Sekali Lagi, Tidak Ada Jalan Pintas

Indonesia sudah cukup lama tak kunjung menjadi juara sepakbola sekedar di kawasan Asia Tenggara. Semangat juang dan gelora pendukung yang haus kemenangan semata tidak cukup. Untuk menghasilkan tim sepakbola nasional yang berkualitas, semua pemain harus cukup stamina untuk berlaga 90 menit plus 30 menit. Asupan bergizi harus dijaga sejak balita. Kompetisi berjenjang harus digelar secara teratur. Organisasi sepakbola harus solid, tidak ada konflik internal, korupsi, atau kepengurusan ganda. Mafia judi pengatur skor harus diberangus. Klub harus memiliki kemampuan finansial memadai untuk membayar gaji pemain dan pelatih secara patut agar bisa hidup layak, sehingga tidak mudah tergiur iming-iming bandar judi.

Begitu juga dengan perekonomian. Jika begini-begini saja (business as usual), kemungkinan Indonesia terhindar dari middle-income trap ketika merayakan seabad merdeka hanya 18 persen (Putra & Basri, 2016). Pendapatan per kapita Indonesia dalam dollar AS semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga seperti Korea, Malaysia, dan Thailand. Padahal, pada awal kemerdekaan, tingkat kesejahteraan ketiga negara hampir sama. China sudah menyusul Indonesia pada tahun 1998 dan Filipina menyusul Indonesia tahun 2015.

Kita ibarat kekurangan tenaga, daya, dan “darah” untuk berlari lebih kencang. Tidak ada jalan pintas untuk memacu diri lebih cepat. Doping hanya mewujudkan impian semu. Sampai finish dengan menyabet juara, namun di kemudian hari medali emas harus dikembalikan karena kebusukan tidak bisa ditutup-tutupi. Tubuh bakal rusak oleh zat-zat berbahaya.

Kalau memaksakan diri tumbuh lebih cepat—misalnya dengan memacu pembangunan infrastruktur dan menggelontorkan subsidi—tanpa meningkatkan kemampuan pembiayaannya, niscaya di tengah jalan bakal terengah-engah. Pemerintah bisa saja berutang lebih banyak, namun suku bunga bakal naik sehingga mengakibatkan investasi swasta melemah. Selain melemah, investasi pun kurang berkualitas, tercermin dari porsi terbesar (74 persen) pembentukan modal tetap bruto berupa bangunan sedangkan berupa mesin dan peralatan hanya 11 persen.

Kalau tidak mau terjadi efek crowding out, defisit anggaran harus ditutupi oleh utang luar negeri, menjual obligasi negara dalam denominasi mata uang asing (global bonds) dan meminjam dari negara donor dan lembaga keuangam internasional.

Akibatnya, gonjang-ganjing perekonomian global bakal serta merta mengancam stabilitas makroekonomi. Gangguan di dalam negeri, termasuk faktor sosial dan politik, turut menambah rentan stabilitas makroekonomi.

Dengan kasat mata kita menyaksikan beraneka kiat jalan pintas untuk meraih ambisi. Untuk meredam kenaikan harga pangan, pemerintah menerapkan jurus intervensi harga dengan  menetapkan harga acuan di tingkat konsumen dan di tingkat produsen untuk beras, jagung, bawang merah, cabe merah keriting, kedelai (kedelai lokal dan kedelai impor). Lain lagi dengan anak ayam (day old chick/DOC). Begini “titah” Menteri Pertanian: “Tolong dicatat, harga DOC Rp 4.800 per ekor. Kita buat Peraturan Menteri-nya (Permentan). Nanti kami ketemu hari Senin,” ujar Amran (http://kom.ps/AfvnWB). Tidak hanya harga DOC. Harga ayam di kandang pun dipatok sebesar Rp 18.000 per ekor dan harga ayam di pasar sebesar Rp 32.000 per kilogram (http://kom.ps/AFvpYt). Titik berat pembenahan pangan sepatutnya dimulai dari sisi produksi dan mata-rantai penjualan serta sisi permintaan. Bagaimanapun, faktor utama penentu harga adalah interaksi antara penawaran dan permintaan.

Tekad pemerintah menurunkan harga gas di bawah 6 dollar AS per MMBTU tak kalah kontroversial. Bahkan sudah keluar Perpres tentang itu pada Mei lalu yang berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Entah dari mana datangnya angka 6 dollar AS itu.

Sebelumnya pemerintah bertitah menurunkan harga semen sebesar Rp 2.000 per sak, menurunkan tarif tol selama liburan lebaran 2015. Belakangan campur tangan langsung merembet ke penetapan suku bunga perbankan dan margin suku bunga.

Pemerintah hendak memajukan e-commerce. Tak kepalang, pendiri Alibaba, Jack Ma, diangkat sebagai penasehat Presiden. Bukankah keberhasilan e-commerce membutuhkan prasyarat pembenahan sektor produksi terlebih dahulu dan pengorganisasian petani dan usaha kecil dan menengah? Tanpa itu, yang diuntungkan adalah pedagang perantara atau pengumpul. Prasyarat yang tidak kalah penting adalah penguatan infrastruktur. Bagaimana mungkin e-commerce akan maju kalau ICT Development Index kita tercecer di urutan ke-115 dari 175 negara dengan skor hanya 3,86 (tertinggi di dunia adalah Korea Selatan dengan skor 8,84). Di antara ASEAN-6, kita yang terendah. Indonesia di urutan terendah dari 11 negara yang disurvei oleh The Economist Intelligence Unit untuk The Asian Digital Transformation Index. Skor Indonesia hanya 16,0 (tertinggi Singapura dengan skor 75,6), jauh dari skor rerata sebesar 45,8.

Kalau hendak berlari lebih kencang, benahi dulu jantung perekonomian (perbankan sebagai jantung utama dan postur APBN sebagai jantung penopang) dan cukupkan darah yang mengalir dalam perekonomian dan perlancar sirkulasinya. Bagaimana mungkin investasi swasta nasional bisa memadai secara berkelanjutan jika nisbah kredit domestik yang disalurkan oleh sektor keuangan terhadap PDB di Indonesia hanya 46 persen, sedangkan di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura di atas 100 persen PDB. Bagaimana sirkulasi darah (uang) bakal lancar kalau hanya 36,1 persen orang dewasa yang memiliki akun di bank, itu pun sudah termasuk yang berwujud mobile accounts. Penyebab itu semua adalah tidak terjadi konsolidasi perbankan di Indonesia. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia yang penduduknya lebih dari 250 juta jiwa hanya menduduki urutan ke-11 di ASEAN dari besarnya asset pada tahun 2015.

Postur APBN akan lebih sehat jika nisbah pajak (tax ratio) bisa dinaikkan dari hanya sekitar 12 persen PDB dengan kecenderungan yang menurun. Agar basis pajak menguat, struktur ekonomi harus disehatkan. Sumbangan industri manufaktur sangat penting. Industri manufaktur harus dipacu untuk menyerap jauh lebih banyak pekerja formal, meningkatkan produktivitas perekonomian, dan memperkokoh struktur ekspor. Sudah barang tentu disertai dengan pembenahan di segi kepatuhan.

Sampai kini jumlah pekerja informal masih lebih banyak ketimbang pekerja formal. Data terakhir (Agustus 2016) yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan porsi pekerja informal sebanyak 57 persen dan pekerja informal 42 persen. Sudah barang tentu mereka hampir semua bisa dipastikan tidak memiliki NPWP.

Ekspor sudah lima tahun berturut-turut turun. Sudah merdeka lebih dari 70 tahun tetapi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan manufaktur padat sumber daya alam masih sangat tinggi, lebih dari dua pertiga keseluruhan ekspor.

Dengan pengecualian Singapura yang merupakan negara transhipment, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang perekonomiannya mengalami penurunan degree of openness dalam 15 tahun terakhir.

Pertumbuhan sekitar 5 persen memang tergolong tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia dan rata-rata negara berkembang. Namun, harus disadari bahwa sampai sekarang perekonomian Indonesia masih dalam kecenderungan yang melemah dan tingkat kesejahteraannya semakin tertinggal dengan negara tetangga dan berpotensi disusul oleh negara-negara tetangga lain yang sekarang lebih rendah seperti Vietnam, Myanmar, dan kamboja.

Pertumbuhan yang kurang berkualitas tanpa diiringi oleh transformasi struktural yang siginifikan diiringi pula oleh ketimpangan yang sangat buruk. Koefisien Gini memang sedikit membaik dan sudah kembali di bawah 0,4. Tetapi bukankah perhitungan koefisien gini di Indonesia mencerminkan kondisi ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan atau kekayaan. Laporan Bank Dunia (2015) menunjukkan satu persen penduduk terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional sedangkan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional (Bank Dunia, 2015). Lebih miris lagi, orang-orang terkaya itu dua pertiga kekayaannya diperoleh dari praktek kroniisme. Angka crony-capitalism index untuk Indonesia memburuk dalam dua tahun terakhir dan menduduki posisi terburuk ke-7 dari 22 negara yang disurvei oleh The Economist (2016).

Mayoritas penduduk mengalami tekanan cukup berat. Nilai tukar petani memburuk dalam dua tahun terakhir. Upah riil buruh tani turun 4,12 persen dan upah riil buruh bangunan turun 1,74 persen pada kurun waktu yang sama. Nasib serupa dialami pekerja industri manufaktur dan sejumlah sektor lainnya. Anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja dipaksa masuk pasar kerja karena pendapatan kepala keluarga tidak lagi bisa menutupi kebutuhan keluarga. Karena itulah tingkat partisipasi angkatan kerja naik tajam dalam dua tahun terakhir. Untuk memperoleh tambahan pendapatan, pekerja harus menambah jam kerja lewat lembur maupun kerja rangkap. Ada 26,3 persen pekerja Indonesia yang bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Angka itu hanya lebih rendah dibandingkan dengan Korea dan Hongkong (Nikkei Asian Review, 2016).

Saatnya mengubah arah pembangunan Indonesia, menjadikannya inklusif, berkeadilan. Jika tidak, harmoni sosial dan kerapuhan berbangsa jadi taruhannya.