faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat


  • [Jumat, 2 Agustus 2013 04:52 WIB | 1976 Views]

    Jakarta (ANTARA News) – Pengamat Ekonomi Faisal Basri menganjurkan sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dipisah dari Kementerian Keuangan agar ada kompensasi berbeda untuk mencegah penyimpangan oleh aparatnya.

    Faisal pada “focus group discussion” Pajak Sebagai Modal Pembangunan yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia DKI Jakarta, Kamis, mengatakan jika aparat pajak tidak dibenahi dan mendapat kompensasi lebih baik maka akan sulit mencegah mereka dari penyimpangan.

    “Mereka mengumpulkan dan mengelola dana pajak ratusan triliun tetapi dengan kompensasi yang relatif rendah. Akan sulit bagi mereka untuk tidak tergoda,” kata Faisal.

    Untuk itu, Faisal menilai sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dimasukkan dalam lembaga tersendiri yang independen dan dijauhi dari politisasi dengan gaji yang lebih proporsional.

    Dia mengingatkan, upah yang tinggi hendaknya diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan komitmen lebih tinggi pada tugas dan negara.

    Dia mencontoh lembaga KPK yang hingga saat ini dinilai profesional dan independen mendapat kompensasi upah yang memadai bagi aparatnya.

    Sementara jika tetap bergabung dengan Kementerian Keuangan maka akan semakin lebar perbedaan gaji antara satu kementerian dengan kementerian lain jika aparat pajak dinaikkan lagi gajinya.

    Terkait perluasan wajib pajak, menurut Faisal, sebaiknya pemerintah fokus pada perusahaan besar yang terdaftar yang hingga saat ini dinilainya belum maksimal membayar pajak.

    Dia memberi contoh, sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak membayar pajak dengan sebenarnya. “Tidak hanya Asian Agri, dia lebih baik, karena masih banyak perusahaan kelapa sawit yang tidak membayar pajak dengan benar,” kata Faisal.

    Dia menunjuk, hampir semua perusahaan perkebunan kelapa sawit membuka kantor cabang di Singapura. “Mereka meminimalkan pendapatan di Indonesia agar terhindar dari biaya pajak yang dinilai memberatkan dan melaporkan keuntungan yang sebenarnya di Singapura dengan beban pajak lebih ringan,” katanya.

    Singapura dan Hong Kong, kata Faisal, adakah negara yang mengenakan pajak lebih rendah dan simple dari pada di Indonesia.
    (E007/Z002)

    Editor: Ruslan Burhani

    COPYRIGHT © 2013

    Sumber: http://www.antaranews.com/berita/388700/faisal-pisahkan-ditjen-pajak-untuk-cegah-penyimpangan


  • [By Jakarta Globe on 11:43 am August 3, 2013]

    A former competitor in the 2012 Jakarta gubernatorial race has expressed his support for Governor Joko Widodo to run for president in the 2014 election, emphasizing that next year would be the right time for him to take on the challenge.

    “Don’t wait for 2019, because that would be too late. Now is the right time to go forward,” economic expert Faisal Basri said in Jakarta on Thursday.

    Faisal said his status as a former competitor to Joko in the gubernatorial election did not prevent him from recognizing that Joko was the best choice to lead Indonesia from among the current crop of presidential hopefuls.

    According to Faisal, the limited supply of human resources to support Joko’s programs for the capital city was among one of the biggest challenges faced by the administration. By contrast, said Faisal, upon being elected president, Joko would have the opportunity to assemble a cabinet of 30 individuals whom he believed could best assist him to improve the nation.

    Echoing Faisal’s opinions is Ahmad Syafii Ma’arif, the former leader of Muhammadiyah, the second-largest Islamic organization in the country.

    After a closed meeting with the governor on Thursday, Syafii said he had expressed his support and admiration of the governor’s current leadership of the country’s capital.

    “I told him [Joko], if you can be successful in Jakarta, then lead this nation,” he said as quoted by Tempo.co.

    According to Syafii, Joko fulfills all prerequisites to run as Indonesia’s top leader in the upcoming election. However, he maintained that it would be best if the governor proved himself through his work in Jakarta before making the transition to national politics.

    Joko has continued to top various polls related to the presidential election, surging ahead of many big names including former Army general Prabowo Subianto and even Megawati Sukarnoputri, the chairwoman of the Indonesia Democratic Party of Struggle (PDI-P), of which Joko is a member.

    However, the governor has remained reticent, refusing to discuss the presidency, let alone make claims that he is ready for the “big time.”

    In response to the recent polls, Deputy Governor Basuki Tjahaja Purnama said he fully supported of the idea of Joko running for president.

    “He deserves it. He is a decision maker and he has no conflicting interests,” Basuki said on Friday as quoted by Tempo.co.

    “Today the public no longer believes in leadership. Joko is a trustworthy man in everything that he does. Because once a distrusted person leads, how can the public be managed?”

    Source: http://www.thejakartaglobe.com/news/jokos-former-rival-urges-presidential-bid/


  • Jika kita perhatikan atlas dunia tampak kondisi geografis Indonesia sangat unik. Tak satu negara pun menyerupai Indonesia. Dengan hamparan 17.000 pulau lebih dan luas lautan yang sekitar dua kali lipat luas daratan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang paling kaya keanekaragaman kekayaan alam, sosial, budaya, suku, adat istiadat, dan bahasa daerah.

    atlas

    Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki tiga zona waktu, namun menyatu di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sungguh kita merupakan negara kesatuan maritim.

    Penduduk Indonesia terbanyak keempat di dunia. Pemeluk agama Islam terbesar di dunia dan tergolong moderat.  Kita merupakan negara demokrasi ketiga terbesar  dunia.

    Namun, secara ekonomi kita masih tersegmentasi. Ada cukup banyak pertanda bahwa integrasi perekonomian nasional kita masih sangat lemah.

    Pertama, disparitas harga yang cukup tajam antardaerah dan antarpulau. Hal ini terlihat dari disparitas harga antardaerah dan antarpulau yang relatif besar. Hasil produksi suatu daerah atau pulau sulit dikirim ke daerah atau pulau lainnya. Keunggulan komparatif daerah tak bisa terwujud. Harga durian, misalnya, sangat murah di daerah produsen tapi sangat mahal di Jakara. Ongkos angkut yang mahal dan fasilitas kontainer khusus yang minim membuat durian Bangkok lebih merajai di pasar modern Jakarta. Penduduk di luar Jawa sangat jarang menjumpai salak Pondoh. Mereka lebih akrab dengan buah-buahan impor.

    Semakin jauh dari pusat-pusat grafitasi kegiatan ekonomi, semakin mahal harga-harga barang dan jasa. Harga-harga komoditas di sentra-sentra produksi juga relatif jauh lebih murah ketimbang di daerah-daerah konsumen. Misalnya, harga jeruk Pontianak jauh lebih mahal di Jakarta ketimbang di daerah asalnya. Akibatnya warga Jakarta lebih gandrung membeli jeruk dari China ketimbang jeruk Pontianak, karena Jakarta dan China “lebih terintegrasi” ketimbang Jakarta dan Pontianak. Mengapa? karena ongkos angkut dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal ketimbang ongkos angkut dari China ke Jakarta.

    Hal ini terlihat dari disparitas harga antardaerah dan antarpulau yang relatif besar. Hasil produksi suatu daerah atau pulau sulit dikirim ke daerah atau pulau lainnya. Keunggulan komparatif daerah tak bisa terwujud. Harga durian, misalnya, sangat murah di daerah produsen tapi sangat mahal di Jakara. Ongkos angkut yang mahal dan fasilitas kontainer khusus yang minim membuat durian Bangkok lebih merajai di pasar modern Jakarta. Penduduk di luar Jawa sangat jarang menjumpai salak Pondoh. Mereka lebih akrab dengan buah-buahan impor. Daerah-daerah di perbatasan lebih mengenal produk-produk negara tetangga ketimbang hasil bangsanya sendiri.

    Kedua, Jika hendak bepergian dari Bengkulu ke Padang, kita harus terbang dulu ke Jakarta. Demikian pula jika hendak mengunjungi Palangkaraya dari Pontianak, sekalipun kedua kota ini sama-sama berada di pulau Kalimantan.

    Ketiga, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia membeli bahan baku dari Indonesia, lalu mengolahnya di negara mereka, lantas barang jadi olahannya mereka pasarkan di Indonesia. Jikalau perekonomian kita terintegrasi dan pasarnya efisien, niscaya pengusaha Singapura maupun Malaysia akan mendirikan pabrik pengolahan di Indonesia.

    Keempat, jika kita hendak berlibur ke berbagai kota di berbagai negara tetangga, hampir pasti ongkos pesawat terbang yang harus kita keluarkan bisa lebih murah ketimbang berlibur ke berbagai kota di berbagai pulau di tanah air.

    Kelima, daerah-daerah penghasil migas dan batubara lebih kerap mengalami pemadaman listrik ketimbang kota-kota di Jawa yang sama sekali tak menghasilkan sumber daya mineral dan energi. Ongkos angkut batubara dari kalimantan ke Jawa dalam setahun bisa untuk membangun satu sampai dua pembangkit listrik di mulut tambang, lalu listriknya bisa dialirkan lewat jaringan transmisi bawah laut, sehingga daerah penghasil energi juga menikmati kecukupan pasokan listrik. Karena tak kunjung terintegrasi, beberapa daerah di Kalimantan Barat sudah menikmati listrik yang dipasok dari pembangkit listrik di Sarawak, Malaysia.

    Keenam, pemerintah sudah dan akan terus membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengintegrasikan daerah-daerah tertentu dengan luar negeri (baca: untuk meningkatkan daya saing), seraya menimbulkan kantung-kantung kegiatan ekonomi yang eksklusif di dalam negeri atau “terisolasi” dengan daerah Indonesia lainnya.

    Ketujuh, warga Jakarta dan kota-kota besar lainnya lebih mudah mengakses informasi dari mancanegara yang sangat jauh sekalipun ketimbang dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kebanyakan warga Indonesia di kota-kota yang lebih kecil sangat sulit mengakses informasi dari Jakarta dan mancanegara; kalaupun bisa, niscaya lebih lama dengan ongkos lebih mahal.

    Kedelapan, disparitas pembangunan antardaerah tetap buruk. Sekalipun kita sudah berada di era otonomi daerah, ternyata kue hasil pembangunan makin banyak dinikmati oleh Jawa dan Sumatera.

    pdb_pulau

    Kesembilan, pengusaha peternakan sapi di Lampung bisa membeli jagung lebih murah dari California ketimbang dari Gorontalo.

    Kesepuluh, cukup banyak perusahaan multinasional yang memindahkan fasilitas pabriknya di Indonesia ke negara-negara tetangga, walaupun bahan bakunya tersedia melimpah di sini. Selanjutnya, produk-produk yang diolah di negara-negara tetangga tersebut dipasarkan di Indonesia. Bahkan produk buah-buahan tropis olahan yang diproduksi perusahaan multinasional dengan merek dagang Del Monte, yang beredar di Indonesia, tak berasal dari pabrik yang berlokasi di Indonesia, melainkan dari pabrik di Afrika Selatan. Padahal, kurang apa kita dalam menghasilkan buah-buahan tropis.

    Itu semua terjadi karena selama ini kita gagal mensinergikan potensi-potensi yang ada yang bertaburan di sepanjang gugusan pulau-palau dan hamparan lautan biru.

    Kalau begini terus, pantas saja kita tercecer dari persaingan antarbangsa.

    Mari kembali ke jatidiri sebagai negara kesatuan maritim.


  • Di tengah hingar bingar politik Jakarta, Jumat dan Sabtu kemarin saya menikmati kesejukan berdialog dengan petani. Jumat siang hingga malam kami mengunjungi “surau” pertanian organik di puncak bukit dekat pabrik Semen Padang. Desiran angin sore membuat hati saya kian teduh berdiskusi dengan para pelopor gerakan petani dan gerakan pertanian organik.

    Komunitas petani di sana beragam latar belakang: pejuang senior berusia 75 tahun yang dijuluki Fidel Castro, karena bercambang dan berjanggut lebat, Bung Fauzan yang menjadi “pemimpin”, tiga gadis sarjana pertanian sebagai relawan , seorang dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dan beberapa petani yang berasal dari masyarakat sekitar.

    Ada lagi seorang senior berusia 73 tahun yang kami sapa “Ayah,” yang kental pengalaman politik. Ia termasuk dedengkot PSI dan bergabung dengan PRRI. Belakangan ini “Ayah” makin semangat terjun ke gerakan pertanian organik. Bahkan, pada 17 Mei nanti, Ayah siap meresmikan surau atau bale di kaki Gunung Merapi sebagai wadah pertemuan petani berbagi gagasan dan pengalaman. Ayah masih menyisakan cita-cita bahwa  lima tahun ke depan akan ada perubahan mendasar di negeri ini.

    castro

    Alhamdulillah, lahan kritis seluas 2,9 hektar yang mulai digarap pertengahan 2006 sudah hijau, rimbun, dan menghasilkan. Mereka sepenuhnya menerapkan sistem pertanian organik. Fidel Castro adalah penyandang hadiah Kalpataru karena jasanya menghijaukan lahan kritis. Dialah yang mengajak generasi yang lebih muda seperti Bung Fauzan terjun mengolah lahan kritis yang kami datangi.

    Kami berdiskusi di pondok kayu sederhana, bertingkat. Minuman yang disuguhkan adalah “teh” rosella, berwarna merah. Mereka sudah belajar dari alam, tak henti, seperti jargon yang diusung oleh Ayah: “berjuang sampai mati.”

    Tak ada pembicaaan politik, kecuali hanya sekitar 10 menit menjelang akhir pertemuan. Namun,sesungguhnya, sepanjang perbincangan sangat sarat muatan politiknya, yakni politik menyejahterakan petani, menjadikan petani kita mandiri dan bermartabat. Mereka tak haus kursi dan kekuasaan, tapi dahaga menyaksikan petani jadi tuan di negeri sendiri. Mereka sedang berjuang menerapkan agriculture development, bukan agrobisnis dan agroindustri. Lho, apa bedanya ……

    * Dimuat pertama kali di Kompasiana, 3 mei 2009.


  • Kemarin lusa, Buya Syafii Maarif, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, mengirim SMS: “Bung Faisal, mengapa rahim bumi Nusantara ini masih mandul untuk melahirkan para negarawan?”

    Berikut jawaban saya: “Buya, insya Allah benih-benihnya sudah bermunculan. Tapi wadahnya masih kotor dan ringkih. Tugas sejarah kita mungkin turut membuat wadah itu bersih dan bercahaya.”

    Saya memberanikan diri mengatakan bahwa benih-benih negarawan sudah mulai bermunculan karena makin banyak pemimpin di tingkat lokal yang energik, memiliki visi yang tajam, mengusung gelora perubahan, dan, yang lebih penting, masih berusia belia.

    ***

    Pada 17 Februari 2009 saya menghadiri pelantikan Bupati Kubu Raya, bernama Muda. Walau menjabat sebagai ketua DPW PAN Kalimantan Barat, ia berlaga lewat jalur independen, karena DPP PAN mengusung calon lain yang bukan kader terbaiknya. Usia Muda masih 30-an. Ayahnya mantan rektor Universitas Tanjung Pura. Profesinya sebagai notaris.

    Upacara pelantikan berlangsung di dalam tenda besar yang dipadati pengunjung. Saya memilih duduk di luar tenda utama, di tengah terik mentari, bersama dengan rakyat biasa. Antusiasme rakyat luar biasa. Banyak di antaranya benar-benar relawan pendukung Muda yang tak dibayar. Semoga Muda jadi Bupati teladan dan menjadi penggerak pembangunan di kabupatennya dan juga di Kalimantan Barat. Tanda-tanda ke arah sana sudah  mulai terlihat.

    Bulan ini, kami di FEUI memiliki dekan baru, dekan termuda sepanjang sejarah UI, baru berusia 30-an awal. Ia menyisihkan senior-seniornya yang jauh lebih tua. Doktor lulusan Prancis ini diharapkan membuka lembaran baru FEUI yang selama ini dicap oleh sementara kalangan sebagai pendukung kemapanan dan sarang Mafia Berkeley

    Di pesantren dan organisasi keagamaan juga banyak yang muda-muda. Generasi baru yang telah muncul pascareformasi bertaburan di berbagai bidang dan profesi. Mereka gandrung perubahan, mendambakan masa depan yang lebih cerah dan siap berkiprah di alam persaingan sehat dan bebas KKN.

    Masih banyak lagi benih-benih pemimpin penuh harapan. Sebut saja beberapa: Kholil Arif (Bupati Wonosobo), Arif (wakil walikota Surabaya). Di tingkat nasional ada Sri Mulyani, Chatib Basri, Yudhi Krisnadi, Oneng, Nurul Arifin, Budiman Sujatmiko.

    ***

    Kita sedang berada di akhir masa transisi. Peluang untuk menghasilkan negarawan makin terbuka, walau probabilitasnya masih 50:50 dengan menghasilkan para bandit. Setidaknya, sekarang dan ke depan, mesin produksi negarawan sudah beroperasi walau masih tersengal-sengal. Wajar, karena selama Orde baru mesin produksi negarawan tak bekerja, hanya menghasilkan para pembeo yang menghendaki kemapanan. Merekalah yang sekarang sedang bertarung.

    * Pertama kali dimuat di Kompasiana, 27 April 2009.


  • Pertumbuhan ekonomi triwulanan Indonesia melemah untuk keempat kalinya berturut-turut. Bahkan pada triluwan II-2013 sudah berada di bawah 6 persen, persisnya, 5,81 persen. Pertumbuhan di bawah 6 persen pertama kali dalam 10 triwulan terakhir.

    a1-growth

    Hampir separuh (47,7 persen) pertumbuhan triwulan II-2013 disumbang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh tetap cukup tinggi di atas 5 persen. Ada pun konsumsi pemerintah yang tumbuh 1,38 persen hanya menyumbang tak sampai 3 persen.

    Melemahnya pertumbuhan ekonomi dipicu oleh penurunan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB (investasi) yang sebenarnya sudah berlangsung dalam tiga triwulan terakhir. Pada triwulan IV-2012 pertumbuhan PMTB 7,3 persen, lalu turun menjadi 5,3 persen pada triwulan I-2013 dan turun lagi pada triwulan II-2013 menjadi 4,7 persen. Akibatnya sumbangan PMTB terhadap pertumbuhan PDB pada triwulan II-2013 hanya  20 persen.

    Sementara itu ekspor yang tumbuh lebih tinggi (4,18 persen) memberikan sumbangan positif yang cukup berarti bagi pertumbuhan PDB triwulan II-2013, yakni hampir 40 persen.

    a2-exp

    Sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2013 adalah industri manufaktur. Sektor ini tumbuh sedikit di atas pertumbuhan PDB, yaitu 5,86 persen dan menyumbang seperempat dari pertumbuhan PDB.

    Pertumbuhan sektor pertanian sedikit melemah dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing 3,2 persen dan 3,6 persen. Sedangkan satu-satunya yang mengalami pertumbuhan negatif ialah sektor pertambangan.

    a3-sector

    Ketiga sektor penghasil barang (tradable) hanya mampu tumbuh 3,7 persen. Sehingga, ujung tombak pertumbuhan masih saja didominasi oleh sektor tersier atau sektor jasa atau sektor non-tradable.

    a4-tradable

    Jika pola pertumbuhan terus menerus seperti ini, agaknya amat sulit mengharapkan terciptanya lapangan kerja yang berkualitas dan menghadirkan pertumbuhan kokoh yang berkelanjutan.


  • Transaksi perdagangan luar negeri Indonesia sudah mengalami defisit sejak tahun 2012. Data terbaru yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) 1 Agustus lalu menunjukkan untuk nonmigas, China merupakan penyumbang defisit terbesar. Impor dari China pada Januari-Juni sebesar 14,4 miliar dollar AS (negara asal impor Indonesia terbesar), sedangkan ekspor Indonesia ke China pada kurun waktu yang sama sebesar 10,1 miliar dollar AS (negara tujuan ekspor Indonesia terbesar). Dengan demikian Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China sebesar 4,3 miliar dollar AS.

    Image

    Di awal penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), sebetulnya defisit perdagangan dengan China menurun, namun sejak 2012 mengalami lonjakan sangat tajam.

    Perlu dicatat pula, selama Januari-Juni, porsi impor dari Thailand tiba-tiba melonjak menjadi 7,9 persen, padahal selama lima tahun terakhir hanya berkisar antara 2,7-3,6 persen. Nilai impor dari Thailand sebenarnya tak mengalami lonjakan. Jadi lebih disebabkan impor dari negara-negara lain turun relatif lebih tajam, misalnya dari India, Malaysia, dan Singapura.

    Image


  • Ekspor bulan Juni melorot sebesar 8,6 persen dibandingkan Mei dan selama Januari-Juni 2013 turun 6,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Walaupun impor total juga turun lebih cepat, namun tak mampu mengimbangi penurunan ekspor, sehingga defisit perdagangan meningkat dari $590 juta pada Mei menjadi $847 juta pada Juni. Defisit perdagangan kumulatif Januari-Juni sudah  mencapai $3,3 miliar, dua kali lipat dari defisit sepanjang tahun 2012. Apalagi biang keladinya kalau bukan defisit minyak yang terus naik.

    Image

    Transaksi perdagangan nonmigas belum kunjung membaik. Walaupun selama Januari-Juni mencatatkan surplus, namun selama tiga bulan terakhir menderita defisit. Ini sudah lampu kuning, harus diwaspadai secara seksama. Jika tidak, nilai tukar rupiah bakal terus tertekan.

    Karena, defisit migas terus naik. Selama Januari-Juni, defisit migas sudah melampaui defisit migas keseluruhan tahun 2012.

    Image

    Ditambah lagi sejak tahun 2013 minyak mentah pun sudah defisit dengan kecenderungan membengkak.

    Image

    Apa lagi yang bisa digadaikan?


  • Akhirnya menjadi kenyataan bahwa laju kenaikan harga-harga (inflasi) Juli jauh melampaui target pemerintah sebesar 7,2 persen dan perkiraan banyak lembaga riset. Juga jauh melampaui perkiraan Bank Indonesia sebesar 2,87 persen month to month.

    Inflasi bulan Juli mencapai 8,6 persen (year on year) dan 3,29 persen (month to month). yang mengenaskan, penyumbang terbesar adalah makanan (50persen) dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan (45 persen). BBM dan cabai menjadi penyumbang terbesar.

    rawit

    Peranan volatile foods yang cukup besar terhadap inflasi bulan Juli seharusnya bisa diredam kalau pemerintah lebih sigap mengantisipasi jauh-jauh hari, karena fenomena ini sudah merupakan ritual tahunan.

    Melonjaknya inflasi juga merupakan wujud dari penundaan kenaikan harga BBM. Harga-harga sudah naik lebih dulu , lalu harga BBM bersubsidi naik, kemudian harga-harga naik lagi. Momennya menjelang puasa dan lebaran. Maka maksimallah kenaikan harga-harga pada bulan Juli, tertinggi selama hampir lima tahun terakhir.

    Image

    Maka bersiap-siaplah menghadapi kemungkinan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sehabis lebaran nanti.

    Ongkos penundaan memang sangat mahal. Rakyatlah yang paling merasakan dampaknya.


  • Image

    “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.” (Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC), 1963)

    Dengan gugusan 17.000 pulau lebih dan hamparan lautan yang sekitar dua kali lebih luas dari daratan, Indonesia sungguh merupakan negara yang sangat unik. Berbeda dengan kebanyakan negara yang menyebut kesatuan wilayahnya dengan motherland atau fatherland, bangsa Indonesia menggunakan sebutan tanah air sebagai konsep yang melingkupi seluruh bumi Indonesia sebagai suatu kesatuan kedaulatan atas lautan, daratan, dan udara.

    Keunikan geografis yang melekat pada Indonesia sejatinya merupakan modal sangat berharga untuk menapaki perjalanan bangsa ini dan bisa menjadi sumber keunggulan untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu sepatutnya visi maritim menjadi acuan dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

    Laut jangan diperlakukan sebagai pemisah pulau-pulau, sehingga harus dibangun jembatan penghubung antarpulau. Justru sebaliknya, laut dipandang sebagai pemersatu, yang mengintegrasikan pasar domestik dan perekonomian nasional serta mensinergikan potensi sumber daya alam dan industrialisasi. ***