By Jalan lintas Sumatera (Tran-Sumatrera highway) non-tol telah nyata dampak positifnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) melakukan kajian pertengahan tahun 1980-an dipimdin oleh DR. Iwan Jaya Azis. Saya kebetulan salah seorang anggota penelitinya.
Sayang jalan yang dibiayai dengan utang dari pemerintah Jepang ini kurang terpelihara sehingga banyak ruas yang rusak parah, mengakibatkan ongkos angkut kian mahal dan waktu tempuh semakin lama. Alih-alih memperbaiki yang rusak dan memperlebar ruas-ruas tertentu yang sudah relatif sangat padat, pemerintah menggelindingkan proyek jalan tol lintas-Sumatera lebih dari 2.000 km membentang dari Aceh hingga Lampung.
Sejumlah ruas tol sudah ditawarkan, namun tak satu pun perusahaan swasta maupun BUMN tertarik, karena tidak ekonomis. Pemerintah akhirnya menugaskan salah satu BUMN. Karena tidak ekonomis secara finansial, BUMN yang telah masuk bursa (go public) tidak dibebani atau diberikan penugasan. Menurut pemberitaan media, PT Hutama Karya Persero yang diberikan penugasan, karena BUMN konstruksi ini memang belum masuk bursa (go public).
Sebaiknya, prioritas utama pemerintah adalah melaksanakan tugas pokoknya memperbaiki dan meningkatkan kapasitas beberapa ruas jalan yang sudah padat dengan pembiayaan dari APBN. Kalaupun hendak dibuat jalan tol, cukup di daerah yang sudah padat, di kawasan yang menghubungkan pusat-pusat industri/kegiatan ekonomi dan pelabuhan.
***
faisal basri 