Infrastruktur Tertatih Menyongsong MEA 2015


Peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto terus menurun, dari titik tertinggi 29 persen tahun 2001 menjadi hanya 23,7 persen tahun 2013. Transaksi perdagangan produk manufaktur sudah mengalami defisit sejak 2008 dan terus memburuk dengan cepat hingga 2014.

Hanya dalam waktu empat tahun, defisit perdagangan manufaktur naik lebih dari dua kali lipat, dari 24,4 miliar dollar AS tahun 2008 menjadi 51,4 miliar dollar AS pada 2012.

Dibandingkan dengan sektor penghasil barang lainnya, industri manufaktur paling sensitif terhadap ketersediaan berbagai jenis infrastruktur fisik, terutama listrik, jalan, dan pelabuhan.

Negara-negara yang industrinya lebih maju dibandingkan Indonesia pada umumnya ditopang ketersediaan listrik yang jauh lebih baik.

Pada tahun 2011, konsumsi listrik per kapita di Malaysia dan Thailand masing-masing 4.246 kWh dan 2.316 kWh, sedangkan Indonesia hanya 680 kWh. Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan dengan China (3.298 kWh), bahkan dengan Vietnam sekalipun (1.073 kWh). Dengan India juga kalah (684 kWh). Di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Laos, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.

Pemadaman bergilir

Belakangan ini penyakit pemadaman listrik bergilir kembali kambuh. Di beberapa provinsi bahkan sudah bertahun-tahun, sudah sangat akut. Padahal, Indonesia dikaruniai  sumber energi primer yang cukup melimpah, beragam, dan relatif murah, seperti batubara, gas alam, dan panas bumi.

Ratusan gunung berapi di Indonesia cuma diratapi sebagai sumber bencana, gagal dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Padahal, sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia berada di Indonesia.

Namun, dari potensi sekitar 28.000 megawatt itu, yang termanfaatkan baru sekitar 4 persen. Belum lagi potensi listrik tenaga air dan mikrohidro yang bertaburan tak terkelola, sehingga justru semakin banyak menimbulkan bencana banjir.

Lebih ironis lagi, kebanyakan daerah yang minim pasokan listrik dan kerap mengalami pemadaman adalah daerah pemasok energi primer. Daerah itu terus memasok energi primer dan bahan baku bagi industri dan rakyat di Jawa. Industri tak kunjung berkembang di lumbung energi.

Industri yang sudah ada pun bertumbangan, seperti industri sarung tangan karet di Sumatera Utara. Rencana pembangunan kawasan industri di luar Jawa tersendat-sendat. Selain keterbatasan pasokan listrik, pelabuhan juga tidak memadai. Pengusaha harus membangun pembangkit listrik, jalan, dan pelabuhan sendiri.

Akibatnya, pengusaha menanggung beban ongkos tetap (fixed cost) yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang pemerintahnya menyediakan infrastruktur dasar ini.

Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) seharusnya memberikan solusi. Sangat disayangkan, justru sebaliknya, MP3EI berjalan sendiri. Yang dikedepankan justru proyek jembatan Selat Sunda dan jalan tol lintas Sumatera.

Tidak juga mengantisipasi penerapan Undang-Undang Minerba yang mengamanatkan peningkatan nilai tambah hasil tambang dan mineral (bukan larangan ekspor sebagaimana diinterpretasikan oleh berbagai peraturan pelaksanaannya).

Jika infrastruktur tersedia, pengusaha tak perlu dipaksa untuk membangun pengolahan tambang dan mineral. Akan tetapi, kalau semua infrastruktur dasar harus dibangun sendiri tanpa kompensasi berupa insentif, jangan berharap pengusaha terdorong membangun fasilitas pengolahan.

Jika listrik cukup dan ongkos angkutan laut murah karena pelabuhan dan jaringan jalan memadai, industri tidak akan semakin berjejalan di Jawa, khususnya Jabodetabek. Ditambah lagi dengan tekanan upah yang semakin tinggi di Jawa, niscaya industri akan lebih tersebar ke luar Jawa.

Bagaimana hendak memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 jika infrastruktur berantakan. Bagaimana mungkin bakal dapat maslahat maksimum dari pengintegrasian pasar ASEAN kalau pasar domestik kita tidak terintegrasi. Bagaimana bisa melakukan penetrasi ke pasar ASEAN kalau ongkos angkutan untuk ekspor per kontainer Indonesia termahal ketiga dari delapan negara ASEAN.

Sebaliknya, ongkos mendatangkan barang (impor) ke Indonesia justru di urutan ketiga termurah (data dari ASEAN Secretariat, ASEAN Community Progress Monitoring System, Full Report 2012). Tak pelak lagi, barang-barang impor bakal lebih deras masuk ke Indonesia. Barang impor akan langsung masuk ke sejumlah daerah, tak perlu lagi dipasok dari Jawa seperti kebanyakan selama ini.

Pemerintah nyata-nyata gagal mengemban tugasnya sebagai penyedia infrastruktur dasar. Bagaimana mungkin perekonomian bisa berfungsi optimal jika investasi publik hanya sekitar 3 persen dari produk domestik bruto, sementara negara-negara tetangga kebanyakan di atas 5 persen. Vitamin yang masuk ke dalam tubuh perekonomian (infrastruktur) jauh lebih kecil dari racun (subsidi energi) yang diciptakan perekonomian.

Bukannya menyelesaikan akar masalah, pemerintah justru menambah masalah baru dengan lebih banyak mengalihkan tanggung jawab pembangunan infrastruktur dasar kepada pihak swasta ala MP3EI. Sungguh merupakan wujud dari sesat pikir.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 3 Maret 2014, hal. 15.]

Sesat Pikir Mobil Listrik


Belum jelas bagaimana nasib mobil Esemka yang bergema dari Solo, muncul mobil listrik yang dimotori oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Sosok kedua jenis mobil ini sudah nyata.

 

moblis

Sementara itu pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan tentang mobil murah hemat energi (low cost green car = LCGC). Pemerintah telah menyetujui kebijakan pembuatan LCGC sejak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013. Sejauh ini insentif yang diberikan baru sebatas pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

lcgc

Sudah lama muncul gagasan atau cita-cita memiliki mobil nasional. Pada tahun 1993, B. J. Habibie memelopori mobil nasional yang diberi nama Maleo. Alasannya sangat rasional. Teknologi membuat pesawat terbang sudah dikuasai. Oleh karena itu membuat mobil sebetulnya sudah dalam genggaman. Sumber daya manusianya juga sudah tersedia. Ribuan mahasiswa dikirim ke luar negeri untuk menguasai berbagai macam teknologi, termasuk teknologi pesawat terbang dan otomotif.

Jika akumulasi pengetahuan dan teknologi yang sudah dalam genggaman bisa didayagunakan secara maksimal, rasanya kita bisa mengisi beragam kebutuhan kendaraan bermotor di dalam negeri.

Apakah bijak dengan langsung melompat ke mobil listrik? Bajaj masih diimpor. Juga motor roda tiga berwujud angkutan barang di bagian belakang diimpor dari China. Nyata-nyata kedua jenis kendaraan ini sangat sederhana dan dibutuhkan oleh warga perkotaan untuk angkutan pemukiman. Angkutan pedesaan pun sangat dibutuhkan.

Penjualan sepeda motor sudah mencapai 10 juta unit dan penjualan mobil telah menembus 1 juta unit. Keekonomian skala (economies of scale) sudah memungkinkan untuk menghadirkan produksi dengan merk sendiri. 

Kita bisa mulai mengembangkan industri alat angkut massal yang sederhana. Bisa juga dikembangkan untuk kebutuhan tentara dan polisi. Pasarnya sudah jelas ada. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pembeli utama. Bank BUMN bisa dijadikan sebagai lembaga penunjang pembiayaan.

Namun, mengapa yang dikedepankan adalah mobil listrik? Bukankah mobil listrik pasar utamanya untuk di dalam kota yang telah memiliki fasilitas pendukung yang prima? Tetapi, bukankah angkutan dalam kota yang harus lebih diutamakan adalah angkutan umum?

Di negara-negara yang telah menguasai industri otomotif sekalipun porsi mobil listrik masih sangat terbatas. Pada tahun 2030 diperkirakan pangsa mobil listrik hanya 1 persen dari produksi mobil dunia, sedangkan 87 persen masih menggunakan BBM.

Semangat nasionalisme yang mulai tumbuh bisa disalurkan untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif dan lebih langsung memenuhi kebutuhan rakyat kebanyakan, bukan disalahgunakan untuk kepentingan atau ambisi segelintir orang yang sedang berada di dalam kekuasaan.

Pak Dahlan Iskan bisa menjadi pelopor untuk menyatupadukan kekuatan yang sudah ada, terutama sejumlah BUMN yang memang sudah lama berkecimpung dalam upaya mengembangkan kemandirian teknologi.

Lebih jauh, Pak Dahlan Iskan mulai serius pula membangunan kekuatan maritim kita, dengan mensinergikan BUMN strategis seperti PT PAL, PT DI, PT Pindad, dan beberapa BUMN pendukung lainnya.

Ayo, kita bangkit. Usung nasionalisme setinggi langit dengan akal sehat. Tunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak. Jangan lagi sesat pikir.

Sesat Pikir MP3EI: Peran Negara


“……. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”.” (MP3EI, hal. 20)

“Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing.” (MP3EI, hal. 20)

Kita tentu sepakat bahwa pembangunan sejatinya merupakan upaya kolektif seluruh komponen bangsa. Negara sebagai leading sector atau aktor utama dalam pembangunan adalah model yang sudah usang dan tidak realistik. Model pembangunan yang lebih realistik adalah bahu membahu seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), dunia usaha (BUMN, BUMD, koperasi, swasta), perguruan tinggi, dan masyarakat.

Betapa sangat disayangkan MP3EI mempersempit pelaku pembangunan sebatas pemerintah dan dunia usaha semata. Lingkup dunia usaha pun tanpa menyertakan koperasi. Perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi non-pemerintah dan masyarakat dikesampingkan. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam konsep MP3EI, masyarakat dipandang sebagai obyek pembangunan, bukan subyek pembangunan.

Kelanjutan dari cara pandang MP3EI tentang peran negara dapat dijumpai pada halaman 21: “Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP).” 

Bentuk kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha harus dilandasi oleh pembagian tugas dan peran yang lugas. Negara berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang memadai. Besarnya tercermin dari persentase konsumsi pemerintah (Cg) terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika Cg terlalu kecil, maka pelayanan publik tidak akan memadai dan tidak proper. Peraga di bawah menunjukkan perbandingan dengan berbagai negara. Tampak betapa Cg di Indonesia relatif sangat kecil, di bawah 10 persen, dan hanya lebih tinggi dari Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja. Dalam kehidupan sehari-hari kita kerap merasakan dan mengalami sendiri tentang tak hadirnya peran negara. Akibatnya preman merajalela dan hukum tak tertegakkan,

govt-compare
govt

Selain pelayanan publik, negara juga mengemban kewajiban menyediakan barang dan jasa publik dan kuasi-publik, seperti jalan, jembatan, air bersih, pelabuhan, sarana pendidikan dan kesehatan. Dalam banyak hal kewajiban negara ini tak ditunaikan secara patut. Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, kondisi pelabuhan yang buruk, transportasi publik yang karut marut, keterbatasan air bersih, merupakan cerminan dari peran negara yang melempem.

Jangan bicara dulu kolaborasi pemerintah dengan swasta untuk pembangunan infrastruktur kalau pengeluaran pemerintah masih relatif sangat kecil dibandingkan negara-negara tetangga sebagaimana terlihat pada peraga di bawah ini.

public investment

Jika negara tak mengeluarkan uang satu sen pun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas pelabuhan, lantas atas nama PPP memberikan konsesi 75 tahun kepada swasta asing untuk mengoperasikannya, apakah ini yang disebut “not business as usual” dan Indonesia incorporated?

Benarkah jika pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya memelihara jalan negara sehingga kondisinya banyak yang rusak parah, lantas atas nama “not business as usual” dan “perubahan pola pikir” lewat skema PPP, pemerintah menawarkan kepada dunia usaha untuk membuat jalan tol?

Skema PPP bukan untuk mengalihkan peran negara ke swasta yang disebabkan karena pemerintah abai menjalankan peran dan fungsinya. Ketidakmampuan pemerintah disebabkan oleh “ulah” pemerintah sendiri. Buktinya, sudah puluhan tahun subsidi energi di APBN selalu lebih besar dari belanja modal.

belanja

Ongkos mahal yang harus dibayar untuk subsidi energi (BBM dan listrik) yang tidak tepat sasaran itu menyebabkan kapasitas fiskal tergerus dan membuat peran pemerintah semakin loyo. Alih-alih menyelesaikan akar masalahnya, pemerintah kian gencar mengundang swasta untuk menutup bolong yang digali sendiri oleh pemerintah.

Mengapa India yang lebih miskin dari kita bisa menggelontorkan investasi publik sampai sekitar 8 persen PDB, jauh lebih besar dari Indonesia yang hanya sekitar 3 persen PDB saja. Malaysia dan Thailand juga lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing sekitar 9 persen PDB dan 6 persen PDB.

Tidak masanya lagi menggunakan jargon-jargon gagah-gagahan namun keropos makna dan tak jelas duduk perkaranya. Jangan sampai MP3EI dijadikan sebagai sarana bancakan atau pemburuan rente model kuno sebagaimana tumbuh subur di masa orde baru.

Jangan gantungkan nasib sepenuhnya pada dunia usaha seperti tercerminkan dari penggalan kutipan dari MP3EI yang tercantum di  awal tulisan ini: “Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing.”

Akankah kita biarkan MP3EI membawa negeri ini pada kesesatan? ***

Sesat Pikir Proyek Jalan Tol Lintas-Sumatera


Jalan lintas Sumatera (Tran-Sumatrera highway) non-tol telah nyata dampak positifnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) melakukan kajian pertengahan tahun 1980-an dipimdin oleh DR. Iwan Jaya Azis. Saya kebetulan salah seorang anggota penelitinya.

Sayang jalan yang dibiayai dengan utang dari pemerintah Jepang ini kurang terpelihara sehingga banyak ruas yang rusak parah, mengakibatkan ongkos angkut kian mahal dan waktu tempuh semakin lama. Alih-alih memperbaiki yang rusak dan memperlebar ruas-ruas tertentu yang sudah relatif sangat padat, pemerintah menggelindingkan proyek jalan tol lintas-Sumatera lebih dari 2.000 km membentang dari Aceh hingga Lampung.

Sejumlah ruas tol sudah ditawarkan, namun tak satu pun perusahaan swasta maupun BUMN tertarik, karena tidak ekonomis. Pemerintah akhirnya menugaskan salah satu BUMN. Karena tidak ekonomis secara finansial, BUMN yang telah masuk bursa (go public) tidak dibebani atau diberikan penugasan. Menurut pemberitaan media, PT Hutama Karya Persero yang diberikan penugasan, karena BUMN konstruksi ini memang belum masuk bursa (go public).

Sebaiknya, prioritas utama pemerintah adalah melaksanakan tugas pokoknya memperbaiki dan meningkatkan kapasitas beberapa ruas jalan yang sudah padat dengan pembiayaan dari APBN. Kalaupun hendak dibuat jalan tol, cukup di daerah yang sudah padat, di kawasan yang menghubungkan pusat-pusat industri/kegiatan ekonomi dan pelabuhan.

***