketemu atau by phone. thanks.

  3. You’re really knowleadgeable!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s