Jutaan buruh turun ke jalan pada Hari Buruh Internasional 1 Mei tahun 2013. Kaum buruh menyuarakan asa bagi kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih pasti, di tengah gemuruh globalisasi yang kian menghentak-hentak. Tuntutan kenaikan upah layak terus berkumandang karena upah menjadi satu-satunya jaring-jaring pengaman (safety net) mengingat sistem jaminan sosial nasional belum kunjung hadir dan perlindungan sosial (social protection) jauh dari memadai.

Pada May Day itu, tak satu pun toko tutup. Juga kantor dan pabrik. Tak ada gas air mata. Tak setetes darah pun menitik ke bumi Ibu Pertiwi. Bahkan, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mencatat rekor tertinggi baru 5.060,919.

Lebih separuh pekerja menyemut sebagai pekerja informal. Sepertiga lebih lagi sebagai pekerja formal tanpa kontrak. Pekerja formal dengan permanent contract dan fixed-term contract masing-masing hanya tiga persen. Selebihnya, sebanyak dua persen, adalah pengusaha.

Mayoritas pekerja mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Per Agustus 2013, 34 persen pekerja mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Penyerap kedua terbesar yang menjadi tumpuan hidup pekerja adalah sektor perdagangan. Dari 21 persen pekerja di sektor ini, hampir bias dipastikan sebagian besar adalah pekerja informal ataupun pelaku/pedagang sektor informal. Sedangkan pekerja di sektor industri—yang menjadi tumpuan utama penyerap pekerja formal dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh—hanya 13,4 persen. Walaupun hanya sebagian kecil yang telah terorganisir, suara mereka inilah yang paling lantang. Kita membutuhkan penguatan lapisan ini sebagai kekuatan pengimbang dan sekaligus pengokoh pilar demokrasi.

Sayangnya, kekuatan pasar yang kian mencengkeram tak berpihak terhadap penguatan industrialisasi. Peranan industri manufaktur terus merosot dalam perekonomian. Sumbangan industri manufaktur mencapai tingkat tertinggi tahun 2001, yaitu 29 persen. Setelah itu hampir selalu turun hingga hanya mencapai 23 persen tahun 2013.

Struktur industri manufaktur relatif lemah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara emerging markets. Daya saing sektor ini sudah cukup lama tergerus, sebagaimana terlihat dari defisit perdagangan produk manufaktur yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 dengan kecenderungan terus memburuk.

Liberalisasi perdagangan yang kian membahana turut memberikan tekanan pada industri kita. Pemerintah terus mengumandangkan perdagangan bebas di forum internasional tetpi abai membangun bantalan sebagai jaring-jaring pengaman. Gerak langkah yang asimetrik ini menjadikan pasar domestic Indonesia sebagai bulan-bulanan produk impor. Secara tidak langsung, penetrasi impor yang menguat bakal memperlemah lapisan kelas menengah, karena yang lebih menonjol adalah pembentukan lapisan kelas konsumen. Indonesia kian berbinar-binar sebagai pasar dengan konsumen strata menengah yang meningkat pesat.

Pada waktu bersamaan, sektor pertanian pangan kita pun tergopoh-gopoh. Sejak tahun 2007, transaksi perdagangan pangan kita telah mengalami defisit, sama nasibnya dengan sektor manufaktur. Indeks keamanan pangan (food security index) Indonesia hanya berada di urutan ke-64 dari 105 negara dengan skor 46,8 dari skor tertinggi 100. Posisi Indonesia jauh tercecer di bawah Korea (ke-21), Malaysia (ke-33), China (ke-38), dan Thailand (ke-45). Juga kalah dibandingkan Vietnam di posisi ke-55 dan Filipina di posisi ke-55.[1]

Ditambah dengan defisit perdagangan minyak, kini Indonesia telah mengalami triple deficits.

Pemburukan

Tahun 2013 ditandai dengan berbagai rekor baru yang semakin memperburuk kinerja perekonomian. Defisit minyak tak hanya terjadi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang memang sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, tetapi juga sejak tahun ini telah dialami minyak mentah. Selama Januari-Oktober 2013, defisit perdagangan minyak mentah sudah mencapai 2,8 miliar dollar AS. Tahun 2012 Indonesia masih menikmati surplus perdagangan minyak mentah senilai 1,5 miliar dollar AS.

Untuk menutupi triple deficits, kekayaan alam semakin dikuras. Porsi ekspor kekayaan alam dalam bentuk mentah dan diolah ala kadarnya meningkat tajam dari sekitar 40 persen tahun 2001 menjadi sekitar 65 persen tahun 2011. Hampir separuh ekspor kita disumbang hanya oleh 6 jenis komoditas primer: batubara, gas alam, minyak sawit, minyak mentah, karet, dan tembaga. Tak pelak lagi, telah terjadi ekstraktifikasi dalam struktur ekspor Indonesia seperti di masa penjajahan.

Namun, akhirnya eksploitasi sumber daya alam sudah tak lagi mampu menahan gempuran triple deficits. Sejak tahun 2012 transaksi perdagangan luar negeri total mulai menderita defisit sebesar 1,6 miliar dollar AS dan sampai Oktober tahun ini meningkat tajam menjadi 6,3 miliar dollar AS.[2]

Ternyata, pemburukan belum berhenti. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi perdagangan nonmigas tahun ini pun sudah didera defisit. Tidak tanggung-tanggung, selama 10 bulan terakhir tahun 2013, defisit perdagangan nonmigas sudah mencapai 8,8 miliar dollar AS. Boleh jadi, defisit nonmigas ini baru pertama kali terjadi di bumi Nusantara.

Alih-alih menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menyelubungi perekonomian Indonesia, pemerintah justru sibuk mencari kambing hitam. Bukankah pemburukan kinerja sektor luar negeri atau sektor eksternal sudah mulai berlangsung sejak September 2011. Mengapa rencana pemotongan dana stimulus oleh Bank Sentral AS (The Fed) yang baru dilansir akhir Mei 2013 diklaim pemerintah dan Bank Indonesia sebagai biang keladi? Bukankah kemerosotan laju pertumbuhan ekonomi sekalipun sudah berlangsung selama tujuh triwulan berturut-turut atau bahkan sudah mulai kelihatan tanda-tandanya sebelum itu, yakni sejak triwulan pertama tahun 2011?

Agaknya tidak berlebihan sinyalemen Gubernur Bank Indonesia berikut ini: “Kendala pada laju pertumbuhan ekonomi tersebut menurut hemat kami merupakan gambaran ketidakseimbangan antara struktur permintaan agregat dan kapabilitas di sisi penawaran. Dari sisi penawaran, struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan jaman (obsolete).”[3]

Kemerosotan kinerja ekonomi belakangan ini menambah ancaman bagi Indonesia mengalami middle-income trap.  Bahkan, Indonesia hampir bisa dipastikan terperangkap dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah-bawah. Semestinya Indonesia naik kelas ke negara berpendapatan menengah-atas paling lambat 3-5 tahun lagi. Kenyataannya, hal itu baru bisa dicapai 6-9 tahun lagi. ”Jadi, kita di negara berpendapatan menengah-bawah agak lama. Namun, kalau ke depan kita konsisten tumbuh rata-rata 6 persen, tahun 2031 kita akan masuk ke negara berpendapatan tinggi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di Jakarta, Minggu (15/12).[4]

Momentum Pemilihan Umum

Banyak kajian yang memperkirakan Indonesia bakal menjadi negara besar. Sebagian besar dari kajian itu melihat Indonesia dari sudut pandang besaran pasar (market size). Penduduk terbanyak keempat di dunia dengan sekitar dua pertiganya berusia produktif merupakan ujung tombak tak terbantahkan.

Pada tahun 2012 Indonesia untuk pertama kali masuk ke dalam jajaran 20 besar penerima penanaman modal asing dan untuk 2013-2015 di urutan keempat sebagai negara paling prospektif di mata korporasi transnasional.[5] Sejarah baru juga tercatat tahun 2013, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Selama puluhan tahun posisi puncak selalu diduduki China.[6]

Kepercayaan asing terhadap prospek jangka menengah dan panjang Indonesia terlihat pula dari hampir separuh Surat Utang Negara yang dibeli investor asing bertenor di atas 10 tahun,  sedangkan yang bertenor kurang dari setahun hanya 4 persen.

Mendekati pemilihan umum 2014, tidak satu agensi pemeringkat yang menurunkan peringkat Indonesia. Lima agensi pemeringkat yang rutin memberikan penilaian memberikan outlook stabil, tak satu pun yang memberikan outlook negatif. Empat dari lima agensi pemeringkat telah memberikan status investment grade. Tinggal Stadard & Poor’s saja yang masih menilai Indonesia satu notchdi bawah investment grade.

Investor asing tak menunggu hasil pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. Sejak reformasi, wisatawan mancanegara juga tidak menyurutkan niatnya berkunjung ke Indonesia karena ada pemilihan umum. Terbukti pada tahun-tahun pemilu jumlah wisatawan mancanegara selalu lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah wisman 4,7 juta, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebanyak 4,6 juta. Pada tahun pemilu berikutnya jumlah wisman 5,3 juta, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4,5 juta. Pada pemilu 2009 pun demikian, naik dari 6,2 juta menjadi 6,3 juta.

Hampir seluruh indikator ekonomi yang sensitif terhadap faktor politik juga menunjukkan perbaikan dibandingkan setahun sebelum pemilu, misalnya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Kecenderungan demikian tidak hanya dialami Indonesia, melainkan di banyak Negara, terutama kalau presiden atau perdana menteri yang sedang berkuasa ikut bertarung untuk terpilih kembali.

Kita berharap pemilu mendatang menjadi momentum untuk mulai melakukan pembenahan mendasar agar pembangunan betul-betul mengangkat nasib rakyat kebanyakan, keadilan tertegakkan, dan rakyat memiliki daya tahan yang kokoh menghadapi berbagai gejolak internal dan eksternal yang tampaknya akan semakin kerap dan muncul semakin tak terduga.

Harus ada semacam kontrak sosial baru yang lebih menjamin Indonesia tumbuh berkelanjutan, lebih berkualitas, dan berkeadilan. Setidaknya kontrak sosial baru itu meliputi: format peran Negara dan peran pasar, sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan terutama keadilan antargenerasi, memperkokoh kekuatan pekerja, kembali ke jati diri sebagai Negara maritim, dan menghadirkan sektor keuangan yang inklusif.[7]