faisal basri

Dana Aditiasari – detikfinance
Rabu, 02/03/2016 19:10 WIB

Jakarta -Upaya Pemerintah mendorong swasembada garam dinilai belum optimal. Ekonom Faisal Basri memandang, dalam hal swasembada ini Pemerintah baru fokus pada pengurangan Impor namun hampir tak melakukan pembenahan di sisi Produksi.

“Masalahnya kita mau swasembada tapi kita nggak selesaikan masalah di hulu. Main short cut (jalan pintas) saja di hilir. Kalau mau swsembada itu kita harus selesaikan dulu masalah di hulu. Masalah di hulu itu masalah produksi,” kata dia saat berbincang dengan awak media di Tea Addict, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Harusnya, sebelum melakukan pembatasan impor garam, pemerintah terlebih dahulu melakukan pembenahan. Seperti penerapan teknologi tepat guna, peningkatan mutu sumberdaya manusia hingga pembenahan sistem perindustrian garam.

“Sekarang peningkatan produksi kita cuma dibekali plastik lebar-lebar itu (membran) yang katanya bisa menjernihkan garam. Nggak bisa, itu harus ada perlakuan khusus lagi. Nggak bisa hanya mengandalkan itu,” kata dia.

Namun Faisal menilai, Langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencapai swasembada garam saat ini dinilai terlalu dipaksakan. Akibat swasembada yang dipaksakan ini, harga-harga kebutuhan pangan jadi mahal dan justru membebani masyarakat.

“Orang boleh bilang saya hiperbola. Tapi saya kasih gambaran gini. Ada barang-barang yang kita produksi dan kita ekspor. Ketika pasar dunia turun kita juga mengalami penurunan harga. Tapi ada produk-produk yang kita impor, ketika pasar dunia turun kita malah naik harganya. Itu karena swasembada,” kata dia.

Faisal pun menjelaskan hubungan swasembada dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang terjadi saat ini. Menurutnya, saat ini Pemerintah masih berpikiran sempit bahwa swasembada berarti tidak impor.

Maka pemerintah dengan agak dipaksakan, menurut Faisal, akhirnya mengambil jalan pintas dengan mengurangi volume impor agar dianggap berprestasi tak melakukan impor dan swasembada dikatakan berhasil.

Tapi pemerintah lupa, produksi di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan dari dalam negeri sendiri. Akibatnya terjadi ketimpangan di lapangan antara kebutuhan dengan produksi tadi.

“Karena kita dilarang impor, tapi produksi dalam negeri belum memadai. Hasilnya suplai di dalam negeri nggak ada, harga jadi mahal,” tutur dia.

Lebih parahnya, hal serupa tak hanya dialami garam semata. Komoditas lain yang juga dipaksakan swasembadanya, turut mengalami kenaikan harga.

“Contoh jagung, di pasar dunia murah, di Indonesia malah mahal. Daging, di pasar dunia sedang murah, di Indonesia naik. Karena apa? Karena tukang bakso sekarang sudah mulai kekuarangan daging,” kata mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.
(dna/hns)

Sumber: http://de.tk/6KRywe

Kompas Cetak | 3 Maret 2016 | Hal. 18

JAKARTA, KOMPAS — Target swasembada garam dinilai tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ini karena target swasembada dan penutupan impor garam tidak diimbangi dengan efisiensi produksi dan peningkatan daya saing.

Demikian dikemukakan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, Rabu (2/3), di Jakarta. Swasembada garam konsumsi yang telah dicapai sejak 2012 terbukti tidak mampu meningkatkan taraf kesejahteraan petani. Harga garam di tingkat petani terus anjlok di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) garam. Untuk garam industri, pemerintah menargetkan, swasembada bisa tercapai pada 2017.

Faisal menilai, upaya swasembada garam konsumsi dan industri yang berlangsung saat produksi garam rakyat belum efisien dan berdaya saing hanya akan berujung memiskinkan petani. Produktivitas petani garam masih rendah, produksinya juga tidak efisien. Akibatnya, harga garam dari petani tidak mampu bersaing dengan garam impor.

Di sisi hilir, tata niaga garam hancur karena HPP garam gagal terlaksana. Hingga kini, tidak ada kebijakan mekanisme dana talangan untuk menyerap garam rakyat. “Industri hulu garam harus segera dibenahi dengan membuat skala produksi yang ekonomis,” ujar Faisal.

Sementara itu, belum terlihat upaya pemerintah menyediakan fasilitas pengolahan garam rakyat untuk menghasilkan produk keperluan konsumsi dan industri, seperti produksi makanan dan minuman, pengeboran minyak, farmasi, serta garmen.

Terobosan

Menurut Faisal, terobosan di sisi hulu dapat dilakukan dengan mendorong produktivitas dan perluasan lahan garam. Fungsi PT Garam perlu direvitalisasi agar berhenti menjadi produsen garam dan fokus pada pengolahan garam rakyat. Dengan demikian, BUMN garam tersebut bisa menyerap garam rakyat dan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Selama ini, peran PT Garam sebagai produsen sekaligus badan penyangga garam terbukti tidak efektif memperbaiki harga garam rakyat. Sebaliknya, BUMN garam ini justru bersaing dengan petani garam dalam produksi dan pemasaran.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Garam Achmad Budiono mengemukakan, pembangunan fasilitas pengolahan untuk menghasilkan kualitas garam industri sulit dilakukan. Hal itu karena biaya produksi garam belum efisien dan harganya lebih tinggi ketimbang garam impor. Selisih harga garam nasional kualitas industri dengan garam industri yang diimpor dari Australia ditaksir Rp 245 per kilogram.

“Penyediaan fasilitas pengolahan garam untuk menghasilkan garam kualitas industri membutuhkan campur tangan pendanaan pemerintah,” ujar Achmad.

Hingga saat ini, kebutuhan garam untuk industri manufaktur mencapai 1,7 juta ton per tahun dan sepenuhnya diimpor. (LKT)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/03/03/Revitalisasi-Garam-Nasional-Mendesak

Dana Aditiasari – detikfinance
Rabu, 02/03/2016 20:09 WIB

Jakarta -Upaya pemerintah menekan volume impor untuk mencapai swasembada pangan dinilai dapat memicu kenaikan harga bahan pangan. Bukan hanya itu, Swasembada yang dipaksakan pun dikhawatirkan dapat mengakibatkan jumlah masyarakat miskin bertambah.

“Buruh itu sekitar 1/3 pengeluarannya untuk makan. Kalau impor dibatasi karena alasan swasembada, maka harga pangan jadi naik. Kalau harga pangan naik, orang jadi nggak bisa beli makanan,” tutur Ekonom Faisal Basri ditemui di Tea Addict, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Bila harga pangan makin tinggi, maka pengeluaran untuk kebutuhan pangan juga ikut meningkat. Akibatnya, porsi pengeluaran untuk kebutuhan lain pun menjadi menurun. Daya beli masyarakat untuk keperluan lain juga akan menurun.

Kondisi seperti ini yang dapat mengakibatkan jumlah masyarakat miskin bertambah.

“Makin tinggi harga makanan, makin banyak orang miskin karena dia nggak sanggup beli makan. Begitulah kenapa angka kemiskinan bisa naik,” tandasnya.

Faisal menambahkan, perlu ada perubahan cara pandang terkait penyediaan pangan bagi masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan lebih penting dari swasembada pangan.

“Food security itu lebih penting dari swasembada,” tutur dia.

Menurutnya, yang dimaksud ketahanan pangan adalah negara menjamin warga negaranya mudah memperoleh akses pangan. Bukan hanya mudah, tetapi juga murah.

Faisal menuturkan, dalam hal penyediaan pangan Indonesia bisa belajar dari negara tetangga, Singapura.

“Singapura tidak memproduksi pangan, tapi food security indeksnya nomor 5 di dunia. Indonesia malah peringkat 74,” tuturnya.

Menurutnya, bila pemerintah masih memaksakan swasembada pangan namun tidak menyelesaikan permasalahan produksi pangan di dalam negeri, maka masyarakat juga yang akan dirugikan. Pasalnya, karena harga pangan jadi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

“Peringkat kedaulatan pangan itu bukan bergantung pada swasembada, tapi pada seberapa mudah masyarakat memperoleh akses pangan. Kelaparan bukan karena beras nggak ada, tapi karena masyarakat nggak bisa beli beras,” tegas dia.
(dna/hns)

Sumber: http://de.tk/6dQ6G9