Bisakah RI Swasembada Garam?


1fc469c9-063d-43db-b67f-db0f5cdb8065_169
Foto: M Rofiq

Dana Aditiasari – detikfinance
Rabu, 02/03/2016 19:10 WIB

Jakarta -Upaya Pemerintah mendorong swasembada garam dinilai belum optimal. Ekonom Faisal Basri memandang, dalam hal swasembada ini Pemerintah baru fokus pada pengurangan Impor namun hampir tak melakukan pembenahan di sisi Produksi.

“Masalahnya kita mau swasembada tapi kita nggak selesaikan masalah di hulu. Main short cut (jalan pintas) saja di hilir. Kalau mau swsembada itu kita harus selesaikan dulu masalah di hulu. Masalah di hulu itu masalah produksi,” kata dia saat berbincang dengan awak media di Tea Addict, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Harusnya, sebelum melakukan pembatasan impor garam, pemerintah terlebih dahulu melakukan pembenahan. Seperti penerapan teknologi tepat guna, peningkatan mutu sumberdaya manusia hingga pembenahan sistem perindustrian garam.

“Sekarang peningkatan produksi kita cuma dibekali plastik lebar-lebar itu (membran) yang katanya bisa menjernihkan garam. Nggak bisa, itu harus ada perlakuan khusus lagi. Nggak bisa hanya mengandalkan itu,” kata dia.

Namun Faisal menilai, Langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencapai swasembada garam saat ini dinilai terlalu dipaksakan. Akibat swasembada yang dipaksakan ini, harga-harga kebutuhan pangan jadi mahal dan justru membebani masyarakat.

“Orang boleh bilang saya hiperbola. Tapi saya kasih gambaran gini. Ada barang-barang yang kita produksi dan kita ekspor. Ketika pasar dunia turun kita juga mengalami penurunan harga. Tapi ada produk-produk yang kita impor, ketika pasar dunia turun kita malah naik harganya. Itu karena swasembada,” kata dia.

Faisal pun menjelaskan hubungan swasembada dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang terjadi saat ini. Menurutnya, saat ini Pemerintah masih berpikiran sempit bahwa swasembada berarti tidak impor.

Maka pemerintah dengan agak dipaksakan, menurut Faisal, akhirnya mengambil jalan pintas dengan mengurangi volume impor agar dianggap berprestasi tak melakukan impor dan swasembada dikatakan berhasil.

Tapi pemerintah lupa, produksi di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan dari dalam negeri sendiri. Akibatnya terjadi ketimpangan di lapangan antara kebutuhan dengan produksi tadi.

“Karena kita dilarang impor, tapi produksi dalam negeri belum memadai. Hasilnya suplai di dalam negeri nggak ada, harga jadi mahal,” tutur dia.

Lebih parahnya, hal serupa tak hanya dialami garam semata. Komoditas lain yang juga dipaksakan swasembadanya, turut mengalami kenaikan harga.

“Contoh jagung, di pasar dunia murah, di Indonesia malah mahal. Daging, di pasar dunia sedang murah, di Indonesia naik. Karena apa? Karena tukang bakso sekarang sudah mulai kekuarangan daging,” kata mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.
(dna/hns)

Sumber: http://de.tk/6KRywe

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s