Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.
Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.
Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.
Bocor dalam Perekonomian
Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).
Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.
Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.
Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.
Pengertian Bocor
Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.
Bocor APBN
Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.
Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.
Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.
Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.
Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.
Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.
Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).
Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.
Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.
Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.
Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.
Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.
Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.
Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.
Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.
Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.
Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.
Dengan luas wilayah 7,8 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan untaian 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
Indonesia tarletak di gugusan cincin api (ring of fire) Pasifik dengan 68 gunung api aktif. Konsekuensinya, kita rawan gempa bumi. Namun, Indonesia dikaruniai potensi sumber daya alam, termasuk energi, yang relatif melimpah, sehingga cukup beralasan mengatakan Indonesia berada di gugusan cincin energi (ring of energy).
Cadangan Terus Menipis
Sayangnya, cadangan sumber daya alam tak terbarukan kian hari semakin tergerus. Yang kita kuras dari perut bumi jauh melebihi cadangan baru yang kita temukan. Kita lupa bahwa kekayaan alam itu juga hak generasi mendatang.
Cadangan minyak terbukti kini tinggal 3,2 miliar barrel. Padahal pada tahun 1980 masih 11,6 miliar barrel.
Denga
Dengan tingkat daya keruk sekarang dan jika tidak ditemukan cadangan baru, maka dalam waktu 9,2 tahun ke depan, sumur-sumur minyak kita akan kering.
Tengoklah negara-negara tetangga yang cadangannya lebih besar dan lebih stabil. Sementara itu, cadangan minyak Indonesia terus turun.
Betapa besar dahaga mengonsumsi minyak. Emas hitam dinilai rendah, seolah kita berkemelimpahan minyak. Akibatnya, status sebagai pengekspor neto minyak berbalik menjadi negara pengimpor neto minyak, dengan kesenjangan kian melebar.
Minyak yang relatif mahal kita beli, sedangkan gas yang relatif murah sebagian besar kita jual. Demikian juga dengan batu bara.
Minyak, gas, dan batu bara lebih kita perlakukan sebagai komoditi, sumber penerimaan negara, sumber penerimaan devisa, dan obyek pemburuan rente.
Cadangan gas terbukti Indonesia tidak tergolong melimpah, hanya 102,9 TCF, hanya 1,4 persen dari cadangan dunia.
Memang R/P ratio gas yang 34,9 lebih tinggi dari R/P minyak. Namun jika pemanfaatannya di dalam negeri relatif sangat minim, berarti kita abai mengelola sumber gas dengan bijak.
Jika hanya business as usual, begini kira-kira gambaran migas kita pada 2050.
Untuk batu bara, penjelasannya bisa dilihat di sini.
Tak terbilang pula potensi panas bumi yang terkandung di gugusan ring of energy kita.
Mengingat Indonesia berada di gugusan ring of energy, maka tantangan ke depan adalah bagaimana menggalakkan eksplorasi dengan teknologi baru dan kerangka pikir dengan no box, bukan sekedar out of the box.
Kedua, mengubah paradigma dari energi sebagai komoditi, sumber penerimaan negara dan devisa, dan ajang pemburuan rente, menjadi energi sebagai tulang punggung perekonomian, pembangunan nasional dan daerah, pengakselerasi industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kita tunggu apa tawaran kedua pasangan capres-cawapres pada debat kedua, 17 Februari mendatang.
Awal tahun ini Hero Supermarket menutup 26 gerai dan merumahkan 532 karyawannya. Boleh jadi manajemen Hero sedang berbenah, mengubah model bisnisnya sejalan dengan perubahan masyarakat dalam cara berbelanja dan pola konsumsi. Sebelumnya, telah banyak pula department store yang sudah ditutup.
Bukan karena penurunan daya beli masyarakat yang menjadi penyebabnya, karena konsumsi rumahtangga tidak menurun, malahan tumbuh sedikit lebih tinggi pada tahun 2018. Adalah pertumbuhan konsumsi rumahtangga yang menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi.
Pola pertumbuhan konsumsi rumahtangga Indonesia cukup unik, sangat stabil pada aras sekitar 5 persenan. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang pertumbuhan konsumsi rumahtangganya sangat berfluktuasi, kadang naik dua digit dan jarang turun di bawah 5 persen.
Salah satu kemungkinan mengapa pertumbuhan konsumsi rumahtangga Indonesia seperti itu adalah karena penduduk Indonesia kebanyakan m berpendapatan rendah dan menengah-bawah. Hal ini tercermin dari masih dominannya konsumsi untuk makanan dan minuman (selain restoran), bahkan masih cenderung naik. Pada 2010 porsinya 38,5 persen, lalu naik menjadi 39,1 persen pada 2018. Sejak 2015 pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman (selain restoran) selalu lebih tinggi dari pertumbuhan keseluruhan konsumsi rumahtangga.
Namun, mulai tampak tanda-tanda pergeseran pola konsumsi. Belanja untuk pakaian & alas kaki serta perumahan & perlengkapan rumahtangga tumbuh melambat, relatif jauh di bawah belanja rumahtangga total.
Sebaliknya, pengeluaran untuk restoran & hotel serta transportasi & komunikasi menunjukkan trend peningkatan dan lebih tinggi dari pertumbuhan belanja total. Generasi milenial menjadi penggerak perubahan ini.
Dengan semakin tinggi tingkat pendapatan, lazimnya porsi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga akan meningkat. Yang terakhir ini belum mewarnai pola konsumsi rumahtangga Indonesia.
Pada tulisan sebelumnya, kita telah membahas gambaran umum neraca pembayaran 2018. Untuk memudahkan pembaca, berikut kembali ditampilkan ringkasan neraca pembayaran. Pada tahun 2018, neraca pembayaran Indonesia mengalami tekanan berat akibat pembengkakan defisit akun lancar (current account). Agak tertolong pada triwulan IV terjadi lonjakan arus modal masuk sehingga bisa meredam dampak defisit current account yang meningkat.
Current account menghimpun seluruh transaksi perdagangan luar negeri suatu negara yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa. Jika current account mengalami defisit, berarti negara itu membeli barang dan jasa dari luar negeri (impor) lebih banyak dari menjual barang dan jasa ke luar negeri (ekspor).
Pada tahun 2018, defisit current account Indonesia membengkak hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ada baiknya kita menelusuri penyebab utamanya.
Mari kita awali dengan mencermati perdagangan barang. Selama kurun waktu 2013-2016, defisit current account beriringan dengan kemerosotan ekspor dan impor barang. Sebaliknya, pada tahun 2017 dan 2018 ekspor dan impor barang mengalami peningkatan. Pada talun 2017, ekspor dan impor meningkatkan masing-masing sebesar 17 persen dan 16 persen. Peningkatan ekspor dan impor yang hampir sama membuat defisit current account tidak menggelembung, bahkan turun dari 1,8 persen PDB tahun 2016 menjadi 1,6 persen PDB tahun 2017.
Pada tahun 2018, impor barang melonjak, tiga kali lebih tinggi dari peningkatan ekspor: impor naik 21 persen sedangkan ekspor naik hanya 7 persen. Akibatnya, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia mengalami defisit perdagangan barang, walau hanya USD 431 juta.
Cukup banyak pemberitaan yang mengutarakan impor minyak sebagai biang keladi defisit perdagangan. Memang impor minyak meningkat tajam dari USD22,9 miliar tahun 2017 menjadi USD29,2 miliar tahun 2018 atau kenaikan sebesar USD6,3 miliar. Akibatnya, defisit minyak (minyak mentah dan BBM) naik dari USD12,8 miliar menjadi USD18,4 miliar atau kenaikan senilai USD 5,6 miliar. Meskipun demikian, minyak ternyata bukan penyebab utama defisit perdagangan barang.
Yang menjadi penyebab utama defisit perdagangan barang (trade deficit) adalah surplus perdagangan nonmigas yang merosot tajam. Tak tanggung-tanggung, perdagangan nonmigas yang pada tahun 2017 masih menikmati peningkatan dari tahun sebelumnya tiba-tiba “terjun bebas” dari USD25,3 miliar menjadi hanya 11,2 miliar atau kemerosotan senilai USD14,1 miliar.
Yang juga menyumbang terhadap pemburukan transaksi perdagangan adalah perdagangan emas. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita menikmati surplus perdagangan emas, pada tahun 2018 berbalik menjadi defisit. Artinya, impor emas lebih besar dari ekspor emas.
Perdagangan barang tertolong oleh surplus gas yang naik senilai USD1,3 miliar.
[Catatan: angka-angka transaksi perdagangan versi Bank Indonesia berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaannya terletak pada angka nilai impor. Versi BI berdasarkan nilai f.o.b. (free on board), jadi nilai barang semata; sedangkan versi BPS berdasarkan nilai c.i.f. (cost, insurance, and freight), jadi meliputi nilai barang plus ongkos angkut dan asuransi. Analisis berdasarkan data BPS bisa dilihat di sini.]
Komponen kedua dari current account adalah jasa nonfaktor, yaitu jasa-jasa yang bukan merupakan faktor produksi. Sepanjang masa komponen ini selalu defisit. Penyumbang defisit terbesar adalah jasa transportasi, terutama angkutan laut. Tahun 2018 Defisit jasa transportasi meningkat relatif tajam sejalan dengan peningkatan impor dan ekspor, mengingat hampir seluruh angkutan barang ekspor dan impor lewat laut dilakukan oleh perusahaan pelayaran asing.
Ironis memang, kita sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia tidak memiliki armada yang tangguh di tingkat internasional. Padahal, pada abad II masehi bangsa Nusantau (begitu sebutan di masa itu untuk Nusantara) telah menjejakkan kaki di benua Afrika dengan armada dan sistem navigasi buatan sendiri).
Defisit jasa nonfaktor terbesar kedua dan ketiga ialah jasa telekomunikasi, komputer dan informasi dan pembayaran royalti atas kekayaan intelektual, misalnya software dan film. Yang juga mengalami defisit adalah jasa bisnis lainnya, jasa arusansi dan dana pensiun, jasa keuangan, serta jasa pemeliharaan dan reparasi.
Satu-satunya jasa nonfaktor yang memberikan sumbangan positif relatif besar adalah jasa perjalanan atau pariwisata. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, parisiwata menunjukkan perkembangan pesat dan tercermin dari sumbangannya terhadap penerimaan devisa yang selalu meningkat setiap tahun. Beberapa jasa nonfaktor lainnya memberikan sumbangan positif namun tidak signifikan.
Jasa faktor (factor services) terdiri dari dua kelompok, yatu pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Kelompok pertama merupakan balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja (employment compensation) dan balas jasa atas modal. Indonesia mengalami defisit untuk semua komponen pendapatan primer. Bahkan, sebetulnya, penyumbang defisit curent account terbesar adalah komponen ini, bukan perdagangan barang.
Pada tahun 2018, defisit pendapatan primer turun setelah mencapai puncaknya tahun 2017. Penurunan itu disebabkan oleh berkurangnya bagian laba yang dibawa pulang oleh pemilik PMA (penanaman modal asing) langsung. Penurunan bisa disebabkan oleh penurunan laba atau sebagian laba ditanamkan kembali di Indonesia.
Sementara itu, pendapatan investor asing dari investasi portofolio menunjukkan peningkatan dari USD8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD9,7 miliar tahun 2018. Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan bunga utang. Artinya, Indonesia (pemerintah dan swasta) membayar bunga lebih banyak pada tahun 2018, yaitu senilai USD6,5 miliar. Angka ini adalah angka netto, yaitu pembayaran bunga ke luar negeri sebesar USD9,0 miliar dikurangi pendapatan bunga dari luar negeri sebesar USD2,4 miliar. [Sekedar catatan, pembayaran cicilan utang dicatat di akun finansial, bukan di current account.]
Komponen terakhir adalah pendapatan sekunder. Penjelasannya bisa dilihat pada tulisan sebelumnya.
Neraca pembayaran (balance of payments) ialah ringkasan dari seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan pihak luar negeri. Kekuatan, intensitas, dan karakteristik hubungan ekonomi luar negeri suatu negara tercermin dalam neraca pembayaran.
Secara garis besar, neraca pembayaran terdiri dari dua kelompok transaksi, yaitu transaksi barang dan jasa yang disebut akun lancar (current account) serta transaksi finansial dan modal yang lazim disebut akun modal (capital account) atau akun finansial dan modal (financial and capital account). Jadi, dalam praktek hubungan ekonomi internasional ada arus barang dan jasa serta arus financial dan modal.
Komponen lainnya dalam tabel di bawah (IV-VII) bukan berupa transaski, sifatnya hanya sebagai pelengkap dan penggenap. Komponen total (IV) hanya merupakan penjumlahan dari I-III. Komponen V merupakan selisih perhitungan bersih (net errors & omissions), merupakan penampung kesalahan pencatatan atau selisih transaksi yang tidak bisa dilacak. Misalnya, nilai ekspor menurut catatan pabean USD100, tetapi devisa yang tercatat masuk hanya USD90. Maka selisih USD10 dimasukkan ke pos net errors & omission dengan tanda minus.
Komponen terakhir (VII) berfungsi sebagai penyeimbang yang nilainya persis sama dengan Komponen VI tetapi dengan tanda berlawanan. Dengan demikian, jika kita menjumlahkan seluruh komponen, hasilnya adalah nol. Karena itulah disebut balance of payments.
Kinerja Neraca Pembayaran 2018
Indonesia mengalami defisit akun lancar selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2012. Pada tahun 2018, nilai defisit akun lancar terbesar sepanjang sejarah, namun jika dinyatakan sebagai persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibandingkan 2013 dan 2014. Defisit akun lancar terparah terjadi pada tahun 1983 sebesar 7,8 persen.
Selama tahun 2018 defisit akun lancar selalu meningkat, dari 2,1 persen PDB pada triwulan I menjadi 3.0 persen pada triwulan II, naik lagi menjadi 3.3 persen pada triwulan III, dan mencapai puncaknya 3.6 persen pada triwulan IV.
Penyebab utama meningkatnya defisit akun lancar adalah lonjakan impor barang sebesar 20,7 persen, sedangkan ekspor barang hanya meningkat 7 persen. Sedemikian kontrasnya sehingga transaksi perdagangan barang untuk pertama kalinya dalam sejarah mengalami defisit walaupun relatif kecil, yaitu sebanyak USD431. Penjelasan tentang penyebab defisit perdagangan bisa dilihat di sini.
Komponen akun lancar yang juga menonjol pada 2018 adalah peningkatan pendapatan sekunder sebesar 53 persen dibandingkan tahun 2017. Kita memperoleh arus uang masuk dalam bentuk transfer personal–yang sebagian besar bersumber dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri–senilai USD 11 miliar tahun lalu, naik dari USD8,8 miliar pada tahun sebelumnya. Para TKI sungguh merupakan pahlawan devisa.
Berdasarkan data resmi Bank Indonesia, TKI sebanyak 3,65 juta, sedangkan tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 94 ribu orang.
Komponen akun lancar lainnya tidak mengalami perubahan berarti.
Walapun pada tahun 2016 dan 2017 akun lancar mengalami defisit, masing-masing sebesar USD17 miliar dan USD16,2 miliar, namun neraca pembayaran menikmati surplus cukup besar. Penyebabnya adalah karena arus modal masuk sangat deras dan jauh melampaui defisit akun lancar. Kondisi inilah yang membuat nilai tukar rupiah relatif stabil pada 2016-2017.
Keadaan berbalik pada 2018. Neraca pembayaran mengalami tekanan berat. Di satu pihak, defisit akun lancar melonjak hampir dua kali lipat. Di lain pihak, arus modal masuk melorot hingga lebih kecil dari defisit akun lancar, sehingga menyebabkan defisit neraca pembayaran. Kemerosotan arus modal masuk terjadi baik berupa modal asing langsung maupun modal asing dalam bentuk portofolio.
Pemerintah tampaknya sangat mewaspai ancaman yang menghadang jika kecenderungan pemburukan hingga triwulan III terus berlanjut. Pada triwulan IV pemerintah genera menerbitkan surat utang dan investor asing meresponnya dengan membeli senilai USD4,75 miliar. Angka ini lebih besar dari pembelian surat utang negara oleh investor asing selama triwulan I-III sebesar USD4,70 miliar.
Pada triwulan IV-2018, investor asing gencar pula membeli surat utang swasta sehingga masuklah dana USD6,6 miliar. Angka ini lebih besar dari keseluruhan tahun 2017 yang hanya USD5,1 miliar. Kita perlu waspada atas kemungkinan dana yang masuk deras ini tiba-tiba berbalik ke luar.
Untuk mengurangi gejolak makroekonomi ke depan, pekerjaan rumah kita adalah menekan defisit akun lancar lewat serangkaian kebijakan struktural untuk meningkatkan ekspor dan daya saing industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor. Dengan begitu, kita bisa mengurangi ketergantungan pada dana asing, terutama investasi portofolio.
Saya diundang pada acara “Seruput Kopi” yang diasuh oleh Bung Denny Siregar. Episode #6 mengangkat tema seperti tertera pada judul. Diskusi berlangsung pada 3 Oktober 2018 di Rumah Cokro, Menteng.
Kemarin (6/2), CNN Indonesia dan katadata serta sejumlah media lainnya memberitakan bahwa pada tahun 2018 Indonesia telah naik kelas dari negara berpendapatan menengah-bawah menjadi negara berpendapatan menengah-atas. Berita-berita itu mengacu pada data produk domestik bruto (PDB) per kapita tahun 2018 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari yang sama. Berdasarkan rilis BPS, PDB per kapita Indonesia tahun 2018 mencapai USD3.927. Menurut berbagai pemberitaan itu, berdasarkan kategori Bank Dunia, Indonesia telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas.
Sayangnya, angka yang dikutip media massa dari Bank Dunia bukanlah PDB per kapita, melainkan gross national income (GNI) per capita.
PDB atau GDP (Gross domestic product ) merupakan seluruh pendapatan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah selama periode tertentu, termasuk di dalamnya pendapatan warga asing. Jika pendapatan warga asing dikeluarkan, kita memperoleh pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNi). Karena pendapatan warga asing yang berkiprah di Indonesia jauh lebih besar dari pendapatan warga Indonesia yang berkiprah di luar negeri, maka untuk kasus Indonesia, sudah barang tentu nilai PDB lebih besar dari GNI.
Jadi, kita harus bersabar untuk naik kelas. GNI per capita Indonesia belum mencapai 3.896.
Bappenas memperkirakan Indonesia naik kelas tahun 2020. Sedangkan Bank Indonesia memperkirakan baru bisa mencapai negara berpendapatan menengah-atas tahun 2024.
Berikut penjelasan BPS tentang beberapa istilah terkait dengan pendapatan nasional:
PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :
1.Produk Nasional Bruto yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.
2. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasaryaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
3. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaituproduk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional.
4. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Cukup banyak pemberitaan yang mengatakan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi. Per definisi, stagnasi ialah “a prolonged period of little or no growth in an economy. Economic growth of less than 2 to 3 percent annually is considered stagnation, and it is highlighted by periods of high unemployment and involuntary part-time employment. Stagnation can also occur on a smaller scale in specific industries or companies.”
Berikut beberapa berita terkait penggunaan istilah stagnasi yang kurang pas:
Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam empat tahun terakhir mencapai rerata 5 persen. Memang pada tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,01 persen tahun 2014 menjadi 4,88 persen tahun 2015. Namun tiga tahun berturut-turut kemudian merangkak naik menjadi 5,03 persen tahun 2016 dan 5,07 persen tahun 2017. Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi 2018 yang kembali lebih tinggi, yaitu 5,17 persen.
Jadi, lebih elok mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun terakhir bertengger anteng di aras 5 persenan.
Tingkat pengangguran terbuka pun menunjukkan perkembangan serupa. Setelah naik dari 5,820 persen tahun 2014 menjadi 5,995 persen tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka terus turun menjadi 5,555 persen tahun 2016, lalu 5,415 persen tahun 2017, dan 5,235 persen tahun 2018.
Pertumbuhan 2018
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penopang utama pertumbuhan 2018 adalah sektor jasa atau sektor non-tradable. Dari 14 sektor jasa, 11 di antaranya tumbuh di atas pertumbuhan PDB. Kondisi ini tidak berubah dibandingkan 2014.
Sebaliknya, ketiga sektor penghasil barang (tradable) tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Sektor industri manufaktur yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDB terus melanjutnya penurunan perannya, dari 20,52 persen pada 2016 menjadi 20,16 persen pada 2017 dan turun lagi ke aras di bawah 20 persen tahun 2018.
Tiada pilihan lain kecuali mengakselerasikan industri manufaktur untuk membuat pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumahtangga meningkat cukup signifikan dari 4,94 persen pada 2017 menjadi 5,05 persen pada 2018. Faktor inilah yang menjadi kunci pertumbuhan PDB bisa lebih tinggi tahun lalu, mengingat sumbangan konsumsi rumahtangga lebih dari separuh PDB.
Penyumbang terbesar kedua adalah pertumbuhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto. Komponen ini–yang menyumbang 32,29 persen dalam PDB–juga mengalami peningkatan pertumbuhan, dari 6,15 persen pada 2017 menjadi 6,67 persen pada 2018.
Komponen yang mengerek pertumbuhan ke bawah adalah pertumbuhan impor yang melonjak dan sebaliknya pertumbuhan ekspor merosot.
Catatan: Judul asli yang muncul di Kontan.co.id adalah “Faisal Basri, Ekonom UI: Infrastruktur muluskan penetrasi barang impor.”
FOKUS /
Kamis, 31 Januari 2019 / 08:00 WIB
KONTAN.CO.ID – Produk impor terus membanjiri pasar kita. Sementara manufaktur dan produksi dalam negeri melempem. Orang kini lebih senang impor barang ketimbang memproduksi dan mengekspor barang. Akibatnya, neraca perdagangan kita kian tekor.
Upaya pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, sejauh ini belum berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, infrastruktur diharapkan memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, dan memacu produksi. Nyatanya, ekonomi hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.
Apa yang salah? Apa akar soal dan bagaimana solusinya? Seberapa besar peran seorang presiden membenahinya? Untuk mengurainya, Wartawan KONTAN Mesti Sinaga berdiskusi dengan Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, Senin (14/1).
KONTAN:Tahun lalu, Indonesia mengalami defisit kembar, yakni defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan. Bahkan defisit perdagangan 2018 mencapai yang terburuk dalam sejarah. Apa sebenarnya yang terjadi?
FAISAL: Ini disebabkan karena transformasi ekonomi yang tidak lazim. Kalau kita liat pertumbuhan ekonomi kita rata rata 5%. Ini tidak buruk dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3%.
Namun kalau dilihat dari strukturnya, kan ada 17 sektor dalam pertumbuhan ekonomi, yakni 14 sektor jasa, dan 3 sektor penghasil barang, yakni pertanian, pertambangan dan manufaktur.
Nah, yang tiga sektor ini kan yang mengekspor, kalau kita lihat dari transaksi dagang. Sementara jasa kita defisit terus. Pertumbuhan sektor jasa, yang tidak memberikan kontribusi positif kepada ekspor bahkan defisit itu, pertumbuhannya hampir dua kali lipat dari barang.
Jadi barang tumbuh 3%, sementara jasa yang 14 sektor itu tumbuh 6%-an. Artinya, sektor yang tumbuh cepat adalah sektor yang tidak menghasilkan ekspor pada umumnya.
Kecuali dua sektor jasa saja yang berdampak pada ekspor, yakni pariwisata dan remiten tenaga kerja Indonesia (TKI). Selebihnya, secara umum minus.
Jadi itu yang pertama, struktur pertumbuhan kita tidak mengarah ke ekspor.
Yang kedua. Kalau kita lihat sektor penghasil barang, dulu kita surplus. Nah, mulai dari tahun 2008, produk pertanian lebih banyak impor daripada ekspor. Sudah defisit.
Lalu tambang migas dan nonmigas digabung, ya, defisit. Manufaktur sejak 2009 kita defisit.
Yang surplus tinggal pertambangan nonmigas. Kita ekspor batubara, timah, nikel, bauksit, dan lain-lain yang harganya fluktuatif.
Manufaktur dulu surplus. (Dulu) Penanaman modal asing (PMA) masuk ke Indonesia dengan orientasi ekspor.
Belakangan ini, PMA berorientasi ke pasar dalam negeri, jadi tidak berdampak ke ekspor. Bahkan PMA malah mengimpor cukup banyak bahan bakunya yang secara proporsional 3/4 impor itu dari bahan baku.
Faktor ketiga, masalah investasi atau lebih tepatnya pembentukan modal tetap bruto.
Investasi kan terbagi dua jenis: ada investasi dalam bentuk fisik yang kelihatan, ada juga yang di pasar modal. Yang saya maksud tadi adalah investasi fisik yang wujudnya kelihatan.
Mari kita lihat data. Pada tahun 2017, pembentukan modal tetap bruto terdiri dari konstruksi bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan lainnya, cultivated biological resources, intelectual property product.
Dari total investasi fisik itu, sebesar 75,12% dalam bentuk bangunan. Sedangkan mesin dan peralatan sebesar 9,3%. Nah, mesin inilah yang menghasilkan barang untuk kita ekspor.
Bangunan bisa bentuknya mall. Mall makin banyak menjual produk impor. Bangunan itu tidak bisa diekspor. Sedangkan jika maksimal mengekspor, porsi dari mesin cuma 9,3%.
Nah, tiga faktor ini yang membawa kesimpulan kita bahwa pola pertumbuhan ekonomi kita tidak mengarahkan pada peningkatan kapasitas mengekspor, malah meningkatkan kapasitas kita mengimpor.
Bayangkan, Indonesia sudah merdeka 74 tahun, itu kita baru defisit 7 kali, dan terparah tahun lalu.
Data Januari-November 2018, kita defisit perdagangan US$ 7,5 miliar naik dibanding periode sebelumnya yang hanya US$ 4 miliar. Ini karena struktur pertumbuhan kita lebih ke arah impor.
KONTAN: Apa sebetulnya masalah yang membuat ekspor produk kita, seperti produk pertanian, menurun bahkan defisit?
FAISAL: Struktur insentif yang ada di pasar membuat orang makin enggan menghasilkan barang dan membuat orang lebih suka berdagang.
Contohnya, generasi awal industriawan tekstil di Jawa Barat kan besar-besar. Generasi keduanya tidak membesarkan kapasitas produksi malah menutup pabrik dan pindah ke properti. Pindah ke dagang.
Tadinya mereka punya pabrik tekstil, sekarang impor tekstil dan garmen serta jualan saja. Karena sedemikian banyak kendala untuk menghasilkan barang. Banyak izin yang harus ditempuh, kenaikan upah, biaya logistik mahal.
Sementara kalau dagang, saya tinggal impor saja. Buat satu toko, kalau enggak laku, tinggal ditutup. Kalau pabrik high cost.
Sehingga, harusnya insentif yang tinggi itu diberikan kepada industri yang mengarah pada penghasilan barang dan orientasi ekspor.
Karena ingat, kalau kita tidak mampu meningkatkan kapasitas menghasilkan devisa lewat ekspor, ada kewajiban-kewajiban kita yang meningkat untuk membayar utang luar negeri. Dan itu tidak bisa pakai rupiah kan? Supaya cocok antara sektor riil dengan moneter.
Rupiah yang melemah, belakangan menguat itu kan sifatnya sementara saja. Kok kemampuan kita menghasilkan devisa turun, tapi rupiah menguat? Bisa saja terjadi. Rupiah menguat karena fenomena moneter, sedangkan devisa itu fenomena sektor riil.
Rupiah menguat karena belakangan pemerintah banyak berutang. Namun, kan tidak tiap bulan pemerintah berutang.
Dan utangnya juga 37,6% dipegang asing. Kalau pemerintah bayar utangmereka akan konversi ke dollar. Jadi, upaya peningkatan kapasitas dari ekspor barang harus lebih serius.
KONTAN: Adakah faktor khusus pada 2018 yang membuat defisit perdagangan menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia?
FAISAL: Salah satu penyebab utamanya adalah impor minyak melonjak karena harga minyak melonjak sampai US$ 80 per barel.
Tapi bukan hanya minyak, ada juga nonmigas. Jadi intinya, lonjakan impor migas dan nonmigas berbarengan.
Pada Januari-November 2017, neraca nonmigas surplus US$ 19,6 miliar. Tapi tahun 2018 surplusnya terpangkas hanya US$ 4,6 miliar. Itu tajam sekali turunnya.
Sementara neraca migas defisitnya membesar dari US$ 7,5 miliar menjadi US$ 12 miliar. Kalau minyak saja, defisitnya meningkat dari US$ 13,5 miliar menjadi US$ 18 miliar.
Kita pindah ke nonmigas. Kenapa nonmigas, surplusnya menciut? Ada sesuatu yang luar biasa?
Tidak juga. Ekspor kita tahun 2018 naik dari US$ 154 miliar menjadi US$ 165 miliar. Jadi penyebab defisit nonmigas karena impor yang melonjak.
Impor yang melonjak ini tumbuh 3 kali lipat pertumbuhan ekspor. Mari kita lihat, apa saja yang sih yang kita impor?
Kita lihat permintaan sepatu, beras, dll tidak ada yang naik signifikan. Namun yang menarik, impor beras melonjak dari 300.000 ton menjadi 2,2 juta ton. Padahal tidak ada permintaan beras yang meningkat.
Impor ban meningkat 100%. Impor baja, gula juga tajam. Ada apa ini? Tidak bisa dijelaskan secara ekonomi yang kita lihat sehari-hari.
Berarti ada faktor lain, antara lain selain pemerintah membangun jalan tol memperlancar jalan, pemerintah juga memuluskan impor.
Contohnya, tahun lalu produksi garam naik karena kemarau panjang. Produksi garam (tahun 2018) sebanyak 2,7 juta ton. Sehingga, kita hanya butuh impor garam 2 juta ton. Tapi izin impornya 3,7 juta ton.
Begitu pula dengan gula. Produksi landai 2 juta ton. Sementara kebutuhan 6 jutaan ton, kata pemerintah, sehingga dibutuhkan impor 4 jutaan.
Padahal, kebutuhan industri makanan dan minuman tidak melonjak, hanya butuh 3,2 juta ton plus kebutuhan masyarakat 2 juta, jadi total kebutuhan 5,2 juta ton.
Namun kenyataannya, impor lebih dari 6 juta ton. Jadi sekarang stok gula dalam negeri sampai 1 juta ton. Ini stok gula terbanyak dalam sejarah Indonesia.
Salah satu faktornya adalah, harga gula luar negeri lebih murah. Dijual di dalam negeri dengan keuntungan yang lezat. Jadi yang muncul adalah praktik pemburuan rente, yang polanya mirip untuk gula, garam, dan beras.
BPS baru mengumumkan bahwa surplus 2,8 juta ton pada 2018. Tapi mengapa impornya melonjak dari 300.000 menjadi 2,2 juta ton?
Oleh karena itu, Pak Buwas bilang gudang saya udah penuh. Kenapa masih impor??
Kenapa kita titik fokus pada beras, gula, dan garam? Karena di belakangnya ada nasib puluhan juta petani.
Kalau kedelai mungkin tidak terlalu banyak. Ini mengakibatkan serapan punya petani pasti terganggu, bisa hanya 60%.
KONTAN: Bagaimana dengan argumentasi bahwa impor dilakukan untuk mengendalikan harga? Dan memang, inflasi kita kan cukup terjaga?
FAISAL: Harus diingat, mengamankan harga itu pada level berapa. Misalnya, harga di negara antah berantah 100, tahun lalu. Tahun ini 150. Jadi inflasinya 50%.
Di Indonesia, harga 1000 terus naik menjadi 1.100. Inflasinya 10%. Lebih rendah dibanding negara antah berantah, tapi levelnya tinggi.
Rente itu terkait dengan level. Inflasi rendah tapi pada harga yang tinggi. Sehingga, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam sehingga daya beli terpukul.
Ingat, harga beras kita juga lebih mahal daripada harga dunia. Syukur kalau petani yang menikmati, masalahnya pemburu rente yang menikmati.
Jadi jangan berhenti pada inflasi. Inflasi rendah bisa jadi pada level harga yang sangat tinggi. Stabil tinggi. Jadi tuntutannya masyarakat minta kenaikan upah.
KONTAN: Soal perburuan rente, sinyalemennya dilihat dari apa?
FAISAL: Selisih harga gula di Indonesia dan selisih harga gula di dunia. Intinya harga kita lebih mahal.
Pada awal Jokowi menjabat, harga gula di pasar Indonesia dibandingkan dengan harga internasional 2,6 kali lipat. Tapi sekarang selalu di atas 3 kali lipat. Khususnya pasca pak Enggar menjabat. Semakin lebar harganya, maka potensi rentenya pun makin tinggi.
Harga dunia turun tajam, tapi harga Indonesia turun landai. Kalau harga dunia naik, harga di Indonesia ikut naik cepat.
Dari perbedaan harga ini, kita masuk ke supply dan demand gula.
Kalau Indonesia membolehkan ekspor dan impor bebas, maka apa yang terjadi? Harga dunia akan sama dengan di Indonesia.
Pada harga rendah konsumen untung. Oleh karena itu lah pemerintah membatasi impor.
Ringkas kata, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Yang rugi? Konsumen pastinya. Produsen? Ada untung, namun belum puas agar bisa dinaikkan keuntungannya.
Kalau menghambat impor dengan bea masuk, maka uang akan masuk ke pemerintah.
Kalau dengan kuota, tidak bayar secara resmi. Tapi secara tidak resminya, enggak ada yang gratis. Itulah yang namanya rente.
Nilainya, hitungan saya, triliunan. Tidak hanya di Indonesia, hal seperti ini juga terjadi di negara lain seperti Amerika Serikat
Pertanyaannya, mengapa korupsi ratusan juta, misal anggota DPRD dipenjara beberapa tahun, sementara korupsi triliunan ini lancar seperti jalan tol? Korupsi kebijakan ini yang harus ditangani juga. Mengapa? Inilah tugas media.
Kalau harga beras tinggi, semua menjerit. Kalau harga pesawat naik semua menjerit.
Nah, mengapa kalau harga gula tinggi tidak ada yang menjerit? Karena sebanyak-banyaknya kita konsumsi gula, nilainya per orang per tahun tak begitu besar. Ongkos demo ke istana saja bisa lebih besar daripada nilai penurunan harga gula. Namun jangan salah, triliunan tadi dibagi hanya ke 11 pengusaha gula rafinasi.
Jadi, pengusaha punya insentif untuk tetap berburu rente berapapun selama masih masuk hitungan mereka. Itulah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi.
KONTAN: Lantas, apa solusinya agar harga tak membuat konsumen menjerit, namun di sisi lain petani juga tidak mati ?
FAISAL: Gula itu dibeli oleh masyarakat untuk rumah tangga dan ada juga yang oleh industri. Ada perkiraan hitungan berapa kebutuhan individu mengkonsumsi gula, sehingga bisa dihitung kebutuhan nasionalnya. Industri juga sama.
Jadi, kalau perencanaan teknokratiknya baik tanpa campur tangan politik saya rasa akan baik-baik saja.
Faktanya adalah, kemarin saya dari Palembang. Di situ saya beli gula di supermarket, ternyata itu gula rafinasi. Harusnya ini untuk industri, namun kenyataannya saya dengan mudah dapat untuk konsumsi. Harganya Rp 12.500 per kilogram.
Jadi, demikian mudahnya mengendalikan 11 perusahaan dibandingkan petani yang jutaan. Bisa dicek, ada alamatnya.
Namun kalau pemerintah mau menekan kuota, tapi bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan stok di gudang pedagang sedikit, supaya menjustifikasi impor. Padahal di gudang mereka stok banyak.
Jadi pengawasan dan pengendalian masalahnya.
Kita tidak anti impor. Namun hitungannya harus benar. Karena kalau gula rafinasi dijual bebas ke pasar, niscaya gula petani tidak dibeli pedagang. Karena harganya mahal. Kita harus melindungi petani.
Namun kalau pemerintah memberikan lisensi impor sangat besar, melebihi kebutuhan, maka pedagang ini dengan cara apapun akan menjualnya di dalam negeri.
Bahkan pemerintah tutup mata membolehkan gula rafinasi dijual di pasar agar harga gula terkendali.
Ini perencanaan tidak beres. Ini sama saja mengorbankan petani agar menjaga inflasi rendah. Tetapi caranya sangat mahal, dan dampaknya buruk.
Kan ada juga cara yang lebih murah, yakni dengan perencanaan yang baik. Itu yang elok.
KONTAN: Perburuan rente ada kaitannya dengan pengumpulan dana politik?
FAISAL: Teori politiknya mengatakan begitu. Jadi political economy of trade policies pakai pendekatan logic of collective action. Ini kan tidak logis, kok rakyat diam aja. Padahal triliunan. Jadi
KONTAN: Program Presiden Joko Widodo ini kan, katanya bertahap, infrastruktur dulu, baru sektor lain akan bergerak kencang. Bagaimana pandangan Anda?
FAISAL: Infrastruktur akan memuluskan penetrasi barang-barang sampai ke desa. Lihat saja buah impor merajalela. Jadi yang subur malah impor.
Di Palembang, saya temukan mangga Brasil lebih murah daripada mangga arumanis. Di Medan ada pabrik obat yang botol obat batuk ukuran tertentu, 100% impor dari China. Karena ongkos angkut dari Guangzhou ke Belawan lebih murah daripada dari Jawa ke Medan.
Jadi, kalau membangun infrastrukturnya dengan orientasi sekarang, itu tidak akan meningkatkan daya saing kita.
Kenapa? Dari Brasil dan China diangkut dengan kapal laut, biaya lebih murah. Sementara yang kita kembangkan malah transportasi darat yang ongkosnya lebih mahal. Maka industri kita tak berkembang.
Kita tidak anti pembangunan infrastruktur. Ingat, Tol Sumatra merupakan pelengkap dari jembatan Selat Sunda, program SBY. Kini, jembatannya dibatalkan, malah tolnya jalan terus.
KONTAN: Bukankah ada program tol laut?
FAISAL: Dari nama juga sudah menyesatkan: “tol laut”, otak orang darat. Konsep darat ditaro di laut.
Sadarilah ini: di dunia ini yang karakteristik logistik berbeda beda, 60-70% barang diangkut via laut. Di Indonesia cuma 10% yang diangkut pakai laut. Ajaib.
Sebenarnya yang terabaikan tidak hanya laut. Udara juga macet. Laut dan udara terkendala.
Kalau laut ongkosnya lebih murah pembangunannya. Tinggal pelabuhannya diperdalam agar kapal besar bisa menggunakan. Ada hitungan teman, Rp 22 triliun selesai semuanya.
Indonesia akan kembali berjaya nanti seperti Majapahit dan Sriwijaya, kalau kita bisa mengarahkan kembali ke sektor laut.
Oleh karena itu, ujung tombak kita ada di kawasan timur. Jadi tidak ada masalah letak geografis yang jauh selama ongkosnya murah.
Jadi, yang belum terjadi sekarang adalah integrasi perekonomian nasional. Ini tecermin dari disparitas yang sangat tinggi.
Caranya malah simbolik dengan BBM dibikin satu harga supaya mengesankan tidak ada perbedaan harga, beberapa juga mau dibikin satu harga. Semen. Ini mengerikan.
KONTAN: Soal manufaktur yang lemah, apakah itu karena lemahnya industri dasar kita?
FAISAL: Benar. Pilar industri itu ada dua, yakni logam dasar dan kimia dasar. Kalau kita lihat, di luar negeri, petrokimia dan kilang terintegrasi. Malaysia dan Singapura terintegrasi. Kita, Chandra Asri tidak punya kilang. Akhirnya, terjadi missing industries.
Logikanya, kita harus punya visi mengintegrasikan. Kilang dibangun pipa ke industri hilir, sehingga tidak ada kebocoran lagi. Makanya harus dibikin mekanisme agar praktik rente dipersulit.
Misal, zaman Reza Chalid dulu fee minyak US$ 0,5–US$ 1 per barel. Atas upaya teman-teman, berhasil dibuat mekanismenya sehingga sekarang tidak lebih dari 20 sen saja.
KONTAN: Terkait Pilpres 2019, dari kedua paslon, mana yang program ekonominya paling menjawab persoalan?
FAISAL: Sementara ini tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Masih bicara kedaulatan pangan, kemiskinan, dan sebagainya. Kita kehilangan perspektif ideologis.
Kalau di Malaysia dan AS, misalnya, jelas perbedaan ideologi antara paslonnya. Kalau di kita, yang penting menang dulu.
Misal, Pak Jokowi dulu bilang, masa cabai saja kita impor. Setelah menang, justru impor. Prabowo juga janji mengurangi asing yang sangat sulit diwujudkan.
KONTAN: Apa usulan Anda untuk siapapun yang kelak terpilih jadi presiden, terkait perbaikan struktural ekonomi Indonesia?
FAISAL: Bahan baku produk kita harus murah, sehingga banyak produk bisa dibikin oleh UKM.
Kalau kita mulai dari potensi yang ada, kita bisa terbang tinggi. Bahan baku kita lengkap. Pasar kita ada 265 juta. Penduduk usia kerja di ASEAN 41%-nya di Indonesia. Ini yang tidak dipunyai Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia.
Tinggal kita butuh pemimpin yang mampu merajut potensi-potensi ini, yang tidak cenderung melakukan sesuatu yang hasilnya harus bisa dilihat saat ia berkuasa, secara jangka pendek.
Jadi, mari kita manfaatkan peluang dan potensi untuk maju. Apapun targetnya, kalau kita tidak membenahi sektor produksi, maka apapun kebijakan kita hanya akan meningkatkan angka impor.
◆ Biodata
Riwayat pendidikan: ■ Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Jakarta ■ Master of Arts (MA) bidang Ekonomi, Vanderbilt University, USA
Riwayat pekerjaan: ■ Dosen, Fakultas Ekonomi UI (1981-sekarang), dan kini mengajar di Program Pascasarjana UI, Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura, dan Pascasarjana Universitas Paramadina. ■ Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (2014) ■ Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2000-2006) ■ Anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI (2000) ■ Rektor STIE Perbanas (1999-2003) ■ Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FEUI (1995-98) ■ Ketua LP3E Kadin Indonesia (2009-2010). ■ Direktur LPEM FEUI (1993-1995) ■ Pendiri Partai Amanat Nasional ■ Penggagas dan Ketua Presidium Nasional Pergerakan Indonesia (PI) ■ Pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef)
* Wawancara dengan Faisal Basri ini juga kami sajikan dalam rubrik Dialog di Tabloid KONTAN edisi 21-27 Januari 2019. Untuk mengaksesnya silakan klik link ini: Infrastruktur Muluskan Penetrasi Barang Impor
faisal basri 