Jurus Mabok Menteri Keuangan


Pertumbuhan ekonomi melemah, tetapi pemerintah terus menggenjot pajak. agrowth

Target penerimaan pajak 2015 naik 30 persen dibandingkan penerimaan pajak 2014. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dan laju inflasi 5 persen, pertumbuhan natural penerimaan pajak tahun 2015 sekitar 9,7 persen. Katakanlah dibulatkan menjadi 10 persen.

Dengan target penerimaan pajak naik 30 persen, berarti pemerintah harus bekerja ekstra keras melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Upaya ekstra keras itu harus menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sekitar 20 persen.

Masalahnya, pertumbuhan ekonomi sedang melemah. Bank Dunia memperkirakan kenaikan peneriman pajak tahun ini hanya 2 persen.

atax

Jika pemerintah memaksakan diri untuk memenuhi target penerimaan pajak, maka bisa diduga pemerintah bakal mengambil berbagai jalan pintas yang justru kian menambah beban masyarakat dan dunia usaha, sehingga justru semakin menekan pertumbuhan ekonomi. Yang paling krusial adalah jika laju konsumsi masyarakat yang sudah turun semakin turun dan juga laju investasi. Kedua komponen produk domestik bruto (PDB) itu menyumbang 88,6 persen pada tahun 2014.

Jadi, bukankah lebih penting mengamankan konsumsi masyarakat dan investasi swasta ketimbang memaksakan diri menggenjot pajak untuk mengamankan belanja rutin pemerintah yang hanya 9 persen PDB dan investasi pemerintah yang hanya sekitar 5 persen dari investasi total?

Untuk mengamankan kedua komponen terpenting dalam perekonomian itu, perpajakan justru harus lentur. Beban pajak harus dikurangi atau sekidaknya tidak ditambah (tidak berlaku untuk pembayar pajak nakal).

Kenyataan justru aparat pajak semakin gelap mata. Pengusaha mengeluh. Kebijakan pajak memababi-buta. Terakhir, terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 yang menambah jumlah obyek pajak mencapai 120 jenis dari yang sebelumnya hanya 60 jenis. Pemerintah mengenakan tambahan pungutan PPh sebesar 2 persen dari jumlah penghasilan bruto. Padahal usaha mereka belum tentu meraup laba.

Semoga Menko baru bisa mengoreksi segala kebijakan yang “ngawur” agar gerak perkonomian kembali menggeliat di tengah terpaan dari segala penjuru.

Bangkitkan Ekonomi Tak Bisa dengan Andalkan APBN


,Dari berbagai penjelasan pemerintah belakangan ini muncul kesan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi bakal lebih tinggi pada semester kedua 2015 karena penyerapan anggaran akan lebih tinggi. Proyek-proyek infrastruktur bakal mulai berjalan lancar. Belanja modal bakal terealisasi. Seberapa jauh keyakinan itu memiliki pijakan kuat?

Komponen produk domestik bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi  lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) serta ekspor-impor barang dan jasa.

Komponen (1) dan (2) kita beri simbol Cp; komponen 3 bersimbol Cg; komponen (4) dengan simbol I; dan komponen (5) dengan simbol (X-M). Komposisi atau sumbangan masing-masing komponen terhadap PDB pada tahun 2014 tertera pada tabel di bawah. Sumbangan pengeluaran pemerintah (Cg) hanya 9,54 persen, sangat kecil dibandingkan dengan Cp yang menyumbang 57,25 persen. Sumbangan terbesar kedua adalah I sebesar 32,57 persen. Sedangkan (X-M) mendekati nol atau persisnya -0,76 persen.

ashare

Cp adalah belanja pemerintah yang habis dipakai pada tahun berjalan atau disebut juga current expenditure atau disebut juga belanja rutin. Kalaupun pemerintah menggenjot belanja rutin dampaknya terhadap pertumbuhan relatif sangat kecil karena porsinya sangat rendah (9,54 persen).

Yang kerap didengungkan akan didorong habis-habisan adalah pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Jenis belanja ini masuk dalam pos belanja modal. Di dalam PDB, belanja modal masuk dalam I. Pada tahun 2014, I berdasarkan harga berlaku berjumlah Rp 3.434 triliun. Adapun belanja modal pemerintah yang tertera di APBN 2014 senilai Rp 135 triliun atau hanya 3,9 persen dari I. Kalaupun belanja modal pemerintah dinaikkan dua kali lipat sebagaimana tercantum dalam APBN Perubahan 2015 menjadi Rp 276 triliun, tetap saja porsinya sangat kecil, hanya sekitar 5-6 persen.

Jadi sangat jelas, menggenjot belanja untuk infrastruktur tak banyak membantu untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, sangat mungkin ekspansi anggaran lewat peningkatan belanja pemerintah, termasuk untuk infrastruktur, justru kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Ini tidak berarti infrastruktur tidak penting. Infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dan memang harus digalakkan. Yang dimaksud dengan kontraproduktif di sini adalah dampaknya terhadap pertumbuhan jangka pendek.

Mari kita urai satu per satu.

Pertama, untuk meningkatkan belanja pemerintah, penerimaan pemerintah harus naik. Penerimaan pemerintah yang terbesar adalah dari pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak harus juga digenjot. Peningkatan pajak mengurangi ruang gerak masyarakat berbelanja dan dunia usaha berekspansi.

Kedua, jika peningkatan belanja pemerintah lebih besar dari peningkatan pendapatan pemerintah, maka pemerintah harus berutang lebih banyak. Agar Surat Utang Negara (SUN) laku, suku bunga SUN harus menarik, menyebabkan kenaikan suku bunga di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga itu membuat investasi swasta turun. Jadi, peningkatan utang pemerintah menimbulkan efek mendesak (crowding out effect).

Ketiga, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melemah, pemerintah cenderung membabi-buta mencari sumber penerimaan baru dari pajak maupun bukan pajak. Seperti sudah terjadi sekarang, pemerintah mulai 1 Juli mengenakan pajak laba perusahaan bayar di muka sebesar 1 persen untuk setiap produk minerba yang diekspor. Padahal harga komoditi pertambangan sedang merosot tajam. Perusahaan tambang yang merugi pun terkena ketentuan ini. Walaupun dapat memperoleh pengembalian (restitusi pajak), kewajiban bayar pajak di muka tentu saja menambah beban dan mengganggu arus dana perusahaan. Akibat selanjutnya, produksi turun dan akhirnya penerimaan negara bukan pajak (royalti, bagi hasil, dan lain-lain) juga turun. Ini sekedar satu contoh saja. banyak lagi praktek sejenis itu yang menambah beban perusahaan.

Jadi, kebijakan apa yang lebih ampuh untuk menggenjot pertumbuhan? Seperti terlihat pada tabel di atas, amankanlah Cp dan I. Sirnakah segala kebjakan yang menekan Cp dan I. Ciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya hapuskan pengenaan pajak penghasilan bayar di muka untuk seluruh impor bahan baku dan penolong. Ironisnya, Kementerian Keuangan baru-baru ini justru menaikkan pajak jenis ini dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Bukannya dihapus, malahan dinaikkan.

Faisal: Pisahkan Ditjen Pajak untuk Cegah Penyimpangan


[Jumat, 2 Agustus 2013 04:52 WIB | 1976 Views]

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat Ekonomi Faisal Basri menganjurkan sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dipisah dari Kementerian Keuangan agar ada kompensasi berbeda untuk mencegah penyimpangan oleh aparatnya.

Faisal pada “focus group discussion” Pajak Sebagai Modal Pembangunan yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia DKI Jakarta, Kamis, mengatakan jika aparat pajak tidak dibenahi dan mendapat kompensasi lebih baik maka akan sulit mencegah mereka dari penyimpangan.

“Mereka mengumpulkan dan mengelola dana pajak ratusan triliun tetapi dengan kompensasi yang relatif rendah. Akan sulit bagi mereka untuk tidak tergoda,” kata Faisal.

Untuk itu, Faisal menilai sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dimasukkan dalam lembaga tersendiri yang independen dan dijauhi dari politisasi dengan gaji yang lebih proporsional.

Dia mengingatkan, upah yang tinggi hendaknya diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan komitmen lebih tinggi pada tugas dan negara.

Dia mencontoh lembaga KPK yang hingga saat ini dinilai profesional dan independen mendapat kompensasi upah yang memadai bagi aparatnya.

Sementara jika tetap bergabung dengan Kementerian Keuangan maka akan semakin lebar perbedaan gaji antara satu kementerian dengan kementerian lain jika aparat pajak dinaikkan lagi gajinya.

Terkait perluasan wajib pajak, menurut Faisal, sebaiknya pemerintah fokus pada perusahaan besar yang terdaftar yang hingga saat ini dinilainya belum maksimal membayar pajak.

Dia memberi contoh, sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak membayar pajak dengan sebenarnya. “Tidak hanya Asian Agri, dia lebih baik, karena masih banyak perusahaan kelapa sawit yang tidak membayar pajak dengan benar,” kata Faisal.

Dia menunjuk, hampir semua perusahaan perkebunan kelapa sawit membuka kantor cabang di Singapura. “Mereka meminimalkan pendapatan di Indonesia agar terhindar dari biaya pajak yang dinilai memberatkan dan melaporkan keuntungan yang sebenarnya di Singapura dengan beban pajak lebih ringan,” katanya.

Singapura dan Hong Kong, kata Faisal, adakah negara yang mengenakan pajak lebih rendah dan simple dari pada di Indonesia.
(E007/Z002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/388700/faisal-pisahkan-ditjen-pajak-untuk-cegah-penyimpangan

Blog di WordPress.com.

Atas ↑