Sekali Lagi, Tidak Ada Jalan Pintas


Indonesia sudah cukup lama tak kunjung menjadi juara sepakbola sekedar di kawasan Asia Tenggara. Semangat juang dan gelora pendukung yang haus kemenangan semata tidak cukup. Untuk menghasilkan tim sepakbola nasional yang berkualitas, semua pemain harus cukup stamina untuk berlaga 90 menit plus 30 menit. Asupan bergizi harus dijaga sejak balita. Kompetisi berjenjang harus digelar secara teratur. Organisasi sepakbola harus solid, tidak ada konflik internal, korupsi, atau kepengurusan ganda. Mafia judi pengatur skor harus diberangus. Klub harus memiliki kemampuan finansial memadai untuk membayar gaji pemain dan pelatih secara patut agar bisa hidup layak, sehingga tidak mudah tergiur iming-iming bandar judi.

Begitu juga dengan perekonomian. Jika begini-begini saja (business as usual), kemungkinan Indonesia terhindar dari middle-income trap ketika merayakan seabad merdeka hanya 18 persen (Putra & Basri, 2016). Pendapatan per kapita Indonesia dalam dollar AS semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga seperti Korea, Malaysia, dan Thailand. Padahal, pada awal kemerdekaan, tingkat kesejahteraan ketiga negara hampir sama. China sudah menyusul Indonesia pada tahun 1998 dan Filipina menyusul Indonesia tahun 2015.

Kita ibarat kekurangan tenaga, daya, dan “darah” untuk berlari lebih kencang. Tidak ada jalan pintas untuk memacu diri lebih cepat. Doping hanya mewujudkan impian semu. Sampai finish dengan menyabet juara, namun di kemudian hari medali emas harus dikembalikan karena kebusukan tidak bisa ditutup-tutupi. Tubuh bakal rusak oleh zat-zat berbahaya.

Kalau memaksakan diri tumbuh lebih cepat—misalnya dengan memacu pembangunan infrastruktur dan menggelontorkan subsidi—tanpa meningkatkan kemampuan pembiayaannya, niscaya di tengah jalan bakal terengah-engah. Pemerintah bisa saja berutang lebih banyak, namun suku bunga bakal naik sehingga mengakibatkan investasi swasta melemah. Selain melemah, investasi pun kurang berkualitas, tercermin dari porsi terbesar (74 persen) pembentukan modal tetap bruto berupa bangunan sedangkan berupa mesin dan peralatan hanya 11 persen.

gfcf_structure

Kalau tidak mau terjadi efek crowding out, defisit anggaran harus ditutupi oleh utang luar negeri, menjual obligasi negara dalam denominasi mata uang asing (global bonds) dan meminjam dari negara donor dan lembaga keuangam internasional.

Akibatnya, gonjang-ganjing perekonomian global bakal serta merta mengancam stabilitas makroekonomi. Gangguan di dalam negeri, termasuk faktor sosial dan politik, turut menambah rentan stabilitas makroekonomi.

Dengan kasat mata kita menyaksikan beraneka kiat jalan pintas untuk meraih ambisi. Untuk meredam kenaikan harga pangan, pemerintah menerapkan jurus intervensi harga dengan  menetapkan harga acuan di tingkat konsumen dan di tingkat produsen untuk beras, jagung, bawang merah, cabe merah keriting, kedelai (kedelai lokal dan kedelai impor). Lain lagi dengan anak ayam (day old chick/DOC). Begini “titah” Menteri Pertanian: “Tolong dicatat, harga DOC Rp 4.800 per ekor. Kita buat Peraturan Menteri-nya (Permentan). Nanti kami ketemu hari Senin,” ujar Amran (http://kom.ps/AfvnWB). Tidak hanya harga DOC. Harga ayam di kandang pun dipatok sebesar Rp 18.000 per ekor dan harga ayam di pasar sebesar Rp 32.000 per kilogram (http://kom.ps/AFvpYt). Titik berat pembenahan pangan sepatutnya dimulai dari sisi produksi dan mata-rantai penjualan serta sisi permintaan. Bagaimanapun, faktor utama penentu harga adalah interaksi antara penawaran dan permintaan.

Tekad pemerintah menurunkan harga gas di bawah 6 dollar AS per MMBTU tak kalah kontroversial. Bahkan sudah keluar Perpres tentang itu pada Mei lalu yang berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Entah dari mana datangnya angka 6 dollar AS itu.

Sebelumnya pemerintah bertitah menurunkan harga semen sebesar Rp 2.000 per sak, menurunkan tarif tol selama liburan lebaran 2015. Belakangan campur tangan langsung merembet ke penetapan suku bunga perbankan dan margin suku bunga.

Pemerintah hendak memajukan e-commerce. Tak kepalang, pendiri Alibaba, Jack Ma, diangkat sebagai penasehat Presiden. Bukankah keberhasilan e-commerce membutuhkan prasyarat pembenahan sektor produksi terlebih dahulu dan pengorganisasian petani dan usaha kecil dan menengah? Tanpa itu, yang diuntungkan adalah pedagang perantara atau pengumpul. Prasyarat yang tidak kalah penting adalah penguatan infrastruktur. Bagaimana mungkin e-commerce akan maju kalau ICT Development Index kita tercecer di urutan ke-115 dari 175 negara dengan skor hanya 3,86 (tertinggi di dunia adalah Korea Selatan dengan skor 8,84). Di antara ASEAN-6, kita yang terendah. Indonesia di urutan terendah dari 11 negara yang disurvei oleh The Economist Intelligence Unit untuk The Asian Digital Transformation Index. Skor Indonesia hanya 16,0 (tertinggi Singapura dengan skor 75,6), jauh dari skor rerata sebesar 45,8.

ict
digital_transformation

Kalau hendak berlari lebih kencang, benahi dulu jantung perekonomian (perbankan sebagai jantung utama dan postur APBN sebagai jantung penopang) dan cukupkan darah yang mengalir dalam perekonomian dan perlancar sirkulasinya. Bagaimana mungkin investasi swasta nasional bisa memadai secara berkelanjutan jika nisbah kredit domestik yang disalurkan oleh sektor keuangan terhadap PDB di Indonesia hanya 46 persen, sedangkan di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura di atas 100 persen PDB. Bagaimana sirkulasi darah (uang) bakal lancar kalau hanya 36,1 persen orang dewasa yang memiliki akun di bank, itu pun sudah termasuk yang berwujud mobile accounts. Penyebab itu semua adalah tidak terjadi konsolidasi perbankan di Indonesia. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia yang penduduknya lebih dari 250 juta jiwa hanya menduduki urutan ke-11 di ASEAN dari besarnya asset pada tahun 2015.

Postur APBN akan lebih sehat jika nisbah pajak (tax ratio) bisa dinaikkan dari hanya sekitar 12 persen PDB dengan kecenderungan yang menurun. Agar basis pajak menguat, struktur ekonomi harus disehatkan. Sumbangan industri manufaktur sangat penting. Industri manufaktur harus dipacu untuk menyerap jauh lebih banyak pekerja formal, meningkatkan produktivitas perekonomian, dan memperkokoh struktur ekspor. Sudah barang tentu disertai dengan pembenahan di segi kepatuhan.

Sampai kini jumlah pekerja informal masih lebih banyak ketimbang pekerja formal. Data terakhir (Agustus 2016) yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan porsi pekerja informal sebanyak 57 persen dan pekerja informal 42 persen. Sudah barang tentu mereka hampir semua bisa dipastikan tidak memiliki NPWP.

Ekspor sudah lima tahun berturut-turut turun. Sudah merdeka lebih dari 70 tahun tetapi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan manufaktur padat sumber daya alam masih sangat tinggi, lebih dari dua pertiga keseluruhan ekspor.

Dengan pengecualian Singapura yang merupakan negara transhipment, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang perekonomiannya mengalami penurunan degree of openness dalam 15 tahun terakhir.

Pertumbuhan sekitar 5 persen memang tergolong tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia dan rata-rata negara berkembang. Namun, harus disadari bahwa sampai sekarang perekonomian Indonesia masih dalam kecenderungan yang melemah dan tingkat kesejahteraannya semakin tertinggal dengan negara tetangga dan berpotensi disusul oleh negara-negara tetangga lain yang sekarang lebih rendah seperti Vietnam, Myanmar, dan kamboja.

Pertumbuhan yang kurang berkualitas tanpa diiringi oleh transformasi struktural yang siginifikan diiringi pula oleh ketimpangan yang sangat buruk. Koefisien Gini memang sedikit membaik dan sudah kembali di bawah 0,4. Tetapi bukankah perhitungan koefisien gini di Indonesia mencerminkan kondisi ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan atau kekayaan. Laporan Bank Dunia (2015) menunjukkan satu persen penduduk terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional sedangkan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional (Bank Dunia, 2015). Lebih miris lagi, orang-orang terkaya itu dua pertiga kekayaannya diperoleh dari praktek kroniisme. Angka crony-capitalism index untuk Indonesia memburuk dalam dua tahun terakhir dan menduduki posisi terburuk ke-7 dari 22 negara yang disurvei oleh The Economist (2016).

Mayoritas penduduk mengalami tekanan cukup berat. Nilai tukar petani memburuk dalam dua tahun terakhir. Upah riil buruh tani turun 4,12 persen dan upah riil buruh bangunan turun 1,74 persen pada kurun waktu yang sama. Nasib serupa dialami pekerja industri manufaktur dan sejumlah sektor lainnya. Anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja dipaksa masuk pasar kerja karena pendapatan kepala keluarga tidak lagi bisa menutupi kebutuhan keluarga. Karena itulah tingkat partisipasi angkatan kerja naik tajam dalam dua tahun terakhir. Untuk memperoleh tambahan pendapatan, pekerja harus menambah jam kerja lewat lembur maupun kerja rangkap. Ada 26,3 persen pekerja Indonesia yang bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Angka itu hanya lebih rendah dibandingkan dengan Korea dan Hongkong (Nikkei Asian Review, 2016).

Saatnya mengubah arah pembangunan Indonesia, menjadikannya inklusif, berkeadilan. Jika tidak, harmoni sosial dan kerapuhan berbangsa jadi taruhannya.

Refleksi Akhir Tahun: Dari Anomali Menuju Kebangkitan


Jutaan buruh turun ke jalan pada Hari Buruh Internasional 1 Mei tahun 2013. Kaum buruh menyuarakan asa bagi kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih pasti, di tengah gemuruh globalisasi yang kian menghentak-hentak. Tuntutan kenaikan upah layak terus berkumandang karena upah menjadi satu-satunya jaring-jaring pengaman (safety net) mengingat sistem jaminan sosial nasional belum kunjung hadir dan perlindungan sosial (social protection) jauh dari memadai.

Pada May Day itu, tak satu pun toko tutup. Juga kantor dan pabrik. Tak ada gas air mata. Tak setetes darah pun menitik ke bumi Ibu Pertiwi. Bahkan, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mencatat rekor tertinggi baru 5.060,919.

Lebih separuh pekerja menyemut sebagai pekerja informal. Sepertiga lebih lagi sebagai pekerja formal tanpa kontrak. Pekerja formal dengan permanent contract dan fixed-term contract masing-masing hanya tiga persen. Selebihnya, sebanyak dua persen, adalah pengusaha.

Mayoritas pekerja mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Per Agustus 2013, 34 persen pekerja mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Penyerap kedua terbesar yang menjadi tumpuan hidup pekerja adalah sektor perdagangan. Dari 21 persen pekerja di sektor ini, hampir bias dipastikan sebagian besar adalah pekerja informal ataupun pelaku/pedagang sektor informal. Sedangkan pekerja di sektor industri—yang menjadi tumpuan utama penyerap pekerja formal dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh—hanya 13,4 persen. Walaupun hanya sebagian kecil yang telah terorganisir, suara mereka inilah yang paling lantang. Kita membutuhkan penguatan lapisan ini sebagai kekuatan pengimbang dan sekaligus pengokoh pilar demokrasi.

Sayangnya, kekuatan pasar yang kian mencengkeram tak berpihak terhadap penguatan industrialisasi. Peranan industri manufaktur terus merosot dalam perekonomian. Sumbangan industri manufaktur mencapai tingkat tertinggi tahun 2001, yaitu 29 persen. Setelah itu hampir selalu turun hingga hanya mencapai 23 persen tahun 2013.

Struktur industri manufaktur relatif lemah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara emerging markets. Daya saing sektor ini sudah cukup lama tergerus, sebagaimana terlihat dari defisit perdagangan produk manufaktur yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 dengan kecenderungan terus memburuk.

Liberalisasi perdagangan yang kian membahana turut memberikan tekanan pada industri kita. Pemerintah terus mengumandangkan perdagangan bebas di forum internasional tetpi abai membangun bantalan sebagai jaring-jaring pengaman. Gerak langkah yang asimetrik ini menjadikan pasar domestic Indonesia sebagai bulan-bulanan produk impor. Secara tidak langsung, penetrasi impor yang menguat bakal memperlemah lapisan kelas menengah, karena yang lebih menonjol adalah pembentukan lapisan kelas konsumen. Indonesia kian berbinar-binar sebagai pasar dengan konsumen strata menengah yang meningkat pesat.

Pada waktu bersamaan, sektor pertanian pangan kita pun tergopoh-gopoh. Sejak tahun 2007, transaksi perdagangan pangan kita telah mengalami defisit, sama nasibnya dengan sektor manufaktur. Indeks keamanan pangan (food security index) Indonesia hanya berada di urutan ke-64 dari 105 negara dengan skor 46,8 dari skor tertinggi 100. Posisi Indonesia jauh tercecer di bawah Korea (ke-21), Malaysia (ke-33), China (ke-38), dan Thailand (ke-45). Juga kalah dibandingkan Vietnam di posisi ke-55 dan Filipina di posisi ke-55.[1]

Ditambah dengan defisit perdagangan minyak, kini Indonesia telah mengalami triple deficits.

Pemburukan

Tahun 2013 ditandai dengan berbagai rekor baru yang semakin memperburuk kinerja perekonomian. Defisit minyak tak hanya terjadi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang memang sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, tetapi juga sejak tahun ini telah dialami minyak mentah. Selama Januari-Oktober 2013, defisit perdagangan minyak mentah sudah mencapai 2,8 miliar dollar AS. Tahun 2012 Indonesia masih menikmati surplus perdagangan minyak mentah senilai 1,5 miliar dollar AS.

Untuk menutupi triple deficits, kekayaan alam semakin dikuras. Porsi ekspor kekayaan alam dalam bentuk mentah dan diolah ala kadarnya meningkat tajam dari sekitar 40 persen tahun 2001 menjadi sekitar 65 persen tahun 2011. Hampir separuh ekspor kita disumbang hanya oleh 6 jenis komoditas primer: batubara, gas alam, minyak sawit, minyak mentah, karet, dan tembaga. Tak pelak lagi, telah terjadi ekstraktifikasi dalam struktur ekspor Indonesia seperti di masa penjajahan.

Namun, akhirnya eksploitasi sumber daya alam sudah tak lagi mampu menahan gempuran triple deficits. Sejak tahun 2012 transaksi perdagangan luar negeri total mulai menderita defisit sebesar 1,6 miliar dollar AS dan sampai Oktober tahun ini meningkat tajam menjadi 6,3 miliar dollar AS.[2]

Ternyata, pemburukan belum berhenti. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi perdagangan nonmigas tahun ini pun sudah didera defisit. Tidak tanggung-tanggung, selama 10 bulan terakhir tahun 2013, defisit perdagangan nonmigas sudah mencapai 8,8 miliar dollar AS. Boleh jadi, defisit nonmigas ini baru pertama kali terjadi di bumi Nusantara.

Alih-alih menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menyelubungi perekonomian Indonesia, pemerintah justru sibuk mencari kambing hitam. Bukankah pemburukan kinerja sektor luar negeri atau sektor eksternal sudah mulai berlangsung sejak September 2011. Mengapa rencana pemotongan dana stimulus oleh Bank Sentral AS (The Fed) yang baru dilansir akhir Mei 2013 diklaim pemerintah dan Bank Indonesia sebagai biang keladi? Bukankah kemerosotan laju pertumbuhan ekonomi sekalipun sudah berlangsung selama tujuh triwulan berturut-turut atau bahkan sudah mulai kelihatan tanda-tandanya sebelum itu, yakni sejak triwulan pertama tahun 2011?

Agaknya tidak berlebihan sinyalemen Gubernur Bank Indonesia berikut ini: “Kendala pada laju pertumbuhan ekonomi tersebut menurut hemat kami merupakan gambaran ketidakseimbangan antara struktur permintaan agregat dan kapabilitas di sisi penawaran. Dari sisi penawaran, struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan jaman (obsolete).”[3]

Kemerosotan kinerja ekonomi belakangan ini menambah ancaman bagi Indonesia mengalami middle-income trap.  Bahkan, Indonesia hampir bisa dipastikan terperangkap dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah-bawah. Semestinya Indonesia naik kelas ke negara berpendapatan menengah-atas paling lambat 3-5 tahun lagi. Kenyataannya, hal itu baru bisa dicapai 6-9 tahun lagi. ”Jadi, kita di negara berpendapatan menengah-bawah agak lama. Namun, kalau ke depan kita konsisten tumbuh rata-rata 6 persen, tahun 2031 kita akan masuk ke negara berpendapatan tinggi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di Jakarta, Minggu (15/12).[4]

Momentum Pemilihan Umum

Banyak kajian yang memperkirakan Indonesia bakal menjadi negara besar. Sebagian besar dari kajian itu melihat Indonesia dari sudut pandang besaran pasar (market size). Penduduk terbanyak keempat di dunia dengan sekitar dua pertiganya berusia produktif merupakan ujung tombak tak terbantahkan.

Pada tahun 2012 Indonesia untuk pertama kali masuk ke dalam jajaran 20 besar penerima penanaman modal asing dan untuk 2013-2015 di urutan keempat sebagai negara paling prospektif di mata korporasi transnasional.[5] Sejarah baru juga tercatat tahun 2013, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Selama puluhan tahun posisi puncak selalu diduduki China.[6]

Kepercayaan asing terhadap prospek jangka menengah dan panjang Indonesia terlihat pula dari hampir separuh Surat Utang Negara yang dibeli investor asing bertenor di atas 10 tahun,  sedangkan yang bertenor kurang dari setahun hanya 4 persen.

Mendekati pemilihan umum 2014, tidak satu agensi pemeringkat yang menurunkan peringkat Indonesia. Lima agensi pemeringkat yang rutin memberikan penilaian memberikan outlook stabil, tak satu pun yang memberikan outlook negatif. Empat dari lima agensi pemeringkat telah memberikan status investment grade. Tinggal Stadard & Poor’s saja yang masih menilai Indonesia satu notchdi bawah investment grade.

Investor asing tak menunggu hasil pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. Sejak reformasi, wisatawan mancanegara juga tidak menyurutkan niatnya berkunjung ke Indonesia karena ada pemilihan umum. Terbukti pada tahun-tahun pemilu jumlah wisatawan mancanegara selalu lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah wisman 4,7 juta, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebanyak 4,6 juta. Pada tahun pemilu berikutnya jumlah wisman 5,3 juta, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4,5 juta. Pada pemilu 2009 pun demikian, naik dari 6,2 juta menjadi 6,3 juta.

Hampir seluruh indikator ekonomi yang sensitif terhadap faktor politik juga menunjukkan perbaikan dibandingkan setahun sebelum pemilu, misalnya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Kecenderungan demikian tidak hanya dialami Indonesia, melainkan di banyak Negara, terutama kalau presiden atau perdana menteri yang sedang berkuasa ikut bertarung untuk terpilih kembali.

Kita berharap pemilu mendatang menjadi momentum untuk mulai melakukan pembenahan mendasar agar pembangunan betul-betul mengangkat nasib rakyat kebanyakan, keadilan tertegakkan, dan rakyat memiliki daya tahan yang kokoh menghadapi berbagai gejolak internal dan eksternal yang tampaknya akan semakin kerap dan muncul semakin tak terduga.

Harus ada semacam kontrak sosial baru yang lebih menjamin Indonesia tumbuh berkelanjutan, lebih berkualitas, dan berkeadilan. Setidaknya kontrak sosial baru itu meliputi: format peran Negara dan peran pasar, sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan terutama keadilan antargenerasi, memperkokoh kekuatan pekerja, kembali ke jati diri sebagai Negara maritim, dan menghadirkan sektor keuangan yang inklusif.[7]


[1] Economist Intelligence Unit, Global food Security index 2012, London, 2012.

[2] Data transaksi perdagangan bersumber dari Badan Pusat Statistik, data ekspor berdasarkan nilai free on board (fob) dan data impor berdasarkan nilai cost, freight, and insurance (cif).

[3] “Mengelola Stabilitas, Mendorong Transformasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan,” Sambutan Akhir Tahun Gubernur Bank Indonesia dan Pertemuan Tahunan Perbankan, Jakarta, 14 November 2013, hal. 16.

[4] “RI Masuk Jalur Perangkap: Sudah 25 Tahun di Kelompok Pendapatan Menengah-Bawah,” Kompas, 16 Desember 2013, hal. 17.

[5] United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2013, hal. 3 dan 22.

[6] Japan Bank for International Cooperation (JBIC), “Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing

Companies,” berbagai edisi.

[7] Untuk pembahasan lebih rinci, lihat Faisal Basri, Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan, Jakarta: Pusat Studi Agama & Demokrasi, Yayasan Wakaf Paramadina, 2013.

Pesan “Ayah” di Hari Kemerdekaan


Anak-anakku,

Kami cuma bisa memerdekakan negeri ini dari penjajah, tetapi belum sempat menaman bibit dan memupuknya. Kami tak punya waktu lagi menyirami tanaman setiap hari kala musim kemarau. Jangan salahkan kami jika dedaunan kerontang dan hasil panen tak menggembirakan.

Anak-anakku,

Kami telah mengusir penjajah, tapi kami tak lagi kuasa menjinakkan hama dan parasit yang membuat dirimu gersang. Kami wariskan seisi darat dan lautan untuk mencukupi hidup kalian. Olahlah dengan kemerdekaan yang kalian miliki untuk memakmurkan anak bangsa. Jangan ada yang sampai tidak kebagian.

Anak-anakku,

Kami wariskan negeri merdeka ini untuk kalian sempurnakan. Dunia kalian berbeda dengan dunia kami. Yang baik menurut kami dulu, belum tentu baik bagi masa depan kalian. Kami tak mewariskan negeri ini langsung jadi. Sempurnakanlah, bangunlah negeri ini sehingga menjadi Indonesia. Ibarat mobil, kami baru membuat kerangkanya. Kalian tak bisa langsung menikmatinya dan mengggunakannya untuk capai tujuan. Lengkapilah kerangka itu dengan body, mesin, rem, gas, kursi, bagasi, dan lainnya, agar nyaman dikendarai mencapai cita-cita.

Anak-anakku,

Janganlah di antara kalian bersilang sengketa semata untuk kepentingan diri sendiri. Jangan biarkan segelintir dari kalian menghisap sesamanya, merampas hak warga kebanyakan. Bumi Indonesia cukup untuk memakmurkan seluruh warganya. Namun, bagi si tamak, seisi dunia sekalipun tak bakal memuaskannya.

Anak-anakku,

Berdayakanlah yang lemah, bawa ke tengah orang-orang yang terpinggirkan. Kalian tak bakal kekurangan kalau selalu berbagi. Bangunlah modal sosial, jangan semata modal finansial untuk pribadi. Kalian akan memetik hasil dari kebajikan yang kalian taburkan. Buat senang orang lain. Sesungguhnya puncak kebahagiaan akan kalian gapai jikalau menyenangkan banyak orang, makin banyak dan makin banyak.

Anak-anakku,

Kami tak mewariskan modal, tidak pula teknologi. Jangan elu-elukan kami. Setiap eluan membuat pedih hati kami, karena itu pertanda kalian tak mampu berkarya yang lebih besar dari kami. Kami bangga seandainya kalian menghasilkan karya-karya gemilang dan fondasi untuk menghasilkan kegemilangan yang lebih hebat oleh generasi setelah kalian.

Anak-anakku,

Rawatlah negeri ini. Tumbuh kembangkan. Pagari agar pencoleng tak kuasa merampas harta-harta kalian. Kata teman kalian nun jauh di sana, kuncinya adalah membangun institusi. Transformasikanlah extractive economic institutions menjadi inclusive economic institutions serta extractive political institutions menjadi inclusive political institutions. Dengan begitu, negara kita tak bakal menjadi negara gagal. Tak terjerumus ke dalam middle-income trap.

Indonesia Terjerat Middle-Income Trap?


Suatu negara mengalami perangkap pendapatan menengah (middle-income trap) jika sudah berada di kelompok pendapatan menengah berdasarkan ukuran pendapatan per kapita, tetapi tak kunjung menembus ke kelompok pendapatan tinggi. 

Bank Dunia mengelompokkan perekonomian menurut kelompok pendapatan dengan menggunakan  Gross National Income (GNI) per kapita tahun 2012 yang dihitung berdasarkan World Bank Atlas method. Pengelompokannya adalah sebagai berikut: berpendapatan rendah, $1,035 atau kurang; berpendapatan menengah bawah, $1,036 – $4,085; berpendapatan menengah atas, $4,086 – $12,615; dan berpendapatan tinggi, $12,616 atau lebih.[i]

Indonesia masih berada di kelompok pendapatan menengah-bawah (lower-middle income), sehingga masih ada waktu cukup lama untuk mempersiapkan diri membangun fondasi yang kokoh agar terhindar dari middle-income trap.

middle

Perekonomian Asia Timur yang telah berhasil masuk ke kelompok negara berpendapatan tinggi adalah Singapura, Hong Kong, Korea, dan Taiwan. Sementara itu, negara-negara di Amerika Latin masih mengalami middle-income trap.

Menurut Asian Development Bank (ADB), ciri-ciri negara yang masuk perangkap middle-income trap adalah:  (1) nisbah investasi (investment to GDP ratio) rendah, (2) pertumbuhan industri manufaktur rendah; (3) diversifikasi industri terbatas; dan (4) kondisi pasar kerja buruk.[ii]

Negara-negara Amerika Latin tak berhasil mengatasi ciri pertama, sebaliknya negara-negara Asia Timur yang tak mengalami middle-income trap memenuhinya. Berdasarkan ciri pertama ini, tampaknya China juga akan memenuhinya.

Indonesia mengalami peningkatan terus menerus nisbah investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak tahun 2003 dan menembus 30 persen sejak 2009. Jika yang telah tercapai bisa dipertahankan, Indonesia berpeluang tak mengalami middle income trap. Satu saja persyaratannya, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Sejauh ini porsi mesin yang diimpor (imported machinery) dalam pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation) masih sangat terbatas, hanya sekitar seperempat dari yang berupa bangunan. Peningkatan kemampuan industri barang modal dalam negeri juga mejadi kuncinya. Jika tidak, kita akan mengalami masalah kesimbangan eksternal, karena impor barang modal dan bahan baku/penolong bakal menggerus cadangan devisa.

gfcf

Syarat kedua masih belum muncul tanda-tanda yang meyakinkan. Pertumbuhan industri manufaktur pascakrisis hampir selalu di bawah pertumbuhan PDB, sehingga peranannya turun terus. Diversifikasi industri pun belum menampakkan perbaikan berarti.
mfg
Pekerjaan rumah paling besar boleh jadi adalah kondisi pasar kerja. Ditambah dengan kualitas sumber daya manusia dan status pekerjaan yang masih didominasi oleh pekerja informal.
status_pekerjaanmutu_sdm

Melihat gambaran di atas, amat berat tantangan yang dihadapi Indonesia supaya tak mengalami middle-income trap. Walaupun demikian, cukup banyak potensi yang bisa digerakkan untuk melaju. Salah satu yang terpenting adalah berpijak pada kekuatan luar biasa yang kita miliki, yaitu jatidiri sebagai negara maritim.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑